Pemdes Panambangan gelar santunan dan Vaksinasi " berharap pandemi berahir"

INDOMEDIANEWSC- Sebanyak 99 Anak Yatim memperoleh santunan dari Kuwu Desa Panambangan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon.

Pemberian santunan tersebut diharapkan mampu memupuk kembangkan generasai muda yang mungkin memiliki sesuatu yang lebih dibanding dengan Anak-anak yang masih memiliki Orang tua lengkap.

Hal ini disampaikan Kuwu Panambangan, Dadang Sunandar, usai memberikan santunan sekaligus menggelar acara vaksinasi.

" menjadi tugas kita semua untuk memperhatikan Anak yatim, mereka adalah generasi muda yang membutuhkan perhatian lebih dari semua pihak, diharapkan dengan adanya santunan yang walaupun mungkin nilainya tidak seberapa , bisa menjadi sesuatu yang berguna" tuturnya

Lebih lanjut Dadang, menjelaskan, bersamaan dengan pelaksanaan penyaluran santunan, pihak Desa pun menggelar acara vaksinasi.

" upaya kami dalam menanggulangi tarjadinya penyebaran pandemi terus dilakukan, salah satunya adalah Vaksinasi, Alkhamdulillah, hingga saat ini sudah hampir seluruhnya warga kami telah melakukan vaksin,semoga dengan cara ini kita semua kembali bisa menikmati hidup normal seperti sediakala, satu harapan kami sebagai pihak pemdes, dengan vaksin bukan berarti kita mengabaikan prokes, yang utama lagi tetap menjaga kebersihan dan kesehatan" jelasnya. (3a)

Read More

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon " dukung pembangunan TPAS Cipeujeuhkulon"

INDOMEDIANEWSC- Anggota DPRD Kabupaten Cirebon,  Nana Kencanawati, mendorong adanya Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPASa) di Desa Cipeujeuhkulon Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Krterangan yang disampaikan Nana, adanya lahan yang cukup luas di Kecamatan Lemahabang sangat memungkinkan untuk dibangun TPASa. 

"Kami akan komunikasikan dengan anggota dewan lainnya dan dinas terkait, mengenai TPASa di kecamatan tersebut," tuturnya, saat kunjungan di Desa Sarajaya, Kecamatan Lemahabang, Rabu ,29/12/2021

Politisi Gerindra ini menjelaskan, ketersediaan lahan yang sangat memungkinkan untuk dijadikan TPASa perlu adanya peran seluruh pihak untuk mewujudkan, salah satunya Pemkab untuk menurunkan tim survey di lokasi tersebut.

 "Selama ini bila ada pembangunan TPASa, selalu menimbulkan gejolak di masyarakat. Sedangkan di kecamatan ini, lahan sudah ada dan besar kemungkinan masyarakat setuju. Karena, para kuwu se-Kecamatan Lemahabang menyetujuinya," jelas Nana.

Sementara itu, Ketua FKKC Kecamatan Lemahabang, H Eman Sudirman mengungkapkan, lahan yang sudah ada sangat disayangkan bila tak dimanfaatkan.

 "Setelah melakukan musyawarah dengan kuwu lain, setuju bila lahan tersebut dijadikan TPASa. Karena, kebaradaan TPASa akan bermanfaat bagi warga, meski ada juga dampak negatifnya," ungkapnya.

Kuwu Desa Wangkelang ini menambahkan, keprihatinan adanya gejolak di masyarakat mengenai pembangunan TPASa, membuat para kuwu tergerak untuk rencanakan membangun TPASa.

" jangan jadikan kemanfaatan bagi orang banyak dengan timbulnya persoalan, kalaupun memang ada kendala alangkah baiknya diselesaikan dengan cara Musyawarah, oleh karenanya kami sangat mendukung pembangunan TPA sampah secepatnya bisa terealisasi" jelas Eman (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Berikan Penghargaan pada Perusahaan yang Sudah Salurkan CSR

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan penghargaan kepada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang selama ini sudah membantu pembangunan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan kepada masyarakat. 

Penghargaan tersebut diberikan saat acara Anugerah CSR Kabupaten Cirebon tahun 2021 di Hotel Patra Kecamatan Kedawung, Selasa (28/12/2021). malam. 

Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si dan unsur Forkopimda, para SKPD serta para  perusahaan yang berkontribusi di Kabupaten Cirebon melalui program CSR. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, CSR merupakan kontribusi kemitraan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Cirebon. 

Oleh karena itu, Imron minta agar CSR ini bisa mendayagunakan potensi yang ada serta memberi manfaat untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Kepada para pelaku usaha yang telah berpartisipasi aktif dalam program CSR saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga  memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi tingginya karena program CSR ini bisa membantu pemerintah daerah untuk pembangunan," katanya. 

Selain itu, kata Imron, pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, membutuhkan peran dan kontribusi seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha. 

"Salah satu wujud kontribusinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat serta memperhatikan aspek sosial pemberdayaan lingkungan sehingga itu menjadi kunci konsep pembangunan usaha yang berkelanjutan," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, saat ini banyak perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan.

Imron mengajak pelaku usaha yang ada di Kabupaten Cirebon yang belum menyalurkan CSR segera menyalurkannya. Sebab, CSR ini bisa membantu pemerintah daerah untuk kehidupan masyarakat Cirebon menuju mandiri dan sejahtera.

"Dengan kondisi anggaran pemerintah daerah yang sangat terbatas, serta menghadapi permasalahan di masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga, pemangku kebijakan dituntut untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya," ujarnya. 

Imron berharap, untuk proses pemerataan percepatan pembangunan daerah agar tidak terfokus pada satu lokasi saja. Sehingga, CSR ini diharapkan dapat menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Perusahaan atau pelaku usaha tidak hanya membantu masyarakat yang berdomisili di perusahaan itu saja, tetapi bisa  membantu wilayah lain yang tidak ada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Sehingga masyarakat Kabupaten Cirebon bisa merasakan pembangunan daerah yang merata," pintanya. 

Menurut Imron, pada prinsipnya Anugerah CSR Kabupaten Cirebon tahun 2021 ini merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk menjalin hubungan yang baik dan memberikan penghargaan pada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang telah berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Semoga ke depan lebih banyak lagi perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Criebon, " harapnnya. 

Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Erry Ahmad Husaeri, SH MM mengatakan, tujuan diadakannya Anugerah CSR Kabupaten Cirebon tahun 2021 ini untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memberikan program CSR-nya.

"Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kemitraan pembangunan di Kabupaten Cirebon antar pemerintah daerah dan swasta BUMN dan BUMD melalui CSR atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan serta tercapainya akselerasi dan penguatan program CSR melalui penguatan program yang ditawarkan pemerintah daerah," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Imron: Pelaksana di BPR Astanajapura Diminta Lakukan Inovasi pada 2022

INDOMEDIANEESC.- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) dan Rapat Bisnis Kerja 2022 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Astanajapura di Hotel Patra, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (27/12/2021).

Imron mengatakan,  pelaksana di BPR Astanajapura agar melakukan sejumlah inovasi pada 2022. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Cirebon.

Menurut Imron, kalau masyarakat sudah mempercayai kinerja BPR Astanajapura ini, pendapatan yang akan diraih bisa lebih besar.

Tidak hanya itu, seluruh jajaran BPR Astanajapura diminta untuk meningkatkan kemampuan marketing dalam menggaet nasabah baru dan memperbaiki mutu pelayanan. 

Disamping itu, diharapkan agar RBB Tahun 2022 kredit tumbuh, rasio LDR naik, NPL turun dan laba target tercapai. Hal ini harus diawali oleh jajaran direksi dengan pengelolaan SDM yang tepat, jauh dari praktek nepotisme sesuai budaya good corporate governance.

Jajaran direksi juga harus memastikan agar unsur eksekutif dan kepala cabang mampu mempertahankan debitur prima, menindaklanjuti MoU yang sudah dikerjakan, dan meningkatkan kualitas kepala cabang sebagai fungsi marketing dan bisa melakukan strategi.

"Kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk menjadi nasabah bank ini (BPR Astanajapura). Tetapi, di era kemajuan ini harus mengeluarkan cara terbaik yaitu dengan pola marketing yang baik," katanya.

Ketua Dewan Pengawas BPR Astanajapura Dedi Samanhudi, SE.,M.Si mengatakan, BPR Astanajapura yang semula berada di Kecamatan Astanajapura, akan berpindah ke wilayah tengah Kabupaten Cirebon, tepatnya di Kecamatan Talun. "Mudah-mudahan akan terealisasi pada 2022," katanya.

BPR Astanajapura, kata Dedi, dipercaya mengelola dana para pemilik saham sebanyak Rp18 miliar hingga Desember. Sementara, untuk penyertaan modal yang diberikan sebanyak Rp 68 miliar. 

Dedi mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang terus tumbuh ini, harus terus ditingkatkan, sebagai modal utama keberlangsungan BPR Astanajapura.

Rencana bisnis BPR Astanajapura pada 2022 yakni, peningkatan aset 8,3 persen, kredit disalurkan 13 persen, tabungan masyarakat 7 persen, deposito 6 persen, pendapatan naik 8 persen, laba 7 persen.

"Harapannya bisa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya. (Lisdis)

Read More

TP PKK Miliki Peran Penting dalam Kesejahteraan Keluarga

INDOMEDIANEWSC- Organisasi TP PKK Kabupaten Cirebon mempunyai peran penting dalam kesejahteraan keluarga. Sebab, mereka selalu bersentuhan langsung sampai ke tingkat paling bawah di masyarakat. 

"Mereka para penggerak PKK baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga mereka tahu apa yang masyarakat butuhkan," kata Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat membuka acara Rapat Konsultasi TP PKK tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2021 di Ruangan Nyimas Gandasari Kantor Setda, Senin (27/12/2021). 

Imron mengungkapkan, lahirnya gerakan PKK bisa disebut jawaban kebutuhan organisasi untuk pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri serta terpenuhi semua kebutuhannya secara optimal. 

Menurutnya, pemerintah daerah 

telah membentuk unit kerja secara khusus menangani pemberdayaan masyarakat dan perempuan. 

"Peran penggerak PKK dinilai masih dominan karena memiliki jaringan yang luas ke tingkat RW dan RT sehingga memahami kondisi sosial ekonomi pada daerahnya masing-masing," katanya. 

Ia menjelaskan, pada rapat konsultasi PKK ini diharapkan pada tahun 2022 mendatang mempunyai program yang bagus dari tahun sebelumnya. 

"Rapat ini untuk mengetahui capaian program semalan tahun 2021 dan kendala apa saja yang dialami. Sehingga, nantinya bisa diskusi apa yang akan dilakukan pada tahun berikutnya," ujar Bupati Imron. 

Selain itu, Imron mengatakan, pemerintah sangat berharap pada peran TP PKK khususnya, dan umumnya para perempuan untuk Kabupaten Cirebon.  Sebab, di negara berkembang biasanya perempuan itu sering menjadi objek dari pihak laki-laki baik permasalahan maupun kekerasan. 

"Sehingga pemerintah hadir untuk membela hak perempuannya supaya perempuan ada hak yang terpenuhi. Tetapi kita kembali ke perempuannya, Pemerintah sudah berpihak bagaimana peran perempuan terutama TP PKK untuk meningkatkan kesadaran para perempuan menjadi perempuan yang mandiri, pintar dan kreatif," katanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Drs. Erus Rusmana, M.Si mengatakan, rapat konsultasi TP PKK Kabupaten Cirebon tahun 2021 mempunyai maksud dan tujuan yakni 

menginformasikan pokok-pokok rencana kegiatan TP PKK Kabupaten Cirebon tahun 2022. 

Serta, menginformasikan pelaksanaan TP PKK Kabupaten Cirebon tahun 2022 dan pokok-pokok hasil rapat konsultasi TP PKK Kabupaten Cirebon ke tingkat Jabar. 

"Acara ini diikuti oleh 300 orang yang terdiri dari perwakilan TP PKK Kabupaten Cirebon, TP PKK kecamatan, sejumlah OPD," katanya. 

Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Wiwi Rahmat Sutrisno mengatakan, sudah sangat umum diakui kalau TP PKK merupakan pilar utama pelaksana 10 program pokok PKK di masyarakat. 

Menurutnya, TP PKK di lapangan harus memiliki wawasan dan kemampuan standar agar mereka dapat mengemban amanah dan membina masyarakat 

"Wawasan dan kemampuan yang harus dimiliki di antaranya pengetahuan dan teknologi komunikasi, keterampilan dan kreativitas, kemampuan berinovasi serta bersosialisasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Di samping itu, tentunya penguasaan tentang 10 program PKK," ucapnya. 

Ia mengungkapkan, TP PKK Kabupaten Cirebon harus berupaya untuk meningkatkan kualitas dengan terus mengembangkan pola pembinaan yang semakin terencana dan terpadu. 

"Salah satu di antaranya dengan kegiatan rapat konsultasi PKK. Tentu akan terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas, sehingga dapat berkiprah secara optimal," katanya. (Lisdis)

Read More

Pemkab Cirebon Terus Berupaya Wujudkan e-Government Efisien dan Terpercaya

INDOMEDIANEWSC .- Pemerintahan Kabupaten Cirebon terus berupaya mewujudkan e-government yang terpercaya dan efisien. Salah satu upaya transformasi dalam tata kelola pemerintah yakni tanda tangan elektronik (TTE).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengatakan, berdasarkan amanat pemerintah pusat, seluruh pemerintahan di negeri ini harus mampu menerapkan tata kelola berbasis elektronik.

Menurutnya, TTE ini mampu menghindari adanya kecurangan ataupun praktik pemalsuan tanda tangan. "Tanda tangan elektronik ini terus terang saya belum mempunyai bayangan ketika ini distandarkan dengan proses yang biasa kita lakukan," kata Rahmat di Ruang Paseban, Gedung Sekretariat Daerah, Kecamatan Sumber, Senin (27/12/2021).

Rahmat mengatakan, bila TTE bisa diterapkan pada 2022, pihaknya memastikan seluruh alat yang dimiliki Sekretariat Daerah sudah mumpuni dan mampu menunjang kemajuan tersebut.

"Tapi kalau tidak ada, apakah perlu bantuan pengadaan alat lagi. Perlu persiapan yang matang, sehingga ketika ini mulai tidak menimbulkan adanya problem," kata Rahmat.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon Sugeng Darsono mengatakan, daerah ini sudah harus menerapkan TTE untuk keperluan surat menyurat, baik di ruang lingkup setda atau pun satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hingga kecamatan.

Dalam dua bulan terakhir ini, kata Sugeng, pihaknya terus berkonsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat terkait hal tersebut.

"Paling tidak di awal 2022 ini, kita surat menyurat sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Sementara diawali Diskominfo dan Setda," katanya.

Sugeng mengatakan, program tersebut juga merupakan tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan BSSN yang dimulai pada 2019 tentang pemanfaatan sertifikat elektronik.

Di Kabupaten Cirebon, sudah diimplementasikan dan terintegrasi di beberapa SKPD, di antaranya Disdukcapil, DPMPTSP, dan Bappenda.

"Ini selaras dengan keinginan pak bupati, bahwa sertifikat elektronik ini merupakan tolok ukur pemerintahan berbasis elektronik dan menjadi tuntutan kebutuhan," katanya.

Kabid Persandian Provinsi Jawa Barat Tiomaida Seviana HH., SH., M.A.P mengatakan, tahun lalu Sekda Kabupaten Cirebon meminta pihaknya untuk membantu menerapkan TTE. 

"Saya yakin Kabupaten Cirebon bisa menerapkan hal ini," katanya. (Lisdis)

Read More