FPPU Cirebon kutuk keras Pelecehan Pada Karyawati di Cikarang

INDOMEDIANEWSC- Forum pemberdayaan Pesantren dan Umat (FPPU) Kabupaten Cirebon mengutuk keras peristiwa kasus perpanjangan kontrak kerja lewat barter seks dengan oknum pimpinan perusahaan di wilayah Cikarang Bekasi Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Koordinator Daerah (Korda) FPPU Kabupaten Cirebon, KH. Soleh Zuhdi saat ditemui di bilangan Buntet Pesantren Cirebon Jumat 12/5/2023.

Kiai Soleh Zuhdi  yang akrab disapa Gus Sozu yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Buntet Cirebon, menegaskan pada pihak yang berwenang untuk menindak tegas oknum pimpinan perusahaan agar tidak berdampak pada karyawan-karyawan khususnya perempuan lain maupun daerah-daerah lainnya di seluruh indonesia. 

“Kami meminta dengan tegas pada pemerintah agar  mencabut izin Perusahaan yang pimpinan perusahaannya melakukan pelecehan pada karyawan perempuan di Cikarang dan mungkin juga terjadi di daerah lainnya”  tegas Ketua 1 Forum Pondok Pesantren (FPP) Provinsi Jabar tersebut. 

Sekretaris Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pondok Pesantren Dewan Pimpinan Pusat : Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI) ini memandang peristiwa barter sex dalam perpanjangan kontrak kerja yang terjadi diwilayah Cikarang Bekasi Jawa Barat sangat kejam dan sangat tidak manusiawi.

“Kasus barter sex ini sangat menodai dan melecehkan Indonesia, sehingga Pemerintah tidak boleh diam dan harus menindak tegas terhadap pelaku dan perusahaannya karena dikhawatirkan akan merembet ke wilayah lainnya,” tehasnya.

Lebih lanjut Kiai kharismatis asal Cirebon ini mengimbau agar karyawan yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual oleh atasannya untuk berani melaporkan pada pihak penegak hukum dan Negara wajib memberikan perlindungan pada para korban.

“Kami berharap bagi para korban untuk berani melaporkan pada pihak Kepolisian, karena pelecehan seksual ini mungkin terjadi diwilayah lainnya,” pungkasnya. (1c)

Read More

Bunda Ayu " Perioritas program pengentasan kemiskinan"

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon memprioritaskan program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan  melakukan dialog interaktif bersama para kuwu dan pihak terkait ditiap kecamatan.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih mengatakan, dialog interaktif bersama unsur terkait di kecamatan sangat diperlukan guna intervensi dari permasalahan yang ada. 

"Skala prioritas kami, untuk pengentasan kemiskinan," tuturnya, usai acara di kantor Kecamatan Susukanlebak, Kamis 11/5/2023.

Bunda Ayu, sapaan wakil Bupati ini menjelaskan, pemetaan wilayah yang tergolong banyak warga miskin kemudian intervensi yang dilakukan antara lain, mengurangi pengangguran dan adanya pelatihan bagi anak muda dan ibu-ibu. 

"Bila sudah memiliki skill, besar kemungkinan diterima pada perusahaan maupun pabrik. Begitu juga dengan pelatihan bagi ibu-ibu, akan menambah penghasilan dan kemiskinan dapat berkurang, yang terpenting adalah ada kemauan" tuturnya.

Masih dikatakan Bunda Ayu, dalam penyerapan tenaga kerja di perusahaan, salah satunya dengan mempermudah izin bagi invenstor. Namun, harus sesuai aturan izin yang dikeluarkan tersebut, sehingga berdirinya pabrik maupun tempat usaha sesuai dengan koridor aturan yang ada. 

"Pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab seluruh pihak, sehingga diperlukan peran aktif steakholder yang ada," ujarnya.

Sementara itu, Camat Susukanlebak, Carmin mengungkapkan, pengentasan kemiskinan yang dilakukan salah satunya, pelatihan menjahit maupun perbengkelan.

"Anak muda yang putus sekolah, bisa melanjutkan melalui kejar paket dan bagi ibu-ibu atau pemudi desa dapat mengukuti pelatihan," ungkapnya.

Carmin menambahkan, pelatihan yang diadakan dari dinas terkait perlu ada tindak lanjut. Misalnya, penyaluran di perusahaan dan modal usaha setelah pelatihan perbengkelan. 

"Tindaklanjut dari pelatihan maupun sejenisnya sangat diperlukan, untuk pengentasan kemiskinan, jadi tidak berhenti di pelatihan saja, harus ada langkah lanjutnya, yaitu bagaimana caranya lapangan kerja itu benar-benar tersedia" tuturnya.

Dirinya mengharapkan peran serta seluruh pihak untuk pengentasan kemiskinan. 

"Mari bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Susukanlebak,dengan berkurangnya pengangguran secara otomatis dapat menciptakan iklim yang lebih baik" pungkasnya. (1c)

Read More

Akhir Mei, 31 Paket Pekerjaan Jalan di Kabupaten Cirebon Dimulai

INDOMEDIANEWSC-- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon telah mengajukan 31 paket pekerjaan jalan di Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Cirebon. 

Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Ir. Iwan Rizki menyampaikan, saat ini ke-31 paket pekerjaan peningkatan jalan per hari Selasa 9 Mei 2023 di UKPBJ tengah masa sanggah, artinya sudah mendapatkan nama pemenang lelang, kemudian bisa segera dilaksanakan pekerjaannya.

"Sesuai jadwal UKPBJ, mudah-mudahan bisa berkontrak di tanggal 12-15 Mei 2023. Setelah itu, baru kita bisa melakukan pelaksanaan pematokan sesuai dengan perencanaan yang ada,” ujar Iwan Rizki, Rabu (10/5/2023).

Dari ke-31 paket yang ada, tiga ruas diantaranya merupakan ruas jalan strategis, yaitu pekerjaan di ruas jalan Tegalsari-Lemahtamba atau Kigede Cangkring. Di ruas jalan Tegalsari-Lemahtamba ada dua pekerjaan ruas jalan, dari mulai Ponpes Abu Mansur hingga rel kereta api, kemudian titik selanjutnya di akhir kegiatan menuju ke jembatan menuju pagar toya. 

“Ruas jalan berikutnya adalah ruas jalan Pabuaran-Jatiseeng, dengan alokasi anggaran Rp5,3 miliar. Insyaa Allah tahun 2023, ruas jalan tersebut selesai. Pekerjaannya ada rigit pavement dan hotmix. Ketiga ruas jalan Sindanglaut-Pabuaran, disana ada dua titik, yaitu di Desa Cikulak dan Cisaat. Mudah-mudahan dengan alokasi anggaran tersebut bisa mengurangi tingkat kerusakan yang ada di Kabupaten Cirebon,” jelas Iwan.

Menurutnya, alokasi anggaran pada tahun 2023 ada penurunan, pasalnya Pemkab Cirebon, khususnya DPUTR tidak tersupport oleh anggaran Provinsi maupun APBN. “Jadi, kalau total anggaran tahun 2023 ini kita hanya bisa merekonstruksi jalan sepanjang 48 kilometer. Kita bisa melakukan pemeliharaan berkala sepanjang 25 kilometer dan pemeliharaan rutin sepanjang 122 kilometer,” lanjutnya.

Berikut pekerjaan yang akan dilakukan oleh Dinas PUTR pada tahun anggaran 2023 :

1. Pemeliharaan periodik jalan Ciperna-Warungasem.

2. Peningkatan Jembatan pada ruas jalan Watubelah-Kaliwadas.

3. Peningkatan Jembatan pada ruas jalan Cangkuang-Jemaras.

4. Rehabilitasi Jembatan pada ruas jalan Sidawangi-Matangaji

5. Rehabilitasi Jembatan pada ruas jalan Tegalsari Lemahtambah.

6. Peningkatan jalan Tegalsari-Lemahtambah.

7. Peningkatan jalan Halimpu-Wangkelang.

8. Peningkatan jalan Karangwareng-Sumurkondang.

9. Peningkatan jalan Weru-Sarabau.

10. Peningkatan jalan menuju wisata Batik Trusmi.

11. Peningkatan jalan Windujaya.

12. Peningkatan jalan Sindanglaut-Pabuaran.

13. Peningkatan jalan Jatiseeng-Pabuaran.

14. Peningkatan jalan Arjawinangun-Suranenggala.

15. Peningkatan jalan Tegalsari-Lemahtamba

16. Peningkatan jalan Ciwaringin-Gintung Ranjeng.

17. Peningkatan jalan Cibogo-Babakan.

18. Peningkatan jalan Jenun-Ciwaringin.

19. Peningkatan jalan Putat-Panambahan.

20. Peningkatan jalan Megu-Lurah.

21. Peningkatan jalan Lurah-Waruroyom.

22. Peningkatan jalan Kebonjoar-Cupang.

23. Peningkatan jalan Jamblang-Bakung.

24. Peningkatan jalan Winong-Jemaras Kidul.

25. Peningkatan jalan Dawuan-Wanakaya.

26. Peningkatan jalan Kedawung-Warungasem.

27. Peningkatan jalan Bakung-Bangodua.

28. Peningkatan jalan Pekantingan-Jemaras Kidul.

29. Peningkatan jalan Gempol-Pegagan (Desa Kedungbunder).

30. Peningkatan jalan Celancang-Pangkalan.

31. Peningkatan jalan Sarajaya-Panda.

32. Peningkatan jalan Kramat-Cisaat.

33. Peningkatan jalan Kemlaka-Pilang Sari. 

(Lisdis)

Read More

Pemdes Gumulung tonggoh ajak semua pihak saling peduli

INDOMEDIANEWSC- Anggaran cair, Pemerintah Desa (Pemdes) Gumulungtonggoh Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, melaksanakan pengaspalan jalan desa setempat di beberapa titik.

Dalam keterangannya, Kuwu Desa Gumulungtonggoh, Agus Saefudin menuturkan, pengaspalan gang desa sangat diperlukan guna memberi kenyamanan warga saat aktivitas. 

"Ada lima titik gang desa yang saat ini tengah dilakukan pengaspalan" tuturnya, Kamis 11/5/2023.

Kuwu dua periode ini menjelaskan, 

anggaran yang bersumber dari pusat, provinsi maupun daerah sangat diperlukan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Maka perlu untuk segera direalisasikan, begitu pihak desa mengajukan. 

"anggaran turun, langsung dialokasikan sesuai peruntukkan, salah satunya yang saat ini tengah dilaksanakan adalah pengaspalan jalan gang desa," jelasnya.

Masih dikatakan Agus, untuk realisasikan program desa tentunya melibatkan masyarakat. Begitu juga ketika pengerjaan. Maka, tidak sedikit warga yang libatkan dalam proyek desa. 

"Dengan melibatkan masyarakat,  diharapkan ada rasa memiliki, sehingga pengerjaan lebih baik, dan sama-sama menjaga juga merawatnya" lanjutnya.

Dirinya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak, khususnya masyarakat yang berperan aktif dalam program desa. 

"Kami yakin dengan timbulnya rasa memiliki, tentu segala program yang telah direalisasi maupun belum akan semakin dapat dirasakan manfaatnya secara berkesibambungan" pungkasnya.(1c)

Read More

SK BPD Lebak mekar belum terbit "hambat program Desa"

INDOMEDIANEWSC - Pemerintah Desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, terhambat rencanakan pelantikan BPD setempat.

Kuwu Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Lebakmekar, Udin, pelantikan BPD akan dilanksanakn setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari kabupaten. 

"Sekitar bulan  Februari lalu kami  sudah ajukan ke kabupaten, akan tetapi hingga saat ini SK BPD belum juga turun" tuturnya, Kamis,11/05/2023.

Udin menjelaskan, belum adanya SK BPD sangat berdampak pada program desa. Salah satunya, perbaikan infrastruktur jalan ,Karena anggaran yang diajukan harus ada persetujuan dari lembaga tersebut, sehingga perlu untuk segera diterbitkan SK BPD. Belum lagi persiapan pemilihan kuwu, yang tentunya peran BPD sangat penting. Diantaranya , pembentukan panitia pilwu yang direncanakan Oktober mendatang dilaksanakan.

 "Sebagai mitra kerja desa, BPD memiliki peran penting. Sehingga, belum adanya SK BPD sangat berdampak dan menghambat program yang telah direncanakan" jelasnya.

Masih dikatakan Udin, dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan sinergitas dengan lembaga. Akan tetapi belum adanya SK, program desa terhambat. Pihak desa sudah beberapa kali menanyakan ke DPMD mengenai belum terbitnya SK BPD, namun tak kunjung diberikan.

 "Saat ini kewenangan ada di kabupaten untuk penerbitan SK dan begitu SK kami terima, langsung diadakan pelantikan sekaligus tanda tangan pengajuan anggaran desa," lanjutnya.

Dirinya mengharapkan, SK BPD  ini segera diterbitkan karena sudah kisaran tiga bulan pengajuan. 

"Untuk pengurus BPD untuk bersabar, kami terus berupaya agar SK secepatnya diterbitkan,"pungkas Udin.

Sementara itu, BPD terpilih, Rusdi mengungkapkan, sangat disayangkan belum terbitnya SK BPD. Padahal pihak desa sudah mengajukan, usai pemilihan. 

"Bila ada kekurangan berkas, beritahu kami, agar langsung dilengkapi. Jika ada hal lain yang diperlukan, mohon informasikan, jika hal yang mudah dipersulit, wajar kalau kami bertanya, ada apa " keluh Rusdi. (1c)

Read More

Desa Jatirenggang Dipilih Jadi Lokasi P2WKSS Tingkat Kabupaten Cirebon

INDOMEDIANEWSC  -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka acara verifikasi awal program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 2023 di Desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Rabu (10/5/2023).

Menurut Imron, program P2WKSS ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan dorongan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan dirinya untuk berkiprah dalam berbagai pembangunan. 

Selain itu, P2WKSS di Desa Jatirenggang ini sebagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek, baik aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial dan politik.

P2WKSS ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender guna mencapai visi Kabupaten Cirebon, yakni Kabupaten Cirebon BERSAMA (berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman). 

"Sampai saat ini telah terbukti bahwa peranan perempuan dalam pembangunan telah cukup banyak mengalami kemajuan dan keberhasilan," ujar Imron.

"Walaupun tidak dapat dipungkiri, masih dijumpai permasalahan dan kendala, diantaranya karena masih adanya kultur dan budaya yang belum menerima sepenuhnya peran perempuan sebagai mitra sejajar pria dalam seluruh aspek kehidupan," sambung Imron.

Ia mengungkapkan, program P2WKSS merupakan program prioritas dan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kendala yang ada, khususnya permasalahan di desa.

"Setiap tahun kami menetapkan lokasi P2WKSS berdasarkan kepada desa prioritas dan merupakan desa model percontohan program pemberdayaan perempuan bagi desa-desa lainnya. Seperti tahun sekarang, yakni Desa Jatirenggang," ungkapnya.

Lebih lanjut Imron menjelaskan, bahwa sasaran dari program ini adalah keluarga. Artinya suami, istri dan anak, tetapi titik berat pembinaan, bimbingan dan bantuan banyak diarahkan kepada kaum perempuan. 

"Salah satu komitmen yang dilakukan pemerintah adalah mendorong percepatan pembangunan di desa, karena indikator keberhasilan pembangunan di satu daerah tertentu dilihat dari keberhasilan pembangunan yang ada di desa," jelas Imron.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM, M.Kes mengatakan, bahwa dipilihnya Desa Jatirenggang sendiri sebagai lokasi P2WKSS 2023 melalui beberapa tahapan, mulai dari usulan dari DPMD dan TP PKK.

"Di Desa Jatirenggang ini memang belum memiliki potensi, namun nanti dengan adanya P2WKSS kita akan gali potensi yang ada. Karena sekarang baru verifikasi awal, sehingga kedepan kita melihat apakah warganya masih buang sampah sembarangan, PHBS-nya kurang terus. Kalau dilihat, belum ada sarana bermain anak," ujar Eni.

"Kemudian, apakah disini ada Paud atau tidak, setelah itu kita verifikasi kemudian kita melakukan intervensi agar semua itu bisa terpenuhi," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya memiliki target hingga November 2023 untuk menjadikan Desa Jatirenggang menjadi desa yang maju dalam semua hal.

"Nanti perangkat daerah terkait dan pihak swasta, baik perguruan tinggi maupun perusahaan lainnya dengan programnya melakukan intervensi, agar saat bulan November nanti kita laporkan ke provinsi untuk evaluasi akhir," pungkasnya. (Lisdis)

Read More