Polri Tetapkan 23 Anggota Khilafatul Muslimin Sebagai Tersangka

INDOMEDIANEWSC- Polri beserta Polda jajaran sejauh ini tercatat telah menetapkan 23 anggota organisasi Khilafatul Muslimin sebagai tersangka. 

"Total sudah ada 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk saat ini," kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Selasa (14/6).

Ramadhan merincikan, 23 tersangka itu diproses oleh beberapa Polda jajaran. Pertama, Polda Jawa Tengah (Jateng) sebanyak enam tersangka.

Kemudian, Polda Lampung lima tersangka, Selanjutnya, Polda Jawa Barat (Jabar) dengan lima tersangka.

"Lalu, Polda Jawa Timur (Jatim) dengan satu tersangka, Polda Metro Jaya menetapkan enam orang tersangka” ujar Ramadhan.

Menurutnya, pengusutan kasus ini lantaran organisasi Khilafatul Muslimin tersebut diduga kuat hendak menyebarkan berita bohong serta mengajarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. 

"Seperti kasus yang ditangani di Polda Jawa Tengah, kelompok ini melakukan kegiatan konvoi kendaraan roda dua dan melakukan penyebaran pamflet atau selebaran berupa maklumat serta nasihat dan imbauan," ucap Ramadhan. (L1e)

Read More

Sampah dibiarkan menumpuk " jalan umum ditutup" warga cemberut

INDOMEDIANEWSC - Tumpukan sampah yang berada di Blok Badros, Dusun Manis 1, Desa Mertapada kulon, Kecamatan Astanajapura, kabupaten Cirebon, terkesan dibiarkan hingga menutup akses jalan atau fasilitas umum.

Dari pantauan IM, Selasa, 14/06/2022. akibat tumpukan sampah yang terkesan dibiarkan tersebut berakibat bukan saja mengeluarkan aroma tidak sedap, namun terjadinya penutupan jalan dengan  menggunakan bambu .

Salah seorang tokoh Masyarakat Desa Mertapada kulon, Tabroni, sangat menyayangkan adanya tumpukan sampah tersebut.

" persoalan sampah ini memang terjadi dihampir seluruh tempat, dan itu menjadi tanggung jawab semua pihak, namun demikian seharusnya pihak Pemdes, terlebih lagi Kuwu harus bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut, jangan sampai ada kesan pembiaran, lakukan kordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, apalagi tumpukan sampah ini menutup jalanan umum dan lokasinyapun sangat berdekatan dengan fasilitas pembelajaran atau sarana pendidikan yang tentunya terganggu dengan aroma sampah yang tak sedap, ini perlu langkah kongkrit dan bukan hanya wacana" jelasnya.

Senada hal tersebut disampaikan warga sekitar , Azis ( 47 Tahun )yang rumahnya hanya berjarak puluhan meter dari tumpukan sampah tersebut.

" kami sangat menyayangkan lambatnya penanganan sampah oleh pihak Desa hingga terjadi penumpukan dan penutupan akses jalan umum, sampah menumpuk ini sudah lama kang, 2 Bulan lebih, tapi sampe sekarang ada kesan dibiarkan, kemanakan anggaran Desa, masa ngurusin sampah saja gak bisa" keluhnya.

Saat IM akan melakukan konfirmasi kepada Kuwu Mertapada kulon, Suherman, yang bersangkutan tidak berada di tempat, menurut informasi yang disampaikan  salah seorang perangkat Desa setempat, Kuwu sudah cuti karena akan melaksanakan ibadah haji.

Sementara itu, saat IM menanyakan persoalan sampah kepada salah seorang perangkat Desa Mertapadakulon, Mukhson, , Selasa, 14/06/2022. menjawab dengan enteng.

" kemarin Kuwu sudah bertemu dengan anggota Dewan, tenang saja, persoalan sampah pasti selesai"  tuturnya sambil lalu. (1c)

Read More

Warga GPP menuntut perubahan " serahkan ke Pemkab"

INDOMEDIANEWSC- Warga RW 09, 10 dan RW 12 Gerbang Permai Pamengkang (GPP) mediasi bersama developer PT. Mundu Putra Pratama, di balai Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Senin, 13/06/2022.

Dalam mediasi tersebut, warga menuntut perbaikan jalan, perbaikan drainase, penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) yang layak, penyediaan tempat pemakaman umum (tpu) dan segera menyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan tersebut pada pemerintah daerah kabupaten (pemkab).

Menurut Ketua RW 10 GPP, Hamir, sekitar 24 tahun warga menempati perumahan tersebut, namun minim perhatian dari pihak developer. Salah satunya, akses jalan yang kurang memadai. 

"Tak hanya korban luka, akan tetapi nyawa melayang. Maka, perlu segera lakukan perbaikan jalan yang rusak," tuturnya.

Masih dikatakan Hamir, belum adanya TPU di perumahan, berdampak pada kesulitan warga setempat untuk pemakaman. 

"Ketika ada warga yang meninggal, terpaksa menumpang ke TPU lain. Sehingga, perlu segera ada TPU di perumahan," ujarnya.

Senada dikatakan warga lainnya, Tapirin.  Segera adakan serah terima perumahan dari developer ke pemkab. 

"Selama ini, warga selalu swadaya dan gotong royong dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, salah satunya, perbaikan saluran. Maka, alangkah baiknya bila pihak developer melakukan normalisasi saluran dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada," pintanya.

Tapirin menambahkan, lima keinginan warga yang minta segera direalisasi yakni, perbaikan jalan, perbaikan drainase, penyediaan tempat pembuangan sampah sementara  yang layak, penyediaan tempat pemakaman umum dan segera menyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan tersebut pada pemerintah daerah kabupaten (pemkab).

 "Semoga dalam waktu dekat, keinginan warga teralisasi. Mengingat, sarana dan prasarana yang ada kurang memadai," harapnya.

Menanggapi aspirasi warga tersebut, Direktur PT. Mundu Putra Pratama, Romi mengungkapkan, akan segera realisasikan keinginan warga tersebut. 

"Untuk TPU kami sudah siapkan dan perbaikan jalan dilaksanakan secara bertahap. Begitu juga normalisasi saluran dan penyediaan TPSS yang memadai, akan dibenahi. Sedangkan serah terima perumahan, perlu bantuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada," ungkapnya.

Kuwu Desa Pamengkang, Kosasih menjelaskan, pihak desa masih menunggu serah terima perumahan dari developer ke pemkab. 

"Bila sudah ada pelimpahan, kami bisa memperbiki sarana dan prasarana yang ada juga kami bisa ajukan ke pemkab," jelasnya.

Dirinya mengharapkan, pihak developer segera lakukan penyerahan perumahan ke pemkab dan bagi masyarakat, khususnya RW 09, 10 dan RW 12 untuk bersabar, karena masih dalam proses. "Kami akan lakukan yang terbaik bagi masyarakat, agar dapat terpenuhi keinginannya," pungkasnya. (1c)

Read More

Bhabinkamtibmas Polsek Cikijing Rutin Monitoring Ketersediaan Minyak Goreng

INDOMEDIANEWSC- Dalam mengantisipasi terjadinya kelangkaan sembako maupun minyak goreng, Polsek Cikijing, Polres Majalengka Polda Jawa Barat dengan rutin melaksanakan monitoring ke toko Sembako / Grosir, Senin (13/6/2022).

Kegiatan monitoring tersebut dilakukan oleh Personil Bhabinkamtibmas, Bripka Endang Kosasih bersama Bhabinkamtibmas Bripka Kurdiyanto menyambangi Grosir milik H.Toto Desa dan Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

“Dari hasil kegiatan monitoring ini tercapainya beberapa informasi harga, bahwasanya untuk ketersediaan minyak curah dengan harga per Kg Rp 16.000 yang sudah tersedia dengan bungkus plastik,” ucap Aipda E.Kosasih.

Dirinya juga menyebutkan, selama berlangsungnya kegiatan monitoring tersebut tidak ada ditemukan penimbunan minyak goreng curah maupun kemasan.

Terpisah, Kapolsek Cikijing AKP Romdani mengatakan, tujuan dari dilakukan pengecekan dan monitoring minyak goreng, untuk mencegah terjadinya penimbunan dan kelangkaan sekaligus memonitor harga minyak goreng, di Wilayah Hukum Polsek Cikijing.

“Kepada pemilik toko dihimbau, untuk selalu mengecek persediaan minyak goreng ditempat etalase toko dan ditekankan, agar tidak melakukan penimbunan sembako terutama minyak goreng, sehingga dapat terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” pungkasnya. (L1e)

Read More

Personil Polsek Kertajati Berikan Himbauan Kamtibmas Kepada Masyarakat

INDOMEDIANEWSC- Personil Polsek Kertajati Polres Majalengka dibawah pimpinan AKP Erik Riskandar laksanakan patroli Kamtibmas di lokasi perekonomian di  wilayah hukum polsek kertajati polres majalengka.Minggu (12/06/2022)

Kanit Provos bersama anggota bhabinkamtibmas desa kertajati melaksanakan patroli dialogis ke minimarket dan perokoan yang berada di wilayah hukum polsek kertajati.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek stok ketersediaan bahan pangan kebutuhan masyarakat  guna untuk didata dan dilaporkan bilamana ada kekurangan agar bisa di tanganni.

Tidak lupa anggota polsek kertajati juga mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker dan menerapkan prokes covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. (L1e)

Read More

Pemkab Targetkan MPP Beroperasi Akhir Tahun

INDOMEDIANEWSC - Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Mal Pelayanan Publik (MPP) akan terealisasi pada akhir 2022. Mal Pelayanan Publik ini nantinya akan membantu masyarakat saat melakukan segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag mengatakan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik  (MPP) ini bisa membantu masyarakat untuk mengurus segala sesuatu dengan satu pintu. Menurutnya, di era modernisasi ini, pemerintah harus mengikuti jaman. Dimana semua bisa dilakukan dengan cepat. 

"Pemerintah ingin melayani masyarakat dengan satu pintu. Agar mereka yang akan  melakukan segala sesuatunya bisa terlayani dengan maksimal, tanpa harus mondar-mandir kesana kemari, semuanya ada di Mal Pelayanan Publik," kata Imron usai membuka acara Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon tahun 2022 di Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Jumat (10/6/2022). 

Imron menjelaskan, Mal Pelayanan Publik tersebut sudah dicanangkan pada tahun sebelumnya. Namun karena tidak adanya anggaran dan masih terkena recofucing Covid-19 sehingga tertunda. 

"Saya ingin Mal Pelayanan Publik akhir tahun 2022 ini bisa beroperasi, walau belum 100 persen. Karena kalau nunggu 100 persen bisa lama, jadi sambil berjalan kekurangannya nanti kita akan lengkapi," katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, H. Sugeng Darsono SH mengatakan, untuk tempat Mal Pelayanan Publik sendiri akan bertempat di kantor DPMPTSP. Menurutnya, semua persiapan sudah dilakukan agar MPP ini bisa beroperasi pada akhir tahun. 

"Mudah-mudahan akhir tahun 2022 bisa beroperasi dan bisa diresmikan," ungkapnya. 

Sugeng menjelaskan, untuk anggaran MPP sendiri mengunakan anggaran murni APBD Kabupaten Cirebon. Bahkan kini sudah masuk tahap lelang. 

"Kita anggarkan Rp 3miliar lebih itu untuk renovasi gedung, sarana prasarana dan sistem, karena kita menggunakan gedung yang ada," ujarnya. 

Ia pun mengungkapkan, nantinya MPP ini akan diisi 45 outlet dari 35 instansi vertikal, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan instansi yang berkaitan dengan layanan publik yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga pelayanan kedepan bisa maksimal dan masyarakat bisa terbantu. 

"Didalamnya nanti ada SKPD yang memang punya pelayanan publik, seperti Dinkes, Disdukcapil, Dinsos dan lainnya. Bahkan pelayanan SIM, serta Pojok Nikah dari Pengadilan Agama juga ada di Mal Pelayanan Publik ini," ungkapnya. (Lisdis)

Read More