Bupati Cirebon Bagikan 1.420 Sertifikat Tanah di Desa Cempaka

INDOMEDIANEWSC -- Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag membagikan sebanyak 1.420 sertifikat tanah di Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Selasa (7/2/2023).

Sertifikat tersebut, merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam kesempatan tersebut, Imron mengapresiasi kinerja Kuwu Cempaka, yang bisa mendorong masyarakatnya untuk mendaftarkan diri dalam program PTSL.

"Di sini (Desa Cempaka), merupakan yang terbanyak menghasilkan sertifikat dari program PTSL," ujar Imron.

Ia mengungkapkan, bahwa penduduk di Desa Cempaka berjumlah 7.500 jiwa, sedangkan sertifikat yang berhasil diselesaikan berjumlah 1.420. Jumlah capaian ini, ujar Imron, merupakan jumlah yang besar.

Imron juga meminta kepada para camat dan kuwu untuk mendorong warganya terlibat dalam program ini. Karena menurut Imron, banyak sekali manfaat dari adanya sertifikat tanah.

"Selain untuk kepastian hukum, juga untuk menghindari konflik," kata Imron.

Sementara itu, Trisno Sugito, Kasi Survey dan Penataan BPN Kabupaten Cirebon mengatakan, bahwa pada tahun 2023 ini pihaknya menargetkan sebanyak 106.400 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, ditargetkan bisa menghasilkan sebanyak 53.048 SHT (Sertifikat Hak atas Tanah).

Trisno juga mengatakan, bahwa masih ada sekitar 45 persen bidang tanah di Kabupaten Cirebon yang belum disertifikatkan. Pihaknya menargetkan, bisa menyelesaikan sertifikasi tanah tersebut pada tahun 2025 nanti.

"Targetnya 2025, seluruh bidang tanah sudah disertifikatkan semua," ujar Trisno.

Read More

Aktivis Anti Korupsi Cirebon Soroti DPKPP, Ada Apa?

Indomedianewsc, Cirebon - Salah satu aktivis anti Korupsi Cirebon, Zeki Mulyadi menyoroti kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon. Hal itu berkaitan dengan pemanggilan  pihak DPKPP Kabupaten Cirebon oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar beberapa waktu lalu. 

Bang Zeki Mulyadi aktivis Anti Korupsi
Kabupaten Cirebon

Kepada Wartawan, Minggu (5/2/2022), Zeki mengatakan, pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan temuan BPK-RI tahun 2020. Informasi yang didapatkan menurut Zeki, yaitu adanya temuan pemeliharaan periodik jalan dan beberapa paket perbaikan jalan dan lingkungan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Informasi valid yang saya dapatkan memang DPKPP saat ini sedang diminta keterangan terkait temuan BPK-RI tahun 2020. Sebagai aktivis anti korupsi, hari Jumat kemarin saya coba klatifikasi ke Kadis DPKP, namun tidak ada di tempat," kata Zeki. 

Terlepas dari persoalan tersebut, Zeki mendukung upaya dan keberanian Kejati Jabar yang langsung respon dengan laporan masyarakat tersebut. Menurutnya, Kejati Jabar harus diapresiasi karena langsung mempolow-up laporan tersebut. Tinggal, bagaimana masyarakat terus mengawal laporan itu supaya tidak ada intervensi pihak lain. 

"Saya mengapresiasi Kejati Jabar yang langsung meminta keterangan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Siapa yang dipanggil, saya tidak paham. Tapi tentunya pejabat yang bertanggung jawab dong pada saat pekerjaan itu digelar," jelasnya. 

Disisi lain,  dirinya juga menyoroti kinerja DPKPP. Pasalnya dengan adanya pemanggilan oleh Kajati Jabar terkait temuan BPK-RI tahun 2021, otomatis pasti akan muncul lagi temuan BPK-RI tahun 2021. Zeki mengaku, sudah mempunyai data temuan BPK-RI tahun 2021 di DPKPP Kabupaten Cirebon. 

"Saya sudah membaca isi temuan BPK-RI tahun 2021. Temuannya yaitu volume sepuluh paket pekerjaan pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi di DPKPP Kabupaten Cirebon kurang dari yang ditetapkan," jelasnya. 

Zeki menyebut, nilainya cukup besar. Namun dia belum bisa memastikan, apakah temuan tersebut sudah diselesaikan atau belum. Masalahnya, walaupun bisa diselesaikan dan tidak muncul pada temuan BPK-RI tahun ini, namun diduga akan muncul temuan lainnya pada tahun ini. 

"Tahun ini kan ada banyak beberapa proyek fisik termasuk paket paket jalan lingkungan. Ada juga proyek rutilahu yang nilainya cukup fantastis. Kita lihat saja hasilnya temuan BPK-RI tahun ini," ucapnya. 

Zeki juga menyayangkan kurang komunikasinya Kadis DPKPP Adil Prayitno. Dirinya melihat, Adil sedikit sulit untuk diajak komunikasi dan koordinasi, termasuk oleh kalangan aktivis maupun LSM. Harusnya, sekelas DPKPP welcome kepada semua pihak. Zeki mengaku, sedang mengumpul data terkait desas desus pejabat DPKPP yang juga diduga sering merangkap sebagai konsultan. 

"Saya itu beberapa kali ingin koordinasi menanyakan masalah ini. Apakah betul ada anak buah Adil yang juga merangkap sebagai konsultan. Jangan sampai kami menduga duga, karena sudah mengerucut satu nama dan ini diduga sudah berlangsung cukup lama," tukasnya.

Read More

Mall Pelayanan Publik diresmikan Bupati

INDOMEDIANEWSC-- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon.

Dengan adanya MPP ini, masyarakat akan menjadi lebih mudah, cepat, praktis dan efisien dalam mengurus segala keperluan terkait administrasi dan hal lainnya.

"Jadi, nanti tidak perlu pindah-pindah gedung. Disini semua pelayanan tersedia," kata Imron, Senin (30/1/2023).

Imron mencontohkan, bahwa di MPP ini masyarakat bisa mengurusi keperluan terkait pajak, SIM, sertifikat tanah, SKCK, KTP dan lainnya. Karena semuanya berada dalam satu gedung, membuat pelayanan ini menjadi lebih praktis.

Bahkan menurut Imron, dengan adanya MPP ini, berperan juga dalam mengurangi tindakan korupsi yang mungkin terjadi pada sejumlah pelayanan publik.

"MPP ini juga, bisa mengurangi tindakan korupsi yang bisa terjadi pada proses pelayanan," ujar Imron.

Imron berharap, kedepan sejumlah fasilitas di MPP ini akan kembali ditingkatkan, sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang mengakses fasilitas di MPP.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Dede Sudiono menjelaskan, bahwa mitra MPP ini sebanyak 38 instansi, yang terdiri dari 134 layanan publik.

"Semua itu atas dukungan 9 instansi vertikal, 5 BUMN, 4 BUMD, 2 OPD Provinsi Jawa Barat, yaitu Samsat dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 7 dinas pelayanan, 9 dinas teknis dari Pemkab Cirebon, 2 swasta dan 1 gerai Dekranasda," jelas Dede.

Dede menambahkan, penganggaran pembangunan MPP berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, yaitu anggaran tahun 2022 sebesar 2,8Miliar dan mempunyai beberapa tujuan.

"MPP ini bertujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan, serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha," sambung Dede. (Lisdis)

Read More

Anggota BPD Belawa diambil sumpah " perlu Sinergitas "

INDOMEDIANEWSC- Anggota Baru BPD Belawa , Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Masa bakti 2023/2028 dilantik dan diambil sumpah, di Aula Kantor Desa Belawa, Senin,30/01/2023.

Acara yang dihadiri oleh tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Muspika dan unsur terkait lainnya berjalan dengan penuh hikmat.

Dalam pemaparannya, Pelaksana Harian (PLH)  Sekretaris Kecamatan Lemahabang,  Martin Bhutto, S.TP, M,SI , mengharapkan agar peran BPD bisa bersinergi dengan Pemerintahan Desa.

"BPD harus mampu bersinergi dengan pihak pemdes,hususnya Kuwu, ini perlu dilakukan agar mampu membangun Desa kearah yang lebih baik" tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa peran BPD sangat besar dalam turut bersama sama menjadikan Desa Belawa menjadi sebuah Desa yang mampu bersaing dengan Desa lainnya.

"sejalan dan tetap menjalin komunikasi antar Lembaga dengan Pemdes , Termasuk Kecamatan harus tetap tertata baik, jangan sampai ada mis atau salah persepsi yang bisa menimbulkan sesuatu yang akan merugikan banyak pihak" jelas Martin.

Senada hal tersebut disampaukan kuwu Belawa, Deni Kusuma, dirinya berharap seluruh Lembaga dan unsur Pemerintahan dari tingkat RT hingga kemasyarakatan mampu menjalin kerjasama dan saling mendukung untuk menyatukan visi demi Belawa lebih baik.

"Belawa merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi wisata destinasi dan obyek lainnya termasuk pertanian buah yang sudah dikenal keseluruh pelosok, ini merupakan salah satu yang patut dibanggakan, oleh karenanya, kami meminta kepada seluruh Lembaga Desa yang ada, termasuk Masyarakat untuk bersama-sama berupaya dan berperan positif agar kemajuan Belawa terus berkembang, baik dari wisata, Perkebunan, Ekonomi dan sosial Budaya lainnya, intinya mari bersama membangun Belawa, Karena Belawa milik kita semua" harap Deni.

Berikut nama Anggota BPD  yang di Lantik dan diambil sumpah dengan disaksikan seluruh unsur.

1.Sugiarto, M.Pd

2.Juniah

3.Suratno

4.Anang Suryana, S.Pd

5.Yayat Sudrahat, S.Sos

6.Mugi Maulana

7.Ocim Haryanto

8.Agus Hikmah Budi Santoso

9.Esah Wastrilaesah (1c)

Read More

jalan depan kec Asjap " jangan asal"

INDOMEDIANEWSC- Kondisi jalan yang baik, dambaan seluruh masyarakat dan pengguna jalan. Namun yang terjadi di jalan raya Kanci-Sindanglaut, tepatnya depan kantor Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, sangat memprihatinkan. Terlihat, cekungan di tengah jalan usai perbaikan gorong-gorong.

Cekungan jalan di bekas perbaikan gorong-gorong sangat berdampak kurang baik bagi pengguna jalan, sehingga rawan terjadi kecelakaan. Bahkan, belum lama ini pengendara motor terjatuh dan mobil bak terperosok di tempat tersebut dan menimbulkan arus lalu lintas tersendat.

Menurut tokoh pemuda Kecamatan Astanajapura, Adi Rohadi, perbaikan gorong-gorong sangat diperlukan untuk mencegah genangan air. Namun kurang maksimal, sehingga genangan air masih terjadi dan yang lebih parah, bekas perbaikan gorong-gorong terdapat cekungan yang akan menimbulkan kecelakaan. "Diduga ada kesalahan perencanaan dan prosedur saat pengerjaan perbaikan gorong-gorong," katanya, Kamis 26/1/2023.

Pria yang akrab disapal Babon ini menjelaskan, dalam pelaksanaan perbaikan gorong-gorong tentunya ada pengawasan dari dinas terkait, agar lebih maksimal. Perbaikan gorong-gorong dan saluran ruas jalan ini kurang mengindahkan keselamatan pengguna jalan. Terlihat, jalan rusak usai perbaikan tersebut, sehingga rawan kecelakaan. 

"Kami sangat mendukung segala bentuk pembangunan, namun pihak pelaksana atau yang bertanggung jawab terkait pembangunan pun harus paham dan patuh aturan, dalam hal ini berkewajiban untuk membenahi kembali jalan dari bekas pengerjaan. Sepertinya, pengawasan dari dinas DPUTR kurang maksimal sehingga menimbulkan cekungan di tengah jalan bekas gorong-gorong yang diperbaiki," jelasnya.

Babon menceritakan, pengguna jalan khususnya sepeda motor harus ekstra hati-hati ketika melewati jalan tersebut. Mengingat, jalan yang rusak, usai pemasangan gorong-gorong. 

"Pihak kecamatan sudah berulang kali melaporkan ke DPUTR, akan tetapi belum ada perbaikan. Jika satu pekan mendatang belum juga ada perbaikan, masyarakat akan tanam pohon pisang di lokasi," tuturnya

Dirinya menambahkan, perbaikan jalan bekas proyek gorong-gorong ini sudah terjadi empat kali. 

"Kerusakan jalan ini sudah empat kali terjadi. Artinya, jalan tersebut sudah diperbaiki tapi rusak lagi dan kalau dihitung sudah empat kali, maka besar kemungkinan ada yang salah saat perencanaan dan pengerjaan juga, pengawasan yang minim dari dinas terkait" ujarnya.

Dirinya mengharapkan, pelaksana proyek dan dinas terkait untuk memperbaiki jalan rusak dari bekas bekas proyek yang dilaksanakan.

 "Semoga dalam waktu dekat, pelaksana proyek melakukan pengaspalan kembali jalan yang digali, agar jangan sampai ada pengendara motor yang terjatuh dan menimbulkan korban jiwa, akibat bekas galian yang membahayakan tersebut," harap Babon.

Sementara itu, Sekretaris Camat Astanajapura, Deni mengungkapkan, berulang kali pihak kecamatan komunikasi dengan DPUTR, namun hanya diperbaiki yang sifatnya sementara. 

"Beberapa hari kemudian setelah ditambal pada cekungan jalan bekas gorong-gorong, kembali seperti semula (cekungan)," ungkapnya didampingi Anggota Satpol PP kecamatan setempat, Rudin. (1c)

Read More

Isu Penangkapan Pelaku Penculikan di Lemahabang Hoaks

INDOMEDIANEWSC -- Ramainya informasi di media sosial terkait penangkapan dua pelaku penculikan di Lemahabang Kabupaten Cirebon, dipastikan hoaks.

Beberapa akun media sosial, menampilkan foto dua pelaku dengan dikawal empat orang yang diduga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Lemahabang.

Dalam narasinya, disebutkan bahwa kedua pelaku tersebut, adalah pelaku penculikan yang beraksi di wilayah Lemahabang Kabupaten Cirebon.

"Penculikan anak sudah ada yang tertangkap dua orang. Masih ada komplotannya lagi yg masih gentayangan," tulis salah satu akun.

Tim Saber Hoaks Kabupaten Cirebon yang melakukan penelusuran langsung kebenaran informasi tersebut, mendapatkan kepastikan bahwa informasi penangkapan pelaku penculikan di Lemahabang adalah kabar bohong atau hoaks.

Dalam postingan akun media sosial Saber Hoaks Kabupaten Cirebon, disebutkan bahwa hasil penelusuran dari Tim Saber Hoaks, dipastikan berita itu adalah salah. 

Sebenarnya, dua orang tersebut bukan pelaku penculikan, melainkan pelaku kejahatan pencurian. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kasatreskrim Polresta Cirebon, Kompol Anton.

"Kasus pencurian itu kang, bukan penculikan," ujar Anton, seperti yang ditulis dalam unggahan Facebook Saber Hoaks Kabupaten Cirebon yang diposting pada Kamis (26/01/2023).

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon sekaligus Penanggungjawab Saber Hokas Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan, meminta kepada masyarakat untuk tidak mempublikasikan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Nanan meminta kepada warga, untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena menurut Nanan, penyebaran info hoaks ini, bisa membuat orang yang tidak bersalah menjadi korban.

"Di Sorong Papua, ada warga tidak berdosa dibakar hidup-hidup, gara-gara kabar hoaks tentang penculikan," ujar Nanan.

Nanan juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahwa penyebaran informasi hoaks bisa mendapatkan konsekuensi hukum atas perbuatannya.

Hukuman tersebut bukan hanya diberikan kepada pembuat informasi hoaks saja, melainkan juga bagi yang ikut menyebarkannya juga.

"Hati-hati, ada UU ITE, yang membuat dan yang menyebarkan hoaks, bisa mendapatkan ancaman hukuman," kata Nanan. (Lisdis)

Read More