Situs Tampian Desa Wilulang " untuk jodoh dan Usaha"

INDOMEDIANEWSC- Legenda keberadaan  pangeran kembar Welang dan Weling begitu melekat di hati masyarakat Desa Wilulang, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon.

konon menurut  berbagai cerita masyarakat ,  pangeran kembar inilah yang pertama kali menghuni Desa Wilulang pada era Kerajaan Padjadjaran yang di perintah oleh Raja Siliwangi.

Satu diantara legenda yang ada di Desa Wilulang adalah Tampian atau pemandian petilasan , dari cerita yang diperoleh melalui berbagai sumber ,  petilsan ini adalah tempat kumpul bermusyawarah antara Pangeran kembar dan Pangeran Kiang Santang.

Karena tempat ini dinilai memiliki aura yang positif maka petilasan ini sering dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai daerah.

Banyak pengunjung memilih tempat ini adalah untuk berdoa di tempat pemandian dengan tujuan agar segera terkabul hajatnya.

Masyarakat mempercayai, dulu  pangeran welang dan weling bermusyawarah bersama pangeran Kiang Santang dari Padjadjaran, tempat ini sampai sekarang sering digunakan sebagai tempat berdoa oleh orang-orang yang memiliki keinginan tertentu,

konon setelah melakukan doa dan mandi di pemandian keramat maka orang yang meminta usaha maka usahanya makin berkembang pesat. Selain untuk tujuan duniawi, orang yang ingin dapat jodoh setelah mandi disini akan cepat mendapatkan jodohnya.

Bahkan tidak jarang juga warga pendatang yang melakukan tirakat atau semedi.

Di samping Situ tampian( pemandian pangeran welang dan weling )terdapat satu pohon raksasa, yang konon umur pohon tersebut telah berusia lebih dari 700 tahun.

Keberadaan patilasan ataupun tempat yang dikeramatkan, diharapkan akan semakin mendekatkan Manusia dengan Tuhannya, karena hakekatnya apapun yang kita peroleh adalah Hak sang Maha Pemberi, Allah SWT. (1c)

Read More

Diduga pungli KTP/KK " ada apa di Mundu"

INDOMEDIANEWSC- Pungutan Liar (Pungli) sepertinya hal lumrah yang terjadi di kantor pelayanan publik. Salah satunya di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yang diduga melakukan pungli untuk mengurus administrasi kependudukan.

Menurut Kuwu Desa Mundu pesisir Khaerudin, masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) dan Kartu Keluarga (KK) dikenakan biaya antara Rp 15.000-25.000.

 "Kami merasa terbebani oleh  adanya dugaan pungli yang terjadi. Karena selama ini, pelayanan di desa gratis dan setahu saya, tidak ada yang namanya biaya administrasi dalam mengurus KTP dan KK," tuturnya  usai acara di kecamatan setempat, Rabu, 6/4/2022.

Kuwu yang baru dilantik Desember 2021 ini menjelaskan, dalam visi dan misi saat pencalonan tentunya akan meningkatkan pelayanan masyarakat, salah satunya gratis bagi warga yang mengurus KTP dan KK. Tapi ketika ada informasi di kecamatan membayar biaya administrasi, sangat membebani pihak desa. 

"Mari kita kroscek bersama untuk siapa uang administrasi tersebut. Apakah dari oknum desa, kecamatan maupun Disdukcapil. Sepertinya pungli ini sudah berlangsung lama, sehingga bila ada yang terlibat, proses sesuai kesalahannya, agar ada efek jera bagi yang bersangkutan," jelasnya.

Masih dikatakan Khaerun, sebagai salah satu kecamatan yang dapat mencetak langsung KTP dan KK, semestinya bebas pungli. Akan tetapi yang terjadi  justru  terkesan memanfaatkan program tersebut. 

"Terobosan Pemda untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan KTP dan KK di kecamatan sangat bagus, namun harus diberengi dengan bebas pungli. Kasihan masyarakat yang tahunya gratis untuk membuat KTP dan KK di kecamatan, tapi malah ada biaya administrasi," ujarnya.

Dirinya mengharapkan, tidak ada lagi pungli dalam mengurus KTP dan KK. 

"Pihak kecamatan dan Disdukcapil, harus bertindak tegas bila ada oknum yang terlibat dan pihak desa, juga akan melakukan kroscek," tuturnya.

Menanggapi hal  tersebut, Camat Mundu H Anwar Sadat , saat dikonfirmasi lewat WA, hanya menjawab singkat   

 "Kami akan lakukan klarifikasi terkait info tersebut" tuturnya singkat.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis, sangat prihatin adanya pungli di kecamatan ini. 

"Saya kaget ketika ada dugaan pungli dalam mengurus KTP dan KK. Padahal, sudah dibiayai pemerintah daerah dan pusat. Apapun jenisnya, tidak ada yang namanya biaya administrasi untuk mengurus KTP dan KK," tegasnya.

Dirinya menambahkan, akan komunikasi langsung dengan Disdukcapil mengenai permasalahan ini. 

"Semoga tidak ada lagi pungli saat warga mengurus KTP dan KK, jika ada berarti oknum yang harus ditindak," imbuh Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon ini. (1b)

Read More

Situs Makam Sanga " mistri terpendam"

INDOMEDIANEWSC - Misteri makam sanga yang berada di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, hingga kini masih tertutup tirai yang terus menjadi perbincangan banyak orang.

Keberadaan makam sanga yang letaknya tidak jauh dari salah satu makam yang di keramatkan warga sekitar ( Ki Buyut Demang)  hingga kini seakan menjadi mistri abadi , hal ini disampaikan penjaga makam Sanga ( Kang Ujang-red) kamis, 07/04/2022.

" saya bertugas menjaga dan merawat makam sanga sejak  Tahun 2016 hingga saat ini, mengenai banyak orang yang bertanya masalah makam sanga, kami sendiri tidak mengetahui dengan pasti, karena makam sanga tersebut baru diketahui keberadaannya  kurang lebih pada tahun 2014, namun demikian banyak warga Masyarakat yang meyakini bahwa makam sanga termasuk salah satu makam keramat, yang mungkin juga merupakan murid dari pada Ki Buyut Demang atau bisa juga merupakan pasukan atau prajurit dari kerajaan yang ada di Cirebon" tuturnya.

Bahkan Ujang menuturkan, pihaknya bersama beberapa warga setempat setiap bulan sekali selalu melaksanakan kegiatan bersih- bersih di area makam, baik makam sanga maupun makam ki Buyut Demang.

" Masyarakat Kanci kulon selalu melakukan udunan untuk pemeliharaan area makam, karena ini sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menjaga keberadaan makam keramat yang kerap kali dijadikan tempat ziarah , baik oleh warga sekitar maupun warga yang datang dari luar daerah Cirebon, hanya saja kami berpesan untuk para penziarah agar jangan meminta selain kepada Allah, Ziaroh kesini hanya sifatnya silaturahmi, dan satu pesan kami bagi para penziarah dilarang membawa apapun yang ada di sekitar area makam, baij berupa batu maupun tanah" pungkas Ujang  (1c)

Read More

Keramat Nyi Buyut Kaisem " Makom tanpa atap"

INDOMEDIANEWSC - Beberapa Patilasan atau makom keramat yang ada di beberapa tempat , tidak selalu diketahui oleh halayak umum, salah satunya adalah Makom keramat Nyai Buyut Kaisem, yang berada di Dusun 1 RT 1/1 Desa Lemahabang kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Makom yang berada dalam sebuah kuta tanpa atap penutup tersebut, merupakan salah satu makom yang telah berusia ratusan tahun dan kerap dijadikan tempat ziarah oleh warga Masyarakat dari berbagai Daerah.

Hal tersebut dituturkan Warga setempat yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya, menjelaskan bahwa banyak warga yang berkunjung atau ziarah ke makam Nyai Buyut Kaisem.

" tidak jarang warga dari luar daerah yang melakukan ziarah di makom ini, bahkan boleh dibilang hanya sedikit warga sekitar yang  mengetahui keberadaan makom Nyai Buyut Kaisem, dan konon menurut beberapa ceritra dari para orang tua, Nyi Buyut ini merupakan sosok yang welas asih, hingga kemungkinan karomahnya masih banyak dirasakan oleh para penziarah, Wallahua'lam" ujarnya.

Sayangnya, situas ziarah Nyi Buyut Kaisem, terkesan kurang mendapat perawatan hingga terlihat sedikit kumuh, Makom yang berjarak kurang lebih 2KM dari pusat Pemerintahan Desa Lemahabang kulon tersebut diharapkan bisa dijadikan salah satu situs keramat hingga membuat generasi muda tidak kehilangan sejarah. Makom Nyibuyut hanya dikelilingi oleh tembok setengah badan tanpa adanya atap, yang konon hal ini terjadi sudah sejak adanya makom tersebut.

" dari cerita yang kami tererima, bahwa sejak dulu katanya Makom Nyi Buyut tidak mau untuk diberi atau dibangunkan atap, tentang mengapa demikian kami pun tidak ada yang tahu persis" Tutur Endra, Kasatgas Desa setempat, Rabu, 06/04/2022. (1c)

Read More

BAZ Kabupaten Cirebon Salurkan Bantuan Senilai Rp107 juta

INDOMEDIANEWSC- Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon, kembali menyalurkan bantuan dengan nilai sekitar Rp107 juta. Nilai sebesar itu diperuntukkan untuk berbagai macam bantuan, seperti pembelian kursi roda bagi penyandang disabilitas. Juga untuk bantuan pesantren, rutilahu dan beasiswa anak tidak mampu.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja BAZ Kabupaten Cirebon yang terus mendistribusikan bantuan BAZ, untuk kegiatan sosial. Setidaknya, anggaran yang disalurkan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar," ujar Bupati Cirebon, Imron, usai menghadiri kegiatan tersebut, Rabu (6/4/2022).

Menurutnya, selama BAZ Kabupaten Cirebon berdiri, banyak sekali bantuan yang sudah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Ini merupakan bentuk manajemen yang baik dalam pengelolaan dan penyaluran BAZ di Kabupaten Cirebon.

"Manajemen BAZ Kabupaten Cirebon memang sangat baik, sehingga penyalurannya juga tepat sasaran. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Cirebon untuk tetap menyalurkan zakatnya lewat BAZ ini," ungkap Bupati.

Bupati menyebutkan, memang masih banyak warga Kabupaten Cirebon yang perlu dibantu lewat dana BAZ. Namun tetap, harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anggaran hasil zakat yang sudah terkumpul. Untuk itu, dirinya meminta kepada pengurus BAZ Kabupaten Cirebon, supaya bisa mengelola BAZ dengan baik dan mendistribusikan sesuai kebutuhan di lapangan.

"BAZ juga maunya bantuan yang disalurkan bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Cirebon yang kurang mampu. Tapi kembali lagi ke pihak BAZ, karena saya yakin mereka lebih tahu buat siapa dan buat apa saja anggaran BAZ ini akan disalurkan," jelas Imron.

Sementara itu, Wakil Ketua BAZ Kabupaten Cirebon, M. Sirojuddin mengatakan, bantuan tersebut merupakan pendistribusian tahap pertama. Namun kedepan akan melakukan pendistribusian secara periodik. Dia juga tidak menampik, pemasukan terbesar BAZ dari zakat ASN yang ada di Kabupaten Cirebon.

"Kedepan kami akan melakukan pendistribusian secara periodik. Tapi harus kami akui, pemasukan BAZ terbesar BAZ Kabupaten Cirebon ya dari zakat ASN. Pastinya anggaran ini kami kelola secara transparan dan akuntabel," tukasnya. (Lisdis)

Read More

APBD JABAR DALAM LKPJ 2021:SINERGI DI TENGAH PANDEMI

oleh 

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Anggota Pansus LKPJ Jabar Tahun Anggaran 2021

APBD Jawa Barat pada tahun 2021 ternyata cukup mencengangkan. Betapa tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar pada LKPJ tahun anggaran 2021 menunjukkan angka-angka yang fantastis dan perlu pencermatan lebih lanjut.

Pendapatan Daerah mencapai Rp 36,99 triliun atau 102,41% dari target yang ditetapkan. Tiga sumber utama Pendapatan Daerah menunjukkan pelampauan target yang cukup fantastis. Ketiganya adalah Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 20,33 triliun atau 103,99% dari target Rp 19,55 triliun; Total Pendapatan Transfer  yang mencapai Rp 16,60 triliun atau 100,47% dari target Rp 16,52 triliun; dan Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 52,1 miliar atau 127,43% dari target Rp 40,88 miliar.

Kontributor utama Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)  adalah Penerimaan Pajak Daerah yang mencapai Rp 18,84 triliun atau 104,80% dari target Rp 17,98 triliun. Tiga sumber PAD lainnya tidak mencapai target, yakni Penerimaan Retribusi Daerah terealisasi Rp 43,26 miliar (99,79%), Penerimaan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 414,78 miliar (99,87%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp 1,02 triliun (92,52%).

Total Belanja Daerah terealisasi Rp 37,47 triliun (95,03%). Belanja Operasi terealisai Rp 23,38 triliun (97,37% dari target Rp 24,01 triliun. Belanja Modal terealisai Rp 2.04 triliun (78,46% dari target Rp 2,60 triliun, Belanja Tidak Terduga terealisai Rp 261,34 miliar (63,76% dari target Rp 409,90 miliar, dan Belanja Transfer terealisai Rp 11,77 triliun (95,02% dari target Rp 12,39 triliun).

Adapun Pembiayan Daerah mencapai Rp 3,05 triliun (92,30% dari target Rp 3,30 triliun). Tampaknya angka-angka tersebut menjadi angka tertinggi karena pada APBD Jabar Tahun Anggaran 2022 angkanya terkoreksi cukup dalam.

Angka Penerimaan Pembiayaan itu merupakan terbesar kedua karena pernah terjadi Silpa Rp 4,5 triliun. Namun, kali ini Silpa hanya Rp 1,27 triliun. Justru kontibutor terbesar adalah Rp 1,88 triliun merupakan Pinjaman Daerah (utang dalam rangka PEN dari PT SMI). Pinjaman dari PT SMI ini merupakan termin kedua setelah pada tahun 2020 dalam APBD Perubahan Jabar juga meminjam dengan pola yang sama sebesar Rp 1,8 triliun.

Ada hal menarik terkait Pinjaman Daerah pada tahun 2021. Pinjaman atau utang itu awalnya ditarget Rp 2,21 triliun dan sudah disepakati dalam APBD. Ternyata realisasinya hanya Rp 1,88 triliun. Bagaimana nasib selisih sekitar Rp 330 miliar itu? Dikembalikankah ke PT SMI?

Sayangnya lagi, meskipun menjadi penerimaan, ada dana yang seolah "tak terprediksi". Meskipun jumlahnya tidak cukup besar, yakni Rp 258,42 juta, dana ini seolah menjadi "kejutan" karena tidak ada target ketika penyusunan APBD 2021. Dana ini bersumber dari Penerimaan Dana Bergulir. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah dana seperti itu semestinya terprediksi sejak awal?

APBD Jabar tahun 2021 berjalan di tengah pandemi Covid-19. Dibutuhkan sinergitas tuntas lintas batas. Dibutuhkan kerja sama dari semua stake holders untuk merealisasikan segala target yang telah dituangkan dalam RPJMD. Sudahkah itu dilakukan? Mari kita tunggu Pansus memberikan penilaian.

Read More