Peran Dharma Wanita dan PKK Jangan Dianggap Remeh

INDOMEDIANEWSC- Keberadaan dan peran Dharma Wanita serta PKK yang ada di Kabupaten Cirebon, sangatlah penting. Mereka adalah pahlawan keluarga dan telah memberikan sumbangsih terhadap pembangunan di Kabupaten Cirebon. Demikian dikatakan Bupati Cirebon, Imron, saat memberikan sambutan dalam acara halal bi halal Dharma Wanita dan PKK Kabupaten Cirebon, Rabu (18/5/2022).

Halal bi halal yang bertempat di Pendopo Bupati tersebut, menurut Imron adalah sebagai momentum saling memaafkan satu sama lain. Bupati menilai, begitu mulianya peran seorang wanita. Selain kodrat  melahirkan dan merawat anak, juga harus  melayani suami.

"Peran wanita atau seorang ibu itu sangat luar biasa. Mereka harus serba bisa, karena perannya tidak terbatas. Jadi, dalam mengurus keluarga, peran perempuan kebanyakan sangat dominan," ungkapnya.

Bupati juga memandang, saat ini keterlibatan dan pemberdayaan wanita telah menemukan tempatnya. Mereka mempunyai organisasi yang tujuannya untuk pembinaan kesejahteraan keluarga. Lalu dalam perkembangannya, program pemberdayaan wanita bisa mensejajarkan antara pria dan wanita. 

"Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh anggota Dharma Wanita dan PPK, untuk terus meningkatkan kualitas. Perannya sangat penting untuk kemajuan Kabupaten Cirebon," jelas Imron.

Bupati menambahkan, pentingnya peran perempuan sudah ada sejak zaman nabi-nabi dulu. Untuk itu, perilaku seorang istri akan sangat berpengaruh kepada sikap seorang suami. Apalagi, ASN yang ada di Pemkab Cirebon. Tentu, peran seorang istri sangat penting, karena bisa mengingatkan suaminya supaya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sejak zaman nabi, peran istri sangat berpengaruh besar dalam membangun sebuah rumah tangga. Ini akan melebar pada peran dan kinerja ASN. Istri ASN yang baik, tentu akan mendukung suaminya bekerja profesional. Begitupun sebaliknya," tukas Imron. (Lisdis)

Read More

Penjaga perlintasan KA tanpa palang pintu " patut dijuluki Pahlawan"

INDOMEDIANEWSC- Masih banyaknya perlintasan kereta api tanpa palang pintu menimbulkan kehawatiran para pengguna jalan yang melintas, salah satunya adalah perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang ada di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tepatnya yang menghubungkan antara Desa Bandengan dan Desa Luwung.

Dengan tidak adanya palang pintu tersebut tentunya membuat kenyamanan pengguna jalan terganggu, beruntung ada beberapa warga yang secara sukarela menjadi petugas palang pintu, salah satunya adalah Dory, warga Desa Luwung.

" kami secara bergantian menjaga di palang pintu ini, semuanya dilakukan dengan sukarela, dengan harapan apa yang kami lakukan mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan yang diakibatkan ketidak tahuan pengguna jalan, apalagi kalau pagi hari, banyak pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintasi jalan kereta ini " tuturnya

Sementara itu, salah seorang pengguna jalan, Boim, sangat mengapresiasi adanya penjaga perlintasan yang dilakukan oleh warga Masyarakat.

" mereka patut disebut pahlawan, karena apa yang mereka lakukan sangat membantu para pengguna jalan, mereka rela berpanas-panasan dan kehujanan demi menjaga pintu perlintasan, apa yang mereka lakukan demi keselamatan para pengguna jalan, namun demikian tentunya kami selaku pengguna jalan sangat mengharap kepada pihak terkait, dalam hal ini Daop 3 agar perlintasan ini segera dibuatkan palang pintu, supaya  kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan semakin terjaga, ini perlu direalisasikan karena perlintasan ini merupakan jalan sentral yang dilalui oleh banyak warga termasuk karyawan pabrik dan pelajar,  apalagi perlintasan ini letaknya tidak jauh dari kantor kecamatan dan polsek setempat" jelasnya. (3a)

Read More

Diah Irwany " jika siltap tetap lambat " di Jewer

INDOMEDIANEWSC- Banyaknya keluhan perangkat Desa atas lambatnya pencairan siltap ( penghasilan tetap) mendapat perhatian husus dari salah seorang wakil Rakyat Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indiyati, saat berbincang dengan beberapa media usai pelaksanaan wawasan kebangsaan di Kantor Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu, 18/05/2022.

Anggota  komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon  dari fraksi Golkar tersebut mengharapkan agar kedepannya tidak ada lagi keterlambatan dalam pencairan Siltap.

" Siltap itu urusannya dengan perut, dan itu merupakan Hak perangkat Desa, oleh karenanya, kami meminta Bupati untuk tanggap akan hal tersebut dan segera membahasnya dengan pihak terkait, intinya Hak mereka harus diutamakan dan jangan sampai ada lagi keterlambatan dengan dalih apapun" tuturnya.

Bahkan dengan tegas wanita yang tetap terlihat tersenyum namun tegas tersebut menuturkan, bahwa pihak terkait hususnya Bupati , harus peka dan segera memperbaiki hal yang mudah agar jangan dibuat sulit.

" kami tegaskan, jangan membuat sesuatu yang mudah dibuat susah, jika Bupati kurang merespon apa yang kami sampaikan, maka harus dijewer" tegas Diah.

Pelaksanaan wawasan kebangsaan yang dihadiri para kuwu se Kecamatan mundu tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran Pemdes, terutama dalam hal iptek.

" Pemerintahan Desa jangan sampai gaptek, harus mengikuti perkembangan tehnologi, utamanya lagi harus pandai memilah medsos yang kerapkali  menimbukan persoalan karena kurangnya pemahaman kita, yang terpenting harus pandai dan bijak dalam bermedia sosial, jangan mudah terpengaruh dan tetap berhati-hati" harapnya. (1c)

Read More

Bupati Cirebon Minta Koordinasi Kepala SKPD Semakin Intens

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon, Imron, meminta kepada semua kepala SKPD untuk lebih intens lagi melakukan koordinasi dengan dirinya. Hal itu disampaikan bupati dalam acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 pada Pemkab Cirebon, bertempat di ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (17/5/2022).

Dihadapan beberapa pejabat, Imron menyoroti terkait masih lemahnya koordinasi beberapa pejabat, kepada dirinya. Padahal, sebagai Bupati, Imron sejak awal sudah mengaku kran koordinasi seluas-luasnya kepada seluruh kepala OPD di Kabupaten Cirebon. Tapi pada kenyataannya, sampai saat ini banyak yang tidak serius.

"Kalau tidak ada pertemuan seperti ini, beberapa kepala OPD jarang berkoordinasi dengan saya. Apa sih susahnya koordinasi? Bertemu di kantor ataupun di pendopo, tidak masalah kan?," kata Imron. 

Padahal kata Imron, sebagai bupati harusnya semua pejabat mengerti dan memahami bahwa dirinya selalu terbuka dalam segala hal. Jangankan untuk bertemu anak buah, bertemu dengan masyarakat Kabupaten Cirebonpun, dirinya mengaku siap kapan saja.

"Yang terpenting, saya diberi tahu bahwa ada masalah yang harus dipecahkan bersama. Jangan sampai masalah muncul, dan kesannya saya tidak bisa menyelesaikan. Padahal saya justru tidak tahu," jelasnya.

Bupati kembali memastikan, pada masa kepemimpinannya, tidak ada istilah membela kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu, dirinya juga meminta kepada semua pihak untuk fokus membangun Kabupaten Cirebon, dan menghilangkan egosentris masing-masing.

"Urusan partai ada waktunya. Sekarang ini fokus membangun Kabupaten Cirebon, karena kepentingan masyarakat lebih utama," akunya.

Dalam kegiatan tersebut, Imron menyebutkan penetapan undang-undang desa telah membawa perubahan yang sangat fundamental dalam pengelolaan pemerintahan desa. Undang-undang ini juga sebagai upaya pemerataan pembangunan desa dan pencegahan kemiskinan.

"Adanya undang-undang desa memberikan keleluasaan pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan. Silakan kelola desa berikut keuangannya, sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Ini supaya masyarakat bisa sejahtera," tukas Imron. (Lisdis)

Read More

Warga Demo PLTU Kanci " tuntut utamakan pekerja lokal"

INDOMEDIANEWSC- Hak pekerja dirampas, warga Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, melakukan Demo di PLTU 1 , Senin, 16/05/2022.

Ratusan warga yang melakukan Demo dengan tuntutan diberikannya kesempatan kerja tersebut mengharapkan agar pihak PLTU lebih memperioritaskan warga sekitar, hususnya yang terdampak langsung dengan adanya Perusahaan Listrik Tenaga uap dengan mentaati aturan yang telah disepakati bersama, hal ini disampaikan Ketua Karangtaruna Desa kanci Kulon, Suwarta, kepada IM, usai menggelar aksi Demo.

" kami menuntut kepada pihak PLTU untuk mentaati aturan yang telah disepaki bersama, yaitu setiap siapapun yang akan masuk bekerja di PLTU harus melalui Komite, sementara pada kenyataannya banyak warga kami yang tidak bisa bekerja di PLTU , sedangkan warga dari luar Daerah bisa bekerja, yang kami sayangkan mereka masuk kerja tidak melalui komite, ini tentunya sangat kami sayangkan, sedangkan terbentuknya komite atas dasar keinginan dari pihak PLTU itu sendiri, ini jelas pelanggaran, dan kami akan terus menggelar aksi jika tuntutan kami belum terpenuhi" tutur Suwarta.

Senada hal tersebut disampaikan Komite Desa Kanci Kulon, Riko, yang mengharapkan agar kesepakatan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik

"Komite ini dibuat atas kesepakan beberapa Desa dengan PLTU, yang salah satu poin nya adalah setiap pelamar kerja harus melalui Komite, tidak boleh ada pihak lain yang melaksanakan rekrutmen, namun pada kenyataannya banyak warga yang dari luar Daerah yang masuk kerja tidak melalui komite, yang lebih parah lagi, warga luar Daerah seakan diutamakan dan warga lokal terkesan diabaikan, ini jelas membuat kami kecewa, yang pasti tuntutan kami adalah agar pihak PLTU lebih memperioritaskan warga lokal, dan semuanya harus melalui komite, jangan sampai timbul kesan ada pihak lain yang bermain" tuturnya,

Saat ditanya apakah kemungkinan ada oknum yang bermain dan meminta imbalan kepada calon pekerja, Riko, hanya menjawab diplomatis

" biarkan publik dan warga yang menilai" jelasnya.

Sementara itu, Kuwu Desa Kanci Kulon, Subandi yang turun langsung dan menyaksikan aksi warga tersebut, menegaskan.

" Kami pasti mendukung kepentingan warga, hususnya untuk mendapatkan Hak bekerja, karena mereka adalah warga pribumi, oleh karenanya ada beberapa tuntutan warga, diantaranya adalah.

1. Hilangkan pola premanisme yg sudah  membunuh karakter sosial masyarakat pribumi yg baik di lingkungan PLTU 

2. Copot oknum2 PLTU yg tdk berpihak dg pemdes dan lebih berpihak kepada preman dengan pola kolonialisme 

3. Bersinergis lah dengan masyarakat untuk menerima pemberdayaan tenaga warga pribumi dalam perekrutan penerimaan pekerjaan yg ada di PLTU ini.

dan semuanya sudah disepakati harus melalui Komite yang telah dibentuk, kami patut menduga ada oknum atau pihak lain yang melaksanakan rekrutmen dengan menarik upeti atau imbalan, ini jelas merugikan warga yang ingin bekerja tapi tidak memeliki rupiah" jelas Bandi. (1c)

Read More

Kurikulum Merdeka, Mampu Memerdekakan Cara Belajar Siswa

INDOMEDIANEWSC- Kurikulum Merdeka yang saat ini diberlakukan oleh Kemendikbud, ternyata banyak sekali manfaatnya. Kurikulum ini berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi. Namun terbukti, mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Demikian dikatakan Bupati Cirebon, Imron, usai memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Gor Ranggajati, Jumat (13/5/2022).

Imron menjelaskan, kurikulum merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Artinya, bahwa ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Karena saat ini, anak-anak tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan.

"Itu karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar. Ini juga bisa memotivasi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas," jelas Imron.

Imron juga menyebutkan, semangat yang sama juga mulai terdengar dari para seniman dan pelaku budaya. Saat ini mereka mulai bangkit dan berkarya lagi dengan lebih merdeka. Itu semua berkat kegigihan bersama, untuk melahirkan terobosan Dana Abadi Kebudayaan dan Kanal Budaya Pertama di Indonesia. 

"Dampaknya itu sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi. Jadi semua perubahan positif sudah digaungkan sampai ke negara lain, melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi 620," papar Imron.

Hal senada dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu). Dirinya meminta supaya pendidikan di Kabupaten Cirebon perlu ditingkatkan lagi, baik dari segi SDM maupun penunjang lainnya. Ayu menyoroti, kondisi Kantor Disdik Kabupaten yang dinilai sudah tidak layak lagi.

"IPM Kabupaten Cirebon itu diangka 25. Jadi ini menjadi PR kita bersama, supaya Kabupaten Cirebon menjadi lebih unggul terlebih dalam bidang pendidikan," ucapnya.

Ayu menambahkan, dirinya ingin honor guru yang jumlahnya cukup banyak, bisa menjadi pegawai P3K. Masalahnya dari kuota P3K yang ada, Kabupaten Cirebon termasuk yang paling banyak mempunyai tenaga P3K. (Lisdis)

Read More