Kabupaten Cirebon Dikepung Jalan Rusak "Eksekutif dan Legislatif Tutup Mata"

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta tidak tutup mata dan telinga atas kondisi infrastruktur jalan yang sangat dikeluhkan masyarakat, pasalnya banyak jalan poros rusak berat dan sangat menyusahkan bahkan mengancam keselamatan masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan salah seorang Tokoh Masyarakat Cirebon, Jamaludin saat ditemui di bilangan Jalan Sindanglaut-Ciawigajah, Senin (6/3).

Jamaludin mengaku tidak habis pikir dengan para wakil rakyat dan pejabat terkait seolah membiarkan ruas jalan poros Kabupaten tersebut rusak dan tidak segara melakukan pemeliharaan atau perbaikan. 

“Kami yakin para Pejabat maupun para Dewan (DPRD) mengetahui kondisi kerusakan jalan disetiap wilayah ini, tapi seolah tutup mata,” tuturnya.

Dirinya prihatin kurangnya empati atas kesulitan masyarakat, dimana para anggota dewan yang saat ini duduk dikursi empuk di Gedung DPRD, lupa akan janji manisnya saat kampanye yang berjanji akan menjadi wakil rakyat dan akan mendengar keluhan masyarakat. 

“Keinginan masyarakat tidak muluk-muluk, para anggota dewan datang ke masyarakat jangan datangnya pada saat kampenye saja,” ujarnya. 

Ia juga meyakini jika Bupati mengetahui kondisi infrastruktur jalan poros yang rusak, karena sering melakukan kunjungan dan melewati jalan-jalan tersebut.

“Sudah banyak pengendara kendaraan roda dua  yang jatuh akibat jalannya rusak dengan lubangnya yang dalam, bahkan disaat musim penghujan jalan tersebut tertutup genangan air, tentunya ini sangat membahayakan pengguna jalan, atau mungkin dibiarkan dulu sampai adanya korban jiwa" pungkasnya. (1c)

Read More

Budidaya ikan lele manfaatkan lahan kosong

INDOMEDIANEWSC- Disela waktu senggang dan memanfaatkan lahan kosong yang tidak produktif, mampu menghasilkan penghasilan tambahan dengan cara ternak atau pembiakan ikan lele.

Hal ini pula yang dilakukan Kuwu Desa Leuwidinding, Kecamatan Lemahabang,Kabupaten Cirebon, Imas Rasdianto.

Ditemui disela kesibukannya saat memberi pakan ikan lele diatas lahan miliknya,,Imas , menjelaskan, dengan beternak lele, selain mampu mengurangi kepengatan juga bisa menjadikan tambahan penghasilan.

"Kami memanfaatkan lahan yang ada dengan membuat empang atau kolam ikan dari terpal yang berukuran 5x8 meter,,lumayan kang, selain mampu mrngurangi rasa pengat setelah selesai bekerja, tentunya juga bisa dijadikan tambahan penghasilan" tuturnya, sabtu, 04/03/2023.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, untuk mengurus atau membiakan ikan lele tidaklah sulit, yang terpenting adalah tersedianya air yang memadai juga jangan telat untuk memberikan pakan.

"Asalkan air dan pakannya tidak telat, hasilnya akan banyak menguntungkan, oleh karenanya, saya mengajak pula seluruh jajaran perangkat Desa maupun Masyarakat sekitar untuk mampu memanfaatkan lahan yang ada dengan cara beternak ikan lele, yang penting telaten dan jangan mudah menyerah, InsyaAllah hasilnya akan memuaskan, bahkan jika ada yang berminat untuk memulai usaha ternak lele, kami siap bantu untuk bibit maupun pakan, intinya mari kita bekerja keras demi meningkatkan perekonomian, baik untuk pribadi maupun orang lain, yang perlu dicatat adalah jangan malas dan terus berkarya, hasil pasti tidak mengingkari usaha" jelasnya. (1c)

Read More

Diduga gelapkan Anggaran " Warga tuntut Kuwu Tambelang mundur"

INDOMEDIANEWSC - Diduga telah melakukan penggelapan Anggaran Dana Desa Tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp.168.000.000 Warga Desa Tambelang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon,menuntut Kuwu Gustiawan Herfian untuk turun dari jabatannya.

Hal tersebut terungkap saat warga setempat menggelar Audensi di Kantor Kecamatan Karangsembung, Kamis, 02/03/2023.

Sayangnya dalam acara tersebut Kuwu Desa Tamelang tidak hadir.

Tuntutan agar Kuwu Mundur, disampaikan salah seorang pengurus PABPDSI (  Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia ) Toat Hidayat.

"Kami sifatnya memfasilitasi tuntutan warga untuk menggelar Audensi di Kantor Kecamatan Karangsembung, dimana tuntutan tersebut berdsasarkan adanya dugaan telah terjadi penggelapan Anggaran Dana Desa tahun 2022 oleh Kuwu Tambelang sebesar Rp.168.000.000, selain itu warga pun meminta pertanggungjawaban Kuwu terkait piutang pribadi terhadap warga dengan dalih kerjasama usaha tabung gas yang hingga saat ini belum terealisasi, inilah yang membuat warga membuat mosi tidak percaya dan meminta agar Kuwu segera mundur, bahkan mosi tidak percaya tersebut sudah ditandatangani oleh warga setempat sebanyak 1200 tandatangan warga" tuturnya.

Lebih lanjut Toat, menuturkan, bahwa batas waktu untuk menyelesaikan anggaran yang diduga telah digunakan secara pribadi adalah 29 Januari.

"Yang kami ketahui, sesuai surat dari ispektorat sih batas waktunya 29 januari 2023, namun nyatanya hingga saat ini hal tersebut belum terealisasi, inilah yang membuat salah satu alasan warga supaya kuwu lengser, bahkan dalam pertemuan sebelumnya, kuwu sendiri berjanji akan mundur jika tidak bisa menyelesaikan masalah Anggaran, ironisnya, dari informasi yang kami terima, sudah 4 Bulan Kuwu tidak masuk kantor, ini kan jelas pelanggaran yang harus segera dilakukan tindakan oleh Aparat yang berwenang" terang Toat.

Sayangnya saat IM akan melakukan konfirmasi kepada Kuwu Tambelang melalui posel miliknya,,telfon atau ponsel miliknya ( Kuwu Gustiawan-red) tidak aktif.

Audensi sendiri selain dihadiri oleh beberapa perwakilan warga, Tokoh Masyarakat , Karso ketua BPD Tambelang, Castalim dan wakil ketua BPD  sekaligus Sekretaris PABPDSI Kecamatan Karangsembung, Moh Afandi.

Hingga berita ini diturunkan, telfon Kuwu Tambelang tidak dapat dihubungi (1c)

Read More

80 CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dilantik

INDOMEDIANEWSC  -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji 80 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, bertempat di Aula Graha Cakrabuana BKPSDM Kabupaten Cirebon, Rabu (1/3/2023).

Pelantikan CPNS yang merupakan formasi tahun 2021 tersebut, ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada seluruh CPNS yang dinyatakan lulus dan diangkat sebagai PNS.

Dalam sambutannya, Imron berpesan agar PNS yang baru saja dilantik, dapat berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal dan tidak menyimpang dari kode etik PNS.

"Sebagai PNS, harus selalu memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan secara jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang dari kode etik PNS," ujar Imron. 

"Sebagai PNS, bisa segera memahami dan mengimplementasikan reformasi birokrasi, dimanapun saudara bertugas dengan tetap berpedoman pada core values atau nilai dasar PNS berakhlak dan employee branding bangga melayani bangsa," lanjutnya.

Selain itu, Imron juga berharap, PNS yang baru dilantik mampu berkontribusi mewujudkan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

"Saya harap, saudara-saudara sebagai PNS mampu mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon," ujar Imron.

"Menjadi agen perubahan bagi dirinya, lingkungan maupun keluarganya, agar Indonesia bisa lebih maju dan bisa menjadi perekat bangsa," pungkasnya. (Lisdis)

Read More

4 Bulan mengabdi "Camat Lemahabang purna tugas"

INDOMEDIANEWSC - Diiringi paduan suara Kecamatan Lemahabang dengan alunan lagu kemesraan, sebagai tanda perpisahan yang meninggalkan sejuta kenangan dengan berbagai ceritra, pertanda telah usai masa bakti dan pengabdian.

Dihadiri oleh seluruh pegawai, para Kuwu dan Muspika kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Camat Rita Susana, melambaikan tangan sebagai tanda kasih dan jalinan erat silaturahmi yang terus terikat walau sudah berahir masa tugasnya sebagai Camat Lemahabang, Selasa, 28/02/2023.

"Selamat berpisah dan terimakasih atas jalinan kerjasama yang telah tertata selama bertugas sebagai Camat Lemahabang, kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Lemahabang lebih baik dari yang sudah baik, nanun demikian tentunya tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sempurna sebagai Manusia, oleh karenanya, saya mohon maaf jika selama bertugas dalam kurun waktu yang teramat singkat ( 4 Bulan-red) banyak terdapat kesalahan, saya hanya berpesan kepada semuanya, tetaplah berkarya dan jangan takut untuk berbuat sesuatu yang positif, walau mungkin banyak terdapat hambatan, saya sudah berahir menjalankan tugas dan tanggungjawab  sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kini saatnya saya mengabdi penuh untuk suami dan keluarga" tutur Rita Susana.

Sementara itu, dalam acara perpisahan tersebut, banyak pihak yang berterimakasih dan memberikan acungan jempol atas kinerja Camat Rita selama menjalankan tugas di Kecamatan Lemahabang,,salah satunya disampaikan Ketua FKKC Kecamatan setempat, H.E. Sudirman.

"Terimakasih atas masukan dan pembelajaran yang di berikan bu Camat selama bertugas disini, hususnya tentang manajemen dan hal lainnya yang berhubungan dengan tata kelola Pemerintahan Desa, pelajaran yang telah kami peroleh sangatlah berguna untuk tata kelola  Desa yang akan datang, kami hanya mampu berucap terimakasih dan selamat jalan, semoga dengan berahirnya masa bakti, bukan berarti berahir masa bakti untuk Negri, hususnya untuk keluarga" tuturnya.(1c)

Read More

Ada Apa,Fast Respon dan Aktivis Anti Korupsi Cirebon Raya Minta Audensi Dengan Disdik Kota Cirebon

Foto: Istimewa

Indomedianewsc.com-Organisasi kewartawanan yang tergabung di Fast Respon Cirebon Raya Provinsi Jawa Barat bersama aktivis anti korupsi Zeki Mulyadi. Senin (27/2/2023) menggelar audensi dengan DPRD Kota Cirebon Komisi 3 dan  Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon juga Inspektorat.

Sebelumnya Fast Respon  berkirim surat ke DPRD Kota Cirebon untuk minta audensi dengan Disdik kota Cirebon. Untuk membahas tidak transfarannya penggunaan dana BOS disekolah SD dan SMP. Dan maraknya penjualan buku LKS disekolah serta persoalan lainnya yang terjadi dilingkungan Disdik kota Cirebon.

Hadir dalam acara tersebut ketua komisi 3 DPRD kota Cirebon Beni dan wakilnya DR.Tresna.

Sementara dari pihak Disdik kota Cirebon Kabid Dikdas Handi Sogiyanti  serta Kasi peserta didik Ade Cahyaningsih serta staffnya.Sedangkan dari pihak Inspektorat kota Cirebon sendiri yakni Maman Arcmanuddin dan Irwan Adi Riyanto.

Namun disayangkan diacara audensi tersebut Kadisdik kota Cirebon Kadini  tidak hadir.

Didalam audensi tersebut mengemuka sejumlah persoalan yang terjadi dilingkungan Disdik kota Cirebon.

Salah satunya yakni tidak transfarannya penggunaan dan BOS oleh pihak sekolah. Dan masih maraknya penjualan buku LKS disekolah.

Menurut ketua Fast Respon Cirebon Raya Wahid mengatakan selama ini pihak sekolah tidak  terbuka dalam penggunaan dan BOS  kepada masyarakat.

"Terbukti hampir sekolah mulai SD dan SMP mereka tidak memasang penggunaan BOS secara global di spanduk informasi. Sebagai transfaransi kepada publik. Sehingga hal inj menyulitkan masyarakat untuk ikut serta  dalam pengawasan penggunaan dan BOS" Ungkap Wahid.

Hal senada disampaikan aktivis anti korupsi Zeki Mulyadi yang mengatakan.Masih banyaknya sekolah yang tidak melakukan perawatan lingkungan sekolah.

Seperti kata Zeki, pihak sekolah  membiarkan adanya kerusakan pada pintu dan jendela serta ubin dan genteng yang rusak dan bocor.

"Padahal anggaran dari BOS kan ada untuk memperbaikinya. Tapi pihak sekolah sepertinya membiarkan dan mereka hanya berharap dapat anggaran besar saja untuk memperbaikinya." Terang Zeki.

Ditambahkan Zeki, selain persoalan tidak transfarannya penggunaan dana BOS.

Saat ini masih maraknya jual beli buku LKS yang dibebankan kepada siswa oleh pihak sekolah.

Padahal kata Zeki, penjualan buku LKS dilingkungan sekolah jelas-jelas dilarang.

"Kami minta pihak Disdik dan juga Inspektorat agar memaksimalkan lagi pengawasan dan juga pemeriksaan terhadap sekolah." Tegas aktivis anti korupsi ini.

Selain dua permasalahan diatas, Zeki juga minta agar pihak Disdik kota Cirebon. Agar memberikan arahanya kepada seluruh komite SD dan SMP.

Apabila melakukan rapat kerja komite terkait dengan adanya perubahan anggaran dan kebutuhan dana dilingkungan sekolah.

"Hasil rapat komite sekolah harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada orantua siswa. Hal ini supaya tidak terjadi kesalah pahaman dengan masyarakat" Kata Zeki.

Ia pun meminta agar pihak Inspektorat melakukan investigasi ke seluruh sekolah dan tidak melakukan pemeriksaan secara digital dan sistem saja.

Sebab menurut Zeki, jika pemeriksaan hanya secara digital dan sistem hal tersebut sangat mudah untuk diotak-atik.

Sementara itu pihak Inspektorat sendiri mengakui,investigasi dilakukan jika sebelumnya pihaknya menerima laporan dari masyarakat.

"Kami melakukan investigasi jika kami menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat." Jelas Maman Arcmanuddin.

Sementara menurut Kabid Dikdas Handi Sogiyanto mengatakan "Penggunaan dana BOS disekolah dilingkungan Disdik kota Cirebon menurutnya sudah sesuai aturan."

Terlebih sistem pembelanjaan barang dan jasa yang dilakukan sekolah menurutnya harus melalui sistem Siplah.

'Jika pembelanjaan dibawah Rp.1 juta itu bisa tidak harus ke Siplah Yang penting bukti pembelian atau pembelanjaannya ada dan jelas ".Ujar Kabid Dikdas Disdik kota Cirebon ini.

Dikatakannya, untuk penjualan buku LKS menurutnya tidak masalah. Sepanjang ada kesepakatan antara orangtua siswa dengan komite sekolah.

Sementara menurut Kasi Peseta Didik, Ade Wahyuningsih mengatakan. Jika buku LKS ada yang dibiayai oleh BOS daerah dan ada yang tidak.

"Kalau dulu buku LKS ada yang dibiayai dari BOS daerah. Namun sekarang tidak dan sekolah boleh mengadakan buku LKS sepanjang diperlukan dan dibutuhkan sekolah. Karena sekolah itu perlu branding supaya  lebih maju pendidikannya. Yang penting  tidak ada pemaksaan dari pihak sekolah untuk membeli LKS."Papar perempuan asal kota kembang Bandung ini.

Pihak Disdik sendiri sepakat masukan dari pihak Fast Respon dan aktivis anti korupsi.Akan dijadikan pembelajaran dan pembenahan bagi pihak Disdik kota Cirebon agar lebih baik lagi.

Diakhir  audensi, ketua Fast Respon Wahid dan  Zeki Mulyadi selaku aktivis anti korupsi keduanya  menegaskan.

Pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Jika  ditemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran  BOS disekolah.(Bisri).

Read More