Acara Pra Musrenbang baru dimulai " Anggota Dewan" tinggalkan tempat

INDOMEDIANEWSC- Kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dalam  kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), sejatinya untuk menampung  aspirasi dari berbagai sektor, namun sangat disayangkan hal tersebut tidak terpenuhi dalam kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan Susukanlebak, tahun anggaran 2023,  Kabupaten Cirebon.

Pasalnya  anggota DPRD dari fraksi PDI-PERJUANGAN Abdul  Rohman, meninggalkan kegiatan Pra Musrenbang di Kecamatan Susukanlebak, sebelum kegiatan selesai, Rabu (26/1/22)

Camat Susukanlebak Juli Ashari menyampaikan,  Dalam kegiatan Pra Musrenbang memang hanya dihadiri salah satu anggota dewan ,  lantas pergi saat kegiatan berlangsung, dan itu dikarenakan yang bersangkutan ada keperluan yang urgent, sehingga dengan terpaksa harus meninggalkan kegiatan.

"Tadi beliau menyampaikan akan tetap mensupport dan mendukung apa yang menjadi usulan di pra Musrenbang Kecamatan Susukanlebak tahun anggaran 2023," tuturnya

Dikatakannya, dalam kegiatan pra Musrenbang ini kan sifatnya menampung berbagai aspirasi yang akan ditindaklanjuti dalam kegiatan Musrenbang nanti, sesuai dengan skala prioritasnya.

" Kalau nanti di kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten baru semua akan hadir baik dari dinas maupun anggota DPRD Kabupaten Cirebon," paparannya.

Sementara Kuwu Se- Kecamatan Susukanlebak, melalui salah satu Kuwu yang namanya tidak mau dipublikasikan,  saat disinggung anggota dewan yang hadir meninggalkan kegiatan Pra Musrenbang mengaku kecewa dan sangat disayangkan, karena manakala usulan yang tidak terserap di anggaran Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dapat diusulkan melalui Pokir Dewan. 

Seperti kita ketahui anggaran untuk desa saat ini masih di prioritaskan dalam penanggulangan Covid-19, tentunya dengan kehadiran anggota dewan DPRD dapat menampung berbagai keluhan yang dapat di tindaklanjuti oleh anggota dewan.

"Kami sangat menyayangkan hal tersebut, ini jelas menghambat aspirasi kami, karena keterbatasan anggaran di desa, bagaimana kami mengusulkan melalui anggaran ,  lah dewan nya ajah ga ada," pungkasnya.

Persoalan meninggalkannya Wakil Rakyat disaat Acara belum selesai, mendapat sorotan dari salah seorang Aktifis Cirebon timur, Moh Munif.

" kami memang mendengar adanya Anggota Dewan terhormat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai, ini memang terlihat sepele, namun logikanya mau menampung aspiraai apa, lah yong sebelum acara kelar sudah meninggalkan tempat, kalaupun memang ada keperluan lain, maka kami menganggap bahwa pra musrembang ini tidak penting" jelasnya.

Lebih Lanjut Munif, menuturkan.

" mereka (Wakil Rakyat-red) lupa saat dimana mereka awal mencalonkan diri, hujan , panas pun mereka mendatangi Rakyat, mbok ya setelah jadi hargai amanat Rakyat, kasihan orang bawah yang mempercayakan amanatnya, sementara acara yang penting dianggap biasa saja, ini sangat berlawanan, yang perlu diingat diadakannya pra Musrem maupun musrem adalah untuk mengetahui aspirasi, bukan hanya sebuah kumpul-kumpul" pungkasnya. (1c)

Read More

Kecamatan Astanajapura gelar Pra Musrembang " kuwu merasa tidak puas"

INDOMEDIANEWSC- Pra musrembang kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang diselenggarakan diaula Kantor Kecamatan setempat, Selasa, 25/01/2022, tidak sesuai yang diharapkan.

Alasan tidak sesuainya harapan tersebut seperti yang dituturkan Ketua FKKC Kecamatan, sekaligus Kuwu Desa Kanci, Subandi.

Dirinya menganggap pelaksanaan pra Musrembang kecamatan ini kurang memenuhi harapan para Kuwu.

" kami beranggapan Pra Musrembang Kecamatan ini hanya bersifat kumpul-kumpul, mengapa kami beranggapan demikian, buat apa kita membahas penggunaan Anggaran sementara total Anggaran dan penggunaannya sudah di plot, ini lah yang menbuat kami merasa tidak puas" tuturnya.

Lebih lanjut , pria yang akrab disapa Bandi ini menuturkan.

" seharusnya para Kuwu membicararakan dulu apa-apa saja program dan total Anggaran yang harus direalisasikan, setelah ada hasil baru dibawa ke pra musrembang kecamatan, bukannya di plot dulu terus diadakan Musrem, kan aneh" tegasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Mertapadawetan, Sumarno.

" Pra musrembang kecamatan mungkin tujuannya baik, namun akan lebih baik lagi jika alokasi anggaran dan apa yang akan dilakukan berawal dari pihak Desa, bukannya sebaliknya, buat apa Musyawarah atau pra musrem jika anggaran maupun penggunaannya sudah ada, kami rasa ini kurang bermanfaat" jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD fraksi Gerindra Kabupaten Cirebon, yang hadir dalam acara tersebut, R.Cakra Susena, menjelaskan.

" pra musrembang kecamatan ini sangat bermanfaat bagi pihak Pemdes, karena bisa mengetahui apa saja yang diperlukan pihak Desa, kami tentunya akan berusaha maksimal mungkin untuk memenuhi keinginan para Kuwu, namun yang harus diingat adalah adanya keterbatasan Anggaran, oleh karenanya, kami mengharap adanya peran serta dari semua pihak, khususnya dalam membedakan mana program sekala prioritas mana yang tidak, yang pasti apapun program yang bermanfaat bagi semua pihak akan kami perjuangkan dengan segala kemampuan yang kami miliki" tuturnya.

Sementara saat disinggung terkait persoalan Perpres 104 tentang penggunaan BLT DD  yang diperbolehkan dipergunakan untuk hal lainnya dengan alasan adanya pidato mentri yang memperbolehkan dengan alasan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi Desa yang bersangkutan, dengan gamblang Cakra , menuturkan.

" ini dilema dan akan merugikan pihak Desa, hususnya para Kuwu. Jika memang aturannya 40% diperuntukan bagi BLT DD, ya patuhi, jangan sampai terjebak oleh pidato atau perkatann Orang lain, sekalipun itu Menteri, jika memang mau merubah, ya cabut dulu Kepres 104 dan lakukan perubahan, karena ini Kepres, kedudukannya sangat kuat, jangan sampai ini jadi jebakan yang akan merugikan kuwu dengan dalih pidato menteri" tegas Cakra.

Sayangnya dalam pelaksanaan pra Musrembang tersebut Camat Astanajapura, H. Suharto, tidak hadir. (1c)

Read More

KCJB SAMPAI KERTAJATI?

oleh 

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Kontroversi sempat menyeruak terkait pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta (KCJB). Bukan hanya terkait proses pembangunannya, pro-kontra juga dikaitkan dengan namanya. Pada masa-masa awal pembangunannya, nama yang digaungkan adalah Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Belakangan, nama KCIC lebih dilekatkan pada perusahaan patungan Indonesia-China itu. 

Pada rencana awal yang diluncurkan, ada empat transit oriented develompent (TOD). Dari keempatnya, satu berada di DKI Jakarta, yakni Halim dan tiga di Provinsi Jawa Barat, yakni di Karawang, Walini, dan Tegalluar.

Dalam perkembangannya, TOD Walini ditunda lebih dahulu. 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai Padalarang lebih pas daripada Walini. Hanya saja, salah satu syaratnya untuk mengoptimalkan TOD Padalarang adalah harus ada feeder dari Kebon Kawung serta melayani Bandung dan Cimahi.

Padahal, di kawasan Walini sudah beredar banyak pihak yang berusaha membebaskan lahan. Hal itu bisa dipahami mengingat rencana awal di TOD Walini pada awalnya akan dikembangkan menjadi alternatif pengganti Ibu Kota Jawa Barat. Bahkan ada renana dibangun pula kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan demikian, dibutuhkan lahan lebih dari seribu hektare.

Di sisi lain, dengan ditambahnya TOD Padalarang, dibutuhkan pula kerja sama dengan manajemen Kota Baru Parahyangan. Memang pasti dibutuhkan banyak penyesuaian. Meskipun demikian, Padalarang dinilai lebih strategis. Padalarang dianggap lebih potensial menjadi titik pertemuan dari banyak lokasi, sehingga lebih potensial pula untuk menjaring penumpang.

Trase KCJB pada awalnya disetting sejajar jalan tol. Namun, kalau itu yang dipilih, bisa berbahaya. Tikungan di Karawang terlalu tajam. Dengan kecepatan bisa mencapai 350 km/jam, tikungan bisa dipastikan akan membahayakan keselamatan penumpang KCJB.

Selain itu, pergeseran trase dan TOD Karawang ke bagian selatan pasti memberi manfaat lain. Dengan pilihan itu, perkemangan Karawang selatan juga lebih terakselerasi. Ini berarti TOD Karawang diharapkan juga sekaligus sebagai pendorong percepatan pengembangan kawasan.

TOD Halim merupakan satu-satunya stasun elevated. Dengan luas sekitar 7,5 hektare, stasiun yang sangat menarik karena berada di perbatasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Stasiun ini diharapkan juga menjadi stasiun terpadu yang akan menjadi salah satu "stasiun wisata".

KCJB diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat. Kontribusi KCJB juga tidak sedikit. Hingga akhir Desember 2021 saja sudah Rp3 triliun lebih. Halim saja bisa Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan.

KCJB dari DKI akan melintasi 8 kota/kabupaten di Jawa Barat. Konsekuensinya, pasti akan menggunakan lahan. Namun, bangunan TOD akan sangat memperhatikan heritage di sekitarnya. Selain itu, tentu sangat diharapkan agar pembangunan trase double track sepanjang 142,3 km itu tidak lantas mengorbankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jabar.

KCJB dengan kecepatan 350 km/jam hanya bisa melintas di jalur Karawang-padalarang. Sesungguhnya ada dua tipe KCJB. Tipe pertama dari TOD Halim langsung ke TOD Padalarang. Waktu tempuhnya 36 menit. Sedangkan tipe kedua akan berhenti di TOD Karawang. Waktu tempuh KCJB ini menjadi 45 menit. 

Setiap hari KCJB beroperasi 68 perjalanan. Dengan kapasitas penumpang sekitar 600 orang, tarif satu trip per penumpang diperkirakan pada kisaran Rp250.000-350.000.

Per tanggal 19 Januari 2021, progres pembangunan sudah mencapai 79,9%. Semoga terget beroperasi pada Juni 2023 bisa terwujud.

Read More

Nana Kencanawati " soroti tarif Puskesmas dan penjualan LKS "

INDOMEDIANEWSC- Menurut Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Nana Kencanawati, kenaikan tarif di Puskesmas belum lakukan sosialisasi pada masyarakat, sehingga tidak sedikit warga yang mengeluhkan kenaikan tarif dari Rp 4.000 menjadi Rp 10.000. Selain itu, secara mendadak, Perbup diberikan ke DPRD dan spontan disetujui, namun beberapa catatan yang harus dilaksanakan. 

"Perbup sudah jadi dan catatan yang harus dilakukan antara lain, meningkatkan pelayanan masyarakat dan inovasi dari Puskesmas itu sendiri,"tuturnya, usai Pra Musrenbang di Kecamatan Lemahabang, Senin 24/1/2022.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, tiga bulan ke depan, akan evaluasi dari kenaikan tarif ini. Bila belum maksimal dari segi pelayanan maupun lainnya, yang merupakan catatan yang diajukan, maka Pa bupati mesti mencabut kembali Perbup tersebut dan dikembalikan ke tarif lama, yakni Rp 4.000.

 "Perbup yang terkesan tergesa-gesa tersebut akan dilakukan evaluasi, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Memang, rencana kenaikan tarif sudah lama, kenapa tidak dari dulu sosialisasi ke masyarakat dan menyerahkan draf Perbup kenaikan tarif. Karena sudah terlanjur tarif naik, harus dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien dan keluarga pasien," jelasnya.

Ketika ditanya, apakah sudah ada peningkatan pelayanan di Puskesmas, Nana menjawab, belum ada.

 "Yang saya tahu, belum ada perkembangan yang signifikan dari kenaikan tarif Puskesmas. Bahkan saya dapat informasi, salah satu Puskesmas mati lampu karena token listrik habis. Tentunya, saya sangat miris dengan kejadian tersebut," tuturnya.

Dirinya menghimbau pada Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik pada masyarakat. 

"Diharapkan, masyarakat yang berobat ke Puskesmas tidak ada keluhan mengenai pelayanan, dengan kenaikan tarif berobat tersebut," harapnya.

Sekedar informasi, awal Januari 2022 terjadi kenaikan tarif pelayanan kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon. Dari Rp 4.000 menjadi Rp 10.000.

Sementara itu, saat disinggung terkait masih adanya pihak Sekolah yang menjual LKS dan barang lainnya yang dibebankan kepada wali murid dengan dalih tanpa paksaan, dengan tegas Nana, menuturkan.

" apapun dalihnya selayaknya pihak Sekolah tidak membebani para orang tua siswa, termasuk untuk pembelian LKS atau sejenisnya, apalagi situasi saat ini masih belum normal, yang harus dicatat adalah tidak semua orang tua siswa termasuk dalam keluarga mampu, sementara mereka pun ingin Anaknya seperti yang lain, jadi tolong kedepankan nurani, toh saat ini penghasilan Guru sudah sangat luar biasa ditambah lagi ada sertifikasi" pungkas Nana Kencanawati. (1c)

Read More

Bupati Cirebon " Tanggung Biaya pengobatan warga Lemahabangkulon"

INDOMEDIANEWSC -  Bupati Cirebon Imron Rosyadi, memberikan bantuan kepada salah satu warga Desa Lemahabang Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, yang diketahui adanya benjolan besar  pada kaki pasca terjatuh, yang hingga saat ini  belum diketahui jenis penyakitnya,  Senin, 24/1/22.

Imron dalam kesempatan tersebut menyampaikan,  Ananda Dimas Pramdita (18) putra dari Wasna dan Alimah, warga blok makam panjang, Lemahabang Kulon ini, informasi yang diperolehnya Ananda Dimas ini mengalami sakit sudah lebih kurang enam bulan, awalnya dia jatuh dan di bawa ke dokter, tapi ternyata tidak tertangani, dan untuk memastikan apa penyebab adanya benjolan yang ada di kakinya maka  dirujuk ke rumah sakit Bandung.

Imron pun menjelaskan terkait  diagnosa penyakitnya  belum diketahui pastinya, kemarin sampel dagingnya sudah diambil, untuk kesimpulannya sendiri baru diketahui Jumat mendatang.

" Ananda Dimas sendiri akan berangkat ke Bandung hari Kamis nanti, menggunakan mobil desa, dan saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kuwu, terkait biaya semua ditanggung sama Pemkab," tutur Imron 

Dalam kesempatan tersebut Imron pun berpesan, di musim penghujan dan cuaca ektrem seperti sekarang ini, agar masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan bersih, artinya masyarakat harus disiplin dengan membuang sampah pada tempatnya,  menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting karena di cuaca seperti sekarang ini jika tidak pandai merawat badan tentunya akan berdampak kepada kesehatan.

"Segerakan periksa ke puskesmas atau ke dokter, kalau memang perlu bantuan  disini kan ada Pak Camat  maupun langsung ke Pak Kuwu," ungkapnya.

Sementara orang tua Ananda Dimas Wasna, menyampaikan 

kronologis  awalnya Dimas jatuh  trus kaki  sebelah kiri luka,  sebelah kanan tidak apa apa,  setelah lima atau enam  bulan baru terasa ada benjolan, kemudian di operasi di salah satu Rumah sakit di Astanajapura, pada 2 November 2021, dan dirawat selama tiga hari.

setelah dilakukan operasi ada bekas operasi di bekas   jahitan ada benang, kemudian dicabut sekalian sama  perbannya, tapi tidak berselang lama benjolannya  langsung membesar.

"Karena tidak ada penanganan kami ke Bandung, dan membawa sampel dagingnya, kalau penyakitnya apa belum tau nanti hari Jumat baru bisa diketahui," paparnya.

Menurut Pria yang keseharian sebagai buruh lepas ini menyampaikan keinginannya agar anak semata wayangnya kembali sembuh, dan  mendapatkan hasil yang positif agar anaknya dapat ditangani  dengan baik sehingga harapan sebagai orang tua melihat anaknya sehat kembali menjadi kenyataan.

" kami sangat berharap Anak saya mendapat pelayanan terbaik dan segera sembuh seperti sedia kala" tuturnya.

Dirinya pun mengucapkan banyak terima kepada Pemkab Cirebon dalam hal ini Bupati, dan juga kepada Pemdes Lemahabang Kulon, yang sudah membantu sepenuhnya  terhadap keluarga hususnya dalam usaha penyembuhan Anaknya 

Sementara Kuwu Lemahabang Kulon Rudiana, menyampaikan Pemdes dalam hal ini mensupport penuh  keluarga Wasna yang ingin anaknya Dimas yang mengalami benjolan di kaki yang semakin membesar tersebut untuk ditanggulangi dengan benar.

"Dari awal kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin, dengan berkoordinasi dengan Pemkab dan dinas terkait, agar Dimas mendapatkan perawatan dan ditanggulangi dengan baik,  semoga harapan ke dua orang tua Dimas,  dapat melihat  Dimas kembali sembuh dapat dikabulkan oleh Allah," terang Rudiana. (1c)

Read More

Pra Musrembang Kec Lemahabang " Bupati harus cepat tangani persoalan sampah"

INDOMEDIANEWSC- Pra musrembang kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2023 dirasa sia-sia. Hal ini disampaikan Kuwu Desa Tuk Karangsuwung, Azis, yang menyayangkan adanya pembahasan pengguna Anggaran namun kerap realisasinya tidak sesui.

" kami terkadang merasa percuma mengikuti pra atau Musrembang Kecamatan, mengapa demikian, kerap kali apa yang kami ajukan realisasinya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan" tegas Azis.

Acara yang dihadiri oleh beberapa wakil Rakyat dari berbagai fraksi tersebut dan para Kuwu Se Kecamatan lemahabang , terkuak berbagai persoalan yang sifatnya prioritas namun terkesan dikesampingkan, diantaranya masalah banjir dan sampah.

Kekecewaan tersebut dituturkan Kuwu Desa Cipeujeuh Kulon. H. Lili. Dirinya merasa apa yang seharusnya diperioritaskan namun seolah dianggap biasa.

" saya secara pribadi tidak mempersoalkan mau di buatkan TPA sampah atau tidak, namun dikarenakan adanya desakan dari para kuwu untuk meminta peduli dengan penanganan sampah, maka saya bersedia menyediakan lahan pribadi saya untuk dijadikan tempat pengolahan sampah atau tempat pembuangan sampah akhir, sayangnya apa yang kami harapkan walaupun dengan dukungan penuh Anggota  Dewan , seakan sia-sia jika pemda tidak meresponnya, jadi saya tegaskan kalau pihak Kabupaten lambat merespon persoalan sampah, lebih baik tidak usah" tegasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Lemahabangkulon, Rudiana.

" persoalan sampah ini harus segera dicari solusinya, dan saat ini solusinya sudah ada, yaitu kesediaan Kuwu Lili , yang siap dan menyediakan lahannya, jadi selayaknya pihak terkait merespon dengan sigap" tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, salah seorang Anggota Dewan dari fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, menuturkan.

"Kami tentunya akan terus berupaya untuk memenuhi harapan  dan keinginan para Kuwu, ini perlu dilakukan karena memang sudah sepatutnya di Kec Lemahabang ini dibangun TPAsampah  maupun pengelolaan , apalagi untuk lahannya sudah tersedia, namun demikian tentunya harus melalui berbagai kajian" jelasnya. 

Sementara saat disinggung terkait kenaikan tarif biaya pengobatan  di puskesmas yang semula Rp.4000 berubah menjadi Rp.10.000. Dirinya menuturkan

"kami sangat menyayangkan saat akan dilakukan perubahan tarif, pihak kami tidak dilibatkan, yang pasti kami beri waktu 3 bulan, jika dalam waktu 3 Bulan pelayanan puskesmas tidak berubah, termasuk kualitas obat-obatan, maka kami minta segera dilakukan evaluasi" jelas Nana Kencanawati.

Senada hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD fraksi Golkar, Diah Irwani Indriyati.

"Sudah seharusnya Bupati mendukung penuh progran pembangan sampah, buat apa mendengungkan darurat sampah jika Bupati atau pihak Kabupaten tidak mendukungnya" tegas Diah. (1c)

Read More