DPC PEJUANG SILIWANGI INDONESIA KABUPATEN CIREBON GELAR PERSIAPAN MUSCABLUB

INDOMEDIANEWSC - Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten 

Cirebon yang dipimpin oleh MUSTAMID. A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A. selenggarakan rapat 

kordinasi dengan para Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia se-Kabupaten Cirebon dalam rangka persiapan pelaksanaan MUSCABLUB dua bulan mendatang.

Tampak hadir Ketua DPAC Kecamatan Gebang H. Selamet, S.Sos., Ketua DPAC Kecamatan Babakan MANSUR, S.H. Ketua DPAC GEMPOL H. KOMARUDHI, S.H. Ketua 

DPAC Suranenggala KOHARRUDIN, S.H., C.I.J. Ketua DPAC Tengahtani TEGUH AJI PANGESTU, S.H. Ketua DPAC Kedawung MUHAMMAD YUNUS..A.M. Ketua DPAC Arjawinangun DASILA, Ketua DPAC Kaliwedi HABIBI., Ketua Klangenan MUHAMMAD

FAIDHIN, Ketua DPAC Pangenan IDHAR, Ketua Astanajapura SELAMET, Ketua DPAC Karangsembung MULYAIR, Ketua DPAC KARANGWARENG MUHAMMAD GUMELAR DPAC C iledug SUTIANA, Ketua DPAC Dukupuntang SUDARNO, S.H. selebihnya ada yang 

berhalangan hadir dan ada beberapa DPAC yang belum terbentuk.

Dalam rapat kordinasi tersebut selaku pembawa acara Drs. SUSMITO, M.T. menjabat sebagai Komandan Provost, dilanjut dengan penyampaian pemandangan umum dari para 

ketua DPAC masing-masing. 

Dalam sambutanya Ketua Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi 

Indonesia Kabupaten Cirebon MARWAH, S.ST., M.M. menekankan untuk selalu kompak 

dan konsisten dibawah kepemimpinan Mustamid. 

Menurutnya, sebagai saksi hidup tentang keberadaan Pejuang Siliwangi di Kabupaten Cirebon sebelum  Mustamid menjadi ketua, mayoritas masyarakat Cirebon tidak kenal PS yang dikenal ormas lain, dengan munculnya Mustamid PS menjadi dikenal dimana-mana sangat besar pengorbanan dan dedikasinya.

Sementara itu, Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon MUSTAMID. A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A. yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Kongres Advokat 

Indonesia Provins Jawa Barat mengatakan kepada para ketua DPAC yang hadir 

"sebagai pengurus yang sah harus mempunyai SK dan KTA, menyangkut KTA harap diperhatikan yang sah itu menurut AD/ART harus ada tanda tangan Ketua DPP, Sekjen itu bagian depan, 

untuk bagian belakang yang tanda tangan Ketua DPD dan Ketua DPC, kalau tanpa ada 

tanda tangan Ketua DPC saya tegaskan palsu dan saya minta DPD menertibkan dan bila perlu ada tindakan hukum biar pihak-pihak yang memalsukan dapat diproses secara hukum" tuturnya

Lanjtu dikatakan Mustamid pihaknya meminta kepada siapa saja yang merasa dirugikan oleh oknum PS liar segera laporkan. (1c)

Read More

Gubernur Jabar Resmikan terminal Ciledug

INDOMEDIANEWSC - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan penggunaan terminal tipe B Ciledug Kabupaten Cirebon, Rabu ,19/7/2023. pihaknya berharap, kehadiran Terminal Ciledug bisa  menjadi magnet perekonomian warga diwilayah Timur Kabupaten Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil setelah melakukan peresmian dilanjutkan meninjau beberapa lokasi yang siap dijadikan sentra layanan masyarakat diwilayah Timur Cirebon .

Gubernur Jawa Barat ini mengungkapkan rasa bahagianya setelah sekian lama akhirnya berhasil meresmikan Terminal tipe B Ciledug Kabupaten Cirebon, menurutnya, Pembangunan terminal yang menelan biaya Rp. 48 miliar didesain langsung oleh Gubernur agar kualitasnya sangat baik dan dapat dirasakan manfaatnya, kehadiran terminal ini juga tidak hanya melayani aktifitas transportasi, tetapi multifungsi yang terintegrasi dengan pelayanan izin, pemeriksaan kesehatan, pembuatan KTP hingga kios UMKM.

"Kami meminta Pemkab Cirebon untuk memanfaatkan Lantai duanya untuk kepentingan masyarakat sekitar, sehingga bangunan ini bisa multifungsi tidak hanya transportasi, melainkan bisa menjadi sentra Ekonomi seperti layaknya mall, "harapnya.

Kang Emil juga mengungkapkan, selain Terminal Ciledug, di Kabupaten Cirebon juga ada dua titik terminal tipe B yang diusulkan untuk dilakukan rehab yakni di Losari dan Sumber, aspirasi tersebut menurutnya akan diakomodir di mana pada nantinya semua Terminal tipe B yang ada di Provinsi Jawa Barat bentuk bangunannya akan di sama ratakan seperti terminal Ciledug tersebut di mana Terminal yang biasanya terkesan kumuh kotor dan menjadi sarang premanisme dirubah menjadi sebuah Terminal yang bersih indah dan nyaman serta menjadi tempat yang menyenangkan layaknya sebuah Mall.

"Terminal Ciledug yang telah kita bangun layaknya seperti Mall ini diharapkan bisa dijaga baik oleh pemerintah maupun masyarakat , Kami yakin bahwa perkembangan perekonomian akan tumbuh di wilayah timur Kabupaten Cirebon ini, "harapnya.

Sementara  itu , Bupati Cirebon, H. Imron yang mendampingi Gubernur melakukan peresmian menyampaikan atasnama Pemerintah Kabupaten Cirebon pihaknya menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang telah merubah terminal Ciledug yang awalnya kumuh dan kurang berfungsi maksimal saat ini telah dirubah menjadi Terminal yang megah dan bersih serta bukan hanya berfungsi sebagai pelayanan transportasi di wilayah kabupaten Cirebon saja tetapi juga menjadi tempat kegiatan perekonomian lainnya yang salah satunya menjadi tempat pelayanan umum masyarakat seperti tempat pelayanan dukcapil, pelayanan perizinan, pelayanan pembayaran pajak kendaraan, Pegadaian dan kegiatan usaha masyarakat lainnya.

" Kami ingin melihat perjalanan terminal Ciledug 3 bulan kedepan dan nanti akan kita kihat apa saja yang harus dilakukan untuk dibenahi dan kami dari pemerintah Kabupaten Cirebon siap untuk melakukan pembenahan untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya, tuturnya (1c)

Read More

Kabupaten Cirebon Masuk 3 Besar Program Gagah Bencana Provinsi Jawa Barat

INDOMEDIANEWSC  -- Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon masuk tiga besar dalam Program Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana (Gagah Bencana) tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, bahwa dirinya berharap Desa Pamengkang ini menjadi yang terbaik di Jawa Barat. Karena saat ini, sedang menjalani proses penilaian dari Jawa Barat.

"Sekarang sedang dinilai oleh tim dari Provinsi, semoga Desa Pamengkang menjadi juara pertama," kata Imron, Selasa (18/7/2023).

Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Eti Yuliati mengungkapkan, bahwa Kabupaten Cirebon masuk tiga besar dalam program ini, bersama dengan dua daerah lainnya.

"Selain Kabupaten Cirebon, yaitu Kabupaten Bogor dan Ciamis," kata Eti.

Eti menuturkan, bahwa dalam program Gagah Bencana ini, Kabupaten Cirebon masuk 3 besar dalam kategori Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pihaknya akan melakukan penilaian terhadap 10 indikator terkait PHBS, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan PHBS di daerah," ujar Eti.

Eti juga menyebutkan, bahwa salah satu tujuan dari peningkatan PHBS ini, yaitu untuk menekan angka stunting yang masih cukup tinggi di sejumlah daerah.

Pihaknya sendiri menargetkan, pada tahun 2024 nanti, angka stunting di Jawa Barat bisa ditekan habis hingga zero stunting.

"Kita target tahun 2024 zero stunting," tutup Eti. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Lantik 965 Guru dan 16 Tenaga Teknis menjadi PPPK

INDOMEDIANEWSC  -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik dan mengambil sumpah PPPK jabatan fungsional tenaga guru dan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

Pelantikan sendiri dilakukan di Grand Ballroom Apita Hotel, Kecamatan Kedawung, Senin (17/7/2023).

Imron mengatakan, para PPPK baik dari tenaga guru dan tenaga teknis, merupakan formasi pada tahun 2022 yang lalu.

"Ada 965 PPPK tenaga guru yang sebagian besar adalah para tenaga honorer yang telah mengabdi di Kabupaten Cirebon selama bertahun-tahun, serta 16 tenaga teknis yang mengikuti pengambilan sumpah dan dilakukan pelantikan," kata Imron.

Ia mengungkapkan, pelantikan PPPK ini merupakan sebuah anugerah tiada tara dalam mewujudkan tekad suci dan pengabdian pada bangsa dan negara. 

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa visi pendidikan Indonesia adalah menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan, yang mampu menghasilkan individu yang cerdas, berdaya saing, berkepribadian unggul, serta memiliki moralitas dan kepedulian sosial. 

Selain itu, kata Imron, salah satu unsur penunjang dari ketahanan nasional adalah keberhasilan dari pembangunan pendidikan, karena di era sekarang dan kedepan, ancaman ketahanan nasional bukan hanya ancaman berupa perang konvensional.

Akan tetapi, ancaman dalam berbagai bentuk gangguan budaya-budaya yang melemahkan generasi bangsa melalui kemajuan teknologi informatika yang membentuk sebuah budaya baru, yaitu budaya digital. 

"Untuk mewujudkan visi dan menyikapi tantangan kedepan, perlu sebuah kebijakan untuk menambah kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan, terutama tenaga fungsional guru," ungkap Imron.

Imron berharap, dengan peningkatan status kepegawaian menjadi motivasi bagi para guru untuk lebih meningkatkan profesionalime dalam proses pencapaian visi pendidikan.

"Tugas para guru yang tidak kalah penting, yakni harus mengajarkan pendidikan moral dan budaya untuk melindungi generasi bangsa dari budaya negatif akibat perkembangan teknologi," sambungnya.

"Saya yakin dan percaya, bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya," ujar Imron.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H. Ronianto, S.Pd., MM mengatakan dengan adanya pengangkatan ratusan guru honorer menjadi tenaga PPPK ini, secara aspek sudah sangat ideal. 

Pasalnya, dengan adanya tambahan tenaga pendidik ini mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon akan baik.

Bahkan, Ronianto menyebut tenaga guru honorer kategori P2 dan P3 tinggal 1800 orang. Ia meyakini tahun sekarang ketegori tersebut akan terselesaikan.

"Sisa tenaga guru honorer kategori P2 dan P3 tinggal 1800 orang. Tahun ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dan bisa dilantik," singkatnya. (Lisdis)

Read More

Pemdes Kanci " 1 Bumdes 3 SK pengurus "

INDOMEDIANEWSC - Warga dan karangtaruna pringgadani, Desa kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, mempertanyakan legalitas kepengurusan Bumdes Bangkit sejahtera Desa setempat.

Hal ini disampaikan Ketua Karang taruna pringgadani, Abdul Hamid kepada IM, Kamis,13/07/2023.

"Ada persoalan yang harus kami sampaikan tetkait kepengurusan Bumdes yang dirasa janggal, hal ini dikarenakan dalam Satu Bumdes terdapat tiga kepengurusan dengan ketua yang berbeda, dan semuanya memiliki SK, selain yang sangat kami sayangkan adalah tiap kali ada pergantian atau apapun bentuknya, kami dari karang taruna tidak dilibatkan, jadi transparansi yang dilakukan oleh pihak pemdes patut dipertanyakan, oleh karenanya kami dari karang taruna maupun masyarakat akan melayangkan surat dan melakukan audensi kepada pihak pihal pemdes untuk meminta klarifikasi terkait adanya kepengurusan bundes yang tumpang tindih" tuturnya.

Senada hal tersebut disampaikan salah seorang tokoh Masyarakat setempat, Topang Nurjaya, dirinya mengharap persoalan kepengurusan Bumdes segera bisa terselesaikan.

"Audensi merupakan jalan terbaik yang harus kami lakulan, karena sangatlah tidak elok jika dalam.satu pemerintahan desa terdapat tiga kepengurusan bumdes yang mana ketiganya masih memiliki SK yang berlaku, ironisnya dengan adanya hal tersebut membuat kebingungan pihak perusahaan yang kerap menerima permohonan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Bumdes, rencananya hari jum"at kami akan melayangkan surat kepada pihak pemdes untuk didakannya audensi demi transfaransi dan kejelasan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele, kami harap dengan adanya hal ini persoalannya segera dapat terselesaikan dengan baik yang ujungnya menghasilkan sesuatu yang baik pula" pungkasnya .

Saat mencoba untuk.melakukan koonfirmasi kepada Kuwu Desa Kanci, Suwarno, yang bersangkutan tidak berada ditempat, hanya ditemu Sekretaris Desa setempat, Didit.

Sekdes pun saat ditanya terkait adanya 3 kepengurusan Bumdes yang sama-sama memiliki SK, dirinya menuturkan.

"Untuk hal itu silahkan tanyakan langsung ke Pak Kuwu, beliau yang lebih peham" jelasnya, Jum'at 14/07/2023.

Sementara itu, untuk mencari tahu lebih lanjut terkait persoalan  3 SK pengurus Bumdes, IM mencoba menanyakan langsung kepada Camat Astanajapura, H. Suharto.

Atas adanya SK yang tumpang tindih tersebut, Camat Suharto, menuturkan.

"Kami akan melakukan kros cek dan menanyakan langsung kepada Kuwu Kanci, bagaimana hal ini bisa terjadi, apakah ini mutlak kesalahan Kuwu atau bagaimana" tuturnya. (1c)

Read More

MPP Kabupaten Cirebon Diresmikan MenpanRB

INDOMEDIANEWSC -- Setelah diaktifkan sejak enam bulan lalu, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon akhirnya diresmikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PanRB, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Hadir langsung Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, ST., M.Si dalam kegiatan tersebut.

Bupati Imron menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berkomitmen dalam mempermudah layanan kepada masyarakat. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan membuka Mal Pelayanan Publik yang berisi gerai layanan dari beberapa instansi.

“Kita juga terus membenahi MPP Kabupaten Cirebon, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dipermudah dan ditingkatkan,” ujar Imron.

Disamping itu, Imron juga menilai dengan adanya MPP dapat membantu investor dalam mengetahui proses perijinan yang ditempuh. 

“Ayo kita ke Mal Pelayanan Publik, baik itu investor dan masyarakat yang membutuhkan layanan. Tidak hanya perijinan, tetapi layanan sosial dan perekonomian dasar untuk datang ke Graha Abiyasa, Kantor DPMPTSP Kabupaten Cirebon,” ajak Imron.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono menerangkan, terdapat 36 tenan dan 99 layanan, baik dari instansi vertikal, BUMD maupun layanan pemerintah daerah lainnya. 

Dijelaskannya juga, MPP ini hanya sebagai alat tercapainya pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini MPP Kabupaten Cirebon ikut diresmikan langsung oleh Menteri PanRB. Harapan kami, tentu kedepannya MPP Kabupaten Cirebon dapat berjalan optimal dan bisa mendongkrak pelayanan terhadap masyarakat,” singkatnya.

Untuk diketahui, dari 500 lebih kota/kabupaten yang ada, baru 134 yang memiliki MPP. 

Pada kesempatan kali ini, selain Kabupaten Cirebon, terdapat 13 MPP kota/kabupaten lainnya yang ikut diresmikan MenpanRB.

Fasilitas yang disediakan dalam MPP sendiri, tentu memiliki standar tinggi pelayanan. Diantaranya terdapat Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Pelayanan Ramah Disabilitas, Ruang Konsultasi, Pusat ATM hingga Pojok Baca. (Lisdis)

Read More