25 Jan 2022

KCJB SAMPAI KERTAJATI?

oleh 
Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Kontroversi sempat menyeruak terkait pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta (KCJB). Bukan hanya terkait proses pembangunannya, pro-kontra juga dikaitkan dengan namanya. Pada masa-masa awal pembangunannya, nama yang digaungkan adalah Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Belakangan, nama KCIC lebih dilekatkan pada perusahaan patungan Indonesia-China itu. 

Pada rencana awal yang diluncurkan, ada empat transit oriented develompent (TOD). Dari keempatnya, satu berada di DKI Jakarta, yakni Halim dan tiga di Provinsi Jawa Barat, yakni di Karawang, Walini, dan Tegalluar.

Dalam perkembangannya, TOD Walini ditunda lebih dahulu. 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai Padalarang lebih pas daripada Walini. Hanya saja, salah satu syaratnya untuk mengoptimalkan TOD Padalarang adalah harus ada feeder dari Kebon Kawung serta melayani Bandung dan Cimahi.

Padahal, di kawasan Walini sudah beredar banyak pihak yang berusaha membebaskan lahan. Hal itu bisa dipahami mengingat rencana awal di TOD Walini pada awalnya akan dikembangkan menjadi alternatif pengganti Ibu Kota Jawa Barat. Bahkan ada renana dibangun pula kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan demikian, dibutuhkan lahan lebih dari seribu hektare.

Di sisi lain, dengan ditambahnya TOD Padalarang, dibutuhkan pula kerja sama dengan manajemen Kota Baru Parahyangan. Memang pasti dibutuhkan banyak penyesuaian. Meskipun demikian, Padalarang dinilai lebih strategis. Padalarang dianggap lebih potensial menjadi titik pertemuan dari banyak lokasi, sehingga lebih potensial pula untuk menjaring penumpang.

Trase KCJB pada awalnya disetting sejajar jalan tol. Namun, kalau itu yang dipilih, bisa berbahaya. Tikungan di Karawang terlalu tajam. Dengan kecepatan bisa mencapai 350 km/jam, tikungan bisa dipastikan akan membahayakan keselamatan penumpang KCJB.

Selain itu, pergeseran trase dan TOD Karawang ke bagian selatan pasti memberi manfaat lain. Dengan pilihan itu, perkemangan Karawang selatan juga lebih terakselerasi. Ini berarti TOD Karawang diharapkan juga sekaligus sebagai pendorong percepatan pengembangan kawasan.

TOD Halim merupakan satu-satunya stasun elevated. Dengan luas sekitar 7,5 hektare, stasiun yang sangat menarik karena berada di perbatasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Stasiun ini diharapkan juga menjadi stasiun terpadu yang akan menjadi salah satu "stasiun wisata".

KCJB diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat. Kontribusi KCJB juga tidak sedikit. Hingga akhir Desember 2021 saja sudah Rp3 triliun lebih. Halim saja bisa Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan.

KCJB dari DKI akan melintasi 8 kota/kabupaten di Jawa Barat. Konsekuensinya, pasti akan menggunakan lahan. Namun, bangunan TOD akan sangat memperhatikan heritage di sekitarnya. Selain itu, tentu sangat diharapkan agar pembangunan trase double track sepanjang 142,3 km itu tidak lantas mengorbankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jabar.

KCJB dengan kecepatan 350 km/jam hanya bisa melintas di jalur Karawang-padalarang. Sesungguhnya ada dua tipe KCJB. Tipe pertama dari TOD Halim langsung ke TOD Padalarang. Waktu tempuhnya 36 menit. Sedangkan tipe kedua akan berhenti di TOD Karawang. Waktu tempuh KCJB ini menjadi 45 menit. 

Setiap hari KCJB beroperasi 68 perjalanan. Dengan kapasitas penumpang sekitar 600 orang, tarif satu trip per penumpang diperkirakan pada kisaran Rp250.000-350.000.

Per tanggal 19 Januari 2021, progres pembangunan sudah mencapai 79,9%. Semoga terget beroperasi pada Juni 2023 bisa terwujud.

Nana Kencanawati " soroti tarif Puskesmas dan penjualan LKS "

INDOMEDIANEWSC- Menurut Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Nana Kencanawati, kenaikan tarif di Puskesmas belum lakukan sosialisasi pada masyarakat, sehingga tidak sedikit warga yang mengeluhkan kenaikan tarif dari Rp 4.000 menjadi Rp 10.000. Selain itu, secara mendadak, Perbup diberikan ke DPRD dan spontan disetujui, namun beberapa catatan yang harus dilaksanakan. 

"Perbup sudah jadi dan catatan yang harus dilakukan antara lain, meningkatkan pelayanan masyarakat dan inovasi dari Puskesmas itu sendiri,"tuturnya, usai Pra Musrenbang di Kecamatan Lemahabang, Senin 24/1/2022.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, tiga bulan ke depan, akan evaluasi dari kenaikan tarif ini. Bila belum maksimal dari segi pelayanan maupun lainnya, yang merupakan catatan yang diajukan, maka Pa bupati mesti mencabut kembali Perbup tersebut dan dikembalikan ke tarif lama, yakni Rp 4.000.

 "Perbup yang terkesan tergesa-gesa tersebut akan dilakukan evaluasi, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Memang, rencana kenaikan tarif sudah lama, kenapa tidak dari dulu sosialisasi ke masyarakat dan menyerahkan draf Perbup kenaikan tarif. Karena sudah terlanjur tarif naik, harus dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien dan keluarga pasien," jelasnya.

Ketika ditanya, apakah sudah ada peningkatan pelayanan di Puskesmas, Nana menjawab, belum ada.

 "Yang saya tahu, belum ada perkembangan yang signifikan dari kenaikan tarif Puskesmas. Bahkan saya dapat informasi, salah satu Puskesmas mati lampu karena token listrik habis. Tentunya, saya sangat miris dengan kejadian tersebut," tuturnya.

Dirinya menghimbau pada Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik pada masyarakat. 

"Diharapkan, masyarakat yang berobat ke Puskesmas tidak ada keluhan mengenai pelayanan, dengan kenaikan tarif berobat tersebut," harapnya.

Sekedar informasi, awal Januari 2022 terjadi kenaikan tarif pelayanan kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon. Dari Rp 4.000 menjadi Rp 10.000.

Sementara itu, saat disinggung terkait masih adanya pihak Sekolah yang menjual LKS dan barang lainnya yang dibebankan kepada wali murid dengan dalih tanpa paksaan, dengan tegas Nana, menuturkan.

" apapun dalihnya selayaknya pihak Sekolah tidak membebani para orang tua siswa, termasuk untuk pembelian LKS atau sejenisnya, apalagi situasi saat ini masih belum normal, yang harus dicatat adalah tidak semua orang tua siswa termasuk dalam keluarga mampu, sementara mereka pun ingin Anaknya seperti yang lain, jadi tolong kedepankan nurani, toh saat ini penghasilan Guru sudah sangat luar biasa ditambah lagi ada sertifikasi" pungkas Nana Kencanawati. (1c)

Bupati Cirebon " Tanggung Biaya pengobatan warga Lemahabangkulon"

INDOMEDIANEWSC -  Bupati Cirebon Imron Rosyadi, memberikan bantuan kepada salah satu warga Desa Lemahabang Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, yang diketahui adanya benjolan besar  pada kaki pasca terjatuh, yang hingga saat ini  belum diketahui jenis penyakitnya,  Senin, 24/1/22.

Imron dalam kesempatan tersebut menyampaikan,  Ananda Dimas Pramdita (18) putra dari Wasna dan Alimah, warga blok makam panjang, Lemahabang Kulon ini, informasi yang diperolehnya Ananda Dimas ini mengalami sakit sudah lebih kurang enam bulan, awalnya dia jatuh dan di bawa ke dokter, tapi ternyata tidak tertangani, dan untuk memastikan apa penyebab adanya benjolan yang ada di kakinya maka  dirujuk ke rumah sakit Bandung.

Imron pun menjelaskan terkait  diagnosa penyakitnya  belum diketahui pastinya, kemarin sampel dagingnya sudah diambil, untuk kesimpulannya sendiri baru diketahui Jumat mendatang.

" Ananda Dimas sendiri akan berangkat ke Bandung hari Kamis nanti, menggunakan mobil desa, dan saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kuwu, terkait biaya semua ditanggung sama Pemkab," tutur Imron 

Dalam kesempatan tersebut Imron pun berpesan, di musim penghujan dan cuaca ektrem seperti sekarang ini, agar masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan bersih, artinya masyarakat harus disiplin dengan membuang sampah pada tempatnya,  menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting karena di cuaca seperti sekarang ini jika tidak pandai merawat badan tentunya akan berdampak kepada kesehatan.

"Segerakan periksa ke puskesmas atau ke dokter, kalau memang perlu bantuan  disini kan ada Pak Camat  maupun langsung ke Pak Kuwu," ungkapnya.

Sementara orang tua Ananda Dimas Wasna, menyampaikan 
kronologis  awalnya Dimas jatuh  trus kaki  sebelah kiri luka,  sebelah kanan tidak apa apa,  setelah lima atau enam  bulan baru terasa ada benjolan, kemudian di operasi di salah satu Rumah sakit di Astanajapura, pada 2 November 2021, dan dirawat selama tiga hari.

setelah dilakukan operasi ada bekas operasi di bekas   jahitan ada benang, kemudian dicabut sekalian sama  perbannya, tapi tidak berselang lama benjolannya  langsung membesar.

"Karena tidak ada penanganan kami ke Bandung, dan membawa sampel dagingnya, kalau penyakitnya apa belum tau nanti hari Jumat baru bisa diketahui," paparnya.

Menurut Pria yang keseharian sebagai buruh lepas ini menyampaikan keinginannya agar anak semata wayangnya kembali sembuh, dan  mendapatkan hasil yang positif agar anaknya dapat ditangani  dengan baik sehingga harapan sebagai orang tua melihat anaknya sehat kembali menjadi kenyataan.

" kami sangat berharap Anak saya mendapat pelayanan terbaik dan segera sembuh seperti sedia kala" tuturnya.

Dirinya pun mengucapkan banyak terima kepada Pemkab Cirebon dalam hal ini Bupati, dan juga kepada Pemdes Lemahabang Kulon, yang sudah membantu sepenuhnya  terhadap keluarga hususnya dalam usaha penyembuhan Anaknya 

Sementara Kuwu Lemahabang Kulon Rudiana, menyampaikan Pemdes dalam hal ini mensupport penuh  keluarga Wasna yang ingin anaknya Dimas yang mengalami benjolan di kaki yang semakin membesar tersebut untuk ditanggulangi dengan benar.

"Dari awal kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin, dengan berkoordinasi dengan Pemkab dan dinas terkait, agar Dimas mendapatkan perawatan dan ditanggulangi dengan baik,  semoga harapan ke dua orang tua Dimas,  dapat melihat  Dimas kembali sembuh dapat dikabulkan oleh Allah," terang Rudiana. (1c)


24 Jan 2022

Pra Musrembang Kec Lemahabang " Bupati harus cepat tangani persoalan sampah"

INDOMEDIANEWSC- Pra musrembang kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2023 dirasa sia-sia. Hal ini disampaikan Kuwu Desa Tuk Karangsuwung, Azis, yang menyayangkan adanya pembahasan pengguna Anggaran namun kerap realisasinya tidak sesui.

" kami terkadang merasa percuma mengikuti pra atau Musrembang Kecamatan, mengapa demikian, kerap kali apa yang kami ajukan realisasinya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan" tegas Azis.

Acara yang dihadiri oleh beberapa wakil Rakyat dari berbagai fraksi tersebut dan para Kuwu Se Kecamatan lemahabang , terkuak berbagai persoalan yang sifatnya prioritas namun terkesan dikesampingkan, diantaranya masalah banjir dan sampah.

Kekecewaan tersebut dituturkan Kuwu Desa Cipeujeuh Kulon. H. Lili. Dirinya merasa apa yang seharusnya diperioritaskan namun seolah dianggap biasa.

" saya secara pribadi tidak mempersoalkan mau di buatkan TPA sampah atau tidak, namun dikarenakan adanya desakan dari para kuwu untuk meminta peduli dengan penanganan sampah, maka saya bersedia menyediakan lahan pribadi saya untuk dijadikan tempat pengolahan sampah atau tempat pembuangan sampah akhir, sayangnya apa yang kami harapkan walaupun dengan dukungan penuh Anggota  Dewan , seakan sia-sia jika pemda tidak meresponnya, jadi saya tegaskan kalau pihak Kabupaten lambat merespon persoalan sampah, lebih baik tidak usah" tegasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Lemahabangkulon, Rudiana.

" persoalan sampah ini harus segera dicari solusinya, dan saat ini solusinya sudah ada, yaitu kesediaan Kuwu Lili , yang siap dan menyediakan lahannya, jadi selayaknya pihak terkait merespon dengan sigap" tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, salah seorang Anggota Dewan dari fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, menuturkan.

"Kami tentunya akan terus berupaya untuk memenuhi harapan  dan keinginan para Kuwu, ini perlu dilakukan karena memang sudah sepatutnya di Kec Lemahabang ini dibangun TPAsampah  maupun pengelolaan , apalagi untuk lahannya sudah tersedia, namun demikian tentunya harus melalui berbagai kajian" jelasnya. 

Sementara saat disinggung terkait kenaikan tarif biaya pengobatan  di puskesmas yang semula Rp.4000 berubah menjadi Rp.10.000. Dirinya menuturkan

"kami sangat menyayangkan saat akan dilakukan perubahan tarif, pihak kami tidak dilibatkan, yang pasti kami beri waktu 3 bulan, jika dalam waktu 3 Bulan pelayanan puskesmas tidak berubah, termasuk kualitas obat-obatan, maka kami minta segera dilakukan evaluasi" jelas Nana Kencanawati.

Senada hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD fraksi Golkar, Diah Irwani Indriyati.

"Sudah seharusnya Bupati mendukung penuh progran pembangan sampah, buat apa mendengungkan darurat sampah jika Bupati atau pihak Kabupaten tidak mendukungnya" tegas Diah. (1c)

PLT Kuwu Lemahabang siap dilantik " PKK tetap bersinergi"

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Desa/Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, rencanakan secepatnya laksanakan  pelantikan Plt kuwu desa setempat.

Menurut Camat Lemahabang, Edi Prayitno, pelantikan Plt Kuwu Lemahabang, dikarenakan kuwu RN belum ngantor sekitar satu bulan. 

"Atas usulan pihak dan lembaga desa mengenai Plt kuwu, kami teruskan ke kabupaten. Kemudian, kami menunggu untuk adanya pelantikan Plt kuwu," tuturnya, usai menghadiri pelantikan ketua tim penggerak PKK desa di aula kecamatan setempat, Sabtu 22/1/2022.

Masih dikatakan Edi, aturan dan mekanisme perlu ditempuh untuk adanya Plt kuwu. Maka, pihaknya terus koordinasi dengan kabupaten mengenai Plt kuwu Desa Lemahabang. 

"Secepatnya akan ada Plt kuwu, agar pelayanan lebih maksimal," ujarnya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan setempat, Titin Supriatin.

Titin menambahkan, pelantikan ketua tim penggerak PKK desa yakni Desa Belawa, Cipeujeuhwetan, Sindanglaut, Asem dan Desa Lemahabangkulon, dikarenakan masa bakti telah usai. 

"Seiring pergantian kuwu di masing-masing desa, maka ketua tim penggerak PKK desa juga diganti. Diharapkan, ketua tim penggerak PKK desa dapat bersinergi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tugas," harapnya.

Dirinya mengucapkan selamat atas terpilihnya ketua tim penggerak PKK desa yang baru. "Mari wujudkan Kecamatan Lemahabang, yang menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Cirebon," ucap Titin. (1c)

Di Duga Pemasangan Billboard di Desa Citemu Tidak Sesuai

INDOMEDIANEWSC -  12 Desa di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan pemasangan Billboard, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.17,5 juta dengan Speck 3x4x1.

Sayangnya, Pemasangan Billboard di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, di duga Tidak Sesuai Speck RAB.

Semua pemerintahan tingkat Desa di seluruh Jawa Barat termasuk kabupaten Cirebon, mendapat anggaran sebesar Rp.17,5 juta untuk melakukan pemasangan pengadaan Billboard di setiap halaman desa yang berfungsi sebagai media informasi ke masyarakat luar. 

Dari adanya program tersebut, sangat disayangkan, pasalnya pemasangan Billboard di Desa Citemu, diduga menyalahi ketentuan speck dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.17,5 juta dengan Speck 3x4x1.

Menyikapi hal tersebut, beberapa awak media meminta konfirmasi ke Kuwu Citemu Herintiano .

membenarkan bahwa SPJ bilbord masih di Kuwu PJ Rohmat, dan sampai berita ini diterbitkan belum diterima kuwu." Tegasnya. Minggu (23/01/22).

Dari permasalahan tersebut, kata Kuwu Herintiano atau yang akrab dipanggil kuwu Are, dirinya sudah menginstruksikan kepada Sekdes desa Citemu untuk menyelesaikan administrasi dan SPJ bilboard dengan transparansi, agar roda pemerintahan desa ke depan tidak ada ganjalan dari permasalahan pemerintah yang dulu. Ungkapnya.

Akibat SPJ Billboard belum selesai, saat di konfirmasi ke Camat Mundu H. Anwar Sadat M.Si, melalui sambungan telp WhatsAppnya. Dirinya tidak menggubris. 

Seharusnya dalam pelaksanaan menunjuk pihak ketiga untuk mengerjakan bilbord tersebut. Dengan melalui mekanisme yang tertuang dalam perka LKKP No.13 Tahun 2013 tentang pedoman tatacara pengadaan barang dan jasa didesa. Akan tetapi pada pelaksaan dilapangan pengerjaan tidak sepenuhnya dikerjakan oleh pihak ke tiga. Karena yang membeli bahan – bahan untuk bilbord itu Pejabat (PJ) desa Citemu, sementara untuk pemasangan oleh pihak ke tiga.

Melihat pemasangan Billboard di Desa Citemu tersebut diduga telah menyimpang dari Speck dan mekanisme penunjukan pihak ketiga, yang tidak memakai aturan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Desa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. (Red)