Program Mubeng Cara Pemkab Cirebon Serap Aspirasi Masyarakat Hingga Tingkat Desa

INDOMEDIANEWS-- Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menggelar program Mudun Bareng (Mubeng). Kali ini, wilayah yang disasar, yaitu Kecamatan Talun, Kecamatan Greged, dan Kecamatan Mundu.

Rombongan Mubeng sendiri start dari Pendopo Bupati Cirebon menuju kantor Kecamatan Talun, Pasar Durajaya Greged, Kantor Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Greged, dan Desa Penpen Kecamatan Mundu.

Dalam kegiatan Mubeng ini, rombongan Bupati Cirebon, Wakil Bupati Cirebon, Sekda Kabupaten Cirebon bersama jajaran Forkopimda serta perwakilan perangkat daerah, memberikan nasi barokah sekaligus melakukan operasi pasar di lokasi yang dikunjunginya.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron,M.Ag mengatakan, Mubeng ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya.

Menurutnya, dengan adanya Mubeng ini, Pemkab Cirebon  mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat di lapangan (wilayahnya).

"Mubeng ini melibatkan Forkopimda dan seluruh kepala SKPD. Selain bersilahturahmi, kami juga menjaring aspirasi mengenai permasalahan dan potensi yang ada di daerah yang kami kunjungi," ujar Imron, Sabtu (4/11/2023).

Selain itu, lanjut Imron, di acara Mubeng ini juga, pihaknya  tidak lupa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Kami memberikan sembako, kursi roda dan bantuan rutilahu kepada masyarakat yang tidak mampu," lanjutnya.

Imron mengungkapkan, banyak permasalahan di daerah yang dirinya tidak mengetahuinya. Seperti halnya di Kecamatan Greged, angka stunting dan kemiskinannya cukup tinggi.

"Kita menemukan masalah, yakni di Kecamatan Greged, angka stuntingnya cukup tinggi dan angka kemiskinan mencapai 20 persen. Ini menjadi kerja keras semua pihak, agar kasus tersebut bisa teratasi dengan baik," ungkap Imron.

Ia mengatakan, pihaknya meminta kepada Camat Greged untuk mencari faktor apa yang menyebabkan angka stunting dan kemiskinan cukup tinggi di wilayah tersebut. 

"Mata rantai penyebab stunting harus kita putus dan pentingnya penyuluhan. Selain itu, kita juga mencari potensi apa yang ada di Greged, agar bisa menangani kemiskinan," sambungnya.

Lebih lanjut, Imron mengatakan, jumlah rutilahu di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi, yakni diangka 10.000an. 

Sedangkan, untuk harga komoditi di pasar tradisional, kata Imron, harganya masih cukup stabil. "Kami juga tidak lupa mengecek harga kebutuhan pokok di pasar, harganya cukup stabil," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Mubeng sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd., MM mengatakan, Pemkab Cirebon rutin melakukan Mubeng, untuk mengetahui potensi dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah.

"Mubeng ini untuk menjalin silahturahmi semua pihak, serta untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Karena, Pak Bupati juga ingin mengetahui aspirasi masyarakat dan apa yang dibutuhkan di daerah, dengan cara datang langsung, sehingga diharapkan persoalan cepat terselesaikan," singkatnya. (1c)

Read More

wisata Cikuya perlu dukungan berbagai pihak

INDOMEDIANEWS - Obyek wisata Cikuya yang berada di Desa Belawa, kecamatan Lemahabang, kabupaten Cirebon, terus berbenah dan menggelar berbagai even guna menarik pengunjung untuk datang dan menikmati suasana sejuk cikuya sekaligus mempelajari dan beredukasi terkait keberadaan hewan langka yang hanya ada di Cikuya, yaitu bulus atau kura-kura langka yang penuh dengan makna sebagai penambah pengetahuan.

salah satu kegiatan yang tengah dilaksanakan adalah lomba menggambar, senam, kreasi dan permainan yang diikuti oleh beberapa RA/Paud yang ada di cirebon timur.

hal tersebut disampaikan salah seorang pengurus sekaligus pemerhati lingkungan dan budaya yang akrab disapa kang Awod.

"hari ini ada empat RA/Paud yang menggelar kegiatan di obyek wisata cikuya, siswa dan pendidik yang hadir dan mengikuti acara adalah dari Belawa, sedong kidul, gumulung tonggoh dan greged,selain mengikuti berbagai lomba, kami dari pengelola pun memberikan edukasi sekaligus memberikan pembelajaran atau pengetahuan tentang binatang yang ada di cikuya, berupa kura-kura langka, kita harus bangga di kabupaten Cirebon terdapat wisata obserpasi cikuya yang harus dilindungi dan dilestarikan, karena kura-kura yang ada di cikuya merupakan binatang langka yang hanya ada di disini dan tidak ada di tempat lain" tuturnya.

lebih lanjut Awod menuturkan, dengan keberadaan cikuya yang terus berupaya berbenah, perlu mendapat dukungan dan sokongan serius dari berbagai pihak.

"kami tidak bisa sendiri mengembangkan cikuya, oleh karenanya perlu ada dukungan serius dari berbagai pihak, salah satunya adalah dinas pariwisata maupun instansi terkait lainnya, mengapa hal ini perlu dilakukan, karena menurut hemat kami, cikuya bisa dijadikan salah satu aikon di kabupaten cirebon sebagai salah satu obyek wisata dan obserpasi yang mampu memberikan pembelajaran dan pengetahuan bagi generasi muda, semoga dengan adanya kepedulian dari berbagai pihak, Cikuya benar-benar bisa menjadi tempat kunjungan wisata yang tidak semata menambah pengetahuan namun bisa dijadikan salah satu sarana tempat berkumpulnya keluarga atau siapapun untuk menikmati kenyamanan dan kesejukan taman wisata yang ada" pungkasnya, sabtu, 04/11/2023 (1c)

Read More

Pemdes Buntet gelar Bebarik sedekah bumi "lestarikan budaya adiluhung"

INDOMEDIANEWS - Dalam rangka pelaksanaan sedekah bumi/bebarik, yang merupakan ucapan syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, Pemerintah Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, menggelar acara gebyar seni dan budaya, pagelaran Wayang kulit dengan menghadirkan kidalang Suhartono, yang dihadiri oleh seluruh jajaran perangkat dan lembaga desa termasuk tomas, toga dan Masyarakat sekitar.

Dalam keterangannya, Kuwu Desa Buntet, Edi Suhaedi. SH menjelaskan, acara bebarik merupakan ucapan syukur atas segala nikmat.

"sebagai ungkapan rasa syukur, dalam setiap tahunnya kami menggelar acara bebarik atau sedekah bumi di dua tempat yang ada di Desa kami, digelarnya acara tersebut, selain sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada seluruh warga Buntet, juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya leluhur" ucapnya, jum'at 03/11/2023.

lebih lanjut Edi menuturkan, bukan hanya pagelaran seni budaya yang dilaksanakan dalam acara tersebut.

"selain menggelar seni budaya, sebelumnya dihari yang sama, kami seluruh warga Desa Buntet melaksanakan tahlil dan doa bersama dengan harapan apa yang diinginkan bisa terkobul, Alkhamdulillah, setiap kali kami menggelar acara, Masyarakat sangat antusias mengikutinya, ini menandakan adanya sinergitas antara pihak pemdes dan Masyarakat, termasuk keberhasilan kami dalam membangun yang dampaknya dirasakan langsung oleh Masyarakat, semoga dengan digelarnya acara bebarik, kita semua terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan, selain itu agar generasi muda tetap menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur" pungkasnya. ( 1c)

Read More

Bentuk TKKJM dan Peluncuran Aplikasi SIMADU LAN SEJIWA

INDOMEDIANEWS -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron mengapresiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) yang telah membuat terobosan-terobosan, terutama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon.

Salah satunya adalah pembentukan tim koordinasi kesehatan jiwa masyarakat (TKKJM) serta peluncuran aplikasi bantu SIMADU LAN SEJIWA (Sistem Informasi Terpadu Layanan Kesehatan Jiwa). 

Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Apita Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (2/11/2023).

"Dengan dibentuknya TKKJM, saya harapkan hal-hal mengenai koordinasi dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi," kata Imron.

Menurutnya, TKKJM yang dibentuk merupakan satgas gabungan dari seluruh stakeholder, diantaranya meliputi dunia usaha, pers, dan LSM. 

Dengan konsep pentahelix dalam TKKJM ini, lanjut Imron, diharapkan menjadi motor penggerak yang mampu memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Saya titip ini, tidak hanya terbentuk SK-nya saja, tetapi 40 kecamatan, 412 desa, serta 12 kelurahan wajib mempunyai TKKJM dan dapat berjalan dengan efektif, kondusif serta  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr. Hj. Neneng Hasanah, M.M mengatakan, saat ini di bidang kesehatan sedang menghadapi “triple burden disiase”, yaitu beban tiga kali lipat berbagai masalah penyakit.

Pertama, adanya penyakit infeksi: new emerging dan re-emerging. Kedua, penyakit menular yang belum teratasi dengan optimal. Dan ketiga, penyakit tidak menular yang cenderung meningkat setiap tahunnya, seperti masalah kesehatan jiwa.

Menurut Neneng, kesehatan jiwa masyarakat merupakan kondisi kesejahteraan mental dan emosional masyarakat dalam suatu wilayah atau populasi. Hal ini mencakup pemahaman, promosi, perlindungan, dan perawatan kesehatan mental dalam konteks komunitas.

"Kondisi saat ini, gangguan kesehatan jiwa dengan status ODGJ pada tahun 2022 sebanyak 2906 kasus, dan sampai triwulan 3 tahun 2023 sebanyak 2488 kasus," jelas Neneng.

"Tingginya kasus ODGJ di Kabupaten Cirebon tersebut, tentunya merupakan permasalahan sekaligus sebagai tantangan kita bersama dalam pembangunan sumber daya manusia," sambungnya.

Oleh karenanya, lanjut Neneng, diperlukan pengelolaan yang baik, melibatkan berbagai teknis dan strategi yang bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, mencegah, dan memberikan perawatan kesehatan mental kepada masyarakat.

Salah satunya dengan menyediakan kebijakan yang membantu pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat.

"Kami atas nama keluarga besar Dinas Kesehatan, mengapresiasi yang setinggi-tinginya kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang telah menerbitkan Peraturan  Bupati Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat," ujar Neneng.

Masih dikatakan Neneng, salah satu komitmen dalam menindaklanjuti Perbup tersebut, Dinkes Kabupaten Cirebon selenggarakan “Gerakan bersama menuju sehat melalui Program Ceria“.

"Untuk mendukung program tersebut, kami luncurkan aplikasi pengelolaan kesehatan jiwa masyarakat, yaitu Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Kesehatan Jiwa masyarakat, yang kita beri nama inovasi ini dengan SIMADU LAN SEJIWA berbasis  IT," pungkasnya. (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Siap Wujudkan Satu data Satu Peta sebagai Landasan Arah Pembangunan

INDOMEDIANEWS  -- Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan Pelatihan Data Geospasial Tahun 2023 yang digelar di Hotel Sutan Raja Cirebon, Selasa (31/10/2023).

Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan geoportal. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, S.H, M.H mengatakan, pelatihan data geospasial ini merupakan upaya penyelenggaraan jaringan informasi geospasial, yang dilakukan dalam rangka mewujudkan satu data satu peta sebagai landasan arah pembangunan Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, hal ini dilakukan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

"Pemerintah Kabupaten Cirebon telah berupaya mewujudkan satu data. Untuk memperkuat upaya ini, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon, yang didalamnya juga mengatur tentang kebijakan satu peta," kata Bambang.

Bambang menyebut, dengan terwujudnya satu data satu peta di Kabupaten Cirebon ini, diharapkan arah kebijakan pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran.

"Karena setiap kebijakan yang ditetapkan, akan berdasarkan pada data yang akurat dan reliable," ungkapnya.

Ia menjelaskan, data dan informasi geospasial saat ini merupakan data yang sangat penting dalam proses pembangunan berkelanjutan di suatu negara.

Informasi geospasial merupakan informasi aspek keruangan, yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi, yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Saat ini, kata Bambang, produk kebijakan satu peta sangat dibutuhkan, terutama di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal implementasi berbagai program atau kebijakan berbasis spasial, seperti online single submission (OSS), perbaikan kualitas tata ruang, penetapan lahan sawah dilindungi, perbaikan tata kelola penerbitan izin spasial lainnya. 

Ia berharap, dengan adanya bimbingan teknis penyelenggaraan jaringan informasi geospasial ini, akan mempercepat upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan kebijakan satu peta.

"Kegiatan pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang geospasial, yang dimiliki oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon,” ujar Bambang.

“Karena, dalam penyelenggaraan informasi geospasial dapat memperkuat simpul jaringan daerah melalui integrasi, serta pemutakhiran data dan informasi geospasial secara periodik," sambungnya.

Lebih lanjut, kata Bambang, melalui pelatihan data geospasial ini juga dapat dijadikan momentum dalam penguatan peran masing-masing penyelenggara satu data Indonesia di tingkat Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan kebijakan satu data satu peta.

"Khususnya, peran perangkat daerah dan lembaga lainnya sebagai produsen data dalam menghasilkan data geospasial yang akurat dan reliable, serta peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai walidata dan PUTR sebagai pembina data dalam mengelola data geospasial, menganalisis dan menyebarluaskannya untuk kepentingan pengambilan kebijakan dan kebutuhan masyarakat lainnya," jelas Bambang.

"Yang tak kalah penting juga, peran Bappelitbangda sebagai koordinator satu data Indonesia tingkat Kabupaten Cirebon, dalam mensinergikan dan mengkolaborasikan data dan informasi geospasial sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah," tambahnya. (1c)

Read More

INTEGRASI MODA TRANSPORTASI

Oleh 

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Beberapa kawan mengeluhkan tentang sebuah paradoks. Mereka merupakan pengguna jasa layanan transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Yang dikeluhkannya adalah sesuatu yang, menurut hemat saya, sangat wajar. Isi keluhannya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni berkaitan dengan belum terintegrasinya moda transportasi.

Dengan menggunakan KCJB, waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya sekitar 40 menit. Waktu tersebut memang hanya dari transit oriented development (TOD/stasiun) Halim ke TOD Tegalluar. Namun, dari Tegalluar ke Gedung Sate bisa membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu.

Selepas dari TOD Tegalluar, jalur yang dilalui menuju ke arah Gedung Sate memang masih banyak yang sempit. Dengan demikian, laju kendaraan pun pasti lebih lambat. Sebenarnya ada jalur pilihan melalui jalan tol, namun, sebelum masuk tol, tetap saja harus mengular masuk ke kawasan kompleks perumahan Summarecon. Sebelum memasuki kawasan itu, lagi-lagi jalurnya masih cukup sempit.

Jika jalur yang dipilih adalah masuk ke arah Jalan Soekarno-Hatta, bisa dipastikan jalur tersebut lebih macet lagi. Sebelum sampai ke Jalan Soekarno-Hatta saja, setelah keluar dari kawasan Summarecon, jalannya sudah mulai menyempit. Belum lagi ketika kita berpapasan dengan para pengunjung Mesjid 

Raya Al-Jabbar. Selain jalannya masih sempit, jalur ini sudah cukup padat penggunanya. 

Selepas itu, melalui Jalan Cimencrang bisa dipastikan tidak kalah macet. Jalan itu relatif  sempit, sedangkan kendraan yang melaluinya tidak pernah sepi sejak diresmikannya Mesjid Raya Al-Jabbar. Jalan Cimencrang memang semestinya sudah diperlebar mengingat volume kendaraan yang melewati jalur itu. Namun, pembebasan lahan di wilayah perkotaan memang bukanlah hal yang mudah. Persoalan pembebasan lahan hampir selalu menjadi masalah klise di setiap kegiatan pembangunan. Padahal, jika Jalan Cimencrang sudah diperlebar, bisa dipastikan volume kendaraan ke dan dari Mesjid Raya Al-Jabbar maupun TOD Tegalluar akan menjadi lebih lancar.

Memasuki Jalan Soekarno-Hatta juga tidak bisa terlepas dari kemacetan. Jalur itu memang sangat strategis mengingat fungsinya yang menjadi penghubung bagian timur menunju arah tengah atau pusat kota. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa volume kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta pastilah padat. Di sepanjang kiri-kanan jalan tersebut berjejer berbagai perkantoran, kantor pemerintah, kantor partai, bisnis, supermarket Markas Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat. Di belakangnya juga banyak sekali perumahan yang tentu saja jumlah rumahnya secara total menjadi ribuan. 

Jika kita menunju Gedung Sate dari Jalan Soekarno-Hatta, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan. Bisa melalui perempatan Jalan Kiara Condong dan bisa juga melalui perempatan Jalan Buah Batu. Namun, bisa dipastikan, menjaleng kedua perempatan besar tersebut, akan dialami pemacetan yang cukup panjang. Bahkan, sebelum itu, perjalanan akan terganggu dengan adanya kendaraan yang berputar arah.

Lalu, masuk ke pusat Kota Bandung pun tidak kalah macet. Para pengguna jalan harus tahu betul jalur alternatif yang akan digunakan. Jika tidak, bisa dipastikan satu hal: pasti akan terjebak beberapa kemacetan. Jadi, memang dibutuhkan juga pengetahuan soal jalur mana yang macet dan jalur mana yang tidak --atau kemacetannya tidak terlalu parah.

Begitulah kita-kira kondisi yang akan dialami para penumpang KCJB selepas turun dari TOD Tegalluar. Masih ada beberapa jalan alternaf yang bisa digunakan. Paling tidak, gambaran singkat ini bisa menjadi gambaran singkat. Namun, gambaran singat ini memang membutuhkan solusi atas masalahnya. 

Sempitnya jalur dan kemacetan tersebut menjadi PR berikutnya bagi Pj. Wali Kota Bandung Bambang Tirtojuliono. Bambang juga merupakan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Selain itu, masalah tersebut juga merupakan PR bagi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. 

Tentu PR itu tidak hanya untuk kedua eksekutif tersebut. Hal itu juga menjadi PR untuk kebijakan yang dihasilkan bersama DPRD Kota Bandung dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Bahkan, akan menjadi lebih elok lagi jika Pemerintah Pusat juga turut mengulurkan tangan untuk menyelesaikan masalahnya.

Semoga semua pihak berkenan mengikhtiarkan solusi atas masalah yang ada di Provinsi Jabar itu. Dengan demikian paradoks yang ada tidak terjadi lagi. Bukankah negara wajib mengurus dan mengikhtiarkan segala upaya untuk kesejahteraan rakyat? Wallahu’alam bisshawab.

Read More