Pintu Air Bendung plester rusak " PSDA gak ada Anggaran"

INDOMEDIANEWSC - Kerusakan pintu air Bendung Plester yang hingga saat ini belum diperbaiki membuat resah banyak pihak.

Keresahan tersebut dituturkan salah seorang Kasatgas Desa Picungpugur, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Sukardi.

" kami meminta pihak terkait, dalam hal ini PSDA untuk segera memperbaiki pintu air yang berada di Bendung plester Desa Leuwidinding agar segera terealisasi, karena akibatnya  sangat membahayakan warga, khususnya warga Desa Picungpugur, Dongkol dan Desa Leuwidinding" tuturnya.Rabu, 02/02/2022.

Dari pantauan IM, kondisi pintu air sudah tidak berfungsi maksimal dikarenakan selain ambrolnya gerigi juga lakher yang seharusnya sudah dilakukan pergantian.

Ini pula yang disampaikan petugas pintu air, Aryono (48 Tahun) yang sudah 10 tahun  bertugas menjaga pintu air Bendung plester.

" saya sudah seringkali meminta kepada pihak PSDA untuk segera memperbaiki pintu air yang sudah lama rusak, sayangnya sampai saat ini belum juga diperbaiki dengan alasan ketiadaan Anggaran akibat Corona, padahal pintu air ini sangat fital, karena jika tidak berfungsi dengan baik, apabila hujan lebat dan debet air tinggi, maka tiga desa (Picungpugur, Dongkol, Leuwidinding) bisa terendam banjir" tuturnya.

Aryono, melanjutkan, saat hujan lebat dan debet air meninggi, potensi banjir sangat dimungkinkan

" jika debet air mencapai ketinggian 100 cm saja , pasti meluap, sedangkan waktu minggu malam yang lalu (30/01/2022) air di sini sudah mencapai 140 cm, akhirnya takuat menampung dan berimbas pada beberapa Desa terendam banjir, sedangkan kami merasa kesulitan untuk membuka pintu air, karena kondisinya sudah lama rusak, hal ini lah yang membuat kami meminta kepada pihak PSDA untuk secepatnya melakukan perbaikan" jelasnya.

Sementara itu, Kuwu Desa Leuwidinding, Imas Rasdianto, meminta pihak terkait untuk respon terhadap berbagai keluhan.

" bukan saja persoalan pintu air yang harus segera diperbaiki, Normalisasi atau pengerukan secepatnya harus dilakukan , ini merupakan solusi terbaik, jika hal tersebut diabaikan, maka persoalan banjir akan terus melanda Masyarakat di beberapa Desa, yang terpenting lagi adalah terjalinnya komunikasi yang baik  antar instansi, jangan sampai bencana dulu baru ada penanggulangan" tegas Imas. (1c)

Read More

Puluhan Rumah warga Picungpugur terendan banjir " perlu perhatian serius"

INDOMEDIANEWSC- Dampak hujan lebat yang terjadi pada minggu malam, 30/01/2022, puluhan rumah di Desa Picungpugur, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, terendam banjir.

Hal ini disampaikan Sekretaris Desa Picungpugur, kosim, kepada IM, diruang kerjanya, Rabu, 02/02/2022.

' Hujan lebat yang terjadi pada minggu malam tersebut mengakibatkan arus air sungai Singaraja, meluap yang dampaknya banjir dan merendam hampir seluruh rumah warga yang lokasinya berdekatan dengan sungai, dari data yang kami terima, sebanyak 8 Rumah terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai 50 sampai 70 centi meter, sementara 16 Rumah lainnya terendam banjir hingga ketinggian 25 cm,  seluruh rumah yang terendam banjir adalah warga Blok puhun Dusun 1" tuturnya.

Lebih lanjut Kosim menuturkan, paska Banjir pihak Pemdes langsung melaporkan kepada pihak Kecamatan, sayangnya hingga saat ini belum ada pihak yang memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terkena banjir.

" kami langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kecamatan, dengan harapan adanya perhatian dari Dinas terkait untuk sedikit meringankan beban warga yang terdampak banjir, sayangnya hingga saat ini  apa yang kami harapkan belum terealisasi, kami dari pihak Pemdes tentunya sangat mengharapkan kepada Dinas terkait untuk mencari.solusi bagaimana caranya meminimalisir terjadinya banjir, mungkin salah satunya melalui cara pengerukan sungai Singaraja, ini perlu segera dilakukan agar warga kami merasa aman jika hujan tiba, dan tidak ada lagi rumah warga yang terendan banjir akibat luapan sungai Singaraja" pungkas Kosim. (3b)

Read More

Banjir menenggelamkan ratusan rumah warga Tuk karangsuwung " BBWS lambat"

INDOMEDIANEWSC - Akibat hujan deras dan tersumbatnya aliran air sungai singaraja, sebanyak 160 rumah warga Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang, kabupaten Cirebon, terendam banjir, minggu malam, 30/01/2022.

Dalam keterangannya, Kuwu Desa Tuk Karangsuwung, Azis, menuturkan, bahwa hujan deras terjadi sekitar pukul 19.00 sampai 23.00.

" hujan yang terjadi sekitar pukul 19.00 hingga 23.00 tersebut salah satu penyebab terjadinya banjir yang merendam rumah warga , dari data yang kami miliki, sekitar 160 rumah warga terendam banjir, khususnya yang berdekatan dengan pinggiran kali singaraja" tuturnya, senin, 31/01/2022.

Lebih lanjut Aziz, menjelaskan, bahwa penyebab banjir bukan saja dikarenakan terjadinya hujan, namun penyebab utamanya adalah pendangkalan sungai

" Sungai singaraja seharusnya segera dilakukan normalisasi atau pengerukan, jika ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan jika hujan turun banjir akan kembali terjadi, akibat adanya pendangkalan tersebut air sungai meluap dan merendam ratusan rumah warga hingga mencapai ketinggian 2, 2 meter, terlebih yang rumahnya berdekatan dengan pinggiran sungai" tuturnya.

Paska banjir, ratusan warga bersama pihak pemdes dan TNI, melakukan bersih-bersih, termasuk pengangkatan sampah yang berada tepat dibawah jembatan pulo undrus yang berlokasi di blok puloundrus,  bahkan jembatan tersebut terendam hingga ketinggian 1 meter.

Ironisnya pengajuan pihak pemdes kepada Dinas terkait untuk pengerukan maupun normalisasi  hingga saat ini tidak ada realisasi

" kami sudah berulangkali mengajukan kepada Dinas terkait untuk melakukan normalisaai maupun pengerukan sungai singaraja, sayangnya hingga saat ini belum terealisasi hingga banjir terus datang berulang" jelasnya.

Ironisnya, saat Kuwu berkomunikasi lewat telfon, dan mengeluh kepada pihak BBWS ( Ismail- red) mendapat sambutan kurang baik

" saya mengeluh kepada pak Ismail (BBWS- red) malah jawabannya tidak mengenakan ( anda ini sedang berhadapan dengan pejabat)  ini jawaban yang saya rasa kurang elok, sementara saya sebagai Kuwu yang berhadapan langsung dengan warga, menurut hemat saya keluhan yang saya sampaikan merupakan sesuatu yang wajar " jelas Aziz.

Bahkan saat ada Dinas terkait yang memberikan bantuan, Kuwu menolaknya.

" saya menolak karena bantuan tersebut sifatnya hanya transit dan jumlah yang diturunkan tidak sesuai, masa bawa bantuan satu mobil, yang diturunkan hanya dua box, daripada jadi rebutan warga lebih baik saya tolak" pungkasnya. (1c)

Read More

RTRW JABAR BISA DITANGANI PUSAT ?

oleh 

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat _ 

Provinsi Jawa Barat memiliki Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029. Melihat "usia dan jangkauannya", tentu saja perda tersebut sudah harus di-up date. Perda tersebut pernah dibahas oleh Pansus VII di DPRD selama 11 bulan. Namun, hingga DPRD periode 2014--2019 berakhir, Pemerintah Pusat tak kunjung memberikan persetujuan. 

Dalam perkembangannya, banyak produk perundang-undangan yang telah lahir pasca terbitnya Perda tersebut. Misalnya saja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Undang-Undang tersebut lebih dikenal sebagai omnibus law dan sederet aturan yang menyertainya semisal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

Selain itu, ada pula Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Bahkan, sebelumnya, ada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

UUCK juga mengamanatkan penggabungan Perda RTRW dan Perda Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Jawa Barat juga sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K. Dengan amanat UUCK, berarti Perda Jabar Nomor 10/2010 tentang RTRW dan Perda Nomor 5/2019 tentang RZWP3K harus digabungkan. Mempertimbangkan hal itu, Jabar pun akan membuat perda baru. 

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang RTRW dilakukan oleh Panitia Khusus VI. Kurun waktu jangkauan perdanya pun berubah menjadi 2022-2042.

Banyak hal lain yang harus dibahas dengan penggabungan dua perda tersebut. Mengapa demikian? 

Banyak isu strategis yang memang harus mendapat perhatian karena menyangkut perencanaan tata ruang wilayah dan prencanaan zonasi wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir 0--12 mil dari bibir pantai Provinsi Jawa Barat. 

Isu lain yang tak kalah menarik, misalnya bagaimana dengan rencana bandara Cikembar di Kabupaten Sukabumi. Pada pembahasan Raperda RTRW tahun 2019, ada pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa bergeser dari Citarate? Padahal Jabar sudah memutuskan bandara di Sukabumi itu ada di Citarate. Lagipula, bagaimana penanganan obstacle yang ada? 

Cikembar berada di antara menara sutet dan bukit. Celah untuk melakukan manuver hanya sekitar 150 meter saja. Jika sayap pesawat rentangnya mencapai 60 meter, berarti hanya ada celah kiri-kanan 45 meter saja. Itu berarti, pilot yang mendarat atau terbang dari bandara Cikembar nantinya hanyalah mereka yang "bernyali". 

Bagaimana pula nasib Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)? Bagaimana menentukan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)? Bagaimana kaitannya dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)? 

Rekapitulasi Pemprov Jabar hanya 730.898,31 hektare, itu pun baru 2 kabupaten saja yang sudah ada SK kepala daerahnya. Padahal Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/2021 menyebutkan bahwa LSD Jabar sekitar 878.587,73 hektare. Ada perbedaan sekitar 140.000 hektare. Padahal dengan KP2B tersebut, Jabar baru memiliki sekitar 21% dari target kewajiban 30%. 

Sebenarnya masih banyak isu lain yang harus dibahas oleh Pansus RTRW. Masih ada soal-soal yang berkaitan dengan  Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ini berkaitan dengan difungsikannya TOD Padalarang. Di sisi lain TOD Walini ditunda lebih dahulu pembangunannya. TOD Tegalluar juga penyelesaiannya dilakukan paralel, tetapi belum difungsikan. 

Ada pula pembahasan seputar rencana pembangunan beberapa ruas jalan tol. Selain itu, ada isu seputar tanah timbul dan lahan yang justru hilang akibat abrasi. Lahan-lahan seperti itu juga, karena jumlahnya tidak sedikit, butuh penyikapan. 

Ini semua nantinya pasti akan berkaitan dengan indikasi arahan zonasi serta berpengaruh pada rencana struktur dan rencana pola ruang dalam RTRW Provinsi Jabar yang sedang disusun. Padahal kita semua juga tahu bahwa ketika ada proyek strategis nasional (PSN), semua harus diakomodir. Itu juga pasti akan menggerus angka-angka tersebut. 

Dalam salah satu konsultasi ke Jakarta, ada pernyataan menarik. Jika Perda RTRW yang baru tidak dapat diselesaikan oleh Jabar, dalam hal ini Pansus, penyelesaian akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Benarkah demikian? Andai benar terjadi, bukankah itu bertentangan dengan samangat desentralisasi atau justru ini memang untuk melakukan re-desentralisasi? 

Semoga semua masalah dapat selesai pada waktunya. Semoga pula semua pihak dapat mengakomodir kepentingan pihak lainnya. Dengan demikian, memang dibutuhkan _win-win solution_ sehingga semua pihak akan merasa bahagia.

Read More

Serentak "9 Perangkat Desa Curugwetan" mengundurkan diri

INDOMEDIANEWSC- Pasca pemilihan kuwu serentak tahun 2021 lalu di Kabupaten  Cirebon, perihal adanya pergantian perangkat desa  sudah menjadi hal biasa dimana ganti kuwu diikuti ganti perangkat. 

Begitupun di  Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon,  sebanyak sembilan Perangkat desa setempat, ramai - ramai mengundurkan diri dengan sukarela.

Hal itu  dibenarkan salah satu perangkat Desa  yang mengundurkan diri,  Didi Sukardi, menuturkan adanya  pengunduran diri massal perangkat desa di  Curug Wetan, menurutnya ini murni dari hati sanubari semua teman-teman, dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

"Ini kesepakatan kami bersama, dan ini semata-mata demi kondusifitas dan berjalannya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai kasi pemerintahan desa ini, menjelaskan pengunduran diri ini mutlak tidak ada dampak  politik pasca pemilihan kuwu serentak tahun 2021 lalu, ini kami lakukan tidak lain demi kepentingan masyarakat. 

Dirinya pun berharap semoga perangkat yang baru nanti dapat meneruskan kinerja, dalam mewujudkan Desa Curug Wetan menjadi lebih baik lagi, baik dalam sektor pembangunan, pemberdayaan maupun perekonomian masyarakatnya.

Dirinya pun menyampaikan sekiranya  selama perangkat lama menjabat ada hal-hal yang kurang maksimal, besar harapan untuk dapat dimaksimalkan. 

"Kami semua sepakat akan bersama-sama  mendukung dan mensupport kepemimpinan  pemerintah desa yang terpilih," ungkapnya

Senada dikatakan Cecep Supria keinginan untuk  mengundurkan diri dari jabatan Kadus ini, bukan atas dasar paksaan, ini benar benar murni dari diri sendiri,  bukan dikarenakan ada polemik pasca Pilwu serentak lalu.

" Ini murni demi Curug Wetan, artinya agar terciptanya kondusifitas dan terpenting tidak menghambat jalanya roda pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya

Diakuinya memang di awal sempat terbawa perasaan, namun seiring waktu, Dia legowo dan ikhlas,  menurutnya ini wajar  dalam berdemokrasi, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kembali membangun desanya agar menjadi lebih baik lagi.

"Intinya  membangun desa tidak harus menjadi aparatur desa, kami kembali sebagai masyarakat dan siap bersinergi membangun desa" pungkas Cecep.

Sementara itu, Kuwu Desa Curugwetan, Anang, membenarkan terkait pengunduran sembilan perangkat Desa.hal ini disampaikan kepada Media, diruang kerjanya, Sabtu, 29/01/2022.

" memang benar 9 Perangkat Desa yang lama secara tertulis telah mengundurkan diri, hal ini dilakukan atas kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya selaku Kuwu terpilih tentunya berterimakasih atas.didikasi dan kinerja seluruh perangkat yang terdahulu, saat ini saatnya kita bersama membangun Desa Curugwetan kearah yang lebih baik, InsyaAllah, dalam waktu dekat akan kami lakukan pelantikan terhadap perangkat Desa yang baru" tutur Anang. (1c)

Read More

AMX dan Kuwu Cipkul " berikan bantuan dan pemeriksaan kesehatan"

INDOMEDIANEWSC- M. Solip (60 tahun) warga Blok Manis Desa Cipeujeuhkulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, mendapatkan bantuan dari LSM AMX Indonesia.

Ketua AMX Indonesia, Kota Cirebon, Mohammad Hayat mengatakan, pemberian bantuan ini untuk meringankan beban warga setempat yang tidak bisa berjalan. "Setelah mendapatkan informasi adanya warga desa ini yang memerlukan bantuan, kami bersama yayasan memberikan sembako dan perlengkapan lain yang sekiranya diperlukan," tuturnya, Jumat 28/1/2022

Hayat menceritakan, sebagai lembaga yang bergelut dalam berbagai bidang, salah satunya bidang sosial, pihaknya tak hanya memberikan bantuan di desa ini, namun pada warga yang terdampak banjir di Kecamatan Waled.

 "Sebelum ke sini (Lemahabang), kami berikan 300 paket sembako yang beberapa waktu lalu terjadi banjir di Desa Gunungsari dan Mekarsari, Kecamatan Waled. Di desa ini (Lemahabang), tidak hanya makanan yang diberikan, namun pemeriksaan kesehatan dan dari diagnosa sementara, tidak ada penyakit mengkhawatirkan. Kemungkinan besar, hanya kurang bergerak saja," ceritanya.

Dirinya mengharapkan, peran serta seluruh pihak dalam memberikan bantuan pada warga yang membutuhkan dan direncanakan, Senin (31/1/2022) akan dibawa ke dokter, untuk pemeriksaan lebih lanjut . 

"Sekecil apapun bantuan yang diberikan, sangat bermanfaat bagi yang memerlukan. Jangan dilihat besar ataupun kecil bantuan yang diberikan, akan tetapi mamfaat bagi yang bersangkutan," ujarnya.

Sementara itu, Kuwu Desa Cipeujeuhkulon, H Lili Mashuri menjelaskan, warga yang tidak bisa berjalan ini oleh pihak desa dibangunkan tempat tinggal.

 "Setelah ada informasi mengenai warga yang perlu bantuan, kami langsung tergerak untuk membuatkan tempat tinggal dan Alhamdulillah, para tetangga turut membantu untuk kesehariannya," jelas Wakil Ketua FKKC Kabupaten Cirebon ini.

Dirinya mengharapkan, pihak terkait dapat membantu warga yang membutuhkan, khususnya dari desa ini. 

"Kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dan semoga dalam waktu dekat, dari dinas terkait melakukan hal serupa ( memberikan bantuan-red) pembangunan berupa tempat tinggal yang layak tersebut bukan menggunakan Anggaran Desa, tetapi Uang pribadi yang Alkhamdulillah Allah berikan melalui tangan saya, semoga apa yang kami lakukan ini benar- benar bermanfaat" pungkas H.Lili (1c)

Read More