TP PKK Miliki Peran Penting dalam Kesejahteraan Keluarga

INDOMEDIANEWSC- Organisasi TP PKK Kabupaten Cirebon mempunyai peran penting dalam kesejahteraan keluarga. Sebab, mereka selalu bersentuhan langsung sampai ke tingkat paling bawah di masyarakat. 

"Mereka para penggerak PKK baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga mereka tahu apa yang masyarakat butuhkan," kata Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat membuka acara Rapat Konsultasi TP PKK tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2021 di Ruangan Nyimas Gandasari Kantor Setda, Senin (27/12/2021). 

Imron mengungkapkan, lahirnya gerakan PKK bisa disebut jawaban kebutuhan organisasi untuk pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri serta terpenuhi semua kebutuhannya secara optimal. 

Menurutnya, pemerintah daerah 

telah membentuk unit kerja secara khusus menangani pemberdayaan masyarakat dan perempuan. 

"Peran penggerak PKK dinilai masih dominan karena memiliki jaringan yang luas ke tingkat RW dan RT sehingga memahami kondisi sosial ekonomi pada daerahnya masing-masing," katanya. 

Ia menjelaskan, pada rapat konsultasi PKK ini diharapkan pada tahun 2022 mendatang mempunyai program yang bagus dari tahun sebelumnya. 

"Rapat ini untuk mengetahui capaian program semalan tahun 2021 dan kendala apa saja yang dialami. Sehingga, nantinya bisa diskusi apa yang akan dilakukan pada tahun berikutnya," ujar Bupati Imron. 

Selain itu, Imron mengatakan, pemerintah sangat berharap pada peran TP PKK khususnya, dan umumnya para perempuan untuk Kabupaten Cirebon.  Sebab, di negara berkembang biasanya perempuan itu sering menjadi objek dari pihak laki-laki baik permasalahan maupun kekerasan. 

"Sehingga pemerintah hadir untuk membela hak perempuannya supaya perempuan ada hak yang terpenuhi. Tetapi kita kembali ke perempuannya, Pemerintah sudah berpihak bagaimana peran perempuan terutama TP PKK untuk meningkatkan kesadaran para perempuan menjadi perempuan yang mandiri, pintar dan kreatif," katanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Drs. Erus Rusmana, M.Si mengatakan, rapat konsultasi TP PKK Kabupaten Cirebon tahun 2021 mempunyai maksud dan tujuan yakni 

menginformasikan pokok-pokok rencana kegiatan TP PKK Kabupaten Cirebon tahun 2022. 

Serta, menginformasikan pelaksanaan TP PKK Kabupaten Cirebon tahun 2022 dan pokok-pokok hasil rapat konsultasi TP PKK Kabupaten Cirebon ke tingkat Jabar. 

"Acara ini diikuti oleh 300 orang yang terdiri dari perwakilan TP PKK Kabupaten Cirebon, TP PKK kecamatan, sejumlah OPD," katanya. 

Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Wiwi Rahmat Sutrisno mengatakan, sudah sangat umum diakui kalau TP PKK merupakan pilar utama pelaksana 10 program pokok PKK di masyarakat. 

Menurutnya, TP PKK di lapangan harus memiliki wawasan dan kemampuan standar agar mereka dapat mengemban amanah dan membina masyarakat 

"Wawasan dan kemampuan yang harus dimiliki di antaranya pengetahuan dan teknologi komunikasi, keterampilan dan kreativitas, kemampuan berinovasi serta bersosialisasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Di samping itu, tentunya penguasaan tentang 10 program PKK," ucapnya. 

Ia mengungkapkan, TP PKK Kabupaten Cirebon harus berupaya untuk meningkatkan kualitas dengan terus mengembangkan pola pembinaan yang semakin terencana dan terpadu. 

"Salah satu di antaranya dengan kegiatan rapat konsultasi PKK. Tentu akan terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas, sehingga dapat berkiprah secara optimal," katanya. (Lisdis)

Read More

Pemkab Cirebon Terus Berupaya Wujudkan e-Government Efisien dan Terpercaya

INDOMEDIANEWSC .- Pemerintahan Kabupaten Cirebon terus berupaya mewujudkan e-government yang terpercaya dan efisien. Salah satu upaya transformasi dalam tata kelola pemerintah yakni tanda tangan elektronik (TTE).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengatakan, berdasarkan amanat pemerintah pusat, seluruh pemerintahan di negeri ini harus mampu menerapkan tata kelola berbasis elektronik.

Menurutnya, TTE ini mampu menghindari adanya kecurangan ataupun praktik pemalsuan tanda tangan. "Tanda tangan elektronik ini terus terang saya belum mempunyai bayangan ketika ini distandarkan dengan proses yang biasa kita lakukan," kata Rahmat di Ruang Paseban, Gedung Sekretariat Daerah, Kecamatan Sumber, Senin (27/12/2021).

Rahmat mengatakan, bila TTE bisa diterapkan pada 2022, pihaknya memastikan seluruh alat yang dimiliki Sekretariat Daerah sudah mumpuni dan mampu menunjang kemajuan tersebut.

"Tapi kalau tidak ada, apakah perlu bantuan pengadaan alat lagi. Perlu persiapan yang matang, sehingga ketika ini mulai tidak menimbulkan adanya problem," kata Rahmat.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon Sugeng Darsono mengatakan, daerah ini sudah harus menerapkan TTE untuk keperluan surat menyurat, baik di ruang lingkup setda atau pun satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hingga kecamatan.

Dalam dua bulan terakhir ini, kata Sugeng, pihaknya terus berkonsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat terkait hal tersebut.

"Paling tidak di awal 2022 ini, kita surat menyurat sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Sementara diawali Diskominfo dan Setda," katanya.

Sugeng mengatakan, program tersebut juga merupakan tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan BSSN yang dimulai pada 2019 tentang pemanfaatan sertifikat elektronik.

Di Kabupaten Cirebon, sudah diimplementasikan dan terintegrasi di beberapa SKPD, di antaranya Disdukcapil, DPMPTSP, dan Bappenda.

"Ini selaras dengan keinginan pak bupati, bahwa sertifikat elektronik ini merupakan tolok ukur pemerintahan berbasis elektronik dan menjadi tuntutan kebutuhan," katanya.

Kabid Persandian Provinsi Jawa Barat Tiomaida Seviana HH., SH., M.A.P mengatakan, tahun lalu Sekda Kabupaten Cirebon meminta pihaknya untuk membantu menerapkan TTE. 

"Saya yakin Kabupaten Cirebon bisa menerapkan hal ini," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Ajak Semua PNS Jadi Perekat Bangsa

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengajak para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perekat bangsa. Sebab PNS/ASN itu merupakan abdi negara untuk melayani masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan saat pelantikan 174 CPNS menjadi PNS di Gedung BKPSDM Kabupaten Cirebon, Jumat (24/12/2021). 

Imron berpesan, agar PNS yang baru dilantik sekarang jadilah PNS yang bekerja dengan dedikasi yang tingggi. Sebab, mereka juga ikut andil dalam kemajuan di Kabupaten Cirebon. 

"Bekerja dengan baik, dan harus mempunyai spirit untuk membangun Kabupaten Cirebon," katanya. 

Imron menjelaskan, tahun sekarang kurang lebih 850 Pegawai Negeri Sipil (PNS) memasuki masa pensiun. 

"Ada 850-an PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang pensiun, sedangkan sekarang dilantik baru 174 orang, jadi kekurangannya masih cukup banyak sekali. Kalau tiap tahun yang menjadi PNS sedikit, kemungkinan besar dalam waktu dekat PNS di kita akan habis," katanya.

Imron berharap, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Cirebon dapat melayani sepenuh hati kepada masyarakat. Sebab PNS merupakan abdi negara. 

"Kita harus bisa melayani masyarakat,  jangan sampai kita yang dilayani. Karena hakikatnya PNS itu merupakan abdi negara," ujarnya 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva'i mengatakan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon mencapai 11.340. Bahkan, banyak kekurangan pegawai khususnya PNS di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Kita masih kurang 3.000-an PNS, kebanyakan dari sektor pendidikan dan sektor kesehatan itu hampir 50 persen kebutuhan PNS-nya," katanya. (Lisdis)

Read More

KETUA DPD PS PROVINSI JAWA BARAT SAMBANGI MAKO DPC PS KABUPATEN CIREBON

 INDOMEDIANEWSC- Plt. Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah Pejuang Siliwangi Provinsi Jawa Barat Kolonel TNI AD Purn. ENDANG YB didampingi Mayor TNI AD Purn. LILIS SUHANA dan Sekda PS Didiet. Melakukan  kunjunganya ke Mako DPC Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon Jl. Raya Sunan Gunung Jati – Wanakaya No. 1 disambut  oleh Ketua DPC Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon MUSTAMID. A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A. yang  juga dihadiri para Ketua DPAC Pejuang Siliwangi se-Kabupaten Cirebon.  

Dalam kunjungan yang merupakan  konsolidasi organisasi  dan melakukan pembinaan terhadap  kepengurusan di bawahnya, yang sebelumnya dijabat oleh  Almarhum Brigadir Jendral TNI AD. Dr. H. NASEP RACHMAT, S.H., M.M., M.Si.  

Dalam sambutanya, Kolonel TNI AD, Purn Endang YB , berpesan 

"Pejuang Siliwangi harus berpegang pada Semboyan  Jawa Barat  Kudu Silih Asah (Saling menajamkan pikiran, Saling meningatkan). Silih Asih (Saling mengasihi, menyangi) Silih Asuh (Saling mengasuh, saling membimbing)  Siliwangi  (Saling memberi dukungan satu sama  lain  agar kompak / Solid ).  Pengurus dan Anggota DPC Pejuang Siliwangi Kabupaten  Cirebon wajib menjaga marwah  organisasi dan tidak melanggar norma agama, norma Hukum dan adat istiadat  dan harus satu komando sesuai hirarki kepengurusan. Apabila ada pihak-pihak yang mengatas namakan DPP atau DPD tanpa disertai surat tugas jangan diindahkan dan saya percaya kepada Ketua DPC PS Kabupaten Cirebon Pak Mustamid yang kebetulan sebagai Ketua Pengacara di Cirebon  yang juga seorang dosen di beberapa perguruan tinggi  mampu dalam  memimpin  organisasi ini " tuturnya.

Masih dikatakan Ketua DPD , pihaknya mengaku pernah dalam satu tugas dengan Ketua Umum Pejuang Siliwangi Letnan Jendral Kopassus H. YAYAT SUDARAJAT, S.E., M.M. namun nasiblah yang menentukan berbeda.  Meskipun demikian,  akan tetapi saya  sebagai seorang Prajurit tetap mengikat Sumpahnya baik yang masih aktif maupun yang sudah purna 

“ Bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Bahwa  saya akan tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin Keprajuritan dst “.

Lanjut dikatan Endang, dirinya berpesan 

"kepada Saudara-saudarku, adik-adikku TNI agar senantiasa berpegang pada  8  WAJIB TNI :  “ Bersikap ramah tamah terhadap rakyat, Bersikap sopan santun terhadap rakyat, Menjunjung tinggi kehormatan wanita, Menjaga kehormatan diri dimuka umum, Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya, Tidak sekali-kali merugikan rakyat, Tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat “ saya sebagai orang tua serasa bersedih apabila ada TNI yang  menyakiti  hati  rakyat, harus disadari TNI  dilahirkan  dari  rakyat," tandasnya.

Sementara dikatakan Mustamid,  pihaknya merasa berterima kasih atas kunjungan DPD Pejuang Siliwangi Provinsi Jawa Barat yang dinakodai oleh pak Endang semoga senantiasa terjaga silaturrahmi dengan baik dan dirinya mengucapkan terima kasih atas pembekalan yang telah  diberikan oleh Ketua DPD PS Provinsi Jawa Barat yang meskipun dengan kesederhaan dan singkat.

Masih  dikatakan  Mustamid, Pihaknya berencana  dengan Ketua DPD  dan DPC se-Jawa Barat  melakukan gelar Pasukan atau apel Akbar yang  dikuti seribu anggota, meskipun ini baru wacana mudah-mudahan disetujui DPP, adapun waktunya akan ditentukan lebih lanjut setelah ada rapat kordinasi antar Ketua DPC se-Jawa Barat.  

"Tujuanya adalah melakukan Konsolidasi organisasi dan mempererat tali silaturrahmi antar Pejuang Siliwangi di bawah Komando Bapak Letjend H. Yayat Sudrajat, S.E. mohon doa dan dukunganya dari semua pihak agar dapat terlaksana" harap Mustamid (3a)

Read More

Bupati Cirebon Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya dan Nataru 2022

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Lodaya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di Markas Kepolisian Resort Kota (Mapolresta) Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/12/2021).

Dalam pidatonya, Bupati Imron mengatakan, perayaan Hari Natal dan Tahun Baru ini, menjadi bagian dari tradisi masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dipastikan bisa menimbulkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat.

Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat ini tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, gangguan kamseltibcar lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan.

"Masyarakat agar mewaspadai dan mengurangi mobilitas," kata Imron.

Sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, lanjut Imron, seluruh masyarakat harus bersama-sama mengantisipasi penyebaran varian baru Covid-19, yakni omicron.

Meskipun begitu, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini, sudah terkendali dan pemerintah memberi kesempatan perekonomian di Indonesia agar tetap tumbuh.

Imron mengatakan, pembatasan yang saat ini dilakukan, memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya agar berjalan dengan baik.

"Harus dipertahankan untuk mencegah penyebaran semakin meluas. Strategi pengendalian harus dilakukan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol 3M atau memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman mengatakan, pada operasi tahun ini, dibangun 14 pos pengamanan yang tersebar dari ujung timur sampai ujung barat Kabupaten Cirebon.

Pos pengamanan tersebut, lanjut Arif, tidak hanya berada di jalur arteri, melainkan di jalur bebas hambatan (Tol Cipali dan Tol Palikanci). Seluruh layanan tersebut untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Kami pun bakal melakukan pemeriksaan acak yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon," katanya. (Lisdis)

Read More

Dituntut mundur " Kuwu Lemahabang" tinggalkan Rumah

INDOMEDIANEWSC- Buntut persoalan BLT dan nikah siri Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon ( RN)sebelum masa idah selesai seakan terus bergulir.

Hal ini terbukti dengan  adanya desakan dari warga setempat yang menuntut Kuwu Lemahabang RN segera lengser dan melepaskan jabatannya.

Tuntutan tersebut dikarenakan selain yang bersangkutan( Kuwu RN- red) melakukan pernikahan siri sebelum masa idah berahir, warga pun menyayangkan adanya dugaan uang BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) dibawa RN dan hingga saat ini belum dibagikan kepada Masyarakat yang berhak menerimanya.

Bahkan dampak dari tuntutan warga tersebut, hingga saat ini Kuwu RN tidak pernah masuk kantor bahkan rumah tinggalnya pun sudah kosong tak berpenghuni.

Seperti yang dituturkan warga setempat yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya, Kamis, 23/12/2021 .

" Sejak warga menuntut kuwu turun, Rumah sudah kosong, mungkin merasa malu kang, karena rumah yang ditinggalinya saat ini adalah milik Almarhum suaminya ( Anger-red) masa suami barunya tinggal bersama, apalagi status masa idahnya belum selesai" tuturnya.

Sementara itu dari keterangan yang disampaikan Sekretaris Desa Lemahabang, Didi Heriyanto, sejak aksi warga Kuwu tidak pernah masuk kantor

" sudah kurang lebih 1 minggu sejak warga menuntut mundur, kuwu tidak pernah masuk kantor, bahkan tuntutan mundur tersebut bukan saja masalah BLT yang belum dibagikan ( uangnya dibawa Kuwu ) hal lainnya yang membuat warga geram adalah prilaku Kuwu sebagai sosok panutan yang tidak mencerminkan sebagai sosok panutan, ini dikarenakan kuwu yang merupakan Istri Almarhum Anger telah menikah lagi dengan laki-laki lain dimana masa idah nya belum berahir, jelas ini melanggar norma dan kearifan lokal" jelasnya

Saat disinggung berapa nilai uang BLT yang dibawa Kuwu, Didi, menjelaskan

" Uang BLT yang hingga saat ini belum dibagikan sekitar Rp.46.000.000 yang seharusnya sudah disalurkan sejak awal Bulan Desember 2021" tutur Didi.

Menyikapi peristiwa yang terjadi di Pemdes Lemahabang, Ketua FKKC Kecamatan Lemahabang, sekaligus Kuwu Desa Wangkelang, H.E. Sudirman, menuturkan

" kami berharap Kuwu RN dapat menyelesaikan persoalan ini secepatnya dengan cara kekeluargaan , seharusnya Kuwu datang ke Desa dan meminta maaf sekaligus menyelesaikan kewajibannya dengan baik, termasuk jika ada Anggaran yang belum tersalurkan, sebagai sesama Kuwu tentunya kami sangat miris dengan peristiwa yang terjadi di Desa Lemahabang"  ujarnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, Kasi Pemerintahan Kec Lemahabang, Mustakim. Menjelaskan

" atas kejadian tersebut, kami sudah melaporkan ke pihak Kabupaten Cirebon, salah satunya DPMD" tuturnya. (3a)

 

Read More