Bupati Cirebon Lantik 965 Guru dan 16 Tenaga Teknis menjadi PPPK

INDOMEDIANEWSC  -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik dan mengambil sumpah PPPK jabatan fungsional tenaga guru dan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

Pelantikan sendiri dilakukan di Grand Ballroom Apita Hotel, Kecamatan Kedawung, Senin (17/7/2023).

Imron mengatakan, para PPPK baik dari tenaga guru dan tenaga teknis, merupakan formasi pada tahun 2022 yang lalu.

"Ada 965 PPPK tenaga guru yang sebagian besar adalah para tenaga honorer yang telah mengabdi di Kabupaten Cirebon selama bertahun-tahun, serta 16 tenaga teknis yang mengikuti pengambilan sumpah dan dilakukan pelantikan," kata Imron.

Ia mengungkapkan, pelantikan PPPK ini merupakan sebuah anugerah tiada tara dalam mewujudkan tekad suci dan pengabdian pada bangsa dan negara. 

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa visi pendidikan Indonesia adalah menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan, yang mampu menghasilkan individu yang cerdas, berdaya saing, berkepribadian unggul, serta memiliki moralitas dan kepedulian sosial. 

Selain itu, kata Imron, salah satu unsur penunjang dari ketahanan nasional adalah keberhasilan dari pembangunan pendidikan, karena di era sekarang dan kedepan, ancaman ketahanan nasional bukan hanya ancaman berupa perang konvensional.

Akan tetapi, ancaman dalam berbagai bentuk gangguan budaya-budaya yang melemahkan generasi bangsa melalui kemajuan teknologi informatika yang membentuk sebuah budaya baru, yaitu budaya digital. 

"Untuk mewujudkan visi dan menyikapi tantangan kedepan, perlu sebuah kebijakan untuk menambah kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan, terutama tenaga fungsional guru," ungkap Imron.

Imron berharap, dengan peningkatan status kepegawaian menjadi motivasi bagi para guru untuk lebih meningkatkan profesionalime dalam proses pencapaian visi pendidikan.

"Tugas para guru yang tidak kalah penting, yakni harus mengajarkan pendidikan moral dan budaya untuk melindungi generasi bangsa dari budaya negatif akibat perkembangan teknologi," sambungnya.

"Saya yakin dan percaya, bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya," ujar Imron.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon H. Ronianto, S.Pd., MM mengatakan dengan adanya pengangkatan ratusan guru honorer menjadi tenaga PPPK ini, secara aspek sudah sangat ideal. 

Pasalnya, dengan adanya tambahan tenaga pendidik ini mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon akan baik.

Bahkan, Ronianto menyebut tenaga guru honorer kategori P2 dan P3 tinggal 1800 orang. Ia meyakini tahun sekarang ketegori tersebut akan terselesaikan.

"Sisa tenaga guru honorer kategori P2 dan P3 tinggal 1800 orang. Tahun ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dan bisa dilantik," singkatnya. (Lisdis)

Read More

Pemdes Kanci " 1 Bumdes 3 SK pengurus "

INDOMEDIANEWSC - Warga dan karangtaruna pringgadani, Desa kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, mempertanyakan legalitas kepengurusan Bumdes Bangkit sejahtera Desa setempat.

Hal ini disampaikan Ketua Karang taruna pringgadani, Abdul Hamid kepada IM, Kamis,13/07/2023.

"Ada persoalan yang harus kami sampaikan tetkait kepengurusan Bumdes yang dirasa janggal, hal ini dikarenakan dalam Satu Bumdes terdapat tiga kepengurusan dengan ketua yang berbeda, dan semuanya memiliki SK, selain yang sangat kami sayangkan adalah tiap kali ada pergantian atau apapun bentuknya, kami dari karang taruna tidak dilibatkan, jadi transparansi yang dilakukan oleh pihak pemdes patut dipertanyakan, oleh karenanya kami dari karang taruna maupun masyarakat akan melayangkan surat dan melakukan audensi kepada pihak pihal pemdes untuk meminta klarifikasi terkait adanya kepengurusan bundes yang tumpang tindih" tuturnya.

Senada hal tersebut disampaikan salah seorang tokoh Masyarakat setempat, Topang Nurjaya, dirinya mengharap persoalan kepengurusan Bumdes segera bisa terselesaikan.

"Audensi merupakan jalan terbaik yang harus kami lakulan, karena sangatlah tidak elok jika dalam.satu pemerintahan desa terdapat tiga kepengurusan bumdes yang mana ketiganya masih memiliki SK yang berlaku, ironisnya dengan adanya hal tersebut membuat kebingungan pihak perusahaan yang kerap menerima permohonan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Bumdes, rencananya hari jum"at kami akan melayangkan surat kepada pihak pemdes untuk didakannya audensi demi transfaransi dan kejelasan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele, kami harap dengan adanya hal ini persoalannya segera dapat terselesaikan dengan baik yang ujungnya menghasilkan sesuatu yang baik pula" pungkasnya .

Saat mencoba untuk.melakukan koonfirmasi kepada Kuwu Desa Kanci, Suwarno, yang bersangkutan tidak berada ditempat, hanya ditemu Sekretaris Desa setempat, Didit.

Sekdes pun saat ditanya terkait adanya 3 kepengurusan Bumdes yang sama-sama memiliki SK, dirinya menuturkan.

"Untuk hal itu silahkan tanyakan langsung ke Pak Kuwu, beliau yang lebih peham" jelasnya, Jum'at 14/07/2023.

Sementara itu, untuk mencari tahu lebih lanjut terkait persoalan  3 SK pengurus Bumdes, IM mencoba menanyakan langsung kepada Camat Astanajapura, H. Suharto.

Atas adanya SK yang tumpang tindih tersebut, Camat Suharto, menuturkan.

"Kami akan melakukan kros cek dan menanyakan langsung kepada Kuwu Kanci, bagaimana hal ini bisa terjadi, apakah ini mutlak kesalahan Kuwu atau bagaimana" tuturnya. (1c)

Read More

MPP Kabupaten Cirebon Diresmikan MenpanRB

INDOMEDIANEWSC -- Setelah diaktifkan sejak enam bulan lalu, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon akhirnya diresmikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PanRB, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Hadir langsung Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, ST., M.Si dalam kegiatan tersebut.

Bupati Imron menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berkomitmen dalam mempermudah layanan kepada masyarakat. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan membuka Mal Pelayanan Publik yang berisi gerai layanan dari beberapa instansi.

“Kita juga terus membenahi MPP Kabupaten Cirebon, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dipermudah dan ditingkatkan,” ujar Imron.

Disamping itu, Imron juga menilai dengan adanya MPP dapat membantu investor dalam mengetahui proses perijinan yang ditempuh. 

“Ayo kita ke Mal Pelayanan Publik, baik itu investor dan masyarakat yang membutuhkan layanan. Tidak hanya perijinan, tetapi layanan sosial dan perekonomian dasar untuk datang ke Graha Abiyasa, Kantor DPMPTSP Kabupaten Cirebon,” ajak Imron.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono menerangkan, terdapat 36 tenan dan 99 layanan, baik dari instansi vertikal, BUMD maupun layanan pemerintah daerah lainnya. 

Dijelaskannya juga, MPP ini hanya sebagai alat tercapainya pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini MPP Kabupaten Cirebon ikut diresmikan langsung oleh Menteri PanRB. Harapan kami, tentu kedepannya MPP Kabupaten Cirebon dapat berjalan optimal dan bisa mendongkrak pelayanan terhadap masyarakat,” singkatnya.

Untuk diketahui, dari 500 lebih kota/kabupaten yang ada, baru 134 yang memiliki MPP. 

Pada kesempatan kali ini, selain Kabupaten Cirebon, terdapat 13 MPP kota/kabupaten lainnya yang ikut diresmikan MenpanRB.

Fasilitas yang disediakan dalam MPP sendiri, tentu memiliki standar tinggi pelayanan. Diantaranya terdapat Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Pelayanan Ramah Disabilitas, Ruang Konsultasi, Pusat ATM hingga Pojok Baca. (Lisdis)

Read More

Pemdes bersama Kejari Kabupaten Cirebon Teken MoU Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

INDOMEDIANEWSC -- Pemerintah desa di seluruh Kabupaten Cirebon bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) terkait penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. 

Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Rabu (12/7/2023). 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, adanya penandatanganan tersebut diharapkan para kuwu mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa sesuai dengan aturan berlaku. 

"Kalau di desa maklum terbatas, enam tahun diganti, sehingga wawasannya terbatas. Maka perlu ada pendampingan dari Kejaksaan," ujar Imron.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Fajar Syah Putra, S.H., M.H mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan Kejaksaan. 

Menurut Fajar, para kuwu membutuhkan dasar hukum dalam mengelola keuangan negara atau kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

"Diharapkan para kuwu memahami dan MoU tetap berlanjut, karena bagaimana pun juga MoU disaksikan Bupati dan beberapa dinas terkait. Kedua pihak harus menghargai MoU, Insyaallah kuwu komit, taat aturan-aturan keuangan negara dan layani masyarakat," kata  Fajar. 

Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Muali mengaku, sudah mengimbau kepada seluruh kuwu di Kabupaten Cirebon agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, baik penyelenggaraan desa maupun keuangan. 

Menurut Muali, sebagian kuwu di Kabupaten Cirebon masih dihadapkan permasalahan pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan, sehingga dianggap sebuah praktik penyelewengan. 

Selama ini, FKKC selalu menggelar sosialisasi berdasarkan zona wilayah. Upaya itu terbukti menyadarkan para kuwu agar tidak melakukan penyelewengan. 

"Instruksi Jaksa Agung bilang harus mendukung, mulai dari desa, karena yang paling rawan dari desa. Kami akan memberikan solusi pada saat mereka memyampaikan ada permasalahan yang diakibatkan karena ketidaktahuan mereka. Makanya, dengan adanya sosialisasi, mereka akan tahu," jelas Muali. (Lisdis)

Read More

Dana Desa Cair " program desa kembali bergulir"

INDOMEDIANEWSC - Dana Desa tahap 1 Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon akhirnya bisa digulirkan dan dipergunakan sesuai keperuntukannya.

Cairnya Anggaran DD tahun 2023 diperuntukan untuk BLT DD dan pembangunan dua aitem.

Hal ini disampaikan Kasi kesejahteraan Desa Astanajapura, Ahmad  Rifai, di ruang kerjanya, Rabu, 12/07/2023.

"Memang sedikit ada keterlambatan dalam pencairan Dana Desa, namun Alhamdulillah saat ini bisa merealisasikan dan memanfaatkan anggaran yang ada untuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) DD bagi 33 KPM dimana setiap KPM menerima bantuan sebanyak Rp.900.000 untuk periode januari sampai maret, dan lainnya untuk pembangunan deker juga TPT yang berlokasi di blok sigelap " jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, pelaksanaan pembangunan Deker maupun TPT merupakan program yang sangat di prioritaskan hususnya untuk peningkatan perekonomian para petani.

"Pertanian harus menjadi perioritas kita, dan salah satu kepedulian kami adalah selain membangun deker atau TPT juga berusaha untuk membuka jalan usaha tani yang memang sangat dibutuhkan, diharapkan dengan adanya jalan atau perairan yang memadai akan berdampak pada peningkatan taraf kehidupan para petani yang secara otomatis akan mendongkrak hasil tanam yang berdampak pula pada taraf perekonomian lainnya, insyaAllah, program pembangunan lainnya terus kami lakukan demi kemajuan dan perkembangan desa, yang tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada" pungkasnya ( 1c)

Read More

PG Sindanglaut Kembali beroperasi

INDOMEDIANEWSC -- Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si, MH menggelar panen dan tanam tebu untuk gula konsumsi di Desa Sidamulya, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Selasa (11/7/2023).

Selain itu, Menteri yang akrab disapa SYL tersebut, membuka sekaligus meninjau proses penggilingan perdana gula konsumsi di PG Sindanglaut, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag turut mendampingi acara tersebut.

Menurut SYL, kehadiran pabrik gula berskala besar sangat penting dalam membuka lapangan kerja dan juga menaikkan kesejahteraan petani setempat. 

Di samping itu, proses giling juga merupakan proses penentu dalam menghasilkan pengolahan gula nasional yang berkualitas.

"Saya atas nama negara, meresmikan penggilingan perdana dan memulai kembali hadirnya pabrik gula Sindanglaut di Kabupaten Cirebon, kata SYL.

"Bahkan dengan adanya industri ini, jaminan masyarakat jadi lebih pasti dan ekosistem lebih tertata, baik lapangan kerja, kebutuhan makanan, kebutuhan industri dan perputaran ekonomi akan terjadi dalam skala yang lebih besar," lanjutnya.

SYL mengatakan, kehadiran pabrik gula juga menjamin hilirisasi produksi petani dalam memperbesar areal lahannya. Artinya, lahan petani bertambah, namun keuntungan atau margin mereka juga meningkat. 

Oleh karena itu, hadirnya industri ini mampu menjadikan pangan sebagai industri terbaik dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Tebu adalah komoditas pertanian yang sangat strategis dan tebu merupakan bahan baku utama gula," jelas SYL.

"Tentunya, masih sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat, sehingga ini menjadi komoditas yang harus diperhatikan betul, apalagi kita masih defisit 800 ribu ton," sambungnya.

SYL memastikan pemerintah akan hadir melakukan pendampingan kepada petani Indonesia. Diantaranya, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. 

"Negara harus hadir dalam menanam tebu rakyat, terutama yang berkaitan dengan lahan petani, lahan-lahan hutani yang sudah tidak produktif agar bisa dikonversikan menjadi lahan-lahan kebun dan diberikan kepada rakyat," katanya.

Di lokasi yang sama, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengucapkan banyak terimakasih kepada Menteri Pertanian RI yang telah berkunjung ke Kabupaten Cirebon. Diakuinya, banyak motivasi yang telah diberikan. 

"Setelah diberikan motivasi, mudah-mudahan para petani tebu di Kabupaten Cirebon semakin giat lagi untuk menanam tebu," harap Imron. (Lisdis)

Read More