Kuwu Desa Cipeujeuh Kulon " H.Lili " Siap jadi Ketua FKKC

I

ndomedianewsc- adanya dukungan dan sokongan dari beberapa Kuwu yang mengharapkan agar Kuwu Desa Cipeujeh Kulon, Kecamatan Lemahabang, H.Lili untuk maju dalam pemilihan Ketua FKKC, bagai gayung bersambut 

Hal ini seperti yang dituturkan Kuwu Desa Cipeujeuh Kulon, H.Lili kepada IM , Kamis, 19/11/2020.

"Saya serahkan semuanya kepada para Kuwu, kalau memang mereka meminta saya untuk maju dalam pemilihan Ketua FKKC, saya pastikan siap, yang penting para Kuwu mendukung sepenuhnya " tuturnya.

Lebih lanjut lili menjelaskan alasannya tentang kesiapannya menjadi Ketua FKKC

" Selama ini Timur terkesan diam ditempat, dengan adanya hal tersebut, maka sudah waktunya timur berubah, ini lah yang menyebabkan saya siap untuk maju sebagai Calon Ketua FKKC, namun demikian saya serahkan sepenuhnya kepada para Kuwu khusunya yang berada di Cirebon timur, selain dari itu alasan saya siap untuk maju dikarenakan selama ini dalam hemat saya para Kuwu terkesan terkotak- kotak, jadi menurut saya sudah saatnya para Kuwu bersatu dalam berbagai hal yang positif, dan yang perlu menjadi catatan, jika memang saya dipercaya untuk menjadi Ketua FKKC, langkah yang akan dilakukan adalah selain menciptakan iklim kerja yang bersinergi dengan berbagai pihak, juga yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan bantuan kepada para Kuwu jika terjadi persoalan yang baik disengaja maupun tidak, terlepas dari persoalan pribadi, harus dibantu  oleh FKKC " tegas Lili. 

Dari informasi yang diperoleh, wacana majunya H.Lili sebagai calon ketua FKKC dikarenakan adanya keinginan dan dukungan dari beberapa Kuwu, salah satunya disampaikan Kuwu Desa Wangkelang, H. Eman Sudirman .

'Kami para Kuwu se Kecamatan Lemahabang, sepakat untuk mendukung H.Lili maju sebagai Ketua FKKC, karena menurut kami beliau cocok untuk posisi tersebut, oleh karenanya tentunya kami pun berharap adanya dukungan dari seluruh Kuwu se Kabupaten Cirebon, agar H.Lili terpilih sebagai Ketua FKKC, ini semua kami lakukan semata demi perubahan, dan tidak ada tujuan untuk mengotak ngotak , intinya Cirebon bagian timur mengharapkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi " tegas Eman.(1c)

Read More

Tak kenakan masker " sangsi Hormat sang saka Merah Putih "

Indomedianewsc- terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Pandrmi covid-19.

Satuan tugas gabungan yang melibatkan berbagai unsur, melaksanakan giat operasi Yustisi di Desa Wangkelang, kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Kamis, 19/11/2020.

Operasi yustisi yang melibatkan jajaran TNI, Polri, Pol PP dan Satgas setempat berhasil menjaring 40 pelanggar.

Dalam keterangan yang disampaikan salah seorang Anggota Pol PP Lemahabang, Dadang.S menjelaskan

" Operasi yustisi yang dilaksanakan di Desa Wangkelang ini merupakan yang terakhir di Kecamatan Lemahabang, dan dalam pelaksanaan kali ini kami berhasil menjaring 40 pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker, dan dari sekian banyak pelanggar, kami berikan sangsi ringan berupa penghormatan kepada sang saka merah putih dan sangsi ringan lainnya, termasuk dilakukan pendataan dan imbauan agar tetap memakai masker saat keluar rumah atau berkerumun" jelasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Wangkelang, H. Eman Sudirman.

" Kami tentunya sangat berharap agar masyarakat semakin tinggi kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan penerapan 3M ( memakai masker, menghindari kerumunan dan membiasakan mencuci tangan dengan sabun ) diharpkan dengan adanya penerapan protokol kesehatan bisa meminimalisir terjadinya penyebaran Pandemi Covid-19" tuturnya.

Sementara itu salah seorang warga yang kedapatan tidak memakai masker, menuturkan

" Saya lupa kang, sebenarnya saya punya masker, tetapi tidak saya pakai, karena saya fikir cuma keluar sebentar, tapi saya janji kedepannya akan selalu mengenakan masker" tuturnya sembari meminta identitasnya tidak dipublikasikan. (1c)

Read More

Terpaksa membuat stempel baru demi pelayanan agar tidak terhambat

Indomedianewsc- tidak ingin menghambat pelayanan terhadap warga Masyarakat, PLT Kuwu Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Eli Yuliawati, terpaksa membuat stempel Desa Duplikat.

Hal ini disampaikan kepada IM diruang kerjanya, Rabu, 18/11/2020.

" Kami tidak ingin pelayanan terhadap warga menjadi terhambat hanya gara-gara stempel, oleh karenanya dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan maupun Kabupaten, akhirnya diperbolehkan untuk membuat stempel duplikat, karena stempel yang aslinya ada di Kuwu Supriyadi, dan saat kami memintanya, pak Kuwu tidak memberikan, sedangkan warga butuh stempel Desa" ujarnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya sudah berulangkali meminta stempel Desa kepada Kuwu Supriyadi, yang saat ini mendekam di Rutan Pelabuhan Cirebon, karena sedang menghadapi proses Hukum, namun sayangnya permintaan untuk setempel tersebut tidak diberikan, akhirnya pihak Pemdes melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait hal tersebut, dan akhirnya diperoleh kepastian agar membuat stempel baru.

" Ini bukan pemalsuan, namun karena kondisinya memang demikian, warga kami memerlukan adanya stempel Kuwu, sementara yang bersangkutan ( Kuwu Supriyadi ) sedang menghadapi proses Hukum dan tidak memberikan stempel Desa yang kami minta, jika kami tidak membuat stempel yang baru, kasihan kepada warga, bahkan dampaknya sampai saat ini, Siltap untuk Perangkat Desa Citemu pun belum bisa untuk dicairkan, dan saya selaku PLT akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan Pelayanan terhadap warga Masyarakat, termasuk menjalankan roda pemerintahan Desa agar tidak terhenti hanya karena Stempel" pungkas Eli.(1c)

Read More

WILAYAH ADAT MEPAGO TOLAK RDP OTSUS MRP

Indomedianewsc- Rapat Dengar Pendapat (RDP) UU Otsus bagi provinsi Papua yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan di Papua, Bupati Nabire Isaias Douw yang juga selaku Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Meepago menolak pelaksanaan RDP MRP di kabupaten Dogiyai dan wilayah Meepago dengan mengeluarkan surat resmi, Senin(16/11).

Surat Resmi Penolakan dari Bupati Nabire ini dengan Berbagai Pertimbangan Stabilitas Keamanan, maupun stabilitas politik menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di wilayah Meepago.

Sehubungan dengan agenda politik Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) UU Otsus bagi provinsi Papua, dimana kabupaten Dogiyai adalah salah satu kabupaten di wilayah adat Meepago yang menjadi tempat pelaksanaan RDP tersebut, pada tanggal 17-18 November 2020, maka Penolakan Bupati tersebut selaku Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Meepago dituangkan dalam Surat Bupati Nabire Nomor 330/2915/Set tentang penolakan rencana pelaksanaan RDP Otsus Papua di wilayah adat Meepago, tertanggal 16 November 2020.

Dalam surat resminya, beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penolakan RDP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Nabire adalah salah satu dari 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020, maka sudah menjadi tanggung jawab dan tugas Bupati Nabire untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Meepago khususnya di Nabire.

2. Memperhatikan Maklumat Kapolda Papua nomor Mak/I/XI/2020 tentang rencana RDP pada masa pandemi Covid19, tanggal 14 November 2020

3. Memperhatikan Surat Kapolres Nabire nomor B/775/XI/YAN/2.1/2020/Intelkam perihal pertimbangan tempat pelaksanaan RDP di kabupaten Dogiyai yang mendapat penolakan dari sejumlah komponen masyarakat di wilayah adat Meepago dan akan menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah adat Meepago. (Lis 1c)

Read More

Sosialisasi P4GN " perlu peran serta seluruh pihak " khususnya Orang Tua

Indomedianewsc- Sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bagi Masyarakat Tahun 2020. Diselenggarakan oleh jajaran Kepolisian dalam hal ini Sat Narkoba Polres Cirebon Kota bekerjasama Pemda dan Pemdes Curugwetan, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, Selasa, 17/11/2020.

Acara yang dilaksanakan di Kantor Desa Curug wetan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh pemuda dan tokoh Masyarakat setempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam keterangan yang disampaikan Kanit Sat Narkoba  Polresta Cirebon, Iptu Mulyadi.SH, perlunya Sosialisasi P4GN ini sebagai salah satu usaha untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

Sebagai upaya yang harus diwaspadai adalah adanya penggunaan media Sosial, salah satunya adalah semakin mewabahnya belanja atau pesan apapun lewat belanja Online.

" Yang harus menjadi perhatian kita semua adalah tentang penggunaan media sosial , terlebih lagi anak anak yang kerap menggunakan HP secara berlebihan, karena saat ini media sosial kerap dijadikan salah satu sarana untuk pengedaran Narkoba, jadi sepatutnya orang tua lebih memperhatikan dan memantau buah hatinya agar terhindar dari penyalahgunaan Narkoba "ujarnya.

Sementara itu Kuwu Desa Curugwetan, Jaenudin , menyampaikan , bahwa dengan diselenggarakannya acara Sosialisasi P4GN, diharapakan peranserta dari semua pihak untuk menangkal adanya pengguna atau penyalahgunaan Narkoba.

" Narkoba saat ini memang sudah menjalar ke semua lini, oleh karenanya perlu adanya perhatian dan peranserta dari semua pihak, khususnya para Orang tua agar semakin memperhatikan dan memantau perkembangan Anak-anaknya, khususnya saat menggunakan sarana yang ada saat ini, yaitu ponsel dan internet,  secara perkembangan zaman, Dunia internet saat ini memang sangat diperlukan, namun demikian perlu adanya penanaman pemahaman tentang baik dan buruknya keberadaan internet, dan kita semua harus memahami, bahwa hal positif tidak selamanya membuahkan sesuatu yang positif pula, dan ini perlu adanya kedewasaan juga kebijakan dalam memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, namun kami sangat bersyukur, untuk Warga Desa Curugwetan, khususnya para generasi mudanya sangat menghindari yang namanya narkoba dan hal negatif lainnya, salah satu upaya yang kami galakan saat ini adalah memaksimalkan peran serta para pemuda dalam segi olah raga,  terutama sepak bola " tutur Jaenudin. (1c)

Read More

Menjelang Koncab PGRI Waled Melantik 6 Pengurus Ranting

Indomedianewsc - Sesuai dengan intruksi PGRI Kabupaten Cirebon bahwa pelaksanaan Konperensi Cabang (Koncab) PGRI akhir tahun 2020, harus diselenggarakan. 

Pada kesempatan ini pengurus cabang PGRI Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon melantik 6 Pengurus ranting PGRI yaitu ranting SD, TK/PAUD, SMP dan ranting SMA.

"Melantik 6 pengurus ranting di gedung SMP PGRI Waled ini, merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan Koncab PGRI Cabang Waled." Tutur ketua Cabang PGRI Kecamatan Waled, Usro SPd.

Menurut Usro, kedepan siapapun yang terpilih dalam koncab nanti yang di rencanakan pada bulan Desember 2020, harus benar -benar yang bisa mengakomodir dan memperjuangkan nasib guru di Kecamatan Waled. Lebih dari itu, lanjut Usro, mereka yang memiliki integritas, komitmen serta profesional dalam penguasaan IT, untuk mempercepat akses dalam setiap kebijakan PGRI baik secara wilayah, daerah juga nasional. Ungkapnya.

Diapun menuturkan, bahwa dirinya sedang mempersiapkan diri sebagai kepala sekolah di salah satu SDN wilayah Kecamatan Waled. Terangnya.

Hal senada di sampaikan oleh korwil pendidikan Kecamatan Waled ,Casma, SPd bahwa organisasi PGRI harus bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bisa menjadi garda terdepan dalam keteladanan sebagai guru yang profesional di tengah tengah masyarakat. 

"Apa artinya sebuah organisasi jika tidak di rasakan manfaatnya bagi guru dan masyarakat, kedepan tantangan kita berat baik menghadapi pademi covid 19, dengam sistem pembelajaran daring hingga persoalan profesionalisme guru." jelas Casma.

Untuk itu, Casma sekaligus sebagai pembina cabang PGRI Kecamatan Waled  berharap adanya peningkatan SDM pengurus cabang PGRI untuk ditingkatkan dalam menghadapi era baru dunia pendidikan.Pungkasnya. (1a)

Read More