CATATAN PEJUANG SILIWANGI DALAM SATU ABAD

Oleh :

MUSTAMID. A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A.

Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Cirebon

Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Cirebon

Pejuang  Siliwangi adalah merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela berdasarkan  kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan tujuan untuk berpastisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang berbunyi 

“ Melindungu segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Pada awalnya sebuah perkumpulan Pencak Silat yang didirikan oleh Raden AMA Purwadiredja dkk di Desa Sagalaherang Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang  pada  tanggal 2 Juli 1922, dengan tujuan mengembangkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur`an dan Hadist Nabi dengan mengajarkan dan memberikan pemahaman tentang Rukun Islam dan Rukun Iman, Sholawat serta belajar kanuragan, pada setiap anggota diajarkan hal tersebut untuk meningkatkan keImanan dan Ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Seriring  perjalananya  perkumpulan  ini  menjadi berkembang dari satu daerah ke-daerah lain bahkan antar Provinsi. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah, memperkokoh jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan serta membangun dan menanamkan rasa Nasionalisme dan Patriotisme terhadap bangsanya.  Karena perkumpan tersebut  sadar betul selama ratusan tahun Indonesia di jajah  oleh Belanda  dan dirasakan adalah Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan ini lah konsep penjajah yang  ditanamkan pada bangsa  Indonesia.

Dalam  berjalannya  waktu,  Perkumpulan  Pencak  Silat  berganti  nama menjadi Partisan Siliwangi dan pada tahun 1996 pada masa kepemimpinan ditingkat pusat dijabat oleh  Letnan Jendral TNI Raden WIYOGO ATMODARMINTO atas saran dari Panglima Jendral  TNI FAISHAL TANJUNG berganti lagi menjadi PEJUANG SILIWANGI INDONESIA hingga sekarang.

Pejuang  Siliwangi didirikan pada tanggal 2 Juli 1992 dan kemudian dibuatlah Akta Pendirian pada Notaris KOSWARA, S.H. di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1967  Nomor: 2 tahun 1967 artinya organisasi ini sudah berbadan hukum  dan bersifat  Nasional bukan kedaerahan kepengurusan dari tingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat, tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah, tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang, tingkat Kecamatan disebut Dewan Pimpinan Anak Cabang, ditingkat Desa/Kelurahan disebut  Dewan Pimpinan Ranting. 

Adapun jumlah anggota se-Indonesia mencapai ribuan terdiri dari 23 DPD (tingkat Provinsi), 264 DPC (tingkat Kabupaten/Kota), sedang para Ketua Umum yang pertama dijabat oleh Raden AMA OETJE POERWADIREDJA (1922-1968), yang kedua dijabat oleh Brigadir Jendral TNI DARSONO (1968-1979), yang ketiga dijabat oleh Brigadir Jendral TNI H. SADIKIN MUHAMAD (1979-1983), yang ke empat dijabat oleh Mayor Jendral TNI Drs. H. SATIBI DARWIS (1983-1990), yang ke lima dijabat oleh Jendral TNI Raden WIDODO (1990-1999), yang ke enama dijabat oleh Letnan Jendral TNI H. WIYOGO ATMODARMINTO(1999-2004), yang ke tujuh dijabat oleh Letnan Jendral H. KIKI SYAHNAKRI (2004-2009), yang ke delapan dijabat oleh Letnan Jendral TNI DJAJA SUPARMAN(2009-2014), yang ke sembilan Brigadir Jendral TNI Dr. Ir H. NASEP RACHMAT, M.M, M.Si. (2014-2018), yang ke sepuluh Letnan Jendral TNI H. YAYAT SUDRAJAT, S.E. (2018-2022), yang ke sebelas dijabat oleh  Mayor Jendral TNI Raden GAUTAMAN WIRADININGRAT (2022-2027).

Kiprah Pejuang Siliwangi sudah mengalami tiga Zaman dari mulai Jaman Kolonial Belanda ikut melakukan pertempuran di beberapa daerah antara lain Jakarta , Kranji, Bekasi, Karawang. Tasikmalaya, sumedang. Pada masa Penjajahan Jepang anggota Pejuang Siliwangi dididik kemiliteran oleh tentara Haiho Jepang. Pada masa Kemerdekaan Pejuang Siliwangi ikut melakukan penumpasan G30PKI  di Jogyakarta dan Madiun dan pada tanggal 10 Sepetember 1949 di undang Presiden Soekarno menerima penghargaan atas jasa-jasanya  berupa “ Bintang Grilya”

Sementara Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon dibawah komando MUSTAMID. A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A. telah melakukan beberapa hal: sejak dilantik pada tanggal 3 Oktober 2020 di Kantor Bupati Cirebon  oleh  Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat Brigadir Jendral TNI  Dr. Ir. H. NASEP RACHMAT, M.M., M.SI dan juga sebagai Rektor Universitas Balai Bandung.  dan turut hadir juga Ketua Umum  Pejuang Siliwangi Indonesia Letnan Jendral TNI H. YAYAT SUDRAJAT, S.E. Mantan Kapolda Sumatra Barat  Irjend Pol Dr. Drs. H. WAHYU DAENI, S.H., M.H. dan  FORKOPIMDA dan jajaran TNI dan Polri serta hadir juga Anggota Pejuang Siliwangi dari Kabupaten / Kota lain diluar dugaan pada saat pandemi yang hadir sampi mbludak  tidak tertampung di Kantor Bupati Cirebon banyak diluar tidak bisa masuk.

Hal-hal yang sudah dilakukan oleh ketua DPC Mustamid antara lain : membentuk kepengurusan ditingkat Kecamatan sejumlah 23 DPAC, Pendampingan masyarakat yang terkena masalah hukum, Bakti Sosia / Pembagian tazil pada setiap tahun diberbagai tempat, Penyantunan anak yantim piatu di daerah Kesunean, Wisata Religi Ziarah ke makam Sunan Gunung jati, Pangeran Cakra buana, dan makam Raden AMA Otje Purwadiredja, ta`ziah anggota yang  sakit  maupun  meninggal,  menghadiri undang  Upacara  HUT RI di Pemda Kabupaten Cirebon setiap tahun, menghadiri HUT Pejuang Siliwangi satu Abad di Karawang pada tanggal 2 Juli 2022, mengadakan DIKLATSAR, kunjungan Keponpes Al-Mansyuriyah Panguragan Cirebon, mengadakan lomba-lomba HUT RI dihadiri Wakil Bupati Cirebon, melati Ketrampilan Rotan para anggota. Rencana kegiatan berikutnya adalah melakukan penataan kepengurusan dan penertiban administrasi, KTA, 

membentuk kepengurusan yang belum terbentuk, kunjungan DPC ke  DPAC,  Gelar Pasukan se-jawa Barat dengan estimasi 5000 pasukan dan direncanakan dibuka oleh mentri pertahanan bertempat di Cirebon.

 

Read More

Bupati Lantik Sekda dan 5 Kepala Dinas

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg melantik dan mengambil sumpah Sekretaris Daerah, Dr H Hilmy Rivai MPd dan juga lima kepala dinas di lingkungan Pemkab Cirebon, Jumat (2/9/2022). Pelantikan yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon ini, ikut disaksikan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta seluruh kepala SKPD.

Lima kepala dinas yang dilantik adalah Dangi SSi MT MSi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  (Bappelitbangda), Hj Sri Wijayawati sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dede Sudiono ST MSi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Novi Herdrianto SSTP MSi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dadang Daiman SPd sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin).

Dijelaskan Imron, semua tahapan telah dilalui oleh Pemkab Cirebon sebelum penentuan pejabat yang dilantik. Dengan demikian, Imron menegaskan pihaknya sudah mengikuti aturan perundangan yang berlaku.

"Keputusan ini melalui proses dan tahapan cukup panjang. Tentu setelah diketahui berbagai pihak dan lembaga terkait dalam proses seleksi kemarin. Dan mereka akan langsung bekerja setelah dilantik dan diambil sumpah jabatan ini," ujar Imron. 

Dijelaskan Imron, tahapan yang dimulai dengan proses penjaringan melalui sejumlah tahapan dengan sistem yang ada dan terintegrasi sesuai syarat dan ketentuan. Meskipun dalam perjalanannya ada sejumlah stigma negatif dan opini, kata Imron, merupakan hal wajar dan lumrah disebuah birokrasi. 

"Stigma tersebut tergantung sudut pandang saja, yang penting sistem pelaksanaan sesuai aturan. Penentuan ini tentunya sudah melalui mekanisme yang berlaku," katanya. 

Imron berpesan, atas dilantiknya pejabat ini bisa membawa Kabupaten Cirebon lebih baik sesuai tupoksinya. "Sekda sebagai koordinator dinas-dinas dan harus bisa jeli dalam mengarahkan sesuai program kerja. Begitupun dinas teknis, harus paham kinerja berbasis program yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat luas. Kami ucapkan selamat bekerja," katanya. 

Sementara, Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai, mengaku akan sepenuhnya bekerja yang intinya membantu Bupati dan Wakil Bupati sesuai program yang tertuang dalam visi dan misi. Secara tupoksi, tambah Hilmy, intinya mengkoordinasikan dalam menyusun kebijakan pemerintah bersama perangkat daerah dan kepala dinas melalui visi misi. 

"Istilahnya Sekda adalah koordinator dinas, sehingga dalam perwujudan urgensi prioritas visi misi bupati bersama kepada dinas bekerja meningkatkan kinerja dalam membangun Kabupaten Cirebon," katanya. 

Diakui Hilmy, yang menjadi prioritas dan urgensi, yakni mengentaskan kemiskinan yang masih tinggi. Sehingga, kata dia, perlu diperkuat dari berbagai lini, kemudahan investasi, membangun e-government yang berbasis mudah, cepat dan murah.

"Kita ingin mewujudkan pemerintahan guna memberikan kemudahan bisnis bagi masyarakat. Insya Allah empat program kedepan akan diwujudkan dengan koordinasi berbagai pihak dalam hal percepatan investasi atas arahan Bupati dan Wakil Bupati," paparnya. (Lisdis)

Read More

Desa Mertapada wetan " maksimalkan pengelolaan sampah"

INDOMEDIANEWSC- Desa mertapadawetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, menjadi salah satu Desa yang mewakili untuk lomba 3R tingkat Kabupaten, hal ini dikarenakan Desa Mertapadawetan merupakan juara 1 Lomba tingkat Kecamatan untuk kategori lingkungan hidup dan kebersihan.

Dalam keterangannya, Kuwu Mertapadawetan, Sumarno, memaparkan, untuk kategori 3R meliputi bagaimana caranya memilah sampah , mengolah hingga memanfaatkan sampah.

"Tidak hanya Masyarakat diharuskan membuang sampah pada tempatnya, namun diberikan edukasi tetkait bagaimana cara memilah sampah, mengolah hingga memanfaatkan sampah yang ada, hal ini tentunya selain menjadikan lingkungan semakin bersih juga berdampak pada pendapatan atau perekonomian warga" jelasnya.

Dikarenakan mampu untuk memanfaatkan sampah yang ada, maka menjadi salah satu Desa yang terpilih untuk mengikuti lomba lingkungan dan kebersihan tingkat Kabupaten Cirebon.

"Pada hari Kamis kemarin, team dari DLH Kabupaten Cirebon mengunjungi Desa kami dan melihat langsung juga berbincang dengan seluruh kader juga lembaga Desa terkait tata klola sampah yang telah kami lakukan, tentunya harapan kami walaupun mungkin masih banyak Desa yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, toh Desa kami pun telah berhasil melakulan pengolahan sampah, dengan masuknya Mertapadawetan untuk mewakili tingkat kecamatan di kancah Kabupaten, merupakan sesuatu yang baik, minimalnya apa yang telah kami lakukan mampu meminimalisir terjadinya persoalan sampah yang hingga saat ini belum berhasil ditangani secara maksimal" jelasnya. Jum'at 02/09/2022.

Dirinya yakin, dengan kesadaran yang tinggi dan dukungan dari semua pihak, maka persoalan sampah tidak semata menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap, namun bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. (1c)

Read More

Pemdes Japuralor "Utamakan mutu"

INDOMEDIANEWSC- Penyerapan anggaran untuk pembangunan Desa terus digalakan dengan mengutamakan mutu dan kualitas, hal ini perlu dilakukan dengan tujuan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan bisa bertahan dalam waktu lama.

Salah satunya yang terlihat di Blok Pon, Desa Japura lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.

Terlihat di beberapa titik pihak Pemdes setempat tengah melaksanakan pembangunan jalan di beberapa gang dengan nenggunakan pola rabat beton dengan panjang kurang lebih 177 meter dengan ketebalan 10 cm.

Dalam keterangannya, Kuwu Japuralor, Mulyadi, mengharapkan segala bentuk proyek pembangunan Desa harus mengutamakan mutu dan kualitas.

"Saya turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan, ini perlu dilakukan agar kualitas pekerjaan benar-benar baik, dengan mengutamakan kualitas diharapkan bukan saja akan bertahan lama juga membuat kenyamanan seluruh warga Masyarakat" tuturnya.Jum'at 02/09/2022.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa MJ ini menuturkan bahwa pihaknya akan terus berupaya maksimal dalam mengembangkan Desa secara menyeluruh.

"Bukan saja infrastruktur yang kami agendakan dalam membangun Desa, Namun sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan harus seiring agar tidak terjadi ketimpangan, tentunya kami berharap adanya sinegritas dan saling mendukung dari semua pihak demi mewujudkan apa yang diharapkan, kami yakin dengan menyatukan visi misi Desa Japura lor akan menjadi sebuah Desa yang memang patut untuk dibanggakan" pungkasnya. (1c)

Read More

Anggaran Internet Desa digital dipertanyakan ?

INDOMEDIANEWSC- Banyaknya keluhan terkait anggaran fasilitas internet untuk kelengkapan Desa Digital, mendapat perhatian husus dari salah seorang aktifis Cirebon, Asep Saleh.

Dirinya menjelaskan, bahwa program Desa digital dimana seluruh Desa harus memiliki fasilitas internet yang memadai, ternyata dijadikan ajang proyek Anggaran yang sangat tidak masuk akal, betapa tidak, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Desa harus mengeluarkan Anggaran sebesar kurang lebih Rp.19.164.600 per tahun.

 

"Kami menerima keluhan dari beberapa kuwu, walaupun memang anggarannya bukan dari kantong pribadi, melainkan dari Alokasi Dana Desa, namun alangkah baiknya jika keputusan atau kebijakannya diserahkan kepada Desa yang bersangkutan, selain itu menurut hemat kami anggaran tersebut terlalu besar dan ada kesan mengada-ada" tuturnya.Kamis,01/09/2022

Lebih lanjut Asep menuturkan, pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan kepada DPMD Kabupaten Cirebon, guna mengetahui mekanisme dan alasan terkait program tersebut.

"Kami sudah melayangkan Surat kepada DPMD Kab Cirebon, yang poinnya ingin kejelasan terkait mahalnya Anggaran untuk fasilitas internet Desa, hal itu perlu dilakulan agar tidak ada prasangka buruk terlebih lagi harganya terlalu mahal jika dibandingkan dengan kita memasang sendiri, masa sampai 19 juta lebih" keluh Asep.

Senada hal tersebut disampaikan Ketua LePPAPI ( Lembaga Pemantau Aktivitas Publik Indonesia ) Cirebon, Qosim Abdulmajid.H.Nur.

"Kami menduga telah terjadi kesalahan dalam konsep pemanfaatan anggaran untuk kepentingan Desa, dalam hal ini program Desa digital, dimana setiap Desa harus memiliki sarana penunjang atau internet yang berkualitas, seyogyanya kami mendukung, dengan catatan sesuai mekanisme, karena diduga ada kesalahan, kami telah melayangkan surat kepihak DPMD Kabupaten Cirebon, dengan tembusan BKPP Provinsi Jawa barat, Bupati Cirebon dan ketua DPRD Kabupaten Cirebon, intinya kami mengharapkan apapun bentuk program untuk kemajuan Desa harus berpihak penuh kepada Desa, sesuai Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014, dikembalikan kepada Desa  masing-masing untuk pengelolaan keuangan, sementara ini terkait fasilitas internet sudah ditentukan besaran Anggaran termasuk siapa yang mengerjakannya, kalau harganya dibawah harga umum , kami sangat mendukung, sedangkan yang terjadi harganya sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan harga umum" tuturnya.

Lebih rinci, Qosim, memaparkan perbandingan anggaran yang seharusnya bisa lebih murah.

"Kita coba kalkulasi secara umum 1. Biaya Astinet lite 3 Rp.3.650.000'-  2. Rigistrasi Rp. 2.500.000   3. Biaya berlangganan Indihome 50 mbps Rp.445.000 x 12 Bulan =Rp.5.340.000  4.PPN/PPH Rp. 2.108.000  total keseluruhan Rp. 13.598.000   sedangkan yang terjadi saat ini adalah setiap Desa harus mengeluarkan Anggaran melalui Alokasi Dana Desa sebesar Rp.19.164.600 per tahun, pertanyaannya kemana sisanya, dan kalau dikalikan jumlah Desa  yang ada di Kabupaten Cirebon, berapa jumlah kelebihan Anggaran yang menguap, oleh karenanya kami meminta pihak-pihak terkait untuk menjelaskan persoalan ini, karena hingga saat ini pihak yang kami surati belum juga memberikan jawaban yang pasti" pungkasnya.(1c)

Read More

Kapolresta Cirebon Hadiri Dialog Khusus terkait Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

INDOMEDIANEWSC- Kapolresta Cirebon KOMBES POL Arif Budiman, S.I.K, M.H, menghadiri dialog khusus terkait Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi di Studio RCTV, Rabu (31/8/2022). Dalam kegiatan tersebut Kapolresta Cirebon KOMBES POL Arif Budiman, S.I.K, M.H bersama Bupati Cirebon, Perwakilan Pertamina, dan Perwakilan Mahasiswa menjadi narasumber.

Kasi Humas Polresta Cirebon, IPTU Moch. Fadholi mengatakan terdapat beberapa point penting yang disampaikan sbb. Yakni, bahwa kenaikan harga BBM dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya inflasi global imbas dari perang Rusia dan Ukraina berupa sektor pangan dan energi sehingga terjadi kenaikan harga minyak dunia, di beberapa Negara Eropa, Amerika dan Asia termasuk Indonesia.

Saat ini, harga BBM Indonesia jauh berada dibawah harga BBM dunia meskipun terjadi Inflasi di beberapa negara di dunia, hal tersebut dikarenakan diberikan subsidi oleh Pemerintah pada sebuah produk BBM namun subsidi itu akan tepat apabila disalurkan kepada pihak-pihak yang tepat dan berhak.

"Permasalahan subsidi oleh Pemerintah pada sebuah produk BBM banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang sepatutnya tidak layak menerima subsidi namun faktanya merekalah yang merasakan manfaatnya," katanya.

Ia mengatakan, terkait dengan rencana kenaikan harga BBM itu adalah sebuah keputusan yang akan diambil Pemerintah walaupun sulit, namun harus dilihat dari sudut pandang menyeluruh secara utuh. Terkait dengan perkembangan situasi Kamtibmas itu juga diakukan langkah-langkah pengelolaan salah satunya melalui dialog dengan melibatkan Bupati, Pihak Pertamina, dan Mahasiswa dari HMI maupun GMNI bagaimana proses transfer informasi tersebut menjadi sebuah pola pikir bagaimana kita menggapai kesepakatan yang sama. 

Selain itu, menghadapi rencana kenaikan harga BBM Pemerintah telah menyiapkan program Bantalan Sosial bsik melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang akan disalurkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terdampak langsung atas kenaikan harga BBM tersebut dengan diimbangi pengawasan yang maksimal sehingga dapat tepat sasaran.

Anggaran APBN yang sebelumnya digunakan untuk Subsidi BBM dialihkan menjadi program Bantalan Sosial kepada masyarakat, harapannya informasi ini dapat mereduksi keresahan masyarakat yang akan berimplikasi terhadap gangguang Kamtibmas itu sendiri, selain itu kami telah menyampaikan juga melalui Para Kapolsek maupun Bhabinkamtibmas.

"Kami juga mengajak seluruh komponen Stakeholder anak bangsa untuk bersama bisa memahami perkembangan dinamika di tingkat Global maupun Nasional," katanya.

Untuk pola pengamanan pihaknya telah mempersiapkan tidak hanya bersifat  eskalasi khusus seperti unjuk rasa, namun juga mempersiapkan pola pengamanan bersifat Prevention berupa pencegahan dalam rangka memberikan informasi sehingga tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, disamping itu kami juga melakukan upaya pengawasan, pengamanan sehingga proses distribusi BBM maupun Bantalan Sosial itu dapat tersalurkan kepada masyarakat dengan baik.

Hari ini juga telah dilakukan pendataan seluruh SPBU yang ada di wilayah Hukum Polresta Cirebon untuk dilakukan Pengamanan dan seluruh personil kita telah siap melakukan hal itu serta mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama mengamankan kebijakan Pemerintah ini. (1e)

Read More