INDOMEDIANEWSC - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini dikenal dengan Bantuan Pangan Sembako ( BPS ) menuai banyak persoalan, hususnya masih minimnya pemahaman KPM ( keluarga Penerima Manfaat ) untuk membelanjakan uang yang disalurkan melalui kantor pos sebesar Rp.600.000 per KPM.
Salah satu upaya yang dilakukan pihak Pemdes untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memanfaatkan Uang yang telah diterima KPM dengan dilakukannya sosialisasi secara langsung bagi seluruh KPM.
Hal ini disampaikan Kuwu Desa Panongan Lor, sekaligus Ketua FKKC Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Agus Syamsah.
" untuk penyaluran BPNT saat ini memang berbeda, awalnya dulu melalui BNI dan saat ini melalui Kantor pos, selain itu bedanya kalau dulu langsung didistribusikan dalam bentuk sembako, saat ini berubah berupa uang kas sebesar 600.000. Dan inilah yang berimbas pada ketidak pahaman Masyarakat tentang aturan yang harus dipatuhi dalam artian bagaimana uang tersebut dibelanjakan, salah satu upaya yang kami lakukan agar tidak salah dalam membelanjakannya melalui sosialisasi, diharapkan semua warga memahaminya " ujarnya, Kamis, 03/03/2022.
Lebih lanjut Agus, menuturkan.
" uang kas yang diterima KPM sudah ada ketentuannya, dan itu harus sesuai aturan, bagi warga yang tidak mematuhi ketentuan akan kena sangsi, yaitu namanya akan di hapus sebagai penerima, oleh karenanya kami terus berupa mensosialisasikan agar penerima tidak salah dalam menggunakan uang yang diterimanya" jelasnya.
Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Panongan, Haerudin.
" Sebagai bentuk perhartian kami kepada warga adalah melalui sosialiasai, yang intinya memberikan pemahaman kepada seluruh penerima atau KPM agar membelanjakan uangnya sesuai ketentuan , dan kami serahkan kepada seluruh KPM untuk membelanjakannya dimana saja, yang penting sesuai aturan, jadi sangat tidak benar kalau ada informasi kami menggiring warga untuk membelanjakannya di E-warung atau warung tertentu, semuanya kami serahkan kepada penerima" tuturnya.
Haerudin bahkan menuturkan, KPM bebas membelanjakan namun dihususkan untuk sembako sesuai juklis.
" memang bebas untuk belanja dimana saja, namun ada beberapa yang tidak boleh dibelanjakan, seperti misalnya untuk belanja rokok, minyak goreng, mie instan atau keperluan yang tidak tertuang dalam aturan, tapi belanjanya sih bebas diwarung manapun, oleh karenanya kami sangat menyayangkan adanya pemberitaan disalah satu media yang tidak konfirmasi dahulu kepada kami, pada prinsipnya kami tidak mempersoalkan adanya pemberitaan, asalkan berimbang dan klarifikasi terlebih dahulu, kasihan Masyarakat mas, jangan sampai salah dalam bertindak yang berimbas merugikan diri sendiri" jelasnya.
Hal yang sama disampaikan Kuwu Desa Kertawangun, Wastidja.
" kami para Kuwu memang mengumpulkan para Penerima bantuan ( keluarga Penerima Manfaat) nanun sifatnya memberikan sosialisasi kepada penerima agar tidak salah dalam membelanjakannya, intinya warga bebas mau belanja dimana saja asalkan sesuai ketentuan, jadi tidak benar kalau kami menggiring warga untuk belanja di warung tertentu, dan sosialisasi yang kami berikan adalah apa saja yang boleh dibeli dan yang tidak boleh dibeli, hanya sebatas itu" jelasnya.
Sementara itu salah seorang Aktifis Cirebon timur, Aris Mulanto ( Ketua DPP LSM Kompi- c ) menyikapi persoalan BPNT/ BPS , yang hampir terjadi di banyak wilayah.
" Kita harus sepenuhnya mendukung progran Pemerintah, dan salah satu tugas LSM sebagai sosial kontrol sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan, nanun jika memang ada informasi terjadi kejanggalan, alangkah lebih baiknya dilakukan kroscek kepada pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini perlu dilakukan agar kondusifitas tetap terjaga dan tidak ada pihak yang dirugikan, pada dasarnya peran lembaga sangat penting dan dibutuhkan untuk secara bersama-sama mencerdaskan Bangsa, kritis, lugas, tegas namun tidak keluar dari Norma dan tetap mengutamakan persatuan juga kesatuan demi terciptanya keselarasan, keadilan bagi segenap Anak Bangsa" tegas Aris. ( 1c)
