28 Jan 2022

JALAN LANCAR PREKONOMIAN LANCAR

oleh 
Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat


Pada tahun 2022 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Wilayah VI mendapat alokasi anggaran paling sedikit. Padahal, panjang jalan provinsi yang ditangani hampir merata di enam UPTD yang ada, yakni sekitar 300-350 km. 

Di UPTD ini juga banyak pekerjaan yang harus ditangani, misalnya Jalan Pangeran Cakrabhuwana di Kabupaten Cirebon yang selalu terndam banjir ketika hujan. Panjangnya sekitar 2 kilometer dan berada tepat di depan Kantor Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Pihak Kelurahan Kemanteren juga sudah beberapa kali mengeluhkan kondisi tersebut. Tentu saja kondisi jalan seperti itu sudah semestinya mendapat perhatian serius. 

Sesungguhnya, kondisi jalan di Jawa Barat memang membutuhkan penanganan. Secara keseluruhan jalan provinsi membutuhkan rehabilitasi atau peningkatan jalan, tidak terkecuali di UPTD VI. Mengapa demikian? Lebih dari 65% jalan provinsi umur teknisnya sudah habis. Pilihan lain jika rehabilitasi atau peningkatan jalan tidak dilakukan adalah mengalokasikan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Ini berkaitan dengan kemantapan jalan yang sangat berpengaruh pada kelancaran pergerakan orang dan barang. 

Padahal, alokasi anggaran untuk pemeliharaan dari tahun ke tahun terus menurun. Di sisi lain tidak ada alokasi untuk rehabilitasi jalan. Kalau toh dianggarkan, angkanya sangatlah minim. Ini terjadi sejak covid-19 melanda negeri ini. Ada beberapa ruas jalan yang pada mulanya sudah dianggarkan penanganannya dalam APBD, tetapi kemudian terkena refocusing dan realokasi anggaran. 

Selain Jalan Pangeran Cakrabhuwana, contoh lain yang seharusnya ditangani adalah ruas jalan Patrol-Haurgeulis di Kabupaten Indramayu. Ruas jalan ini pun membutuhkan penanganan serius karena kondisinya sudah sangat parah. Ruas ini sudah banyak berlubang. Namun dari sekitar 4 kilometer yang rusak parah, anggaran yang tersedia hanya untuk menangani 500 meter saja. 

Kondisi jalan Patrol-Haurgeulis ketika musim hujan bisa membahayakan para pengguna jalan. Lubang-lubang di sepanjang jalan itu tidak jelas terlihat lagi. Dengan demikian, para pengguna jalan bisa melindas lubang yang beberapa di antaranya cukup dalam. Akibatnya pasti bisa ditebak, yakni kecelakaan. Kejadian seperti pasti didak diinginkan oleh siapapun. 

Ada lagi ruas jalan Jangga-Cikamurang yang juga sudah lumayan tingkat kerusakannya. Jalan sepanjang sekitar 10 kilometer itu kondisinya juga membutuhkan penanganan. Jalan penghubung dari arah Majalengka menuju wilayah Indramayu itu sesungguhnya cukup strategis. Melalui jalan tersebutlah kita bisa menuju Indramayu setelah keluar dari gerbang Tol Cikedung dari Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). 

Jalan lain yang membutuhkan perhatian adalah ruas Arjawinangun-Gopala. Ruas ini menjadi penghubung Kecamatan Arjawinangun di Kabupaten Cirebon ke Gopala/Karangampel di Kabupaten Indramayu. Setelah melewati jalan kereta api di Pasar Arjawinangun ke arah utara jalan ini kerap terendam air. 

Selain akibat luapan air di musim hujan, jalan ini juga diapit dua saluran irigasi. Yang paling mempengaruhi adalah akibat adanya saluran irigasi di sebelah timur jalan. Saluran irigasi tersebut lebih tinggi dari permukaan jalan. Akibatnya, air kerap kali merembes dan praktis menggenangi sebagian jalan. 

Makin ke utara, misalnya di daerah Desa Jagapura Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, jalan kerap kali juga terendam. Jalur ini mayoritas diapit sawah, sehingga sering terendam. Tanahnya pun relatif labil. Faktor lain yang membuat jalan ini bergelombang adalah cukup tingginya frekwensi kendaraan besar yang kerap melintas dengan muatan berlebih. 

Ruas jalan Arjawinangun-Gopala/Karangampel di bagian selatan masih tersambung ke jalan nasional Palimanan-Jatiwangi. Di sisi bagian selatan jalan ini tersambung di dekat Rumah Sakit Sumber Waras. Bagian ini pun sering kali mengalami kerusakan. Namun, secara keseluruhan, sekali lagi, bagian yang kerap mengalami kerusakan, salah satunya, adalah akibat jalan ini melintasi wilayah persawahan. 

Selain karena terendam air, ada hal lain yang mengakibatkan kerusakan jalan, yakni kendaraan yang kelebihan muatan (_over load_). Bukan rahasia lagi, masih banyak kendaraan yang memaksakan diri dengan membawa muatan berlebih dari kapasitas maksimalnya. 

Apalagi jika muatannya melebihi kapasitas jalan. Padahal secara keseluruhan kita tahu bahwa jika sebuah ruas jalan dilintasi kendaraan seperti itu, jalan tersebut pasti kian cepat rusak. Betapa tidak, kendaraan dengan muatan dua kali lipat daya tampung jalan akan merusak jalan tersebut lima belas kali lebih cepat. 

Jadi jalan yang umur teknis rencananya 15 tahun dengan kapasitas 20 ton jika secara kontinyu dilalui kendaraan bermuatan 40 ton, jalan tersebut akan hancur dalam satu tahun saja. Kondisi seperti inilah yang kerap kali kita temukan di banyak lokasi. Jadi, tidak aneh kalau kemudian jalan milik provinsi di Jawa Barat semakin parah. Angka kemantapannya pun tidak terjamin lagi. 

Sloga "jalan mantap ekonomi lancar" sesungguhnya sudah sangat baik. Jika jalan mantap, secara otomatis pergerakan orang dan barang pun akan lancar. Akhirnya, roda perekonomian akan berbutar dengan baik. Jika itu terjadi, bisa dipastikan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar pun akan meningkat. Walhasil, kesejahteraan masyarakat pun turut terangkat. 

Marilah kita tingkatkan angka kemantapan jalan kita agar semua itu terwujud. Semoga pula pandemi segera berakhir sehingga banyak pekerjaan yang tertunda dapat diselesaikan kembali.

27 Jan 2022

wakil Ketua FKKC " minta Bupati serius tangani persoalan sampah"

INDOMEDIANEWSC- Permasalahan sampah jangan hanya dijadikan wacana dan mimpi disiang bolong.
Mungkin kata-kata ini sangat pas jika melihat persoalan sampah di Kabupaten Cirebon yang hingga saat ini terkesan ada dan tiada.

Mengapa demikian, karena selalu sampah yang menjadi pembahasan namun penyelesaiyannya terkesan sangat lambat.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua FKKC  ,H.Lili, menyayangkan lambatnya kinerja Pemda untuk melakukan hal yang sifatnya sangat  urgent.

" penyelesaiyan sampah ini tidak cukup hanya wacana , harus segera dilakukan langkah cepat dan jangan terhambat karena birokrasi, jika kita hanya berbicara tatacara dan mekanisme, sampai kapan masalah bisa terselesaikan" tuturnya.
 
Lebih lanjut Lili menuturkan;,untuk persoalan sampah ini yang bisa menyelesaikan adalah Bupati.

" percuma kita berteriak masalah bagaimana menyelesaikan persoalan sampah bahkan wakil Rakyatpun ikut berteriak, jika pemangku kebijakan, dalam ini Bupati kurang merespon" tegasnya

" seharusnya Bupati cepat ambil keputusan, kami yang kebetulan berada di Kecamatan Lemahabang, telah berdiskusi dengan para Kuwu, bahkan seluruh Kuwu menginginkan di wilayah Kecamatan Lemahabang dibangun TPA sampah, karena lahannya sudah tersedia, jadi alangkah bijaknya jika persoalan yang jelas dan gampang jangan dibuat susah" tegas H.lili.

Pada prinsipnya, ketersediaan lahan untuk pembangunan sampah ini demi kepentingan Masyarakat secara luas.

" saya persilahkan Lahan milik pribadi saya untuk dijadikan TPA sampah, karena demi kepentingan Masyarakat luas, karena masalah sampah ini bukan saja hanya terkait kebersihan dan kesehatan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah salah satu penyebab banjir juga dikarenakan tumpukan sampah yang tersebar di tempat-tempat umum, jadi intinya kami mengharap Bupati cepat tanggap" pungkasnya (1c)




TERMINAL CILEDUG KAPAN SELESAI?

INDOMEDIANEWSC- Terminal tipe B merupakan terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tingkat Provinsi. 
Provinsi Jawa Barat memiliki total 14 terminal tipe B yang ada. Dari semuanya, baru 7 yang Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D)-nya beres. Di dalam kelompok ini termasuk Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon dan Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi. 

"Pada tahun 2022 mulanya Pemprov Jabar akan membangun dua terminal, yakni Cikarang dan Ciledug. Sayangnya, karena _fiscal gap_ yang menganga begitu dalam, APBD Jabar hanya mampu mendanai pembangunan terminal Cikarang," tutur Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady. 

Dalam perkembangannya Cikarang diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dana yang awalnya diperuntukkan guna membangun Cikarang dialihkan ke Ciledug.  Dengan demikian, Ciledug pun menjadi satu-satunya terminal yang akan dibangun pada tahun 2022. 

"Melihat progres pembangunannya, hingga kini baru perataan bangunan di lahan seluas 8.090 meter persegi itu. Proses lelang pekerjaan sudah dilakukan. Namun, melihat perkembangannya, tanda tangan kontrak diperkirakan baru bisa dilakukan sekitar bulan Maret," tambah Daddy yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan Jabar XII (Cirebon-Indramayu) menuturkan.

Lebih lanjut Daddy menambahkan, kondisi di terminal saat ini menunjukkan bahwa jumlah bis yang masuk sudah ada kenaikan sekitar 15%. Setiap hari sudah masuk sekitar 30 bis, terutama Primajasa dan Luragung. 

"Kita tunggu saja. Semoga terminal yang sudah ditunggu pembangunannya oleh masyarakat itu segera terwujud," pungkasnya. (2b)

26 Jan 2022

Acara Pra Musrenbang baru dimulai " Anggota Dewan" tinggalkan tempat

INDOMEDIANEWSC- Kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dalam  kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), sejatinya untuk menampung  aspirasi dari berbagai sektor, namun sangat disayangkan hal tersebut tidak terpenuhi dalam kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan Susukanlebak, tahun anggaran 2023,  Kabupaten Cirebon.

Pasalnya  anggota DPRD dari fraksi PDI-PERJUANGAN Abdul  Rohman, meninggalkan kegiatan Pra Musrenbang di Kecamatan Susukanlebak, sebelum kegiatan selesai, Rabu (26/1/22)

Camat Susukanlebak Juli Ashari menyampaikan,  Dalam kegiatan Pra Musrenbang memang hanya dihadiri salah satu anggota dewan ,  lantas pergi saat kegiatan berlangsung, dan itu dikarenakan yang bersangkutan ada keperluan yang urgent, sehingga dengan terpaksa harus meninggalkan kegiatan.

"Tadi beliau menyampaikan akan tetap mensupport dan mendukung apa yang menjadi usulan di pra Musrenbang Kecamatan Susukanlebak tahun anggaran 2023," tuturnya

Dikatakannya, dalam kegiatan pra Musrenbang ini kan sifatnya menampung berbagai aspirasi yang akan ditindaklanjuti dalam kegiatan Musrenbang nanti, sesuai dengan skala prioritasnya.

" Kalau nanti di kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten baru semua akan hadir baik dari dinas maupun anggota DPRD Kabupaten Cirebon," paparannya.

Sementara Kuwu Se- Kecamatan Susukanlebak, melalui salah satu Kuwu yang namanya tidak mau dipublikasikan,  saat disinggung anggota dewan yang hadir meninggalkan kegiatan Pra Musrenbang mengaku kecewa dan sangat disayangkan, karena manakala usulan yang tidak terserap di anggaran Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dapat diusulkan melalui Pokir Dewan. 

Seperti kita ketahui anggaran untuk desa saat ini masih di prioritaskan dalam penanggulangan Covid-19, tentunya dengan kehadiran anggota dewan DPRD dapat menampung berbagai keluhan yang dapat di tindaklanjuti oleh anggota dewan.

"Kami sangat menyayangkan hal tersebut, ini jelas menghambat aspirasi kami, karena keterbatasan anggaran di desa, bagaimana kami mengusulkan melalui anggaran ,  lah dewan nya ajah ga ada," pungkasnya.

Persoalan meninggalkannya Wakil Rakyat disaat Acara belum selesai, mendapat sorotan dari salah seorang Aktifis Cirebon timur, Moh Munif.

" kami memang mendengar adanya Anggota Dewan terhormat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai, ini memang terlihat sepele, namun logikanya mau menampung aspiraai apa, lah yong sebelum acara kelar sudah meninggalkan tempat, kalaupun memang ada keperluan lain, maka kami menganggap bahwa pra musrembang ini tidak penting" jelasnya.

Lebih Lanjut Munif, menuturkan.

" mereka (Wakil Rakyat-red) lupa saat dimana mereka awal mencalonkan diri, hujan , panas pun mereka mendatangi Rakyat, mbok ya setelah jadi hargai amanat Rakyat, kasihan orang bawah yang mempercayakan amanatnya, sementara acara yang penting dianggap biasa saja, ini sangat berlawanan, yang perlu diingat diadakannya pra Musrem maupun musrem adalah untuk mengetahui aspirasi, bukan hanya sebuah kumpul-kumpul" pungkasnya. (1c)

25 Jan 2022

Kecamatan Astanajapura gelar Pra Musrembang " kuwu merasa tidak puas"

INDOMEDIANEWSC- Pra musrembang kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang diselenggarakan diaula Kantor Kecamatan setempat, Selasa, 25/01/2022, tidak sesuai yang diharapkan.

Alasan tidak sesuainya harapan tersebut seperti yang dituturkan Ketua FKKC Kecamatan, sekaligus Kuwu Desa Kanci, Subandi.
Dirinya menganggap pelaksanaan pra Musrembang kecamatan ini kurang memenuhi harapan para Kuwu.

" kami beranggapan Pra Musrembang Kecamatan ini hanya bersifat kumpul-kumpul, mengapa kami beranggapan demikian, buat apa kita membahas penggunaan Anggaran sementara total Anggaran dan penggunaannya sudah di plot, ini lah yang menbuat kami merasa tidak puas" tuturnya.

Lebih lanjut , pria yang akrab disapa Bandi ini menuturkan.

" seharusnya para Kuwu membicararakan dulu apa-apa saja program dan total Anggaran yang harus direalisasikan, setelah ada hasil baru dibawa ke pra musrembang kecamatan, bukannya di plot dulu terus diadakan Musrem, kan aneh" tegasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Mertapadawetan, Sumarno.

" Pra musrembang kecamatan mungkin tujuannya baik, namun akan lebih baik lagi jika alokasi anggaran dan apa yang akan dilakukan berawal dari pihak Desa, bukannya sebaliknya, buat apa Musyawarah atau pra musrem jika anggaran maupun penggunaannya sudah ada, kami rasa ini kurang bermanfaat" jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD fraksi Gerindra Kabupaten Cirebon, yang hadir dalam acara tersebut, R.Cakra Susena, menjelaskan.

" pra musrembang kecamatan ini sangat bermanfaat bagi pihak Pemdes, karena bisa mengetahui apa saja yang diperlukan pihak Desa, kami tentunya akan berusaha maksimal mungkin untuk memenuhi keinginan para Kuwu, namun yang harus diingat adalah adanya keterbatasan Anggaran, oleh karenanya, kami mengharap adanya peran serta dari semua pihak, khususnya dalam membedakan mana program sekala prioritas mana yang tidak, yang pasti apapun program yang bermanfaat bagi semua pihak akan kami perjuangkan dengan segala kemampuan yang kami miliki" tuturnya.

Sementara saat disinggung terkait persoalan Perpres 104 tentang penggunaan BLT DD  yang diperbolehkan dipergunakan untuk hal lainnya dengan alasan adanya pidato mentri yang memperbolehkan dengan alasan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi Desa yang bersangkutan, dengan gamblang Cakra , menuturkan.

" ini dilema dan akan merugikan pihak Desa, hususnya para Kuwu. Jika memang aturannya 40% diperuntukan bagi BLT DD, ya patuhi, jangan sampai terjebak oleh pidato atau perkatann Orang lain, sekalipun itu Menteri, jika memang mau merubah, ya cabut dulu Kepres 104 dan lakukan perubahan, karena ini Kepres, kedudukannya sangat kuat, jangan sampai ini jadi jebakan yang akan merugikan kuwu dengan dalih pidato menteri" tegas Cakra.
Sayangnya dalam pelaksanaan pra Musrembang tersebut Camat Astanajapura, H. Suharto, tidak hadir. (1c)






KCJB SAMPAI KERTAJATI?

oleh 
Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Kontroversi sempat menyeruak terkait pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta (KCJB). Bukan hanya terkait proses pembangunannya, pro-kontra juga dikaitkan dengan namanya. Pada masa-masa awal pembangunannya, nama yang digaungkan adalah Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Belakangan, nama KCIC lebih dilekatkan pada perusahaan patungan Indonesia-China itu. 

Pada rencana awal yang diluncurkan, ada empat transit oriented develompent (TOD). Dari keempatnya, satu berada di DKI Jakarta, yakni Halim dan tiga di Provinsi Jawa Barat, yakni di Karawang, Walini, dan Tegalluar.

Dalam perkembangannya, TOD Walini ditunda lebih dahulu. 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai Padalarang lebih pas daripada Walini. Hanya saja, salah satu syaratnya untuk mengoptimalkan TOD Padalarang adalah harus ada feeder dari Kebon Kawung serta melayani Bandung dan Cimahi.

Padahal, di kawasan Walini sudah beredar banyak pihak yang berusaha membebaskan lahan. Hal itu bisa dipahami mengingat rencana awal di TOD Walini pada awalnya akan dikembangkan menjadi alternatif pengganti Ibu Kota Jawa Barat. Bahkan ada renana dibangun pula kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan demikian, dibutuhkan lahan lebih dari seribu hektare.

Di sisi lain, dengan ditambahnya TOD Padalarang, dibutuhkan pula kerja sama dengan manajemen Kota Baru Parahyangan. Memang pasti dibutuhkan banyak penyesuaian. Meskipun demikian, Padalarang dinilai lebih strategis. Padalarang dianggap lebih potensial menjadi titik pertemuan dari banyak lokasi, sehingga lebih potensial pula untuk menjaring penumpang.

Trase KCJB pada awalnya disetting sejajar jalan tol. Namun, kalau itu yang dipilih, bisa berbahaya. Tikungan di Karawang terlalu tajam. Dengan kecepatan bisa mencapai 350 km/jam, tikungan bisa dipastikan akan membahayakan keselamatan penumpang KCJB.

Selain itu, pergeseran trase dan TOD Karawang ke bagian selatan pasti memberi manfaat lain. Dengan pilihan itu, perkemangan Karawang selatan juga lebih terakselerasi. Ini berarti TOD Karawang diharapkan juga sekaligus sebagai pendorong percepatan pengembangan kawasan.

TOD Halim merupakan satu-satunya stasun elevated. Dengan luas sekitar 7,5 hektare, stasiun yang sangat menarik karena berada di perbatasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Stasiun ini diharapkan juga menjadi stasiun terpadu yang akan menjadi salah satu "stasiun wisata".

KCJB diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat. Kontribusi KCJB juga tidak sedikit. Hingga akhir Desember 2021 saja sudah Rp3 triliun lebih. Halim saja bisa Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan.

KCJB dari DKI akan melintasi 8 kota/kabupaten di Jawa Barat. Konsekuensinya, pasti akan menggunakan lahan. Namun, bangunan TOD akan sangat memperhatikan heritage di sekitarnya. Selain itu, tentu sangat diharapkan agar pembangunan trase double track sepanjang 142,3 km itu tidak lantas mengorbankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jabar.

KCJB dengan kecepatan 350 km/jam hanya bisa melintas di jalur Karawang-padalarang. Sesungguhnya ada dua tipe KCJB. Tipe pertama dari TOD Halim langsung ke TOD Padalarang. Waktu tempuhnya 36 menit. Sedangkan tipe kedua akan berhenti di TOD Karawang. Waktu tempuh KCJB ini menjadi 45 menit. 

Setiap hari KCJB beroperasi 68 perjalanan. Dengan kapasitas penumpang sekitar 600 orang, tarif satu trip per penumpang diperkirakan pada kisaran Rp250.000-350.000.

Per tanggal 19 Januari 2021, progres pembangunan sudah mencapai 79,9%. Semoga terget beroperasi pada Juni 2023 bisa terwujud.