SMSI Kabupaten Cirebon gelar Baksos di SLBN Kabupaten Cirebon

INDOMEDIANEWSC  – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan bakti sosial di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Cirebon yang berada di Sindang Laut Kecamatan Lemah Abang, Jumat 10 Februari 2023.

Kegiatan bakti sosial SMSI Kabupaten Cirebon tersebut digelar dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang biasa diselenggarakan setiap tgl 9 Februari.

Acara dihadiri Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M. Si, Sekretaris Camat Lemah Abang, Martin Bhutto, Penasehat SMSI Kabupaten Cirebon, Mustamid A.M, S. Pd, S.H, M.H, C.LA, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua SMSI Kabupaten Cirebon, Toto M. Said mengatakan bakti sosial ini merupakan kegiatan besar pertama setelah dilakukan pemekaran SMSI Kota dan Kabupaten Cirebon pada Desember 2022 lalu.

Dirinya menuturkan pada peringatan HPN 2023 Pengurus SMSI Kabupaten Cirebon tidak ingin hanya melaksanakan kegiatan seremonial semata di internal insan pers, akan tetapi memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat lewat kegiatan bakti sosial.

“Sekolah SLB masih jarang diperhatikan maka dari itu SMSI mengajak seluruh elemen untuk peduli terhadap kondisi siswa difabel,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M. Si mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan SMSI Kabupaten Cirebon pada peringatan HPN 2023.

“Peringatan HPN 2023 di Kabupaten Cirebon berlangsung meriah dan ditambah lagi dengan kegiatan bakti sosial SMSI,” ujarnya.

Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si yang lebih akrab disapa Bunda Ayu berharap kepada kalangan pemilik perusahaan media online (siber) yang tergabung dalam SMSI untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Cirebon menjelang tahun politik 2024.

“Sebab salah satu kelebihan media siber adalah bisa dibaca masyarakat kapan saja dan di mana saja maka harus lebih bisa mencerdaskan pembaca,” tambahnya.

Terkait program kepedulian terhadap siswa difabel, Bunda Ayu berjanji akan memberikan perhatian dengan mekanisme yang ada sebab SLBN Kabupaten Cirebon berada di bawah naungan Pemprov Jawa Barat.

“Pemda Kabupaten Cirebon tetap bisa memfasilitasi pelatihan kewirausahaan misalnya atau keterampilan lain untuk siswa difabel di SLBN ini dengan menggandeng pihak lain” jelasnya.

Pada saat yang sama, Kepala Sekolah SLBN Kabupaten Cirebon, Euis Marhamah S. Pd berterima kasih atas kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh SMSI Kabupaten Cirebon dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, Bunda Ayu.

Kepedulian dari Pemda Kabupaten Cirebon sangat diharapkan untuk mendorong para siswa difabel memiliki keterampilan dan prestasi di berbagai bidang.

“Meskipun sekolah kami di bawah naungan Pemprov Jabar, akan tetapi siswa yang kami didik merupakan anak-anak dari Kabupaten Cirebon,” kami berharap kepada semua pihak untuk lebih peduli kepada Anak Negeri yang memiliki keistimewaan dalam hal ini siswa SLB, semoga dengan adanya peringatan Hari Pers Nasional ini menjadi satu momentum untuk mampu mengangkat harkat dan martabat para difabel atau yang memiliki kelebihan khusus" harap Euis (1c)

Read More

Presiden Jokowi : Dunia Pers sedang tidak Baik-baik saja

INDOMEDIANEWSC- Perkembangan teknologi digital dan pesatnya pertumbuhan media sosial berpengaruh besar terhadap eksistensi pers di Indonesia.

Pers Indonesia, terutama media konvensional, kekuatannya terus berkurang. Media digital dengan platform-platform asing makin menguasai.

"Sebanyak 60 persen belanja iklan diambil media digital platform asing. Pers Indonesia sedang tidak baik-baik saja," kata Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (9/2/2023) pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 yang dipusatkan di Kota Medan, Sumatera Utara.

Puncak HPN yang diperingati setiap 9 Februari dihadiri Ketua MPR, Bambang Soesatyo, sejumlah menteri, Panglima TNI, para kepala staf TNI, beberapa gubernur, walikota/bupati, ketua Dewan Pers, para wartawan dan undangan lainnya.

Sebagai tuan rumah hadir Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution beserta Penanggungjawab HPN, Atal S. Depari yang juga Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Presiden Jokowi meminta, media digital berplatform asing jangan dibiarkan mendominasi. Karena itu, pemerintah siap dan selalu mendukung kelangsungan pers Indonesia.

Ia juga menyoroti banyaknya media digital yang memuat berita kurang berkualitas, tidak seimbang dan terjebak pada polarisasi.

"Sekarang semua orang bisa membuat dan menyampaikan berita. Informasi berseliweran, namun isinya tidak berkualitas. Pers Indonesia harus bisa menjadi pelurus dan menjelaskan informasi yang tidak benar. Buat pemberitaan yang bertanggungjawab," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku sudah akrab dengan insan pers sejak dirinya menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI.

"Bagi saya, sudah sangat dekat dengan insan pers sejak lama. Saya mengakui pers sangat memberi kontribusi yang besar. Terima kasih rekan-rekan pers, para wartawan hingga pemimpin redaksi. Selamat Hari Pers Nasional di tahun 2023 ini," pungkas presiden.(lis1e)

Read More

Desa Sidamulya terus berbenah

INDOMEDIANEWSC- Terus berbenah dilakukakan Pemerintah Desa Sidamulya, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Salah satunya adalah melakukan rehab dan penataan Kantor Desa setempat.

Pengembangan dan pembenahan kantor Desa diharapkan mampu meningkatkan etos kerja dan kenyaman dalam memberikan pelayanan terhadap warga Masyarakat, hal ini disampaikan kuwu Sidamulya, Dudi Mazudin Z, kepada IM diruang kerjanya, Rabu,08/02/2023.

"Kami terus berupaya untuk melakukan berbagai pengembangan dan pembenahan, termasuk peningkatan fasilitas pelayanan publik, hal ini kami lakukan sebagai upaya untuk peningkatan kinerja jajaran perangkat desa, sekaligus memberikan pelayan dan kenyamanan bagi warga, semoga dengan fasilitas yang memadai mampu merealisasikan berbagai program yang telah tersusun" tuturnya.

Saat ini perkembangan Desa Sidamulya sangat pesat, terlihat dari sarana yang telah tertata dengan baik, dari mulai taman Desa, tempat bermain anak hingga sarana olahraga.

"Pada primsipnya kami ini adalah pelayan, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga Masyarakat, semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat dan terus didukung oleh semua pihak, intinya kami ingin berbuat baik dan membuat Desa Sidamulya bisa terus beriembang  dan dapat dibanggakan" pungkasnya.(1c)

Read More

Bupati Cirebon Bagikan 1.420 Sertifikat Tanah di Desa Cempaka

INDOMEDIANEWSC -- Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag membagikan sebanyak 1.420 sertifikat tanah di Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Selasa (7/2/2023).

Sertifikat tersebut, merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam kesempatan tersebut, Imron mengapresiasi kinerja Kuwu Cempaka, yang bisa mendorong masyarakatnya untuk mendaftarkan diri dalam program PTSL.

"Di sini (Desa Cempaka), merupakan yang terbanyak menghasilkan sertifikat dari program PTSL," ujar Imron.

Ia mengungkapkan, bahwa penduduk di Desa Cempaka berjumlah 7.500 jiwa, sedangkan sertifikat yang berhasil diselesaikan berjumlah 1.420. Jumlah capaian ini, ujar Imron, merupakan jumlah yang besar.

Imron juga meminta kepada para camat dan kuwu untuk mendorong warganya terlibat dalam program ini. Karena menurut Imron, banyak sekali manfaat dari adanya sertifikat tanah.

"Selain untuk kepastian hukum, juga untuk menghindari konflik," kata Imron.

Sementara itu, Trisno Sugito, Kasi Survey dan Penataan BPN Kabupaten Cirebon mengatakan, bahwa pada tahun 2023 ini pihaknya menargetkan sebanyak 106.400 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, ditargetkan bisa menghasilkan sebanyak 53.048 SHT (Sertifikat Hak atas Tanah).

Trisno juga mengatakan, bahwa masih ada sekitar 45 persen bidang tanah di Kabupaten Cirebon yang belum disertifikatkan. Pihaknya menargetkan, bisa menyelesaikan sertifikasi tanah tersebut pada tahun 2025 nanti.

"Targetnya 2025, seluruh bidang tanah sudah disertifikatkan semua," ujar Trisno.

Read More

Aktivis Anti Korupsi Cirebon Soroti DPKPP, Ada Apa?

Indomedianewsc, Cirebon - Salah satu aktivis anti Korupsi Cirebon, Zeki Mulyadi menyoroti kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon. Hal itu berkaitan dengan pemanggilan  pihak DPKPP Kabupaten Cirebon oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar beberapa waktu lalu. 

Bang Zeki Mulyadi aktivis Anti Korupsi
Kabupaten Cirebon

Kepada Wartawan, Minggu (5/2/2022), Zeki mengatakan, pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan temuan BPK-RI tahun 2020. Informasi yang didapatkan menurut Zeki, yaitu adanya temuan pemeliharaan periodik jalan dan beberapa paket perbaikan jalan dan lingkungan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Informasi valid yang saya dapatkan memang DPKPP saat ini sedang diminta keterangan terkait temuan BPK-RI tahun 2020. Sebagai aktivis anti korupsi, hari Jumat kemarin saya coba klatifikasi ke Kadis DPKP, namun tidak ada di tempat," kata Zeki. 

Terlepas dari persoalan tersebut, Zeki mendukung upaya dan keberanian Kejati Jabar yang langsung respon dengan laporan masyarakat tersebut. Menurutnya, Kejati Jabar harus diapresiasi karena langsung mempolow-up laporan tersebut. Tinggal, bagaimana masyarakat terus mengawal laporan itu supaya tidak ada intervensi pihak lain. 

"Saya mengapresiasi Kejati Jabar yang langsung meminta keterangan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Siapa yang dipanggil, saya tidak paham. Tapi tentunya pejabat yang bertanggung jawab dong pada saat pekerjaan itu digelar," jelasnya. 

Disisi lain,  dirinya juga menyoroti kinerja DPKPP. Pasalnya dengan adanya pemanggilan oleh Kajati Jabar terkait temuan BPK-RI tahun 2021, otomatis pasti akan muncul lagi temuan BPK-RI tahun 2021. Zeki mengaku, sudah mempunyai data temuan BPK-RI tahun 2021 di DPKPP Kabupaten Cirebon. 

"Saya sudah membaca isi temuan BPK-RI tahun 2021. Temuannya yaitu volume sepuluh paket pekerjaan pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi di DPKPP Kabupaten Cirebon kurang dari yang ditetapkan," jelasnya. 

Zeki menyebut, nilainya cukup besar. Namun dia belum bisa memastikan, apakah temuan tersebut sudah diselesaikan atau belum. Masalahnya, walaupun bisa diselesaikan dan tidak muncul pada temuan BPK-RI tahun ini, namun diduga akan muncul temuan lainnya pada tahun ini. 

"Tahun ini kan ada banyak beberapa proyek fisik termasuk paket paket jalan lingkungan. Ada juga proyek rutilahu yang nilainya cukup fantastis. Kita lihat saja hasilnya temuan BPK-RI tahun ini," ucapnya. 

Zeki juga menyayangkan kurang komunikasinya Kadis DPKPP Adil Prayitno. Dirinya melihat, Adil sedikit sulit untuk diajak komunikasi dan koordinasi, termasuk oleh kalangan aktivis maupun LSM. Harusnya, sekelas DPKPP welcome kepada semua pihak. Zeki mengaku, sedang mengumpul data terkait desas desus pejabat DPKPP yang juga diduga sering merangkap sebagai konsultan. 

"Saya itu beberapa kali ingin koordinasi menanyakan masalah ini. Apakah betul ada anak buah Adil yang juga merangkap sebagai konsultan. Jangan sampai kami menduga duga, karena sudah mengerucut satu nama dan ini diduga sudah berlangsung cukup lama," tukasnya.

Read More

Mall Pelayanan Publik diresmikan Bupati

INDOMEDIANEWSC-- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon.

Dengan adanya MPP ini, masyarakat akan menjadi lebih mudah, cepat, praktis dan efisien dalam mengurus segala keperluan terkait administrasi dan hal lainnya.

"Jadi, nanti tidak perlu pindah-pindah gedung. Disini semua pelayanan tersedia," kata Imron, Senin (30/1/2023).

Imron mencontohkan, bahwa di MPP ini masyarakat bisa mengurusi keperluan terkait pajak, SIM, sertifikat tanah, SKCK, KTP dan lainnya. Karena semuanya berada dalam satu gedung, membuat pelayanan ini menjadi lebih praktis.

Bahkan menurut Imron, dengan adanya MPP ini, berperan juga dalam mengurangi tindakan korupsi yang mungkin terjadi pada sejumlah pelayanan publik.

"MPP ini juga, bisa mengurangi tindakan korupsi yang bisa terjadi pada proses pelayanan," ujar Imron.

Imron berharap, kedepan sejumlah fasilitas di MPP ini akan kembali ditingkatkan, sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang mengakses fasilitas di MPP.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Dede Sudiono menjelaskan, bahwa mitra MPP ini sebanyak 38 instansi, yang terdiri dari 134 layanan publik.

"Semua itu atas dukungan 9 instansi vertikal, 5 BUMN, 4 BUMD, 2 OPD Provinsi Jawa Barat, yaitu Samsat dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 7 dinas pelayanan, 9 dinas teknis dari Pemkab Cirebon, 2 swasta dan 1 gerai Dekranasda," jelas Dede.

Dede menambahkan, penganggaran pembangunan MPP berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, yaitu anggaran tahun 2022 sebesar 2,8Miliar dan mempunyai beberapa tujuan.

"MPP ini bertujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan, serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha," sambung Dede. (Lisdis)

Read More