Kabupaten Cirebon Terima Program PUGAR

INDOMEDIANEWS -- Kabupaten Cirebon mendapatkan Program Pembantuan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2023. Dua desa di Kecamatan Suranenggala, yaitu Desa Muara dan Karangreja menjadi lokasi dalam program tersebut.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, Pugar merupakan salah satu strategi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas garam rakyat. 

Tujuan program itu, lanjut Imron, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, menjamin kontinuitas dan membangun kelembagaan usaha garam rakyat. 

“Empat tujuan itu dilakukan berdasarkan fakta, bahwa petambak garam cenderung masih berusaha secara individual dengan kepemilikan lahan yang terfragmentasi dan pemanfaatan teknologi sederhana,” ujar Imron saat menghadiri Sosialisasi Pugar di Hotel Sutan Raja Cirebon, Rabu (27/9/2023).

Atas dasar permasalahan tersebut, diperlukan program pengintegrasian lahan yang dapat menyatukan sumber daya pemilik garam agar dapat dikelola secara terpadu. 

Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata Imron, menyambut baik adanya program tersebut, karena berupaya memfasilitasi upaya pengembangan usaha garam rakyat yang diberikan untuk Kabupaten Cirebon.

“Kami berharap, dengan adanya program ini, usaha pergaraman di Kabupaten Cirebon dapat berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target produksi garam nasional,” lanjutnya.

Direktur Jasa Kelautan KKP, Dr. Miftahul Huda, M.Si menyebutkan, Pugar merupakan implementasi dari teknis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Ada empat pendekatan dalam program tersebut, yakni meningkatkan produktivitas, kualitas, kontinuitas, dan kelembagaan usaha (korporatisasi).

“Jenis bantuan yang diberikan, diantaranya saluran air, integrasi lahan garam, geomembran, alat uji mutu, excavator, gudang garam, learning and business center, hingga alat angkut,” terang Miftahul.

Ia menyebutkan, program serupa pernah dilaksanakan di Kabupaten Cirebon sejak tahun 2011. Terakhir pada 2019, Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp14 miliar.

“Cirebon adalah satu dari 64 kabupaten di Indonesia yang merupakan sentra ekonomi garam rakyat. Maka dari itu, sangat pantas mendapatkan program tersebut,” kata Miftahul. (Lisdis)

Read More

Kab Cirebon " Kota Industri" Kemiskinan Ektrem peringkat 1 se Jawa Barat

Penulis : R.Agus Syaefuddin

Ironis dan menyedihkan. Kabupaten Cirebon ,merupakan salah satu wilayan yang penuh dengan industri sekala rendah hingga Nasional, menduduki rengking pertama tingkat jawa barat dalam hal kemiskinan ekstrem.

Ini tentunya sangat bertolak belakang dengan berbagai penunjang yang ada, bahkan beberapa tempat perbelanjaan sekala besar ada di Cirebon, ditambah lagi banyak berdiri pabrik-pabrik besar hingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap ada di Kabupaten Cirebon.

Jika memang Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama dalam hal kemiskinan ekstrem, pasti ini ada yang salah.

Namun kesalahan itu ada disiapa dan tanggung jawab siapa, tentunya tidak ada yang mau mengakuinya.

Sumber data yang dikeluarkan BPS, Yang masuk dalam kategori miskin ekstrem sebanyak 81.890 jiwa, atau jika dipersentase adalah 3,7 % dari jumlah penduduk.

Ini tentunya sangat miris, namum apakah data tersebut benar, harus dilakukan validasi yang akurat, karena selama ini patokan dari kemiskinan tersebut dinilai dari siapa dan seberapa banyak penerima program Bansos ( Bantuan Sosial) sementara jika kita melihat realita yang ada, banyak Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan sementara yang sudah masuk kategori mampu atau mapan malah menerimanya.

Jelas ini terjadi kesalahan data, sudah seharusnya para pendata tidak hanya melibatkan satu pihak, namun harus ada beberapa pihak, termasuk mungkin melibatkan organisasi kemasyarakatan, yang terpenting lagi ada kreatria tentang miskin yang patut dan berhak menerima bantuan.

Jika pendataan tidak dilakukan dengan benar, maka jangan harap keadilan akan dirasakan Masyarakat, justru akan dijadikan proyek abadi yang akan menguntungkan seseorang atau oknum yang tidak bertanggungjawab.

Read More

Antisipasi banjir " saluran ruas jalan Cipeujeh-kamarang" dibangun

INDOMEDIANEWSC - Antisipasi terjadinya banjir di musim penghujan, Masyarakat Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, bisa sedikit bernafas lega, dikarenakan saat ini mulai dilaksanakan pembangunan Saluran ruas jalan Cipeujeuh-kamarang yang dilaksanakan oleh CV Ratu Bianca Jaya, yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 247.938.000.

Kuwu Desa Belawa, Deni Kusuma, menuturkan perlunya sarana yang memadai.

"Mudah-mudahan dengan dibangunnya saluran ruas jalan mampu menanggulangi terjadinya banjir karena tidak tersedianya saluran air yang memadai, diharap masyarakat pun turut bersama-sama untuk menjaga dan merawatnya, jangan sampai saluran yang sudah ada tersendat oleh sampah atau kotoran lainnya" tuturnya.

Lebih lanjut Deni menjelaskan, dengan pembangunan yang dilakukan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

"Kami terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi Warga Masyarakat, baik dalam hal peningkatan infrastruktur, perekonomian, Sosial Budaya maupun hal lainnya, pada dasarnya apapun yang kami lakukan sepenuhnya demi meningkatkan keberadaan Desa Belawa agar lebih mampu memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, sekaligus meningkatkan sumberdaya yang ada, terlebih Belawa memiliki potensi wisata Cikuya yang telah menjadi salah satu icon wisata di Kabupaten Cirebon" pungkasnya( 1c

Read More

Tiga besar kemiskinan Ekstrem Kab Cirebon " Greged, Depok dan Lemahabang"

INDOMEDIANEWS-- Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan perhatian serius terhadap penanganan masalah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon. 

Hal ini dituturkan Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si , yang menjelaskan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon merupakan yang terbesar di Jawa Barat.

Untuk di tingkat kecamatan sendiri, urutan pertama, yaitu Kecamatan Greged, Kecamatan Depok dan urutan ketiga, yaitu Kecamatan Lemahabang.

"Yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini, yaitu warga yang pengeluarannya Rp11.500/kapita/hari," tutur Ayu saat melakukan Monitoring dan Evaluasi TKPKD di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Selasa 26/9/2023.

Ayu mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, kemiskinan ekstrem di Indonesia harus bisa dihapuskan pada tahun 2024 nanti, karena targetnya bukan lagi penurunan, melainkan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Tahun 2024 harus zero kemiskinan ekstrem," kata Ayu optimis..

Untuk menangani masalah tersebut, Pemkab Cirebon telah berupaya mengkolaborasikan dan mensinergikan upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara lintas sektor.

Melalui sejumlah perangkat daerah bersama-sama menjalankan program yang arahnya sama, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem. 

Menurut Ayu, kemiskinan ekstrem bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti pendidikan, tempat tinggal, sanitasi kesehatan dan lainnya.

Untuk warga yang tidak produktif, pihaknya akan memberikan bantuan sembako. Sedangkan untuk warga miskin yang produktif, diarahkan melalui pemberdayaan, pelatihan kerja sesuai bakat dan minatnya, sehingga nantinya bisa bekerja atau berwirausaha.

"Nanti, kita akan dorong juga dari segi pendidikannya, yaitu melalui kejar paket," tambahnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi data. Nantinya, data tersebut akan digunakan sebagai acuan dari program-program intervensi yang perlu dilakukan untuk bisa menangani kemiskinan ekstrem ini.

"Oleh karena itu, kami mohon dukungannya dari para kuwu dan Puskesos untuk bisa melakukan validasi data ini,"jelasnya.

Sementara itu, salah seorang aktifis Cirebon timur, M.Amak Jaenudin, ditempat berbeda menilai tentang data kemiskinan yang ada.

"Jika memang akan dilakukan validasi data, itu sangat bagus, yang penting dilakukan dengan cara yang benar dan tidak cukup hanya melibatkan pihak pemdes, karena selama ini para penerima bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, kalau data miskin hanya berdasar pada penerima bansos atau sejenisnya, jelas ini terjadi banyak kesalahan, sementara banyak mereka yang benar-benar miskin malah tidak mendapatkan bantuan, ironisnya lagi Kecamatan Lemahabang yang bisa dikategorikan kota kecil, peringkat kemiskinannya ada di posisi ketiga, ini kan sangat menyedihkan" jelasnya( 1c)

Read More

Wabup Cirebon Program Pemerintah Pusat Sangat Membantu Masyarakat

INDOMEDIANEWS  -- Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si mendampingi anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono dan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat kunjungan kerja di kampong nelayan Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Minggu (24/9/2023).

Dalam sambutannya, Ayu--sapaan akrab Wabup Cirebon menyebut, Kabupaten Cirebon masuk menjadi salah satu daerah dengan kemiskinan ektrem yang cukup tinggi. Sehingga, segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna pengetasan kemiskinan tersebut.

"Ada 81 ribu lebih warga Kabupaten Cirebon masuk kategori miskin ektrem, sehingga kita sedang melakukan pendataan ulang," ujar Ayu.

Menurut Ayu, pihaknya sedang melakukan verifikasi dan validasi data, masyarakat mana yang memang miskin ektrem, mana yang tidak. Pasalnya, selama ini bantuan yang disalurkan sering tidak tepat sasaran 

"Karena selama ini, banyak bantuan tidak tepat sasaran, seharusnya yang mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, Pemkab Cirebon gencar berupaya melakukan penanganan angka kemiskinan di wilayahnya dengan membuka lapangan pekerjaan maupun program-program lainnya.

"Sekarang, untuk wilayah timur Kabupaten Cirebon, selain pertanian dan perikanan, kita buat Industri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya, di wilayah industri tersebut bisa mengurangi pengangguran, karena mereka bisa bekerja,” lanjut Ayu.

“Karena mengurangi angka kemiskinan, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan semua stakeholder harus bergerak," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Ayu, bantuan program dari pemerintah pusat juga sangat membantu masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Dulu, banyak program larinya ke Indramayu. Sekarang, porsi bantuan banyak yang digelontorkan di Kabupaten Cirebon. Semoga masyarakat Kabupaten Cirebon lebih sejahtera dan pembangunan lebih merata," tambahnya. 

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengatakan, perlu ada dorongan agar kampung nelayan, khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menjadi lebih baik. Menurutnya, ada Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang merupakan sentra perkampungan di pesisir.

"Kampung nelayan banyak yang kumuh, mulai dari sanitasi, jalan dan air bersih, bahkan fasilitas perikanan. Sehingga, Kampung Nelayan Maju (Kalaju) ini bertujuan untuk bisa membantu membangun wilayah berbasis desa tersebut, dalam rangka menciptakan sebuah kampung yang asri yang bisa memenuhi kelayakan hidup terutama nelayan," jelasnya.

Ia mengungkapkan, keadaan kampung nelayan di Kabupaten Cirebon masih butuh perhatian serta butuh program-program yang bisa mengubah kampung nelayan menjadi lebih baik.

"Kedepan, kami akan dorong lagi anggaran di tingkat pusat, untuk kampung nelayan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sehingga para nelayan bisa sejahtera kehidupannya," imbuhnya. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Ajak Seluruh Pihak Sukseskan Pilwu Serentak 2023

INDOMEDIANEWS  -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen bersama mensukseskan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak 2023. 

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Deklarasi Damai Pilwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 di BPU Bagasraya Yadika Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (25/9/2023).

Imron menyebutkan, pada 22 Oktober mendatang, ada 100 desa di Kabupaten Cirebon bakal menggelar Pilwu secara serentak. 

Dalam momen akbar itu, Imron mengimbau kepada seluruh calon agar berkampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pilwu serentak tahun 2023.

“Suhu politik dan dinamika masyarakat Kabupaten Cirebon akan meningkat. Oleh karena itu, kerawanan keamanan, ketertiban masyarakat yang perlu diantisipasi oleh semua pihak terkait,” kata Imron.

Beragam kerawanan yang perlu diantisipasi, yaitu konflik antar pendukung, politik uang, unjuk rasa dengan mengerahkan massa pendukung yang berpotensi mengarah ke anarkhis, hingga intimidasi kepada panitia dan calon pemilih.

Menurut Imron, Pilwu dilaksanakan sebagai bagian dari proses demokratisasi tingkat desa yang memiliki nilai-nilai hak asal usul desa yang sudah ada .

Sebagai warisan demokratisasi asli di desa, lanjut Imron, pelaksanaannya harus penuh dengan nilai-nilai kekeluargaan. Tentunya, dilaksanakan dengan kondisi penuh kedamaian dan saling hormat antara warga desa.

“Saya menegaskan, calon kuwu agar selalu siap dan legowo menerima apapun hasilnya di kemudian hari. Kemudian, mengingatkan agar setelah dilantik menjadi kuwu, jangan menjadi jumawa hingga tidak mau merangkul yang bukan pemilihnya,” tegas Imron.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman menegaskan kepada seluruh calon kuwu, untuk tidak mengarahkan pendukungnya melakukan kampanye negatif. Salah satunya, menyampaikan kekurangan dari lawan politiknya. 

Sebaliknya, kata Arif, calon kuwu harus melakukan kampanye secara positif, yakni dengan cara menjanjikan gagasan terbaik untuk menarik perhatian para pemilih.

“Saya tidak mentolelir tindakan yang mengarah ke tindak pidana. Intinya, jaga relawan maupun pendukungnya,” ujar Arif. (Lisdis)

Read More