SMAN TALUN HANYA MIMPI?

oleh

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Talun adalah salah satu dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Talun terdiri dari 11 desa. Dengan luas wilayah sekitar 19,53 hektare, jumlah penduduk kecamatan ini adalah 619.637  jiwa. Kepadatan penduduknya 31,727.46 jiwa/km persegi.

Dahulu nama kecamatan ini adalah Kecamatan Cirebon Selatan. Empat desa yang ada di bagian barat Kecamatan Talun bergabung dengan Kecamatan Sumber. 

Keempat desa yang sekarang bergabung dengan Kecamatan Sumber adalah Kemantren, Sendang, Pejambon, dan Gegunung. Setelah bergabung dengan Kecamatan Sumber, keempat desa tersebut statusnya berubah menjadi kelurahan. 

Dua desa yang berada di Kecamatan Sumber bergabung dengan Kecamatan Talun. Kedua desa yang sekarang bergabung dengan Kecamatan Talun adalah Desa Kubang, dan Desa Sarwadadi.

Sekarang ada 11 desa di Kecamatan Talun:

1. Cempaka

2. Ciperna

3. Cirebon Girang

4. Kepongpongan

5. Kerandon

6. Kecomberan

7. Sampiran

8. Wanasaba Lor

9. Wanasaba Kidul

10. Kubang

11. Sarwadadi

*Deretan Wisata Religi di Talun*

Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon kini disulap menjadi kawasan wisata kuliner dan wisata religi. Sehingga tidak jarang banyak menyedot wisatawan yang berkunjung ke sejumlah destinasi wisata yang ada.

Berbagai macam lokasi wisata religi ada di Cirebon, salah satunya Keramat Talun atau Makam Mbah Kuwu Sangkan yang berlokasi di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Lokasi ini dikenal selalu ramai pengunjung atau peziarah, terutama pada saat malam Jumat Kliwon atau saat malam 1 Syuro atau 1 Muharam. Bahkan, dalam sebulan, lokasi wisata religi yang satu ini bisa didatangi lebih dari seribu peziarah.

Berlokasi tidak jauh dari Kota Cirebon, tidak heran Makam Mbah Kuwu Sangkan yang merupakan petilasan dan makam keramat ini menjadi pilihan lokasi tujuan kedua setelah Makam Sunan Gunung Jati.

*Transformasi Menjadi Lokasi Wisata Kuliner*

Beberapa tahun terakhir, perkembangan wisata kuliner di Kecamatan Talun terbilang sangat pesat. Mayoritas tempat-tempat kuliner ini menyajikan suasana alam pedesaan dengan pemandangan pematang sawah.

Di sisi lain, ternyata pemerataan dan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan di Kabupaten Cirebon. Kualitas pendidikan anak di daerah harus difasilitasi dan ditingkatkan. Demikian pula dengan jumlah sekolah yang harus dibangun demi mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Untuk itu, dukungan semua pihak untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Cirebon mutlak diperlukan. Sehingga, harapan masyarakat Cirebon agar anak-anaknya mendapat pendidikan yang berkualitas bisa dirasakan.

Dibutuhkan sinergitas semua level pemerintahan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Bukankah pendidikan menjadi urusan konkuren? Artinya, pendidikan menjadi urusan yang ditangani semua level pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

*Mimpi Besar*

Anak-anak Kecamatan Talun juga adalah anak bangsa Indonesia. Mereka pun berhak mewujudkan mimpi besarnya. Mereka juga berhak hidup bahagia. Mereka juga berhak mengenyam pendidikan yang layak. Mereka juga berhak bersekolah di SMA/SMK yang ada di daerahnya.

Faktanya, hingga hari ini kondisinya paradoks. Anak-anak lulusan SMP di Talun masih bersekolah (SMA/SMK) ke Kabupaten Kuningan. Ini salah satu dampak pemberlakuan kebijakan zonasi yang ramai menuai pro-kontra itu. Ini memang kondisi yang memprihatinkan. Sampai kapan situasi seperti ini akan terus dibiarkan?

Sekali lagi, ini butuh intervensi. Memang masalahnya, SMA/SMK/SLB menjadi ranah kewenangan Provinsi Jawa Barat. Namun, apapun itu, kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut. Kondisi tersebut bukan hanya menjadi beban para orang tua murid, tetapi --dan yang utama-- justru beban bagi murid itu sendiri.

Kiranya butuh kebijakan serius untuk menangai hal ini. Unit sekolah baru, yakni SMA Negeri Talun sangat ditunggu kehadirannya segera. Dengan demikian, masyarakat merasakan Negara hadir dan dan mengerti kebutuhan mereka.

Talun memang bukan satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri. Di Kabupaten Cirebon saja setidaknya masih ada 13 kecamatan yang belum meiliki SMA/SMK. Padahal, itu semua akan secara langsung berkaitan dengan upaya menggerek angka Indeks Pembangunan Manusia. Sekali lagi, ini butuh intervensi kebijakan.

Apa kabar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat?

Read More

Nuruzzaman siap maju pilcabub Cirebon

INDOMEDIANEWS- Staf Khusus Menteri Agama (Menag), H Muhammad Nuruzzaman akhirnya mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Cirebon ke PDIP Perjuangan. 

Pengembalian formulir pendaftaran Nuruzzaman diwakilkan oleh salahsatu kader PDIP yang juga tokoh muda dari Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Muhammad Arsyad. 

Gus Arsyad, sapaan akrabnya datang ke kantor DPC PDIP pada Sabtu malam 20 April 2024, ditemani sejumlah perwakilan tokoh muda pesantren lainnya. 

Kedatangan perwakilan Nuruzzaman diterima oleh panitia pendaftaran DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiono. 

Putra almarhum KH Makhtum Hanan tersebut mengatakan, dengan dikembalikannya formulir pendaftaran, itu artinya Kang Nuruzzaman, sapaan akrab Muhammad Nuruzzaman, resmi mendaftarkan diri untuk berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lewat PDIP. 

Gus Arsyad mengatakan, Kang Zaman memutuskan untuk mendaftarkan diri setelah mendapatkan perintah dan restu dari para kiai. 

"Kami mewakili Kang Zaman menyerahkan formulir pendaftaran bacabup ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon," kata pemuda yang saat ini menjabat sebagai sekretaris PC GP Ansor Kabupaten Cirebon itu.

Lebih lanjut Gus Arsyad mengatakan, Kang Zaman manyatakan siap maju setelah muncul banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Cirebon. 

Dia menyampaikan, banyak elemen yang meminta Kang Zaman untuk nyalon bupati Cirebon, karena diyakini bisa membawa Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik dan maju. 

"Setelah muncul banyak dukungan dan perintah para kiai, hari ini Kang Zaman menyatakan kesiapannya untuk maju nyalon bupati Cirebon, " sambung lulusan Universitas Paramadina itu. 

Gus Arsyad mengakui bahwa Kang Zaman memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial sebagai modal penting menjadi bupati Cirebon. 

Meski lahir dan dibesarkan dari lingkungan pesantren, namun Kang Zaman memiliki kiprah dan pergaulan yang luas lintas profesi, lintas agama, lintas budaya. 

Gus Arsyad melanjutkan, Kabupaten Cirebon ini butuh sosok seperti Kang Zaman untuk membenahi berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon, mulai dari kemiskinan, sampah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan banyak lainnnya.

"Banyak elemen yang siap berada di barisan Kang Zaman di Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebon nanti jika direkomendasikan PDIP. Mereka siap kerja-kerja elektoral untuk pemenangan," pungkasnya. (1C)

Read More

PATAHKAN MITOS,GERINDRA JABAR JADI PEMENANG

oleh

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 di Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menghasilkan sejarah baru. Ada satu hal yang tidak pernah terjadi sepanjang beberapa kali pemilihan umum (pemilu) sebelumnya.  

Secara mengejutkan Gerindra mampu menjadi pemenang pileg di Provinsi Jawa Barat. Padahal, selama lima kali pemilu pasca reformasi, tidak satu partai pun mampu memenangkan pileg di Jabar berturut-turut. Dengan kata lain, setiap pileg di Jabar menghasilkan pemenang baru.

Hal itu sepertinya menjadi mitos di kalangan partai yang bertarung di pileg. Namun, Gerindra mematahkan mitos tersebut pada pileg 2024. Gerindra membuat kemenangan beruntun pada pileg di tingkat provinsi pada tahun 2019. Lalu, pada pileg 2024 Gerindra kembali menjadi pemenang. 

Pasca reformasi setiap pemilu di Provinsi Jawa Barat selalu menghasilkan pemenang yang berbeda. Konsekwensinya adalah selalu hadir Ketua DPRD Provinsi Jabar dari partai yang berganti setiap lima tahun sekali. 

Perhatikanlah pemenang pileg dari setiap pesta demokrasi lima tahunan berikut ini.

1999--2004 Partai Golkar.

2004--2009 PDI Perjuangan.

2009--2014 Partai Demokrat.

2014--2019 PDI Perjuangan.

2019--2024 Gerindra.

2024--2029 Gerindra.

*2009--2014*

Pemilu pertama yang diikuti Partai Gerindra adalah pada tahun 2009. Hasilnya Gerindra di DPRD Provinsi Jabar periode 2009-2014 adalah 8 orang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Jawa Barat kala itu adalah H. Oo Sutisna (alm.). 

Sebagai partai baru, kantornya pun sempat berpindah. Markas DPD Gerindra yang semula di Jl. Soekarno-Hatta berpindah ke Jl. Citarum. Konsolidasi sebagai partai baru memang tidak mudah.

Dari total 100 anggota DPRD, pemenang kala itu adalah Partai Demokrat besutan SBY yang mendominasi dengan 28 kursi. Golkar meraih 18 kursi, kemudian PDIP 17 kursi, PKS 13 kursi, PPP 8 kursi, Gerindra 8 kursi, Hanura 3 kursi, PAN 3 kursi, dan PKB 2 kursi. Itulah hasil Gerindra Jabar pada kiprah pertamanya mengikuti kontestasi pileg.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif 9 April 2009, dari 100 kursi yang diperebutkan, 82 persen atau 82 orang anggota Dewan DPRD Provinsi Jabar dihiasi muka baru. Berarti, pada periode ini hanya 18 orang muka lama. Selain itu, dalam periode 2009--2014, jumlah anggota dewan wanita meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

Pada periode 2004-2009 hanya 9 wanita yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar. Pada periode 2009--2014 naik hampir hampir tiga kali lipat menjadi 24 kursi. Pelantikan dilakukan di Gedung Merdeka pada 31 Agustus 2009. Jabar kala itu dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan.

*2014--2019*

Menjelang pileg 2014, DPD Gerindra mengalami pergantian. Ferry J. Juliantono menjadi Ketua DPD. Seiring dengan itu ada perubahan pada jumlah anggota DPRD Provinsi Jabar. Sesuai dengan regulasi yang ada, anggota  DPRD Provinsi Jabar yang semula hanya 100 orang bertambah jumlahnya menjadi 120 orang.

Pada pileg 2014 Gerindra dari 8 kursi bertambah menjadi 11 kursi. Dari 11 kursi yang ada itu, 4 merupakan petahana dan 7 wajah baru. Penambahan jumlah kursi tersebut membuat Gerindra mendapat jatah kursi pimpinan. Maka duduklah Abdul Harris Bobihoe sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Perolehan 11 kursi mengalahkan PPP yang pada periode sebelumnya memperoleh kursi sama-sama 8 tetapi Gerindra kalah dalam jumlah total suara.

Sebanyak 120 Anggota DPRD Provinsi Jabar pun resmi dilantik di Gedung Merdeka pada 2 September 2014 untuk masa bakti 2014--2019. Pada saat itu Jabar masih dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan Periode ke-2. Itulah hasil Gerindra pada pileg kedua yang diikutinya.

*2014--2019*

Seiring berjalannya waktu, pergantian pimpinan DPD Gerindra Jabar kembali terjadi. Tongkat komando bergeser ke Mulyadi. Itu terjadi sebelum Pilkada Gubernur Jabar 2018. Ada satu fenomena yang ditorehkan Mulyadi kala itu. Gerindra berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mengusung pasangan calon gubernur/wakil gubernur Sudrajat-Syaikhu dengan tagline ASYIK. 

Seiring pertarungan pilgub, disoronglah tagline "2019 Ganti Presiden" karena pada tahun yang sama dilakukan pemilihan presiden (pilpres). Pada hajat nasional pilpres, Gerindra juga bergabung dengan PKS dan mencalonkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Rupanya tagline "2019 Ganti Presiden" sangat besar dampaknya bagi Gerindra dan PKS. Kedua partai itu mengalami lonjakan sangat signifikan dalam raihan kursi. Hal itu terbukti dari raihan kursi masing-masing partai di DPRD Provinsi Jabar. 

Meskipun Mulyadi kemudian diganti menjelang pilpres, jumlah kursi Gerindra di DPRD Provinsi Jabar meningkat sangat pesat dari 11 menjadi 25 kursi. Dari 25 kursi itu, 9 merupakan petahana dan 16 wajah baru. Sementara itu, PKS melejit pula menjadi pemenang kedua dengan raihan 21 kursi, naik pesat dari 12 kursi. 

Dengan raihan kursi tersebut Gerindra menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jabar. Untuk pertama kalinya Gerindra menempatkan kadernya menjadi Ketua DPRD Provinsi Jabar. Maka tercatatlah dalam sejarah Brigjen (Purn.) Taufik Hidayat yang merupakan Ketua DPD Gerindra Provinsi Jabar pengganti Mulyadi menjadi Ketua DPRD Provinsi Jabar.

DPRD Provinsi Jabar hasil Pileg 2019 berjumlah 120 orang, terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 25 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 21 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 20 kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) 16 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 12 kursi.

Selain itu, Partai Demokrat 11 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 7 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1 kursi. Adapun berdasarkan jenis kelamin, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019--2024 terdiri dari 97 laki-laki dan 23 perempuan.

Dalam perjalanannya ketika dibentuk Alat Kelengkapan Dewan, Nasdem bergabung dengan Perindo. Sementara itu, PPP bergabung ke Gerindra. Jadilah Fraksi Gerindra Persatuan menjadi fraksi paling gemuk dengan jumlah 28 anggota.

 

*2024--2029*

Pileg 2024 menghasilkan Gerindra 20 kursi, PKS 19 kursi, Golkar 19 kursi, PDI Perjuangan 17 kursi, PKB 15 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Nasdem 8 kursi, PAN 7 kursi, PPP 6 kursi, dan PSI 1 kursi.

Gerindra pada periode 2024--2029 mematahkan mitos bahwa di DPRD Provinsi Jabar tak pernah ada partai yang menang secara berturut-turut. Hal itu terbantahkan dengan perolehan Gerindra 20 kursi setelah pada periode sebelumnya menjadi pemenang dengan 25 kursi.

Dengan jumlah anggota DPRD yang 25 orang Gerindra mengendalikan pertarungan dari markas barunya yang sangat representatif di Jl Tentara Pelajar. Dengan demikian, partai yang didirikan menjelang Pemilu 2009 itu pun tidak dipandang sebelah mata oleh partai lain.

Hasilnya? Gerindra tetap berhak memiliki Ketua DPRD Provinsi Jabar. Meskipun menjadi pemenang, Gerindra kehilangan 5 kursi. Dari 20 kursi sisa yang ada, 14 diisi petahana plus 6 wajah baru. 

Selain itu, perbedaan jumlah kursi dengan pemenang ke-2 dan ke-3 menjadi hanya 1 kursi saja. Lalu, pertai-partai lain pun perolehan kursinya naik cukup signifikan, semisal Golkar dari 16 menjadi 19 dan Nasdem dari 4 menjadi 8.

Ada PR berikutnya bagi Gerindra, yakni menempatkan kader terbaiknya di setiap pos AKD yang ditempati. Bagaimanapun mereka akan menjadi etalase Gerindra. Sebenarnya ada dua institusi yang menjadi pertaruhan dari penempatan kader Gerindra, yakni Partai Gerindra itu sendiri dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Mampukah Gerindra tidak hanya mematahkan mitos, tetapi juga memberikan sumbangsih terbaiknya terhadap Provinsi terbesar di negeri ini? Kita tunggu kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra karena mayoritas penempatan itu ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP Gerindra di Jakarta.

Read More

Ponpes Al-Islah 2 gelar acara Halal bihalal dan temu kangen Alumnus MAN 82

INDOMEDIANEWS - Temu kangen dan halal bihalal  Alumnus MAN ( Madrasah Aliyah Negeri ) Buntet Pesantren angkatan 1982 digelar di Ponpes Al-islah 2 Buntet, Kecamatan Astanajalura, Kabupaten Cirebon, Rabu,17/04/2024.

Acara yang digagas pim ponpes Al-islah 2 Gus Sozu sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan saling bertukar ceritra antar alumnus berjalan dengan penuh hikmat.

Dalam penuturannya, KH. Soleh Zuhdi atau yang akrab disapa Gus Sozu menuturkan perlunya ikatan persaudaraan tang terus terjaga.

"Sesama alumnus harus terus berupaya untuk menjalin silaturahmi sekaligus mrmpererat persaudaraan, bertepatan dengan sawalan atau yang akrab ditelinga dengan sebutan bada kupat atau lebaran ketupat dimana acara ini dilaksanakan satu minggu setelah hari Raya Idul Fitri, tentunya kita semua berharap agar diantara kita saling memaafkan dan saling berbagi ceritra, semoga dengan dilaksanakannya acara temu kangen dan halal bihalal ini ikatan silaturahmi dan persaudaraan akan terjalin selamanya" tuturnya.

Lebih lanjut Gus Sozu menuturkan, sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak.

"Selama Ramadhan kita melaksanakan ibadah puasa, dan ditutup dengan melaksanakan solat Idul Fitri secara bersama, semoga dengan seluruh kegiatan yang kita laksanakan selama Ramadhan hingga pelaksanaan syawalan ini, bisa menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik, dan dikesempatan ini, ijinkan kami secara pribadi maupun kelembagaan dalam hal ini Yayasan Ibnu Zuhdi Ponpes Al-Islah 2 menghaturkan Minalaizhin walfaizhin, Mohon maaf lahir batin" pungkasnya. ( 1c)

Read More

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

oleh

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Air merupakan anugerah Tuhan yang sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan umat manusia. Dengan air tumbuhan akan menjadi tumbuh subur dan biasanya daunnya menjadi rimbun. Lalu tumbuhan itu akan menghasilkan buah. Pada akhirnya buah yang ada mayoritas dikonsumsi oleh umat manusia.

Air juga akan menjadikan beraneka satwa hidup dan beranak-pinak sebagai hasil dari berkembang biak. Lantas, mayoritas hewan-hewan itu --apalagi hewan ternak-- dagingnya menjadi santapan manusia. Bahkan, banyak pula hewan yang menjadi santapan hewan lainnya. Hewan--hewan di bumi ini juga membutuhkan air. Jadi, air memang dibutuhkan oleh hewan maupun tumbuhan.

Manusia pun membutuhkan air. Kadar air di dalam tubuh manusia saja adalah sekitar 70%. Bisa dibayangkan jika tubuh manusia kekurangan air. Pasti manusia itu akan kurus kering dan jka terus dibiarkan bisa jadi akan mempercepat kematian. Sekali lagi, itu menunjukkan bahwa air memiliki peran dan fungsinya yang sangat strategis.

Oleh karena itulah, air harus dijaga kualitasnya agar tidak tercemar. Dengan kualitas air yang baik, apalagi tidak tercemar, bisa dipastikan manfaatnya pun aan menjadi lebih optimal. Namun, manusia banyak khilafnya. Bahkan, ada pencemaran yang disengaja/disadari dan ada pula yang tak disengaja/tak disadari sepenuhnya.

Mengingat begitu kompleksnya masalah kualitas dan pencemaran air, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha mengaturnya supaya lebih baik. Maka, lahirlah Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Judul Perda tersebut sebenarnya bisa dipersingkat hanya "Pengendalian Pencemaran Air" atau "Pengelolaan Kualitas Air" karena Pengelolaan Kualitas Air merupakan salah satu langkah dalam upaya Pengendalian Pencemaran Air. Pada intinya, judul manapun yang digunakan cukup satu saja.

Selain Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tetang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sebenarnya Provinsi Jawa Barat telah pula memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah. 

Perda Nomor 1 Tahun 2017 memang lebih fokus pada pengaturan air tanah dalam. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal-hal strategis dan teknis yang harus diatur untuk mengelola, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran air.

Namun, air secara keseluruhan memang harus dikendalikan kualitasnya. Selain itu, air juga harus senantiasa dijaga agar tidak tercemar. Dengan demikian, air akan memberi manfaat kepada seluruh umat manusia secara lebih baik pula. Air yang kualitasnya baik dan tidak tercemar bukan hanya akan berguna bagi manusia, hewan dan tumbuhan pun bisa dipastikan tidak akan terganggu. 

Kiranya alam memang harus dijaga kelestariannya supaya memberi manfaat untuk kelestarian segenap makhluk hidup secara keseluruhan. Khusus bagi umat manusia, manfaat tersebut juga bukan hanya untuk generasi saat ini. Bukankah generasi mendatang pun membutuhkan air? Bukankah hak mereka pula untuk meikmati air yang kualitasnya baik dan tidak tercemar?

Read More

LKPJ JABAR 2023: PRESTASI, MASA TRANSISI, DAN EKSTRA HATI-HATI

oleh

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin melanjutkan pelaksanaan APBD Jabar Tahun 2023 dengan ekstra hati-hati. Memang, tampaknya, demikianlah seharusnya yang dilakukan seorang Penjabat. Masalahnya, Bey Machmudin merupakan pengemban amanat dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebelum adanya Gubernur definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan secara serentak pada bulan November 2024.

Bey Machmudin memang mengemban tugas yang tidak ringan. Ia menjadi orang Pusat yang diangkat menjadi Penjabat Gubernur Provinsi Jabar yang penduduknya hampir 50 juta jiwa. Posisi Bey sebagai orang yang dipercaya bertugas di Jabar bahkan diperkuat dengan rotasi di lingkungan asal tugasnya. Dengan demikian, Bey pun menjadi bisa lebih fokus melaksanakan tugasnya di Jabar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merotasi jabatan pimpinan tinggi tingkat madya di lingkungan Kemensetneg. Salah satu yang dirotasi ialah Bey Machmudin dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Mensesneg.

Pelantikan Bey menjadi Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara  digelar di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024). Acara tersebut dipimpin langsung Mensesneg Pratikno. Rotasi ini dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 35/TPA tahun 2024 yang ditandatangani Jokowi pada 20 Maret 2024.

Sebagai Pj. Gubernur, tentu saja Bey pun tidak luput dari beberapa kewajibannya. Salah satu tugasnya adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Maka, Pj. Gubernur Jabar pun menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023. 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah. Hal itu diatur dalam Permendagri 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dilaksanakan oleh dua orang kepala daerah. Hingga September hal itu dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil, sedangkan September--Desember 2023 dipimpin Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin. 

Kondisinya menjadi unik. Namun, Jabar bukan satu-satunya provinsi yang mengalami hal itu. Ada sejumlah provinsi lain yang melakoni hal serupa. Bahkan, mayoritas kabupaten/kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia pun mengalaminya.

Jika melihat angka-angka yang ada sepanjang tahun 2023, Provinsi Jabar tampaknya sudah melakukan langkah-langkah yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah berjalan cukup baik.

Pendapatan Daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 34,77 triliun (tercapai 97,62%). 

Belanja Daerah, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Daerah pada tahun 2023 terealisasikan sebesar Rp 35,51 triliun (95,56%).

Pembiayaan Daerah, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaraan Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan, terealisasikan sebesar Rp 2,89 triliun (100,01%) dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 1,35 triliun (100%). 

Terlepas dari semua hiruk-pikuk yang ada, sepanjang tahun 2023 Jabar telah menorehkan sederet prestasi. Lihatlah jumlah penghargaan yang diterima. Sepanjang tahun 2023 Jabar menerima 173 penghargaan dari berbagai pihak. Dari total penghargaan itu, sebanyak 5 adalah penghargaan internasional, 152 penghargaan nasional, dan 16 penghargaan non-pemerintah.

Penghargaan bukanlah tujuan sebuah pembangunan. Semua penghargaan tersebut merupakan bukti apresiasi yang diberikan oleh pihak lain atas apa yang dilakukan sepanjang 2023. Berarti, pihak-pihak tersebut menilai hal-hal atau langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jabar telah dilakukan dengan baik. Namun, ada hal yang lebih penting dari semua penghargaan yang diterima: tujuan pembangunan itu sendiri.

Tujuan pembangunan seharusnya hanya untuk dan semata-mata ditujukan untuk membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Jadi, untuk melihat sukses atau tidaknya sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di semua tingkatan adalah apakah pada tahun tersebut masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Untuk itu, tinggal kita lihat saja, salah satunya, melalui berbagai tolok ukur yang ada. 

Semua target pemangunan pasti tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangkan Menengah Daerah (RPJMD). Khusus menghadapi 2024-2026 Pemprov Jabar menggunakan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) karena Jabar termasuk masa pemerintahan transisi.

Tinggal kita sandingkan saja antara tolok ukur yang ditargetkan dan capaian pada tahun berjalan. Dari angka-angka tersebut kita akan dapat menyimpulkan tingkat keberhasilannya. Hal seperti itu, suka tidak suka dan mau tidak mau, harus diterima karena memang seperti itulah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Penengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Pada HUT ke-78 Jabar yang dirayakan di Lapangan Gasibu, Sabtu (19/8/2023), Ridwan Kamil menyampaikan deretan prestasi Jabar. Ridwan Kamil menyampaikan tentang 545 penghargaan yang diraih Pemprov Jabar selama masa kepemimpinannya.

Tahun 2023 sebenarnya adalah akhir periode masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil. Biasanya ada LKPJ akhir tahun anggaran (ATA) dan LKPJ akhir masa jabatan (AMJ).

Di dalam LKPJ AMJ, biasanya ditagih semua realisasi atas semua target, termasuk janji-janji pada saat kampanye. Namun, inilah uniknya transisi.

Terlepas dari semua itu, pada tahun 2023 dapat dilihat relaisasi beberapa tolok ukur keberhasilan itu. Pada Indikator Makro, misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) Jabar meningkat dari 73,12 poin pada 2022 menjadi 73,74 poin pada 2023. Jabar masih menempati peringkat 10 secara nasional meskipun meningkat 0,62 poin atau 0,85%.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2022 sebesar 1,17% turun menjadi 1,12%. Jabar peringkat 6 secara nasional.

Persentase penduduk miskin dari 8,08% menjadi 7,62%. Jabar di peringkat 16 secara nasional. Lalu, Tingkat Penganggulan Terbuka (TPT) dari 8,31% menjadi 7,44%. Jabar peringkat 33 dari 34 provinsi. Ini naik satu peringkat dari 2022.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari 5,45% menjadi 5,00%. Jabar peringkat 15 secara nasional. Indeks Gini dari 0,417 poin menjadi 0,425 poin. Pendapatan per kapita dari

Rp 49,14 juta menjadi Rp 52,65 juta. Sedangkan investasi yang masuk ke Jabar sepanjang 2023 adalah Rp 88,012,9 triliun. Jumlah tersebut menempatkan Jabar di peringkat ke-2 setelah DKI Jakarta. Dari segi jumlah, ini sekitar 50% saja dari investasi yang masuk pada 2022.

Dari ketujuh indikator makro, LPE memang mengalami penurunan. Bisa jadi turunnya total volume investasi juga berpengaruh. Memang, banyak faktor dapat mempengaruhi hal tersebut. Namun, secara keseluruhan Jabar masih mengalami peningkatan secara signifikan.

Terkait Indeks Kinerja Utama (IKU), secara keseluruhan menunjukkan hal positif. Misalnya, nilai tukar petani yang pada tahun 2023 sebesar 99,75% naik menjadi 107,45 pada 2023. Persentase rumah tangga hunian layak dari 53,37% naik menjadi 54,17%. Demikian pula dengan konsumsi listrik per kapita naik dari 1.337,16 menjadi 1.346,41 kwh/kapita.

Gubernur Ridwan Kamil telah berusaha menunaikan tugasnya dengan baik. Lalu, Pj. Gubernur Bey Machmudin telah melakukan tugasnya dengan ekstra hati-hati. Meskipun demikian, sebagaimana telah diuraikan, sederet prestasi tetap diraih Pemrov Jabar sepanjang 2023. Itulah bukti keberlanjutan tongkat kepemimpinan di Provinsi Jawa Barat.

Semoga pada masa-masa mendatang akan lahir Gubernur Jabar yang tidak kalah moncer dalam membangun Bumi Parahyangan. Dengan demikian, masyarakat Jabar akan lebih mandiri, maju, adil, makmur, dan sejahtera.

Read More