Cucu Sang Proklamator Sowan temui Kiyai Buntet

CIREBON, Indomedia Newsc- Anggota DPR RI dari Komisi X Puti Guntur Soekarno adakan lawatan silaturahmi kebangsaan kepada Pimpinan Pondok Pesantren Buntet di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Lawataanya, membahas berbagai persoalan berkaitan dengan momentum situasi politik kebangsaan Indonesia saat ini.

Hal ini diakuinya cucu presiden pertama Indonesia bahwa agendanya lebih mengarah kepada kunjungan  dan silaturahmi.“Saya lebih senang menyebutnya sebagai silautrahmi kebangsaan dan silaturahmi kemerdekaan,”ucapnya kesejumlah awak media.

Menurutnya, Buntet sejak dulu telah memiliki kedekatan semenjak zaman kemerdekaan, yang telah dimulai oleh mendiang kakenya, Bung Karno. Maka ketika mendatanginya merupakan hal yang wajar. “Bung Karno dengan keluarga pesantren sudah memiliki hubungan erat, jadi kita teruskan keeratannya itu, Karena kedekatan Keluarga kami dengan pisak Pesantren akan terus dibina”ucapnya.

Ketika disinggung terkait kedekatan Partai PDIP dengan Partai Golkar, ia tidak menampiknya, bahwa belum lama ini telah ada pertemuan antara struktural dari kedua partai. Kemudian mengenai kedekatan dirinya dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Puti mengaku sudah mengenal sejak lama dengan lelaki yang digadang-gadang akan maju di bursa pemilihan gubernur Jawa Barat itu. Bahkan ia mengaku telah berkunjung ke Purwakarta menemui undangan menghadiri festival beas perelek.

"Kunjungan saya kemarin adalah untuk lebih mempererat silaturahmi, dan hal itu akan selalu dilakukan dengan pihak manapun," ujarnya.

Pihaknya pun tidak menampik manakala dirinya santer di jodohkan dengan pentolan partai Golkar di Jawa Barat. Tetapi ia menegaskan untuk saat ini, semua itu masih menjadi ranah dari DPP. Tetapi disatu sisi dirinya pun akan tetap fatsun dengan kebijakan dan keputusan dari DPP partai PDIP. “Saya akan tetap berpegang pada mekanisme partai dan keputusan DPP,”terang dia.

Manakala pihaknya diminta DPP untuk bisa bersanding dengan DM, ia mengaku akan siap. “Karena sebagai kader partai ya memang sudah harus siap, dengan keputusan yang ditetapkan Partai”tegasnya.

Ia pun menyampaikan, kerena masih menjadi ranah DPP, pihaknya tidak ingin berspekulasi lebih kaitannya dengan pencalonan ataupun pasangan dibursa pemilihan gubernur Jawa Barat.” Pada prinsipnya semua keputusan ada di DPP, itu bukan kewenangan saya,”tegasnya.

Sementara KH Adib menuturkan bahwa pihak keluarga Bung Karno dengan pihak keluarga pesantren telah memiliki hubungan emosional yang telah dibangun sejak lama. Maka, ketika cucu mantan presiden pertama ini akan maju di bursa pilgub ini, pihaknya akan mendukungnya. “Sudah di doakan,”pungkansya Singkat  ( Ags ). 

Read More

Kuwu Japura Bakti Wajibkan Siswa SD Hafal Alfatikhah

Cirebon. Indomedia Newsc- Ratusan Siswa Sekolah Dasar Negeri  Japura Bakti, dari mulai Kelas IV sampai Kelas V, berduyun-duyun mendatangi Kantor Desa Japura Bakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Kedatangan para Siswa SDN tersebut, bertujuan untuk melakukan pembelajaran perihal Struktur Pemerintahan Desa setempat.  Seperti yang disampaikan oleh salah seorang Siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Japura Bakti, Kamal Saputra  kepada Indo Media  ‘’ kami diperintahkan oleh Guru, untuk melakukan pencatatan dan pembuatan Struktur seperti yang ada di Kantor Desa, kata Guru, kami harus mengetahui cara membuat Struktur Pemerintahan Desa ‘’ ungkapnya.

Sementara itu, menurut keterangan yang disampaikan oleh Kuwu Desa Japura Bakti, M. Taufik Hidayat, dirinya sangat bangga dengan keberanian para Siswa SDN Japura Bakti, dalam melakukan tugas yang diembankan kepada mereka  ‘’ saya sangat bangga dengan keberanian Anak-anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar, karena mereka mampu berdialog dengan kami dengan baik, tidak mudah melakukan dialog, apalagi sampai melakukan penggambaran Struktur, dan sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan tugas yang diberikan oleh Para Guru, kami dari Pemdes harus membubuhi tanda tangan sekaligus Cap Pemerintahan Desa ‘’ ungkapnya.

Namun yang perlu dijadikan sebagai bahan Percontohan, mereka Para Siswa Sekolah Dasar yang sedang melaksanakan tugas diwajibkan untuk membaca Surat Fatikhah sebagai salah satu persyaratan yang diberikan oleh Kuwu setempat.

‘’ sengaja saya wajibkan bagi Siswa yang ingin mendapat tandatangan saya, untuk membaca Suratun Fatikhah, karena dengan dilakukannya pembacaan Suratun Fatikhah tersebut, sebagai salah satu dasar sahnya Solat, jadi harapan kami, mereka para penerus Bangsa ini bukan saja dibekali dengan Ilmu Pengetahuan umum, namun terlebih lagi Ilmu Agama sebagai tameng dan lentera menuju arah yang baik dan penuntun kearah yang diridloi Allah ‘’ Pungkas Kuwu yang akrab disapa Opik. ( Ags )

Read More

Renopasi Kantor Desa Tingkatkan Mutu Pelayanan

Cirebon, Indomedianewsc.com– Sejak Tahun Sembilan Puluhan, Keberadaan Kantor Desa Munjul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, belum pernah dilakukan perbaikan secara Maksimal. Saat Ini dibawah kepemimpinan Kuwu Khaerudin, dengan memanfaatkan Dana Banprop sedang melakukan Renopasi Kantor Desa, diantaranya Ruang Polindes dan Aula atau Ruang pertemuan Warga. Namun karena telah dimakan Usia, saat akan melakukan Rehab Kantor Desa, tiga ruangan yang berada tepat disampingnya Roboh. Hingga akhirnya Pemdes Munjul melakukan Rehab Keseluruhan, seperti yang disampaikan Kuwu Chaerudin   ‘’ awalnya kami tidak menganggarkan untuk membangun Kantor Desa secara keseluruhan, namun saat kami melakukan pembongkaran Kantor, Ruangan yang berdempetan dengan rencana pembangunan seperti Polindes dan Ruang pertemuan Warga , terkena dampak hingga berakibat roboh, mungkin karena sudah lama dibangun dan belum pernah dilakukan perbaikan.  Jadi terpaksa kami melakukan Renopasi total ‘’ ungkapnya.   

Namun dengan telah dilaksanakan pembangunan Kantor baru, diharapkan Pelayanan dan kinerja seluruh jajarannya semakin maksimal  ‘’ Harapan kami sebagai Kepala Pemerintahan tingkat Desa, dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang, kinerja seluruh Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan terhadap Warga akan semakin baik, namun tentunya hal ini dapat kami lakukan dengan adanya dukungan dari lembaga Desa yang lainnya, juga kerjasama dari semua pihak untuk menunjang dan memajukan Desa Munjul ‘’ pungkas Khaerudin.

Read More

Rugikan Negara Proyek Pembangunan PLTU III di Segel

Cirebon, Indomedia Newsc - Mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati A kapasitas 2 x 660 MW milik PT Tanjung Jati Power Company yang berada di Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon selasa (1/8) lantaran tertangkap tangan saat dilakukan sidak ditemukan banyak pelanggaran terutama terkait perijinan yang membuat kerugian negara.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Indomedia, penyegelan dilakukan sebagai sikap tegas dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Meskipun proyek tersebut merupakan proyek kepentingan Negara, tetapi menjadi persoalan ketika pelaksanaan proyek menyalahi aturan serta perijinan yang belum ditempuh.

Sehingga menimbulkan adanya kerugian Negara, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon tidak ada. Kendatipun penyegelan itu harus sesuai protap namun lantaran saat sidak dilakukan bersama antara Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon, Satpol PP dan SKPD terkait, tertangkap tangan banyak ditemukan pelanggaran, sementara penanggungjawab dalam hal ini PT Tanjung Jati Power Company tidak pernah ada di lokasi, maka langsung dilakukan penyegelan.dan terkesan tutup mata juga tidak bertanggung jawab.

Wakil ketua komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan memaparkan, dari hasil sidak yang dilakukan proyek pembangunan  PLTU 3 Tanjung Jati ditemukan banyak pelanggaran. Terutama persoalan yang menyangkut perijinan yang belum ditempuh, oleh karena itu demi kewibawaan Pemkab Cirebon maka ditekan kepada Satpol PP selaku aparat penegak perda untuk segera melakukan penyegelan tidak perlu SOP.

“Kalau kami tidak menekan, Satpol PP tidak akan berani, legalitas pembangunan PLTU 3 Jelas bersalah maka harus langsung segel, tidak perlu SOP yang akhirnya menjatuhkan wibawa Pemkab Cirebon. SOP itu selama ini terkesan menjadi akal-akalan dan permainan pihak tertentu, maka perlu adanya tindakan nyata dan tegas “ungkapnya

Ia memaparkan beberapa pelanggaran ditemukan, diantaranya soal tata ruang yang belum ada, IMB belum ada tetapi pelaksanaan proyek pembangunan tetap berjalan. Menurutnya perijinan yang baru dimiliki PT Tanjung Jati Power Company dalam membangun PLTU 3 baru amdalalin yang diterbitkan dari pusat, tetapi isi dari poin-poin didalamnya banyak yang tidak dijalankan. Selain itu juga material tanah urug yang masuk diindikasikan ilegal karena tidak ada IUP OP terkait pengambilan dan pembuangan yang seharusnya sesuai dalam IUP OP, tetapi yang ada peruntukan untuk proyek PLTU 2 tetapi dimasukkan ke proyek PLTU 3 Tanjungjati, hal itu yang membuat hilangnya pajak untuk Kabupaten Cirebon padahal sudah ribuan kubik material yang sudah masuk.

“Jangan sampai hukum tajam kebawah tetapi tumpul keatas, ijin IUP OP tidak ada, kalau tidak ada berarti btidak ada pajak, padahal sudah ratusan bahkan ribuan kubik material tanah urug masuk, biarkan proyek ditutup agar PT Tanjung Jati nongol, kalau dibiarkan sama halnya melegalkan ilegal menjadi legal, semua pakai regulasi. “tegasnya.

Sementara itu Kasatpol PP Kabupaten Cirebon Ade Setiadi memaparkan, dari hasil survai dilapangan diakuinya dilapangan banyak ditemukan pelanggaran sehingga pihaknya terpaksa harus melakukan tindakan, beberapa persoalan yang tertangkap tangan sebagai pelanggaran salah satunya pekerjaan pengerasan lahan yang dilakukan padahal belum meiliki IMB serta temuan-temuan pelanggaran lainnya. Maka dari itu, pihaknya langsung melakukan tindakan penyegelan tanpa melalui SOP lantaran banyaknya pelanggaran yang ditemukan dilapangan.

“Mengambil langkah tindakan sesuai SOP dengan melayangkan surat teguran sebanyak 3 kali dengan waktu 7, 3, 3 hari, tetapi  manakala tertangkap tangan bisa langsung disegel dan dipasang Pol PP Line, ditutup sampai lengkap perijinannya,”pungkasnya. ( Ags )

Read More

Masih Patut dan Layak kah Guru disebut Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ?

R.Agus Syaefuddin  ( Aktifis DPP LSM BIN )

Betapa Bangganya kita sebagai Anak Bangsa yang mampu mengenyam pendidikan hingga kejenjang Perguruan tinggi, atau minimalnya pernah Duduk dibangku Sekolah walau hanya sampai tingkat Sekolah Dasar.  Namun betapa kita merasa teriris sembilu, manakala di Negeri yang bernama Indonesia masih banyak Anak Negeri yang tak mampu mengenyam indahnya Pendidikan. Dinegeri nun jauh diujung sana, bernama Kupang, hadir sosok Pahlawan Dunia Pendidikan, yang mengorbankan segala miliknya, hanya untuk menciptakan Dunia Pendidikan tanpa adanya bantuan dari siapapun, bahkan dari Pemerintah Sekalipun.  Yoseph Blikolong, adalah sosok Lelaki yang mempunyai enam Orang Anak dan hanya bekerja sebagai seorang pemulung, namun dengan tekadnya yang sangat kuat, mampu mendirikan sebuah Sekolah setingkat PAUD dan SLTP.  Demi terwujudnya harapan untuk mencerdaskan Anak Bangsa, sosok Yoseph, bahkan rela menggadaikan sertifikat Rumahnya agar Dunia yang diidamkannya tidak terhenti. Bahkan yang lebih membuat kita merasa malu, dan harus terus bercermin, Sekolah yang didirikannya tidak mengenal apa itu pungutan,  karena semua Siswa yang sekolah diatas tanah hasil dari Sewa, tidak dipungut Biaya atau yang kerap kita lihat diberbagai spanduk yang terpasang di banyak Sekolah dengan tulisan GRATIS.  Sementara kita yang hidup dilingkungan yang bernama Kota atau Perkotaan, istilah Gratis itu hanya sebuah simbul.  Tidak sedikit Para Pendidik atau Kepala Sekolah yang berlindung dibalik Komite Sekolah, melakukan Pungutan dengan dalih hasil Musyawarah bersama Orang tua Siswa.  Betapa Rendahnya martabat Pendidik, terlebih lagi yang sudah berpredikat sebagai PNS.  Mereka telah memperoleh Dana BOS, bahkan Sertifikasi dan lainnya, namun masih saja melakukan Pungutan dengan berbagai dalih, sementara Sosok Yoseph Blikolong, yang hanya bekerja sebagai Pemulung mampu mendirikan Dunia Pendidikan tanpa melakukan pungutan kepada seluruh Siswa didiknya.  Apa kita sebagai PNS tak Cukup dengan penghasilan bulanan yang lebih dari cukup, bahkan memperoleh Sertifikasi dan laku menggadaikan SK yang dimilikinya untuk dijadikan sebuah anggunan di Bank. Sementara, seorang Yoseph, bahkan harus menggadaikan Sertifikatnya yang diperuntukan bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, bahkan karena keterbatasan Dana yang dimilikinya, Yoseph hampir diusir dari tanah yang disewanya, karena tak mampu membayar Biaya Sewa sebesar Rp. 12.000.000 per Tahun.  Lantas apa yang harus dibanggakan dari Sosok Pendidik yang berpredikat PNS, yang masih tega melakukan Pungutan terhadap Para Siswa, padahal Dana dari Pemerintah tidak sedikit.  Tidak kah malu diri kita, jika dibandingkan dengan Sosok Yoseph, sang pemulung yang rela mengorbankan segalanya, demi terciptanya Generasi Muda yang sama-sama mempunyai Hak untuk belajar, tanpa embel-embel dibelakangnya.  Lantas siapa yang berhak menyandang Predikat Pahlawan Tanpa Tanda Jasa…apakah Sosok Yoseph sang Pemulung…Atau Guru PNS yang kerap meraup keuntungan demi kepentingan Pribadi dan Kroninya. ?  sebuah tanda Tanya besar yang harus dijawab oleh mereka yang mengaku dan ingin disebut PAHLAWAN TANPA TANDA JASA

Read More