Ini tentunya sangat bertolak belakang dengan berbagai penunjang yang ada, bahkan beberapa tempat perbelanjaan sekala besar ada di Cirebon, ditambah lagi banyak berdiri pabrik-pabrik besar hingga Pembangkit Listrik Tenaga Uap ada di Kabupaten Cirebon.
Jika memang Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama dalam hal kemiskinan ekstrem, pasti ini ada yang salah.
Namun kesalahan itu ada disiapa dan tanggung jawab siapa, tentunya tidak ada yang mau mengakuinya.
Sumber data yang dikeluarkan BPS, Yang masuk dalam kategori miskin ekstrem sebanyak 81.890 jiwa, atau jika dipersentase adalah 3,7 % dari jumlah penduduk.
Ini tentunya sangat miris, namum apakah data tersebut benar, harus dilakukan validasi yang akurat, karena selama ini patokan dari kemiskinan tersebut dinilai dari siapa dan seberapa banyak penerima program Bansos ( Bantuan Sosial) sementara jika kita melihat realita yang ada, banyak Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan sementara yang sudah masuk kategori mampu atau mapan malah menerimanya.
Jelas ini terjadi kesalahan data, sudah seharusnya para pendata tidak hanya melibatkan satu pihak, namun harus ada beberapa pihak, termasuk mungkin melibatkan organisasi kemasyarakatan, yang terpenting lagi ada kreatria tentang miskin yang patut dan berhak menerima bantuan.
Jika pendataan tidak dilakukan dengan benar, maka jangan harap keadilan akan dirasakan Masyarakat, justru akan dijadikan proyek abadi yang akan menguntungkan seseorang atau oknum yang tidak bertanggungjawab.
