Bhabinkamtibmas Polsek Cikijing Rutin Monitoring Ketersediaan Minyak Goreng

INDOMEDIANEWSC- Dalam mengantisipasi terjadinya kelangkaan sembako maupun minyak goreng, Polsek Cikijing, Polres Majalengka Polda Jawa Barat dengan rutin melaksanakan monitoring ke toko Sembako / Grosir, Senin (13/6/2022).

Kegiatan monitoring tersebut dilakukan oleh Personil Bhabinkamtibmas, Bripka Endang Kosasih bersama Bhabinkamtibmas Bripka Kurdiyanto menyambangi Grosir milik H.Toto Desa dan Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

“Dari hasil kegiatan monitoring ini tercapainya beberapa informasi harga, bahwasanya untuk ketersediaan minyak curah dengan harga per Kg Rp 16.000 yang sudah tersedia dengan bungkus plastik,” ucap Aipda E.Kosasih.

Dirinya juga menyebutkan, selama berlangsungnya kegiatan monitoring tersebut tidak ada ditemukan penimbunan minyak goreng curah maupun kemasan.

Terpisah, Kapolsek Cikijing AKP Romdani mengatakan, tujuan dari dilakukan pengecekan dan monitoring minyak goreng, untuk mencegah terjadinya penimbunan dan kelangkaan sekaligus memonitor harga minyak goreng, di Wilayah Hukum Polsek Cikijing.

“Kepada pemilik toko dihimbau, untuk selalu mengecek persediaan minyak goreng ditempat etalase toko dan ditekankan, agar tidak melakukan penimbunan sembako terutama minyak goreng, sehingga dapat terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” pungkasnya. (L1e)

Read More

Personil Polsek Kertajati Berikan Himbauan Kamtibmas Kepada Masyarakat

INDOMEDIANEWSC- Personil Polsek Kertajati Polres Majalengka dibawah pimpinan AKP Erik Riskandar laksanakan patroli Kamtibmas di lokasi perekonomian di  wilayah hukum polsek kertajati polres majalengka.Minggu (12/06/2022)

Kanit Provos bersama anggota bhabinkamtibmas desa kertajati melaksanakan patroli dialogis ke minimarket dan perokoan yang berada di wilayah hukum polsek kertajati.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek stok ketersediaan bahan pangan kebutuhan masyarakat  guna untuk didata dan dilaporkan bilamana ada kekurangan agar bisa di tanganni.

Tidak lupa anggota polsek kertajati juga mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker dan menerapkan prokes covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. (L1e)

Read More

Pemkab Targetkan MPP Beroperasi Akhir Tahun

INDOMEDIANEWSC - Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan Mal Pelayanan Publik (MPP) akan terealisasi pada akhir 2022. Mal Pelayanan Publik ini nantinya akan membantu masyarakat saat melakukan segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag mengatakan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik  (MPP) ini bisa membantu masyarakat untuk mengurus segala sesuatu dengan satu pintu. Menurutnya, di era modernisasi ini, pemerintah harus mengikuti jaman. Dimana semua bisa dilakukan dengan cepat. 

"Pemerintah ingin melayani masyarakat dengan satu pintu. Agar mereka yang akan  melakukan segala sesuatunya bisa terlayani dengan maksimal, tanpa harus mondar-mandir kesana kemari, semuanya ada di Mal Pelayanan Publik," kata Imron usai membuka acara Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon tahun 2022 di Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Jumat (10/6/2022). 

Imron menjelaskan, Mal Pelayanan Publik tersebut sudah dicanangkan pada tahun sebelumnya. Namun karena tidak adanya anggaran dan masih terkena recofucing Covid-19 sehingga tertunda. 

"Saya ingin Mal Pelayanan Publik akhir tahun 2022 ini bisa beroperasi, walau belum 100 persen. Karena kalau nunggu 100 persen bisa lama, jadi sambil berjalan kekurangannya nanti kita akan lengkapi," katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, H. Sugeng Darsono SH mengatakan, untuk tempat Mal Pelayanan Publik sendiri akan bertempat di kantor DPMPTSP. Menurutnya, semua persiapan sudah dilakukan agar MPP ini bisa beroperasi pada akhir tahun. 

"Mudah-mudahan akhir tahun 2022 bisa beroperasi dan bisa diresmikan," ungkapnya. 

Sugeng menjelaskan, untuk anggaran MPP sendiri mengunakan anggaran murni APBD Kabupaten Cirebon. Bahkan kini sudah masuk tahap lelang. 

"Kita anggarkan Rp 3miliar lebih itu untuk renovasi gedung, sarana prasarana dan sistem, karena kita menggunakan gedung yang ada," ujarnya. 

Ia pun mengungkapkan, nantinya MPP ini akan diisi 45 outlet dari 35 instansi vertikal, seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan instansi yang berkaitan dengan layanan publik yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga pelayanan kedepan bisa maksimal dan masyarakat bisa terbantu. 

"Didalamnya nanti ada SKPD yang memang punya pelayanan publik, seperti Dinkes, Disdukcapil, Dinsos dan lainnya. Bahkan pelayanan SIM, serta Pojok Nikah dari Pengadilan Agama juga ada di Mal Pelayanan Publik ini," ungkapnya. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Kembali Lantik 1.261 Tenaga P3K

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon, Imron kembali melantik tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Saat ini, tenaga P3K yang dilantik berjumlah 1.261 orang, yang didominasi oleh guru. Imron berharap, mereka yang dilantik dan sudah mendapatkan SK, bisa bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.

"Saya berharap bagi yang sudah dilantik dan mendapatkan SK, supaya bisa bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab," kata Imron, Jumat kemarin (10/6/2022), bertempat di Ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon.

Terkait gaji P3K, Imron menjelaskan, setiap tahunnya Pemkab Cirebon menganggarkan sekitar Rp285 milyar. Uang sebesar itu, untuk menggaji sekitar 4.600 orang P3K yang dimiliki Pemkab Cirebon. Hal itu karena sejak awal, BKPSDM sudah mengajukan formasi pengisian P3K sekitar 4.600 orang.

"Dulu kan BKPSDM mengusulkan empat ribu lebih tenaga P3K. Jadi tahun depan itu, kita harus menganggarkan sekitar 285milyar dalam setahun untuk menggaji mereka. Estimasinya, satu orang P3K dalam sebulan digaji empat jutaan," ungkapnya.

Disisi lain, bupati juga menyoroti terkait surat edaran kementerian tentang penghapusan tenaga honor. Menurutnya, gaji P3K saja sudah jelas membebani APBD Pemkab Cirebon. Ditambah, dengan banyaknya tenaga honor yang akhirnya ada wacana penghapusan.

"Semua serba berat memang. Tapi kami tidak sembarangan menghapus tenaga honor, apalagi banyak yang sudah belasan tahun mengabdi. Kita harus duduk bersama dengan seluruh kepala SKPD yang ada," ucap Imron.

Imron kembali menegaskan,  perlu kajian mendalam terkait nasib puluhan ribu tenaga honor yang tersebar di Kabupaten Cirebon. Adanya penghapusan tenaga honor, bukan serta merta secepatnya dilaksanakan di daerah. Masalahnya, akan berhadapan dengan persoalan sosial yang imbasnya menambah pengangguran.

"Kita sedang memikirkan solusinya harus bagaimana. Kita juga masih melihat, kebutuhan setiap SKPD terkait keberadaan tenaga honorer. Semua harus dikaji secara hati-hati," tukasnya. (Lisdis)

Read More

polsek Sukahaji Gelar Baksos Jelang HUT Bhayangkara Ke 76

INDOMEDIANEWSC- Menjelang HUT Bhayangkara Ke-76 Tahun 2022, Polsek Sukahaji Polres Majalengka Polda Jabar melaksanakan Bakti Sosial di Pangkalan Ojeg Kamtibmas Kecamatan Sukahaji, Sabtu (11/06/2022).

Pada kegiatan bakti sosial kali ini dipimpin oleh Wakapolsek Sukahaji IPTU Nana Suhana bersama tiga personel lainnya dengan membagikan nasi bungkus pada tukang ojek pangkalan secara gratis.

Rasa letih para tukang ojek pangkalan pun terasa hilang, setelah dihampiri oleh personel Polsek Sukahaji dengan tegur sapa secara humanis sembari membagikan nasi bungkus, serta tak lupa menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dan apabila telah terindikasi sesuatu tindak kriminalitas agar segera melapor pada pihak Kepolisian.

Ditempat terpisah, Kapolsek Sukahaji AKP Dadang Supriyadi menyampaikan bahwa "Alhamdulillah pada hari ini Polsek Sukahaji  telah membagikan nasi bungkus pada tukang ojeg pangkal, serta pada pelaksanakan bakti sosial kali ini juga merupakan suatu bentuk wujud kepedulian Polri terhadap warga masyarakat yang sedang mencari nafkah." (L1e)

Read More

Desa tak miliki TPSS " Dana Desa tak bisa cair"

INDOMEDIANEWSC-Semua Desa harus memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi akan ada sanksi. Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM. Luthfi.

"Sesuai aturan yang ada, desa harus memiliki TPSS. Sampah dari masyarakat dikelola desa, kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah (tpasa)," tuturnya usai acara pertemuan dengan para Kuwu di Kecamatan Astanajapura, Jumat (10/6/2022).

Politisi PKB ini menjelaskan, target bebas sampah 2024, akan terwujud dengan adanya kerjasama yang baik seluruh pihak. Termasuk pemerintahan paling bawah, yakni desa.

 "Pihak desa, wajib menyediakan lahan untuk pembangunan TPSS. Jika tidak, sanksi berupa anggaran desa tidak akan dicairkan. Hal ini bertujuan, agar penanganan sampah menjadi prioritas pihak desa," jelasnya.

Saat ditanya, kapan TPASa Kubangdeleg beroperasi, pria berkacamata ini menjawab, tahun depan. 

"Ditargetkan, 2023 beroperasi. Agar, mobilitas pengangkutan lebih cepat, khususnya wilayah timur," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Fitroh mengungkapkan, keberadaan TPASa di wilayah timur sangat diperlukan untuk mempercepat mobilitas. 

"Sebelum pembangunan TPASa, kami selalu sosialisasi dan akan menggunakan sistem sanitary landfill. Jika sudah penuh, diurug dan akan terus dilakukan seperti itu dan untuk mencegah air sampah ke sungai, kami membangun kolam penampungan, sehingga minim untuk mencemari lingkungan sekitar," ungkapnya.

Masih dikatakan Fitroh, kesiapan saat beroperasinya TPASa Kubangdeleng Kecamatan Karangwareng, akan ada penambahan armada. 

"Mobilitas angkutan sampah akan semakin cepat, bila ada TPASa di wilayah timur. Maka, diperlukan dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon bebas sampah 2024," pungkas Fitroh (1c)

Read More