Kapolsek Lemahabang " Apresiasi " pelaksanaan Vaksinasi

INDOMEDIANEWSC- Tidak hentinya untuk berupaya memutus mata rantai penyebaran Pandemi  covid- 19 dengan harapan kembali mengecap kehidupan normal , dilakukan jajaran kepolisian Sektor Lemahabang, Kabupaten Cirebon, bekerjasama dengan Koramil Sindanglaut dan Puskesmas serta unsur pemerintahan Desa setempat.

Hal ini terlihat  saat pelaksanaan vaksinasi di Desa Lemahabangkulon, Kecamatan Lemahabang , Kabupaten Cirebon, Kamis 24/03/2022.

Seperti dituturkan Kapolsek Lemahabang, AKBP Sentosa Sembiring, .SH.saat memantau pelaksanaan Vaksinasi.

" saat ini kami tengah melaksanakan agenda percepatan Vaksinasi dosis 1 dan 2,  dengan target 100 persen yang mana terbagi 70 % Lansia dan 30% booster, pelaksanaan sesuai harapan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk unsur TNi/Polri, Dinkes dan Pemerintahan Desa, terlebih lagi saat ini kesadaran Masyarakat semakin tinggi untuk peduli kesehatan " jelasnya.

Lebih lanjut Sembiring, panggilan Akrab Kapolsek yang terlihat tegas namun tidak lepas senyum ini mengharapkan keinginannya agar upaya yang telah dilakukan secara berkesinambungan ini akan membuahkan hasil yang memuaskan 

" kami telah berupaya secara maksimal dengan harapan pandemi segera berahir dan kehidupan kembali normal, namun demikian tentunya upaya yang harus tetap kita taati adalah penerapan prokes, minimalnya.membiasakan memakai masker, tentunya dengan membiasakan menerapkan prokes,  usaha yang telah kita bangun bersama ini akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan, dan saya selaku Kapolsek memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota polri, hususnya Polsek Lemahabang, semoga apa yang telah diperbuat menjadi ladang ibadah" pungkasnya. (1c)

Read More

Bupati Cirebon Lantik PAW Kuwu Gumulung Lebak

INDOMEDIANEWSC - Bupati Cirebon, Imron, melantik Penggantian Antar Waktu (PAW) Kuwu Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged, Kamis (24/3/2022). Pelantikannya sendiri bertempat di Ruang Paseban Pemkab Cirebon. Pelantikan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gumulung Lebak, Ketua BPD, Pejabat Kuwu dan Ketua Panitia PAW Kuwu Desa Gumulung Lebak.

Menurut Imron, Ahman Sodikin telah resmi menjabat sebagai PAW Kuwu Desa Gumulung Lebak. Otomatis, mulai hari itu juga Ahman resmi mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kuwu. Untuk itu, Sebagai kuwu dia harus siap menjalankan roda pemerintahan Desa Gumulung Lebak.

"Saudara harus mampu menjalankan roda pemerintahan desa dan berperan aktif. Kuwu harus bisa menjadi motivator, kreator dan inovator pembangunan di tengah-tengah masyarakat," kata Imron.

Imron meminta, Kuwu Desa Gumulung Lebak mampu memberikan contoh yang baik kepada warganya. Disamping itu, harus bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun desa, serta menjalankan fungsinya sebagai kuwu. Kalau sinergitas dengan warga bisa tercipta, maka dengan sendirinya pembangunan akan berjalan lancar.

"Eratkan kerjasama yang baik dengan masyarakat dan BPD. Semua harus sinergi, demi terciptanya kondusifitas dalam membangun desa," pinta Imron.

Bupati juga mengapresiasi atas suksesnya semua tahapan dalam pelaksanaan PAW Kuwu Desa Gumulung Lebak. Bupati juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada ketua dan anggota BPD, Panitia PAW serta penjabat kuwu. Imron menilai, mereka telah  sukses menghantarkan PAW tersebut.

"Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan yang disertai dengan hak, wewenang dan kewajiban. Mereka bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Ini pekerjaan yang tidak mudah," ungkap Imron.

Bupati menambahkan, kuwu saat ini harus berperan serta juga dalam penanganan Covid-19. Kuwu harus bisa menjembatani dan ikut serta membantu dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, kuwu harus bisa merangkul dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat.

"Kuwu harus mengedepankan peran rakyat pada setiap aspek kehidupan, termasuk memfungsikan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Satu lagi, kuwu harus siap dikritik dan berbesar hati menerima kritikan warganya," tukas Imron. (DISKOMINFO)

Read More

Tidak tepat sasaran "DTKS Perlu Diperbaiki"

INDOMEDIANEWSC- Kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, diisi dengan dialog interaktif bersama masyarakat Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman.Kabupaten Cirebon, Rabu, 23/03/2022.

Menurut Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Nana Kencanawati, kunker di SDN 1 Cigobangwangi ini untuk melihat langsung kondisi sekolah dan usai acara, masyarakat datang ke lokasi (SD) untuk menanyakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Kami sudah ajukan nama warga agar masuk DTKS dan Alhamdulillah, sebagian besar direalisasi," tuturnya.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, sebagai wakil rakyat tentunya akan menampung aspirasi masyarakat, untuk dilanjutkan ke tingkat kabupaten. 

"Selama ini data yang mendapatkan bantuan terkesan kurang tepat sasaran, sehingga warga yang benar-benar memerlukan bantuan justru tidak dapat. Maka diperlukan, validasi data secara berkala, supaya tepat sasaran," jelasnya.

Ketika ditanya bagaimana upaya untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon ini menjawab, dari anggaran pokok pikiran (pokir) dewan. 

"Direncanakan, akan patungan dari anggota komisi IV yang membidangi pendidikan," jawabnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Korwil Bidik) Kecamatan Pasaleman, Haerin mengucapkan terima kasih atas kunker dan perhatian pada sekolah yang membutuhkan perbaikan.

 "Di sekolah ini sekitar dua ruang kelas yang membutuhkan perbaikan," tuturnya singkat. (1c)

Read More

Pungli Dunia Pendidikan " Masih Adakah "?

Penulis : R.Agus Syaefuddin

Jenis-jenis pungutan liar yang ada di sekolah anak

• Biaya formulir pendaftaran ulang.
• Sumbangan siswa baru.
• Biaya Seragam Sekolah.
• LKS dan Modul Pengayaan.
• Biaya buku paket sekolah.
• Biaya les tambahan dari sekolah.
• Biaya Praktikum.
• Dana Ekstrakurikuler.

Jika kita merujuk pada keterangan diatas, maka sudah selayaknya Orang Tua Siswa tidak terbebani dengan alasan mahalnya biaya pendidikan.

Namun sayangnya, masih banyak keluhan yang terjadi karena praktek pungli tetap ada bersembunyi dibalik berbagai alibi.

Salah satu contoh nyata adalah permainan pihak Sekolah dengan koperasi Sekolah dalam hal pengadaan LKS (Lembar Kerja Siswa).

Secara kasat mata memang pihak Sekolah tidak menjual LKS secara langsung ke Siswa, namun pihak Koperasi Sekolah lah yang menjual LKS itupun dengan dalih tidak ada paksaan namun diharuskan dengan alasan demi menunjang pembelajaran Siswa.

Ironisnya, Salah satu Kabupaten Di Jawa Barat ( Kabupaten Cirebon) IPM ( Indek Pembangunan Manusia) sangat rendah, yaitu berada di peringkat 25 dari jumlah 27.

Ini jelas sangat berlawanan jika alasan LKS demi menunjang pengetahuan Siswa, sementara IPM nya sendiri berada diambang yang sangat menyedihkan.

Tidak berhenti sampai disitu, permainan beberapa oknum pendidik yang masih mencari keuntungan dengan memanfaatkan berbagai kewenangannya, seperti halnya pelaksanaan Study tour, penjualan Kalender Sekolah maupun daftar Ulang, yang dirasakan ini sangat memberatkan beban Orang tua dalam menunjang keinginan anaknya agar memiliki kemampuan yang setara.

Namun apakah ini kesalahan pihak Sekolah ? Tentunya tidak, karena Orang Tua Siswa pun tidak berani untuk menolaknya.

Dengan tidak adanya penolakan dari Orang Tua Siswa, maka dijadikan sebuah alibi oleh pihak sekolah dengan dalih tidak ada paksaan.

Seharusnya kita harus saling memahami, terlebih saat ini kondisi kita masih dalam situasi pandemi.

Dimana dampaknya adalah banyaknya pengangguran, sulitnya untuk mencari pekerjaan bahkan hanya untuk mencukupi makan harian saja tidak sedikit warga yang kesulitan, ini adalah realita yang seharusnya dipahami oleh semua pihak, terlebih para pendidik. 

Namun kemampuan kita hanya bisa mengeluh dan berteriak dalam hati, karena nyatanya Dunia Pendidikan di Negeri kita sangat mahal.

Mungkin harapan kita saat ini hanya satu, adalah adanya ketegasan yang punya wewenang atau penegak Hukum, jika memang itu melanggar Hukum dan masuk dalam ranah Pungli, maka tindaklah tanpa harus menunggu antrian Warga untuk melakukan protes yang hampir sama dengan antrian warga saat mencari dan membeli minyak goreng dengan harga murah.

Read More

Kunjungan Ayu di SMPN 1 Lemahabang " LKS boleh asal bukan Narkoba"

INDOMEDIANEWSC - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang ke 540, Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih  berkunjung ke SMPN 1 Lemahabang, Kabupaten Cirebon, 23/03/2022.

"Hari ini saya hadir di SMP 1 Lemahabang dalam rangka rangkaian hari jadi Kabupaten Cirebon yang ke 540 ,  bersamaan dengan  kegiatan Gowes ,  artinya di  setiap sekolah yang kita kunjungi apa saja  kekurangannya ,  kemudian kita mengunjungi beberapa wilayah ,  yang tujuannya untuk mengetahui kondisi di Desa yang mungkin saja terdapat kerusakan jalan atau hal lainnya, kalau ditemukan jalan atau fasilitas lainnya yang rusak, termasuk  gedung Sekolah  itu bisa kita interpensi agar segera  dilakukan perbaikan , tentunya dengan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait " jelas Ayu.

Lebih lanjut Ayu, menuturkan, bahwa saat ini pendidikan di Kabupaten Cirebon kualitasnya masih harus lebih ditingkatkan."

 "pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon  diharapkan bisa semakin meningkat, supaya IPM -nya juga bisa lebih meningkat lagi , sekarang ini kita IPM Kabupaten Cirebon di urutan  25 , ini kan sangat memprihatinkan , oleh karenanya  ada beberapa upaya yang kita lakukan  dengan Dinas Pendidikan kemudian juga kita selalu berkoordinasi dengan dinas provinsi , kita mencarikan solusinya Seperti apa agar  IPM juga bisa lebih meningkat lagi , selain dari itu,  kita ketahui bersama bahwa Sekolah  Dasar  di Kabupaten Cirebon 40% rusak  ini  tentunya sangat memperihatinkan dan mengganggu pelaksanaan belajar mengajar" jelas Ayu.

Sementara saat di tanya terkait banyaknya keluhan warga mengenai adanya keharusan siswa didik untuk membeli LKS atau Stady tour, dirinya mempersilahkan media untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir mendampinginya.

Saat Media mempertanyakan keluhan yang terjadi pada banyak wali Murid yang mengeluh perihal LKS maupun Stady tour,  Plt Kadisdik, Ronianto, menjawab diplomatis.

" selagi ada persetujuan dari Orang tua Siswa tentunya tidak menjadi permasalahan, apalagi demi menunjang pendidikan" jelasnya.

Saat disinggung apakah boleh atau tidak pihak Sekolah menjual LKS" dirinya tidak bisa memberikan jawaban tegas.

"Kami tidak memperbolehkan atau melarang untuk hal itu, yang penting tidak ada paksaan, apalagi membeli LKS itu untuk menunjang pembelajaran Anak, kecuali membeli Narkoba, baru tidak boleh, masa buat beli buku sebagai penunjang belajar tidak boleh" jelasnya.(1c)

 

Read More

Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-540, Bupati Launching E-KTP

INDOMEDIANEWSC- Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang ke-540, Bupati Cirebon melakukan Launching E-KTP di wilayah kecamatan, Selasa (22/3/2022). Hal itu, sesuai dengan salah satu misi Pemkab Cirebon, yaitu “Membangun pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah".

Demikian dikatakan bupati saat melakukan Launching E-KTP, bertempat di kecamatan Losari. Imron mengaku, Pemkab Cirebon bertekad akan memenuhi ketersediaan database kependudukan yang mudah diakses masyarakat. Disamping itu, akan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat, tepat, murah, dan transparan.

"Kita juga akan meningkatkan kesadaran otentikasi diri sebagai identitas yang wajib dimiliki. Kegiatan ini, berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat," ungkapnya.

Bupati menjelaskan, pengelolaan informasi kependudukan, merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu. Mulai dari pengumpulan, perekaman, pengolahan dan penyajian data informasi hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (registrasi penduduk). 

"Secara umum, registrasi 

penduduk mempunyai dua fungsi. Pertama, mencatat penduduk dan kejadian penting secara teratur dan berkesinambungan. Ini menghasilkan dokumen KTP, KK, dan akta catatan sipil," jelasnya.

Fungsi kedua, lanjut Bupati, registrasi penduduk sebagai sumber utama statistik vital dan statistik kependudukan. Ini menghasilkan informasi kependudukan yang menggambarkan karakteristik penduduk. Baik dari aspek kuantitas, maupun kualitas.  Sehingga, informasi tersebut dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan. 

"Kualitas pelayanan kepada masyarakat, merupakan salah satu indikator pelayanan publik yang semakin baik. Ini terlihat  pada tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat yang perlu dipenuhi," ucapnya.

Hal senada dikatakan Kadisdukcapil Kabupaten Cirebon, Iman Supriyadi. Dia menilai, pengelolaan informasi kependudukan membuat Pemkab Cirebon dapat memperoleh legitimasi dukungan masyarakat. Tentunya, hal ini berhubungan dengan penetapan dalam berbagai kebijakan.

"Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Ini  merupakan perwujudan aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat," terang Iman.

Dirinya menilai, keinginan tersebut dapat terwujud dengan membangun jaringan informasi (SIAK) yang memadai.  Jaringan ini harus bisa memberikan layanan yang lebih baik dan akurat, dalam hal  identitas penduduk, penyimpanan keamanan data, visualisasi data dan pelayanan prima.

"Kabupaten Cirebon, telah mengembangkan SIAK. Ini sudah terpusat, yang diberlakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Dirjen Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil," paparnya.

Iman menambahkan, dengan SIAK terpusat, akan tersedia database kependudukan yang dapat memfasilitasi penyediaan data kependudukan. SIAK terpusat ini juga dapat mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)

Read More