Luasnya areal pelayanan tersebut mengharuskan daya jelajah yang lebih luas. Untuk melakukannya dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Padahal, pada kenyataannya tidaklah demikian. Salah satu akibatnya adalah masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Cabdin ESDM Wilayah VII. Misalnya, masih ada sekitar 10.000 satuan sambungan (SS) yang harus diselesaikan.
"Semua itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak," ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady kepada media melalui telefon genggamnya pada Senin (23/01/2023).
Daddy menyatakan bahwa pelayanan pasti tidak maksimal karena masih banyak hal yang harus dipenuhi, selain masalah dukungan anggaran. Di Cabdin ESDM Wilayah VII masih ada ruangan 2x3 meter yang dihuni 7 orang pegawai. Bagaimana mungkin dengan kondisi seperti itu akan memberikan pelayanan prima?
Sempat ada lahan provinsi yang dianggap sesuai untuk Kantor Cabdin ESDM Wilayah VII. Bahkan, kala itu sudah dibuatkan detail engineering desain (DED). Namun, lahan tersebut justru dipakai UPTD dinas lain.
Cabdin ESDM Wilayah VII sampai saat ini masih menumpang.
Lahan kantor yang ditempati sekarang ini adalah lahan milik Pemerintah Kabupaten Cirebon. Mungkin hal itu tidak jadi masalah selama Kabupaten Cirebon belum menggunakannya. Namun, alangkah ironisnya, sebuah cabang dinas sekelsa provinsi masih seperti itu.
Dukungan anggaran per tahun untuk Cabdin Wilayah VII sebenarnya tidak berbeda dengan cabdin lainnya. Mereka masih menngalami "nasakom" (nasib satu koma). Artinya setiap tahun mereka hanya mendapat alokasi anggaran sebesar satu miliar koma sekian.
Tahun ini, mereka mayoritas menjadi "dukomsel" (dua miliar koma selalu), atau paling banter menjadi "dukati" (dua kana tilu miliar). Karena begitu kecilnya anggaran yang ada, tidak aneh jika serapan Anggaran tahun 2022 adalah sebesar 99,96%. Ini wajar saja karena anggaran mereka hanya Rp 1,618 miliar.
Masih menurut Daddy, "Untuk energi baru terbarukan (EBT) di Wilayah Cabdin VII terealisasi 72,408% atau menjadi 304% dari target 23,81%. Angka tersebut jauh melampaui target dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 yang mengamanatkan target 23% pada tahun 2025."
"Pada tahun anggaran 2023 ada alokasi anggaran sebesar Rp 3,037 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, mereka harus menyelesaikan 10.000 SS tersisa. Belum lagi, mereka juga harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang air tanah, pertambangan, serta ketenagalistrikan se-Ciayumajakuning. Semoga semua tupoksi Cabdin Wilayah VII dapat tercapai dengan baik," pungkas Wakil Ketua Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu tersebut.
