Pra Musrembang Kec Lemahabang " Bupati harus cepat tangani persoalan sampah"

INDOMEDIANEWSC- Pra musrembang kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2023 dirasa sia-sia. Hal ini disampaikan Kuwu Desa Tuk Karangsuwung, Azis, yang menyayangkan adanya pembahasan pengguna Anggaran namun kerap realisasinya tidak sesui.

" kami terkadang merasa percuma mengikuti pra atau Musrembang Kecamatan, mengapa demikian, kerap kali apa yang kami ajukan realisasinya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan" tegas Azis.

Acara yang dihadiri oleh beberapa wakil Rakyat dari berbagai fraksi tersebut dan para Kuwu Se Kecamatan lemahabang , terkuak berbagai persoalan yang sifatnya prioritas namun terkesan dikesampingkan, diantaranya masalah banjir dan sampah.

Kekecewaan tersebut dituturkan Kuwu Desa Cipeujeuh Kulon. H. Lili. Dirinya merasa apa yang seharusnya diperioritaskan namun seolah dianggap biasa.

" saya secara pribadi tidak mempersoalkan mau di buatkan TPA sampah atau tidak, namun dikarenakan adanya desakan dari para kuwu untuk meminta peduli dengan penanganan sampah, maka saya bersedia menyediakan lahan pribadi saya untuk dijadikan tempat pengolahan sampah atau tempat pembuangan sampah akhir, sayangnya apa yang kami harapkan walaupun dengan dukungan penuh Anggota  Dewan , seakan sia-sia jika pemda tidak meresponnya, jadi saya tegaskan kalau pihak Kabupaten lambat merespon persoalan sampah, lebih baik tidak usah" tegasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Lemahabangkulon, Rudiana.

" persoalan sampah ini harus segera dicari solusinya, dan saat ini solusinya sudah ada, yaitu kesediaan Kuwu Lili , yang siap dan menyediakan lahannya, jadi selayaknya pihak terkait merespon dengan sigap" tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, salah seorang Anggota Dewan dari fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, menuturkan.

"Kami tentunya akan terus berupaya untuk memenuhi harapan  dan keinginan para Kuwu, ini perlu dilakukan karena memang sudah sepatutnya di Kec Lemahabang ini dibangun TPAsampah  maupun pengelolaan , apalagi untuk lahannya sudah tersedia, namun demikian tentunya harus melalui berbagai kajian" jelasnya. 

Sementara saat disinggung terkait kenaikan tarif biaya pengobatan  di puskesmas yang semula Rp.4000 berubah menjadi Rp.10.000. Dirinya menuturkan

"kami sangat menyayangkan saat akan dilakukan perubahan tarif, pihak kami tidak dilibatkan, yang pasti kami beri waktu 3 bulan, jika dalam waktu 3 Bulan pelayanan puskesmas tidak berubah, termasuk kualitas obat-obatan, maka kami minta segera dilakukan evaluasi" jelas Nana Kencanawati.

Senada hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD fraksi Golkar, Diah Irwani Indriyati.

"Sudah seharusnya Bupati mendukung penuh progran pembangan sampah, buat apa mendengungkan darurat sampah jika Bupati atau pihak Kabupaten tidak mendukungnya" tegas Diah. (1c)

Read More

PLT Kuwu Lemahabang siap dilantik " PKK tetap bersinergi"

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Desa/Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, rencanakan secepatnya laksanakan  pelantikan Plt kuwu desa setempat.

Menurut Camat Lemahabang, Edi Prayitno, pelantikan Plt Kuwu Lemahabang, dikarenakan kuwu RN belum ngantor sekitar satu bulan. 

"Atas usulan pihak dan lembaga desa mengenai Plt kuwu, kami teruskan ke kabupaten. Kemudian, kami menunggu untuk adanya pelantikan Plt kuwu," tuturnya, usai menghadiri pelantikan ketua tim penggerak PKK desa di aula kecamatan setempat, Sabtu 22/1/2022.

Masih dikatakan Edi, aturan dan mekanisme perlu ditempuh untuk adanya Plt kuwu. Maka, pihaknya terus koordinasi dengan kabupaten mengenai Plt kuwu Desa Lemahabang. 

"Secepatnya akan ada Plt kuwu, agar pelayanan lebih maksimal," ujarnya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan setempat, Titin Supriatin.

Titin menambahkan, pelantikan ketua tim penggerak PKK desa yakni Desa Belawa, Cipeujeuhwetan, Sindanglaut, Asem dan Desa Lemahabangkulon, dikarenakan masa bakti telah usai. 

"Seiring pergantian kuwu di masing-masing desa, maka ketua tim penggerak PKK desa juga diganti. Diharapkan, ketua tim penggerak PKK desa dapat bersinergi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tugas," harapnya.

Dirinya mengucapkan selamat atas terpilihnya ketua tim penggerak PKK desa yang baru. "Mari wujudkan Kecamatan Lemahabang, yang menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Cirebon," ucap Titin. (1c)

Read More

Di Duga Pemasangan Billboard di Desa Citemu Tidak Sesuai

INDOMEDIANEWSC -  12 Desa di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan pemasangan Billboard, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.17,5 juta dengan Speck 3x4x1.

Sayangnya, Pemasangan Billboard di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, di duga Tidak Sesuai Speck RAB.

Semua pemerintahan tingkat Desa di seluruh Jawa Barat termasuk kabupaten Cirebon, mendapat anggaran sebesar Rp.17,5 juta untuk melakukan pemasangan pengadaan Billboard di setiap halaman desa yang berfungsi sebagai media informasi ke masyarakat luar. 

Dari adanya program tersebut, sangat disayangkan, pasalnya pemasangan Billboard di Desa Citemu, diduga menyalahi ketentuan speck dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.17,5 juta dengan Speck 3x4x1.

Menyikapi hal tersebut, beberapa awak media meminta konfirmasi ke Kuwu Citemu Herintiano .

membenarkan bahwa SPJ bilbord masih di Kuwu PJ Rohmat, dan sampai berita ini diterbitkan belum diterima kuwu." Tegasnya. Minggu (23/01/22).

Dari permasalahan tersebut, kata Kuwu Herintiano atau yang akrab dipanggil kuwu Are, dirinya sudah menginstruksikan kepada Sekdes desa Citemu untuk menyelesaikan administrasi dan SPJ bilboard dengan transparansi, agar roda pemerintahan desa ke depan tidak ada ganjalan dari permasalahan pemerintah yang dulu. Ungkapnya.

Akibat SPJ Billboard belum selesai, saat di konfirmasi ke Camat Mundu H. Anwar Sadat M.Si, melalui sambungan telp WhatsAppnya. Dirinya tidak menggubris. 

Seharusnya dalam pelaksanaan menunjuk pihak ketiga untuk mengerjakan bilbord tersebut. Dengan melalui mekanisme yang tertuang dalam perka LKKP No.13 Tahun 2013 tentang pedoman tatacara pengadaan barang dan jasa didesa. Akan tetapi pada pelaksaan dilapangan pengerjaan tidak sepenuhnya dikerjakan oleh pihak ke tiga. Karena yang membeli bahan – bahan untuk bilbord itu Pejabat (PJ) desa Citemu, sementara untuk pemasangan oleh pihak ke tiga.

Melihat pemasangan Billboard di Desa Citemu tersebut diduga telah menyimpang dari Speck dan mekanisme penunjukan pihak ketiga, yang tidak memakai aturan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Desa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. (Red)

Read More

PKB Kabupaten Cirebon Buka Posko " Peduli Banjir Waled"

INDOMEDIANEWSC - Banjir yang menggenang di wilayah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menyita banyak perhatian masyarakat, tak terkecuali dari elemen pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon. 

Dengan gerak cepat, sehari setelah mendengar kabar di wilayah tersebut terkena banjir. DPC PKB Kabupaten Cirebon membentuk posko peduli banjir di Gedung KOBER (kelompok belajar) Miftahul Akhyar, Desa Karangsari, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Sabtu 22/1/2022.

Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Raden Hasan Basori mengatakan, dibentuknya posko peduli banjir  diharapkan dapat meringankan dan memenuhi kebutuhan korban banjir.

"Di posko ini kami sediakan dapur umum, tempat evakuasi warga serta ruang aman bagi semua korban banjir,"tuturnya 

Selain itu kata Hasan posko penanggulangan banjir ini berangkat dari kepedulian PKB terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. 

Sementara, adapun bantuan yang diberikan pengurus DPC PKB hari ini, berupa makanan siap saji sebanyak 4000 paket makanan.

"Sebanyak 4000 paket makan siap hidang sudah kami bagikan ke masyarakat. Ke depannya posko yang kami bentuk bisa difungsikan,"jelas Hasan.

Untuk diketahui, akibat intensitas hujan yang tinggi di wilayah Cirebon Timur, mengakibatkan banjir di 10 desa Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Desa yang paling parah diantaranya, Desa Cibogo, Karangsari, dan Mekarsari.

Amir (39), selaku koordinator POSKO penanggulangan banjir menuturkan, bahwa banjir kali ini merupakan banjir terparah dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang.

"Banjir kali ini terparah, karena 10 desa, terdampak banjir," tuturnya. (1b)

Read More

KETUA DPW PARTAI BERKARYA SAMBANGI SEKRETARIAT DPD KAB. CIREBON

INDOMEDIANEWSC - Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jawa Barat Ir. H. Gunawan Hasan beserta jajaran pengurus DPW sambangi Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 1 Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

Dalam kunjungannya, Ir. H. Gunawan Hasan disambut langsung  oleh Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Cirebon Mustamid, A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A.  bersama jajaran kepengurusan Partai Berkarya.

Gunawan Hasan, dalam kesempatan tersebut  memberikan pembekalan terhadap para pengurus DPD Kabupaten dan Kota. Menurutnya, era demokrasi dengan sistem membagi-bagikan uang sudah tidak efektif lagi karena tidak ada batasnya siapa yang terbanyak itu yang mendapat perhatian, itu juga masih belum bisa jadi jaminan untuk memilih calon tersebut. 

begitu juga, menggunakan daya magnet mengandalkan ketokohan atau kharismatik seseorang sudah tidak lagi bisa digunakan oleh para calon legislatif atau calon kepala daerah. 

Dijelaskannya, hancurnya tatanan demokrasi yang sehat disebabkan oleh maney politik, kecurangan secara tersturktur dan masif dalam meloloskan calon tersebut, selain itu  adanya keberpihakan penyelenggaraan pemilu terhadap calon tertentu, sehingga apabila pola seperti ini masih tetap dipelihara maka akan mengghasilkan para pemimpin yang tidak amanah dan koruptor. 

Karena dalam benaknya bukan tugas pengabdian pada bangsa dan rakyatnya melainkan kepentingan pribadinya atau kelompoknya lebih diutamakan.

Gunawan,  menekankan 

"pada para calon legislatif dari Partai Berkarya Kabupaten / Kota Cirebon untuk menanamkan tidak lagi menggunakan Konsep Konpensional mendatangi dalam suatu acara kemudian mengenalkan diri, atau mengumpulkan disuatu tempat dengan mengundang dari beberapa kelompok dengan latar belakang yang berbedah itu hasilnya tidak maksimal terbukti banyak sia-sia nya." Jelasnya.

Lebih lanjut dirinya memaparkan

"Konsep yang ampuh adalah membuat jaringan dari mulai kekerabatan, pertemanan intinya perbanyak jalin tali silaturrahmi uang tidak menjadi ukuran masih banyak rakyat yang cerdas dalam memilih calonya pasti yang diutamakan orang yang dia kenal atau orang yang dianggap dekat," ungkapnya 

Dirinya menyampaikan, untuk pelantikan DPD Partai Berkarya se-Jawa Barat,  direncanakan akan dilaksanakan pada 23 Pebruari 2022 mendatang di Kota Bandung, dan nantinya pelantikan tersebut  akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Berkarya Mayor Jendral Muchdi Purwoprandjono mantan Komandan Jendral Kopassus.

Sementara Ketua DPD Partai Berkarya Kota Cirebon , Bambang, SH. Dalam pandangannya Kota Cirebon terdiri 5 Kecamatan dan sebagai pengurus telah melakukan pembentukan ditingkat Kecamatan.

" Insyaallah,  untuk Kota Cirebon solid," ungkapnya

Menurutnya,  memang diakuinya,  ada sedikit  kesulitan ketika menemui konsituen karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa partai  politik pasti ada uangnya, dan itu yang kerap ditanyakan oleh masyarakat

" Siap maju sebagai calon Legislatif di Kota Cirebon, meskipun hanya satu periode,  ya karena  faktor usia," tandasnya

Sedangkan  Ketua DPD Partai Berkaya Kabupaten Cirebon, Mustamid,  sekaligus sebagai Ketua Kongres Advokat Kabupaten Cirebon menuturkan, apa yang disampaikan oleh Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jawa Barat Gunawan Hasan, menurutnya cukup logis dan patut menjadi dasar  untuk meraih simpati rakyat. Namun ada hal yang penting juga disampaikan kepada masyarakat khususnya bagi umat muslim untuk memahami  arti politik.

" Pada saat itu ada doktrin agar  para ustadz, atau  Kiai tidak usah berpolitk, dan  cukup mengajar ngaji di masjid, langgar dan pesantren saja, menurutnya,  hal ini merupakan pembodohan dan bentuk ketakutan kepada para ustad dan kiyai karena mereka punya banyak simpatisan," ujar Mustamid.

Kalau ini dibiarkan maka kekuasaan akan diambil oleh orang lain dan apalah artinya umat Islam di Indonesia mayoritas namun tidak berdaya, hanya sebagai penonton di negerinya sendiri. Banyak hal-hal yang dipertontonkan kita semua namun hanya bisa diam dan diam saja tanpa bisa berbuat apa-apa sungguh sangat miris sekali hidup di negara yang merdeka kebebasan dan hak-hak Azasinya di batasi.

"Imam Gozali saja mewajibkan umat islam harus berpolitik, bahkan Nabi Muhammad pun ternyta berpolitik, menentukan pilihan dapat menentukan nasib bangsa lima tahun mendatang," terangnya 

Dia pun  berharap Para tokoh agama maupun  Kiai yang mempunyai pesantren untuk ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif dari partai berkarya Kabupaten Cirebon.

"Karena Partai berkarya terbuka untuk umum, tujuanya adalah mari kita bangun Cirebon sebagai kota wali yang bermartabat," pungkasnya ( 1c)

Read More

LSM Barak Kritisi " Anggaran tak sesuai " siap -siap dilaporkan

INDOMEDIANEWSC- Perbaikan jalan berupa pengaspalan yang menghubungkan antara Desa Karangsambung-Desa Karangtengah, Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, terkesan asal-asalan. Terlihat, jalan tersebut baru sekitar dua bulan diaspal kembali berlubang.

Keterangan yang disampaikan  Sekjen LSM Barisan Rakyat Indonesia (Barak Indonesia) Kabupaten Cirebon, To'at Hidayat, kondisi jalan yang baik merupakan dambaan masyarakat dan pengguna jalan, agar dapat beraktivitas dengan nyaman. Namun dengan adanya perbaikan yang terkesan asal-asalan, akan berdampak buruk.

 "Sangat disayangkan, anggaran yang mencapai kisaran ratusan juta rupiah kurang maksimal hasilnya. Bagaimana pengawasan dari dinas terkait untuk proyek tersebut. Masa Baru sekitar dua bulan sudah kembali berlubang," katanya usai peresmian Sekretariat Barak Desa Kubangdeleng, Sabtu (22/01/2022)

To'at menjelaskan, sebagai kontrol sosial masyarakat LSM Barak tak hanya mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang terkesan tak berpihak pada masyarakat. Akan tetapi, pemerintah desa yang tergolong fantastis anggaran dana desanya.

 "Sesuai amanat Ketua Umum, D. Sutedjo, LSM Barak Indonesia harus menjadi pemersatu dan penyejuk bagi masyarakat. Salah satunya, dengan realisasi anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat pada pemerintah desa. Misalnya, tak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, akan kami kritisi dan bila perlu dilaporkan ke pihak berwajib, baik kepolisian, inspektorat maupun Kejaksaan," jelasnya.

Masih dikatakan To'at, anggaran yang digelontorkan pemerintah, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa. Tapi bila ada indikasi penyelewengan anggaran, akan dikritisi dan melaporkan pada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. 

"Kami akan selalu hadir di tengah masyarakat yang memerlukan bantuan," tegasnya.

Dirinya mengharapkan pemerintah desa dan daerah untuk melaksanakan tugas dengan baik juga sesuai aturan, agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata. 

"Pengawasan dinas terkait sangat diperlukan, guna pengerjaan proyek menjadi lebih baik. Begitu juga pengawasan pada pemerintah desa, supaya anggaran yang ada dilaksanakan sesuai peruntukkannya," pungkas To'at. (3a)

Read More