Pemkab Cirebon Harus Intervensi Masalah Kemiskinan

INDOMEDIANEWSC- Pemkab Cirebon benar-benar serius dalam menangani masalah kemiskinan. Buktinya, hampir setiap waktu, baik Bupati, Wabup, maupun sekda turun ke setiap kecamatan. Untuk mengecek sejauh mana kecamatan serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan, terkait perkembangan verifikasi dan validasi (verval) faktual data.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) saat melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan TKPD di Kecamatan Pasaleman, Rabu (25/5/2022). Ayu berjanji, Pemkab Cirebon akan terus melakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan, supaya benar-benar tahu secara pasti masyarakat mana yang membutuhkan.

"Pemkab akan terus melakukan intervensi untuk program penanggulangan kemiskinan ini. Kalau tidak intervensi, berarti kami tidak serius dalam penanggulangan program kemiskinan ini," kata Ayu.

Ayu menyinggung, tentang masih banyaknya warga di Kabupaten Cirebon yang belum mempunyai KTP. Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh Camat untuk mempercepat program pembuatan KTP. Dia meminta bagi lansia yang belum mempunyai KTP, agar disediakan sarana supaya mereka bisa datang untuk melakukan perekaman.

"Bagi yang sehat, ya silakan datang sendiri ke kecamatan. Pelayanan KTP harus dipercepat, karena ini bagian dari pelayanan umum," ungkap Ayu.

Disisi lain, pemerintah setempat juga harus memperhatikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, harus ada data valid berapa sebetulnya jumlah pengangguran pada masing-masing kecamatan. Hal tersebut untuk mempermudah Pemkab menyediakan lapangan pekerjaan.

"Cirebon timur itu banyak pabrik, kalau masyarakat butuh pekerjaan, ya harus kita berikan. Jadi mengentaskan program kemiskinan itu bukan melulu diberikan bantuan uang, tapi lebih baik diberikan sarana untuk menghasilkan uang," papar Ayu.

Hal senada dikatakan Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno. Dari catatan yang ada, Kecamatan Pasaleman membutuhkan alat perekam KTP. Ditambah lagi, dengan kondisi wilayah yang cukup terpencil. Hal tersebut diperparah dengan data DTKS awal yang tembus diangka 14 ribu jiwa lebih.

"Kecamatan Pasaleman yang menarik adalah data DTKS. Setelah pemutakhiran bertambah menjadi 23 ribu jiwa lebih, namun KPM-nya ko bisa turun. Ini kan menarik sekali, dan tolong verval ulang datanya," ucap Sekda.

Rahmat juga memerintahkan, bagi yang sudah meninggal dan pindah daerah, segera datanya dicoret dari DTKS. Ini nantinya akan menjadi beban APBD Kabupaten. Sementara Kecamatan Pasaleman yang mendapatkan KIS jumlahnya 17 ribu jiwa lebih.

"Sedangkan jumlah penduduk Pasaleman yang dijamin pemerintah sebanyak 62 persen. Ini juga menjadi beban kabupaten. Saya harap semua data bisa diverval supaya semua valid," pintanya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono, cukup paham dengan semua persoalan yang dikeluhkan Camat Pasaleman. Dirinya meminta supaya verval data segera dilengkapi, agar semua persoalan sosial bisa tertangani.

"Intinya, banyak sekali persoalan sosial yang terjadi di Kecamatan Pasaleman. Dengan adanya verval yang sedang Dinsos lakukan, diharapkan persoalan bisa segera selesai." tukasnya. (Lisdis)

Read More

Pemkab Cirebon Luncurkan Aplikasi Srikandi

INDOMEDIANEWSC- Pemkab Cirebon meluncurkan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Aplikasi ini merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, dan merupakan peluncuran aplikasi perdana di Provinsi Jawa Barat. Aturannya sesuai dengan yang diamanatkan Perpres Nomor 95/2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

"Implementasi SPBE menjadi hal mutlak dilakukan pemerintah. Kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, SPBE menjadi kontrol kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia," kata Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, dalam acara Launching dan Diseminasi Sistem Srikandi yang Terintegrasi dengan Sertifikat Elektronik Pemerintah Kabupatrn Cirebon, di Hotel Apita, Selasa (24/5/2022).

Menurut Sekda, dengan adanya SPBE, maka seluruh kinerja pemerintah dapat terintegrasi dan transparan. Penerapan SPBE juga mampu memangkas biaya belanja TIK, waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu juga, dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif.

"Sistem ini juga bisa  meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi bisa mengontrol semua kinerja lembaga pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, aplikasi Srikandi ini dikembangkan oleh ANRI. Mereka bekerja sama dengan Kemenpan RB, Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Hal itu, sesuai dengan Kep MENPANRB Nomor 679 Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis dan dimandatkan untuk dapat digunakan sekuruh instansi pusat dan pemerintah daerah. 

"Pemkab Cirebon berkomitmen mendukung penuh penerapan dan pengintegrasian Srikandi dalam sistem pemerintahan. Sehingga tujuan integrasi SPBE dapat tercapai dengan baik," ungkapnya.

Menurut Nanan, diterapkannya aplikasi Srikandi ini, diharapkan dapat meningkatkan indeks nilai SPBE Kabupaten Cirebon. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah dan semua stakeholder terkait. 

"Tujuan akhirnya adalah demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," jelas Nanan.

Sedangkan dalam persiapan penerapan aplikasi Srikandi, lanjutnya, telah dilakukan bimbingan teknis kepada para Arsiparis dan Pengelola Arsip perangkat daerah. Mereka nantinya dapat mengenal proses tata kerja aplikasi tersebut. Diharapkan, dapat segera diimplementasikan secara optimal. 

Nanan juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga Arsip Nasional RI. Mereka sudah mendukung secara teknis, untuk memperlancar pelaksanaan Srikandi. Dirinya berharap, seluruh pejabat perangkat daerah segera memiliki sertifikat atau tandatangan elektronik, yang merupakan bagian dari aplikasi Srikandi. 

"Saya berharap semua pejabat perangkat daerah segera memiliki sertifikat. Karena ini merupakan bagian dari aplikasi Srikandi," tukasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 71 peserta, terdiri dari 31 orang perwakilan dinas dan badan, serta 40 peserta lainnya adalah Camat. Untuk narasumbernya sendiri berasal dari Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional RI. (Lisdis)

Read More

Hasil Verval Faktual, Bisa Menekan Angka Kemiskinan

INDOMEDIANEWSC- Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa ditekan, asalkan Verifikasi dan Validasi (Verval) data yang dihasilkan faktual. Untuk itu, saat ini Pemkab Cirebon sedang melakukan Verval pada masing-masing desa. Langkah lainnya, monitoring disetiap kecamatan harus terus dilakukan.  

Demikian dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu), saat monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Waled, Senin (23/5/2022). Ayu mengaku yakin, dengan adanya Verval dan langkah monitoring dari Pemkab Cirebon, akan menghasilkan single database yang valid.

"Saat diskusi tadi, ternyata ada selisih antara data DTKS dan data Puskesos tingkat desa. Ini kan harus segera disinkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang real orang miskin," ungkap Ayu.

Pemkab sendiri lanjutnya, mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Setiap tahunnya, minimal bisa menekan angka kemiskinan sebanyak satu persen. Pasalnya, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

"Perubahan data setiap bulannya, itu sangat pasti. Karena pasti ada yang meninggal. Mereka secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Disamping itu, pasti ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring," jelasnya.

Ayu menyebutkan, data DTKS tidak bisa dirubah, meskipun pada kenyatannya secara ekonomi sudah berubah. Tapi, ketika menemukan kasus seperti itu, bantuan tersebut tidak bisa diberikan kepada mereka. Untuk itu, ada tiga skema menurunkan kemiskinan.  Skema tersebut adalah menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, serta bagaimana intervensi Pemkab pada kantong-kantong kemiskinan. 

"Skema tersebut sedang kita jalankan. Kita akan buka lapangan pekerjaan pada kawasan industri. Kami juga harus intervensi secara intens, supaya bisa mengetahui secara detail, dimana lokasi kantong-kantong kemiskinan itu berada," paparnya. (Lisdis)

Read More

Untuk yang ke-7 kalinya, Kabupaten Cirebon Meraih Predikat WTP

INDOMEDIANEWSC- Untuk yang ketujuh kalinya, Kabupaten Cirebon berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Penyerahan WTP sendiri dilakukan di kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, Jumat (20/5/2020). 

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon, Imron mengatakan, Pemkab Cirebon menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Isinya, tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintah Daerah. 

"Pemkab Cirebon telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Laporan ini, kami sampaikan ke BPK-RI Perwakilan Jabar untuk dilakukan audit," ungkap Imron. 

Menurutnya, BPK Jabar, telah  melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 melalui pemeriksaan interim. Pemeriksaannya sendiri dilakukan selama 25 hari, atau mulai tanggal 2 sampai tanggal 23 Februari 2022.

"Pemeriksaan terincinya dilaksanakan selama 33 hari kalender, mulai tanggal 22 Maret sampai tanggal 23 April 2022. Namun banyak kelemahan kami, sehingga masih ada  temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan kedepan," papar Imron.

Bupati menyebutkan, dalam menindaklanjuti temuan-temuan, pihaknya telah menyusun rencana aksi (action plan). Nanti dalam implementasinya akan memantau dan memonitor, agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu. 

"Selama dalam proses audit, mulai dari entry meeting, exit meeting sampai dengan penyerahan hasil audit. Apabila terdapat tanggapan yang kurang dan menjadikan tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," jelas Imron. (Lisdis)

Read More

Pemdes Karangmangu gelar Pengukuhan Anggota BPD PAW dan Perangkat Desa

INDOMEDIANEWSC- Pemerintahan  Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, melaksanakan acara pelantikan sekaligus pengukuhan anggota BPD PAW dan perangkat desa setempat.Jum'at 20/05/2022.

Kuwu Desa Karangmangu, Mujahid menuturkan, pengukuhan dan pelantikan anggota BPD PAW dikarenakan adanya pengunduran diri secara serentak. Sedangkan pengukuhan perangkat desa, hanya rotasi jabatan. 

"Untuk anggota BPD PAW berjumlah sembilan orang dan perangkat desa yang dirotasi 12 orang, satu diantaranya perangkat desa baru," tuturnya.

Dirinya mengharapkan, sinergitas antara BPD dan pihak desa dalam melaksanakan roda pemerintahan. Begitu juga perangkat desa yang menduduki jabatan baru, agar langsung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. 

"Komunikasikan dengan baik dalam melaksanakan tugas, khususnya perangkat desa supaya lebih mengutamakan pelayanan masyarakat dan tetap menjalin komunikasi dan kerjasama antar semua elemen" ujarnya.

Sementara itu, Camat Susukanlebak, Juri Ashari mengucapkan selamat pada BPD dan perangkat desa yang dilantik. 

"Jangan lupa untuk selalu bersinergi dengan Muspika, guna tercipta kondusivitas desa," pintannya.

Adapun anggota BPD PAW yang dikukuhkan, Nana Widiana, Agus Andriyono, Aripin, Wati Resmiwati, Edi Yusuf, Musmulyani, Ilham, Neldi Supriyanto, Danawi. (1c)

Read More

Bupati Cirebon Minta Semua Elemen "Bangkit" Setelah Pandemi

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon, Imron, meminta semua element masyarakat untuk segera bangkit, setelah pandemi Covid-19 yang selama dua tahun melanda. Hal itu diungkapkan Imron saat memberikan sambutan pada upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-114 di halaman Setda Pemkab Cirebon. Dihadapan peserta upacara yang dihadiri unsur Forkopimda, seluruh SKPD dan element lainnya, Imron mengajak semua kalangan untuk tidak berleha-leha.

 “Tema Harkitnas yaitu Ayo Bangkit Bersama, harus dipahami secara mendalam. Artinya, mari setelah pandemi ini kita bangkit bersama untuk membangun bangsa," kata Imron, Jumat (20/5/2022).

Menurutnya, Harkitnas yang ke-114 ini, hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai seremonial saja, namun perlu pemahaman mendalam. Gunanya, bisa memahami essensi sejarah kebangkitan nasional yang harus ditelaah dari sisi historis dibalik peringatan Harkitnas.

"Semangat persatuan yang digagas oleh Boedi Oetomo, diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa. Boedi Oetomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan," ungkapnya.

Boedi Oetomo sendiri, lanjutnya, didirikan oleh dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia pada tahun 1908. Boedi Oetomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Organisasilah sebagai cikal bakal pemersatu pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan.

"Pendahulu kita jelas-jelas sudah membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, pada era globalisasi seperti sekarang ini, tolong jaga terus persatuan dan kesatuan bangsa," ungkap Imron.

Imron menambahkan, dengan peringatan Harkitnas saat ini, upaya untuk bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi, harus benar-benar dilakukan.  Semangat Harkitnas, harus menjadi acuan bagaimana masyarakat bisa kembali hidup normal setelah pandemi. Semangat Boedi Oetomo, harus menjadi acuan supaya masyarakat kembali bisa beraktifitas dengan tenang.

"Dengan peringatan Harkitnas ini, bisa menjadi pendorong masyarakat, khususnya warga di Kabupaten Cirebon. Teladan dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Boedi Oetomo harus ditiru. Kalau itu bisa dilakukan, maka kebangkitan masyarakat dalam segala hal, tidak akan ada kendala," tukasnya. (Lisdis)

Read More