optimalkah penyekatan tangani Pandemi?

Indomedianewsc-Perubahan penyekatan yang sebelumnya dilakukan di titik Sindanglaut- Lemahabang , mulai Hari Selasa,13/07/2021 dialihkan dititik Desa Asem- Leuwidinding, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Hal ini dilakukan sebagai upaya membatasi mobilitas pengguna jalan dari arah Kuningan  menuju Cirebon, maupun sebaliknya.

Ironisnya batas penyekatan tersebut lokasinya tidak jauh dari jalan alternatif yang berukuran lebar ( bisa dilalui kendaraan roda empat-red) tepatnya jalan yang ada persis di depan SDN I Asem.

Dari informasi yang disampaikan salah seorang Anggota Pol PP Kecamatan Lemahabang, Ade, menuturkan

" penyekatan kali ini dilaksanakan sebagai upaya mengurangi mobilitas dari arah Kuningan ke Cirebon maupun sebaliknya, dan pelaksanaannya di mulai pukul 07.00 sampai 19.00 hingga Tanggal 20 Juli 2021" tutur Ade.

Penyekatan tersebut melibatkan Satuan Kepolisian, TNI, Dishub dan Pol PP Kecamatan.

Sementara itu terkait pelaksanaan penyakatan yang ada di Wilayah Hukum Lemahabang, mendapat sorotan dari salah seorang  penggiat lingkungan. Moh Munif .Ar.

" kami percaya tujuan dilakukannya penyekatan adalah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi covid -19, hanya saja pertanyaannya apakah optimal dilakukan penyekatan yang berada di antara Dua Desa, Asem dan Leuwidinding, hal ini dikarenakan tidak jauh dari lokasi penyekatan ada jalan yang cukup untuk dilalui roda dua dan empat , dimana lokasi atau jaraknya tidak lebih dari  50 meter, inikan secara kasat mata sudah sangat tidak optimal" ujarnya.

Lebih lanjut Munif menuturkan, akan lebih optimal jika pelaksanaan PPKM Darurat difokuskan terhadap terjadinya kerumunan

" pengguna jalan ini sifatnya hanya melintas sesaat, dan merekapun akan mencari celah jalan mana yang bisa dilintasi, sementara kalau kerumunan itu sangat nyata, kalau Pemerintah mau serius, alangkah lebih baik difokuskan pada tempat tempat dimana terjadinya kerumunan, seperti pasar atau tempat perbelanjaan umum lainnya, ini akan lebih efektif dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi ketimbang dilakukan penyekatan" pungkas Munif.(1c)

Read More

Pemerintah Desa Japuralor " Gelar Vaksinasi"

Indomedianewsc- upaya terus dilakukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus pandemi covid-19, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi.

Hal ini pula yang dilakukan Pemdes Japura lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Selasa.13/07/2021.

Dalam keterangannya, Kuwu Desa Japuralor, Mulyadi, menuturkan perlunya warga Masyarakat untuk mengikuti Program Vaksinasi.

" kami mengajak kepada seluruh warga untuk mengikuti vaksinasi, hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya terjadinya penularan corona, dengan catatan tetap harus mematuhi prokes"tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa Vaksinasi harus dibarengi dengan prokes termasuk menjaga pola makan dan hidup sehat

" sekarang ini bukan saatnya lagi untuk berfikiran corona itu ada atau tidak, toh pada kenyataannya tidak sedikit warga Masyarakat termasuk para medis yang meninggal dunia dikarenakan Corona, jadi saya mengimbau dan mengajak kepada semua lapisan Masyarakat untuk secara bersama sama memerangi corona dengan salah satu upayanya melalui penerapan prokes, ini adalah ikhtiar kita sebagai manusia walaupun tetap keputusan akhirnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah" pungkas Mulyadi. (1c)

Read More

Mungkinkah Pembangunan Tol Cisumdawu Dikebut?

Oleh

Daddy Rohanady

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat 

Pembangunan Tol Cisumdawu diharapkan dapat mendorong akselerasi beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Tol tersebut diharapkan menjadi akses yang memudahkan menuju bandara yang letaknya di Kabupaten Majalengka itu. Dengan demikian diharapkan bandara itu benar-benar berfungsi menjadi salah satu pengungkit roda perekonmian Jawa Barat. 

BIJB Kertajati tidak bisa berdiri sendiri. Selain masih harus dilengkapi dengan sarana kelengkapan lainnya, semisal hotel, pusat perbelanjaan, tempat pengisian aftur, dan rumah sakit, bandara tersebut juga membutuhkan dukungan aksesibilitas yang memadai. Akses yang dianggap paling ideal dan memanjakan pengguna jasa BIJB Kertajati adalah akses tol, baik dari ruas Tol Cikampek -Palimanan (Cipali) maupun dari Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Pembangunan ruas jalan Tol Cisumdawu semestinya dapat dikebut. Pembangunan Tol Cisumdawu dibagi menjadi dua tahap: Tahap I (Fase 1-3) Cileunyi--Cimalaka dan Tahap II Cimalaka--Dawuan (Fase 4-6).

Sebelum Tol Cisumdawu berfungsi, akses yang digunakan untuk masuk ke BIJB Kertajati adalah akses non-tol nelalui jalur jalan provinsi ruas Kadipaten-Jatibarang. Jadi, pilihan mereka yang dari Bandung adalah berputar lewat Kabupaten Karawang menggunakan Tol Cipularang atau melalui ruas jalan nasional lewat Cadas Pangeran (Kabupaten Sumedang).

Sayangnya, baik lewat Tol Cipularang maupun lewat Cadas Pangeran dua-duanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yakni sekitar 3-4 jam perjalanan. Belum lagi jika ada kemacetan karena satu dan lain hal.

Bayangkan, selama ini mereka butuh waktu yang jauh lebih lama untuk mencapai Kertajati. Setelah Tol Cisumdawu beroperasi, Bandung-Kertajati diperkirakan hanya butuh waktu maksimal 1,5 jam saja. Itu artinya setidaknya ada penghematan waktu 2 jam. Artinya juga ada penghematan biaya. Pasti orang akan memilih jalur tersebut. Hal itulah yang membuat orang merasa sungkan bepergian dengan pesawat udara dari Kertajati. 

Selain itu, kebijakan Pemerintah Pusat yang masih memberi pilihan. Calon penumpang dari Kota Bandung dan sekitarnya bisa memilih. Selain lewat BIJB Kertajati, mereka bisa pergi dari Bandara Husein Sastranegara. Karena letaknya yang tidak jauh dari pusat kegiatan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, calon penumpang tentu lebih memilih bandara ini. Karena jaraknya sangat dekat, maka biaya transportasi dan waktu tempuhnya pun menjadi lebih hemat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan operasional ini adalah kewenangan Pemerinntah Pusat. Artinya, para pengusaha maskapai penerbangan akan mengikuti kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Perhubungan Udara Kemennterian Perhubungan di Jakarta. BIJB Kertajati diharapkan menjadi bandara komersial satu-satunya di Jawa Barat.

Tentu tidak elok pula jika sebuah bandara bertaraf internasional jalan aksesnya hanya menggunakan jalan arteri. Ini berkaitan dengan kapasitas dan kelancaras arus lalu lintas nantinya. Itu sebabnya, kehadiran Tol Cisumdawu -- selain Tol Cipali-- yang memiliki akses langsung ke BIJB Kertajati sangatlah mutlak dan ditunggu masyarakat.

Selama ini ada anggapan seolah-olah jalan Tol Cisumdawu tidak ekonomis. Padahal, andai ruas jalan tol itu sudah selesai dan beroperasi secara penuh, masyarakat dari bagian timur Jawa Barat bagian selatan ketika akan menuju wilayah pantura, baik Jabar maupun Jateng, pasti akan sangat terbantu dengan kehaditan Tol Cisumdawu. 

Dengan jumlah penduduk Jabar yang hampir 50 juta jiwa masa sih masih ada pemikiran minor seperti itu. Negara hadir untuk kesejahteraan rakyat. Kehadiran Tol Cisumdawu merupakan bukti hal itu. Rakyat akan merasakan betapa mereka bisa mencapai tujuan dalam waktu yang lebih cepat dan hemat.

Penyelessaian jalan Tol Cisumdawu harus dikebut agar BIJB Kertajati beroperasi secara lebih cepat dan optimal. Salah satu permasalahan terkait penyelesaian Tol Cisumdawu adalah pembebasan lahan pada Tahap II, yakni Fase 4-6. Semestinya masalah klasik seperti itu dapat segera terselesaikan sesuai target. Padahal ada slot kalau mau melakukan akselerasi, yakni pada tahun 2020 akhir sampai 2021. 

Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu bisa saja dari Dana Pinjaman. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban membebaskan lahan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono pernah menyatakan, konstruksi ruas Tol Cisumdawu akan dituntaskan selama 12 bulan hingga November 2021. Pembebasan lahannya menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kalau mau melakukan akselerasi, dana pembebasan lahan tersebut semestinya bisa saja diambil dari dana pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 4 triliun yang merupakan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur.

Menteri PUPR berharap agar uji coba fungsi dan laik operasi Tol Cisumdawu bisa dilakukan pada bulan Juli 2021 atau minimal dapat digunakan untuk keberangkatan jamaah haji Provinsi Jawa Barat 2021. Ternyata tahun 2021 Indonesia tidak melakukan pemberangkatan haji. Agar segera beroperasional, sebagian pembangunan Tol Cisumdawu dilaksanakan dengan skema padat karya untuk menyerap tenaga kerja. 

Pembebasan lahan memang selalu menjadi masalah klasik. Demikian pula dengan lahan untuk pembangunan Tol Cisumdawu.

Bagaimana pembangunan mau dikebut jika pembebasan lahannya saja karut-marut? Jangan sampai semua hanya sebatas wacana.

Read More

BADAI COVID MELANDA

Indomedianewsc- Sebagaimana diketahui, Kabupaten Cirebon kembali masuk zona merah seiring terus mengingkatnya mereka yang terpapar covid-19. Per 22 Juni saja, sebanyak 35 dari 40 kecamatan menunjukkan kenaikan angka warga masyarakat terpapar pandemi yang konon berasal dari Wuhan-Cina tersebut. Hanyak 4 kecamatan yang termasuk zona oranye, yakni Kecamatan Kaliwedi, Kapetakan, Losari, dan Susukan. Sedangkan yang termasuk zona kuning hanya Kecamatan Pasaleman. Sisanya yang 35 kecamatan termasuk zona merah.

Di sisi lain, masih banyak warga masyarakat yang tidak mematuhi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Padahal, kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pusat yang harus diikuti oleh semua wilayah di Republik Indoesia. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah masyarakt yang terpapar sehingga pandemi cepat berhenti.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai merasa kesulitan menghadapi sikap warganya. Maka terjadilah seperti yang ramai diberitakan. Misalnya, ada pelanggar PPKM darurat yang langsung disidang di tempat. Ada pula pedagang yang terpaksa kena denda dan langsung bayar di bank. Ramai pula diberitakan bahwa ada perusahaan yang ngeyel hingga akhirnya disegel. 

Di sisi lain pelayanan kepada masyarakat pun amat terganggu. Misalnya, akibat ada ASN yang terpapar, pelayanan di Kantor Disdukcapil ditutup dan kantor tersebut baru akan beroperasi kembali pada 21 Juli 2021 atau setelah pemberlakuan PPKM. Bupati bahkan mohon pengertian kepada para tamu yang jadwalnya terpaksa mengalami penundaan akibat ada 8 karyawannya di pendopo yang terpapar. Semua dilakukan hanya demi kesehatan dan keselamatan.

Pada prinsipnya Kabupaten Cirebon berusaha semaksimal mungkin menerapkan PPKM darurat seuai arahan Pemerintah Pusat. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon bakal menindak tegas siapapun yang melanggar aturan PPKM darurat. Bahkan, jika terbukti melanggar maka mereka akan menghadapi persidangan.

Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum diharapkan menjadi payung hukum atas berbagai situasi yang kini terjadi. Paripurna penetapan perubahan perda tersebut akan dilakukan hari Senin ini.

"Semoga perubahan perda tersebut menjadi solusi (payung hukum--Red.). Namun, yang jauh lebih penting, semoga pendemi cepat terhenti," pungkas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jabar tersebut. (1b)

Read More

KOTA CIREBON MERAH PARAH

Indomedianewsc- Polisi menutup akses masuk Kota Cirebon 24 jam pada akhir pekan selama PPKM darurat. Shalat Jumat juga ditiadakan. Hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi di Kota Udang yang korbannya terus melesat. Demikian keterangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady ketika dihubungi media pada Minggu (11/07/2021).

"Data Kota Cirebon menunjukkan rekor jumlah terkonfirmasi positif ada di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, yakni 1.153 orang. Secara keseluruhan di Kota Cirebon sampai 11 Juli 2021, terkonfirmasi positif 8.242 dan yang meninggal dunia sebanyak 313 orang," ujar Daddy.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dari total rapid tes yang dilakukan sebanyak 9.566 ditemukan hasil reaktif 117. Sementara itu, dari total tes PCR yang dilakukan sebanyak 38.571 ditemukan 8.242 terkonfirmasi positif.

Data tersebut dilihat dari segi jenis kelamin yang terpapar sebanyak 3.800 orang (47,25%) laki-laki dan 4.442 orang (52,75%) perempuan. Kalau dilihat dari perbandingan berdasarkan jenis kelamin, pennduduk Kota Cirebonn memang hampir seimbang. Dengan demikian, perbedaan jumlah terpaparnya pun tidak terpaut jauh.

Namun, jika melihat jumlah terpapar dengan klusternya, tampaknya ini lebih masuk akal karena inilah 3 kluster yang paling dominan: rumah tangga  67,02%, unkluster 8,68%, dan perkantoran 7,57%.

Sedangkan jika dilihat dari segi usia, tampaknya memang usia produktif yang logikanya lebih banyak melakukan aktivitaslah yang lebih banyak terpapar. Empat kelompok usia kerja yang rata-rata menyumbangkan angka sekitar 1.400-an. Angka di kelompok usia tersebut sangat besar, yakni usia 20-29 tahun 1.446 orang, 30-39 tahun 1.400 orang, 40-49 tahun 1.443 orang, dan 50-59 tahun 1.377 orang. 

Usia anak-anak di bawah 5 tahun ada yang terpapar, tetapi relatif sedikit, yakni 304 orang. Angka ini memang berada di bawah 6-19 tahun yang jumlah terpaparnya mencapai 1.155 orang. Bisa dimaklumi karena dalam kelompok usia ini termasuk anak-anak remaja yang bisa jadi mobilitasnya masih cukup tinggi.

Bandingkan dengan mereka yang berusia di 60 tahun ke atas. Pada kelompok usia 60-69 tahun ditemukan 797 kasus positif, sedangkan pada usia 70-79 tahun 271, dan pada kelompok usia di atas 80 tahun terkonfirmasi 49 kasus positif.

"Entah karena faktor apa sampai-sampai Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi yang memegang rekor tertinggi. Padahal, jumlah penduduk di Kecamatan Harjamukti hampir dua kali lipatnya. Namun, tetap saja dengan kondisi seperti itu Kota Cirebon menjadi 'merah parah'. Semoga pandemi cepat berlalu," pungkas Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu. (Lis D/1b)

Read More

Pemdes Ciawijapura Lakukan Penyemprotan antisipasi pandemi

Indomedianewsc- Pemerintah Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, terus lakukan pencegahan Covid 19 pada masyarakat. Salah satunya, penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan rumah penduduk.

Kuwu Desa Ciawijapura, Maman Suherman mengatakan, penyemprotan disinfektan pada rumah penduduk dan fasilitas umum ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19. "Secara berkala dilakukan penyemprotan di tempat yang sering dijadikan tempat berkerumun, misalnya Pos Kamling," katanya, Jumat (9/7/2021).

Pria yang biasa dipanggil Maman ini menjelaskan, berbagai upaya dilakukan pihak desa dalam pencegahan dan penanganan Covid 19, sehingga perlu untuk didukung. 

"Yang utama, kesadaran masyarakat sendiri. Misalnya, menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam keseharian. Minimal, mengurangi kegiatan di luar rumah dan memakai masker saat bepergian," jelasnya.

Dirinya mengharapkan, masyarakat untuk waspada Covid 19, karena tidak sedikit orang yang terlihat sehat, namun reaktif atau yang biasa disebut Orang Tanpa Gejala (OTG). "Mari kita saling mengingatkan untuk menerapkan prokes, guna minimalisasi terpapar Covid 19," ajak Maman. (1c)

Read More