Pemkab Terima Penghargaan dari KPPN atas Predikat Capaian WTP

INDOMEDIANEWSC-  Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima penghargaan atas laporan keuangan 2020 yang berhasil mendapatkan predikat capaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon.

Penghargaan tersebut diberikan langsung pihak KPPN Cirebon kepada Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag di Aula KPPN, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (15/12/2021).

Selain mendapatkan penghargaan tersebut, Bupati Cirebon pun menyerahkan langsung daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2022 kepada KPPN Cirebon.

Bupati Cirebon mengatakan, penghargaan diberikan karena Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima tahun berturut-turut.

"Semoga SKPD bisa mempertahankan kerjanya dengan baik dan tetap melaporkan kinerjanya secara tepat waktu," katanya.

Kepala KPPN Cirebon Lidi Khamiliyah mengatakan, DIPA tahun 2022 dilaksanakan lebih awal. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, termasuk di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, diberikan waktu lebih awal untuk memudahkan pemerintah daerah merancang pembangunan secara strategis.

"Diketahui, APBN 2022 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang APBN 2022 dengan tema melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," katanya.

Lidi mengatakan, pemerintah daerah diminta untuk melakukan belanja daerah lebih efisien dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Ketidakpastian akibat pandemi, membuat hal tersebut harus dilakukan.

"Meskipun dalam kondisi pandemi, pemerintah tetap harus reformasi struktural untuk mempercepat pemulihan ekonomi," katanya. (Lisdis)

Read More

Pemkab Cirebon Peringati HKSN Tahun 2021 di Kecamatan Gegesik

INDOMEDIANEWSC-  Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2021 di Desa Panunggul Kecamatan Gegesik, Rabu (15/12/2021). 

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Iis Krisnandar, sejumlah perwakilan OPD dan para Kuwu se-Kecamatan Gegesik. 

Wabup Ayu sapaan akrabnya mengatakan, nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak nenek moyang dulu jauh sejak  kemerdekaan. 

Menurutnya, jiwa semangat kesetiakawanan merupakan potensi spiritual dan sekaligus sebagai perekat kesatuan dan kesatuan dari seluruh etnik. "Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial nilainya bermakna bagi bangsa Indonesia," katanya. 

Ayu menjelaskan, nilai kesetiakawanan sosial yang telah tumbuh di dalam masyarakat dari dahulu perlu terus dilestarikan. Sebab, setiap 20 Desember diperingati sebagai HKSN. 

"Karena bertepatan dengan peristiwa bersatunya lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan negara pada 20 Desember 1948. Sehingga diperingati sebagai HKSN," katanya. 

Selain itu, kata Ayu, jiwa semangat kebersamaan dan kegotongroyongan kekeluargaan dan kerelaan berkorban dalam masyarakat harus terus dikembangkan dan didayagunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh bangsa Indonesia. 

Bahkan, saat ini bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi peperangan tetapi yang dihadapi masalah sosial sehingga kekuatan jiwa dan semangat kesetiakakawanan sosial harus diperkokoh dan diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang semakin kompleks.

Ayu mengungkapkan, kegiatan HKSN memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Prinsip Tridaya yaitu penyelenggara HKSN dilaksanakan dapat memberdayakan manusia, dunia usaha dan lingkungan sosial sebagai satu kesatuan," ucapnya.

Ayu menambahkan, pemerintah diharapkan mempromosikan diri bukan sebagai provider pembangunan tapi sebagai fasilitator, regulator dan pengendali. 

"Guna mencapai kondisi tersebut perlu dibangkitkan spirit kepada masyarakat untuk mengatasi masalah untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah masing-masing," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan, kegiatan HKSN tahun 2021 ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kebersamaan kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih, keberkahan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Lalu mendorong tumbuh sikap dan tindakan yang saling peduli berbagi serta dilandasi kerelaan kesetiaan kebersamaan toleransi dan tidak diskriminasi, terutama di masa pandemi Covid-19," katanya. (Lisdis)

Read More

kabupaten Cirebon Darurat sampah " perlu tindakan cekatan"

INDOMEDIANEWSC- persoalan sampah di  Kabupaten Cirebon sudah menjadi momok agar menjadi perhatian serius oleh jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon.

Menurut Teguh rusiana merdeka SH  wakil ketua DPRD dari  partai golkar, menuturkan 

" hari ini kani mensosialisasikan raperda sampah di kantor Kecamatan Losari ,  dalam acara sosialisasi raperda sampah kali ini dihadiri oleh para kuwu , tokoh masyarakat Losari  , kejaksaaan sumber dan unsur terkait lainnya" tuturnya.

Acara sosialisasi rapat raperda di kantor kecamatan losari guna  mendengar pendapat para kuwu dan tokoh masyarakat kecamatan losari membahas persoalan sampah di kabupaten cirebon

"Acara sosialisasi penyelarasan program terkait program prioritas  kabupaten cirebon , salah satunya penanganan sampah di kabupaten cirebon , hasil serap aspirasi dengan para tokoh dan kuwu se kecamatan Losari selanjutnya akan kami bawa di dalam rapat dengan pihak executip( pemerintah kabupaten cirebon ) dalam membahas persoalan sampah di kabupaten cirebon di tahun 2022 agar ada penyelesayan secara kongkrit dan nyata bagi masyarakat kabupaten cirebon" jelasnya

Lanjut teguh menuturkan 

 " untuk TPAS (tempat pembuangan sampah akhir ) berada di Desa Kubang Deleg Kecamatan Karang wareng , diharapkan ini menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan sampah " harapnya

Dalam point raperda sampah tersebut pihak Desa harus menyediakan tempat pembuangan akhir sampah sementara (TPAS ) sementara di masing masing Desa , pihak kabupaten cirebon dan propinsi jawa barat akan menyediakan mobil pengakut sampah  , sehingga ada akselerasi antara Desa , pemerintah Kabupaten cirebon dan pemprov jabar dalam penanganan sampah 

Persoalan sampah di kabupaten cirebon sudah darurat dan harus di tangani secara serius oleh pemerintah kabupaten cirebon serta desa sekabupaten cirebon ,untuk wilayah timur kabupaten cirebon  sekarang sudah ada tempat pembuangan sampah akhir ( TPAS)  di Desa Kubang Deleg Kecamatan Karang wareng 

"Kami sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon meminta kepada pemerintah kabupaten cirebon agar serius menangani persoalan sampah yang sudah momok dan darurat , sehingga harus serius dalam penanganannya kedepan " pungkas Teguh.

Sementara itu, kuwu kali rahayu abdul rohim menceritakan tentang keadaan tanggul cisanggarung yang rusak bahkan banyak yang bocor dan sangat kritis kedaaan nya, pemdes kali rahayu pernah mengusulkan ke pihak BWWS agar bisa diperbaiki , akan tetapi sampai saat ini pihak BWWS  belum ada tindakan,  selama 20 tahun belum ada perbaikan di tanggul cisanggarung , padahal tanggul cisanggarung dari Desa tawang sari , Desa Kalirahayu , Desa Mulya sari ,Desa Losari lor , Losari Kidul serta Desa Barisan sudah kritis keadaannya dan perlu ada penanganan secara serius oleh pihak bwws tersebut.

Sedangkan kuwu kali sari humaedi yang merupakan ketua FKKC Kecamatan Losari mengeluhkan adanya jembatan di dekat rumahnya, dimana jembatan tersebut di bawah nya merupakan saluran irigasi sekunder , persoalan di Desa kali sari ingin adanya peninggian jembatan penghubung dari jalan desa kali sari ke area pemukiman warga 

"Kami berinisiatip dengan warga desa kali sari  untuk patungan atau urunan dana dalam membongkar jembatan tersebut, kami sudah menunggu sekian lama adanya pembongkaran jembatan penghubung tersebut oleh dinas PSDAP atau PUPR Kabupaten cirebon , sehingga persoalan sampah tidak macet di jembatan penghubung di Desa kali sari tersebut"jelas Humaedi. (3a)

Read More

Pemdes Gebang ilir "adakan haul Desa yang ke 181 "

INDOMEDIANEWSC-  Pemerintahan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang,Kabupaten Cirebon,  menyelenggarakan  Haul Desa Gebang Ilir yg ke 181 .

Menurut Kuwu Gebang ilir , H Slamet,  bahwa pemerintahan Desa sejak di pimpin olehnya  selalu menyelenggarakan acara " Haul Desa .

 " Haul Desa Gebang Ilir , merupakan bentuk kecintaan kami terhadap berdirinya pemerintahan Desa Gebang ilir , sehingga kedepan generasi muda harus mengetahui berdirinya  Desa Gebang Ilir , sebagai generasi penerus sudah selayaknya meneruskan warisan dari pendahulu kami sebagai kuwu"jelasnya

Lebih lanjut,  H Slamet , menuturkan

",kami mengadakan acara haul Desa Gebang ilir dengan mengundang para tokoh masyarakat , tokoh agama serta semua element Desa Gebang Ilir untuk bersama sama ikut meramaikan haul desa dengan bersama  berdoa di balai desa gebang ilir " tuturnya

Dalam acara haul yang 181 tahun  Desa Gebang ilir Kecamatan Gebang di isi dengan pengajian wakiah , dimana peserta pengajian wakiah di hadiri oleh tokoh masyarakat seperti H Tarmadi , H tarman serta para kyai dan sesepuh Desa Gebang Ilir .

"Harapan kami  sebagai kuwu adalah ingin memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat Gebang Ilir , sehingga masyarakat bisa sejahtera , nyaman , kondusip ,Semoga kedepan acara haul Desa Gebang Ilir Yang Ke 181 tahun bisa memberikan contoh kepada anak cucu dan gerasi muda agar bisa tahu asal usul Desa Gebang Ilir  tersebut"  imbuhnya

Di tambahkan pula oleh tokoh masyarakat H Tarmadi   mengatakan 

"kami merasa sebagai generasi muda sudah sepatutnya harus tahu asal usul desa gebang ilir , oleh karenanya kami sangat mendukung diadakannya acara haul tersebut" jelasnya

"Mudah mudahan acara haul Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang yang ke 181 tahun bisa menjadi momentum kebersamaan dan bisa memajukan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang agar bisa sejahtera di semua lintas sektoral"  pungkas H.Tarmadi (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Bakal Siapkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan

INDOMEDIANEWSC-  Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berencana membuat Grand Desain Pembangunan Kependudukan. 

Hal tersebut diungkapkan Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si saat membuka acara Rapat Lanjutan Orientasi Penyusunan  Grand Desain Pembangunan Kependudukan di Kantor DPPKBP3A,  Selasa (14/12/2021). 

Menurut Rahmat, data Kependudukan menjadi kunci utama dalam Desain Pembangunan Kependudukan. Sebab, pihaknya harus mengetahui secara rinci jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon. 

"Kunci utama dalam Grand Desain ini adalah data. Sehingga nanti Disdukcapil melakukan analisa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon, setiap tahun yang lahir berapa yang pindah dan yang datang berapa serta yang  meninggal berapa coba dianalisis," pintanya.

Rahmat mengatakan, dalam program Grand Desain Pembangunan Kependudukan ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja melainkan  semua lembaga pemerintah harus ikut serta dalam program ini. 

"Pembangunan Kependudukan itu perlu Sinergi, Sinkronisasi, Harmonisasi seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Criebon. Di Kabupaten Cirebon ini kendalanya ada di keyakinan data sehingga ketika kita bisa meyakini data itu, maka itu analisanya sudah akan benar. Ketika analisanya benar tentu programnya juga akan benar," ujar Rahmat.

Namun demikian, kata Rahmat, dalam penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan perlu dilakukan beberapa perencanaan, agar hasilnya lebih maksimal. 

"Kita harus bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk semakin cepat maka pemerintah juga harus mengimbangi dengan layanan krpendudukan dan layanan hak sipilnya.

Pemerintah daerah juga harus menjamin kesehatan, pendidikan, ekonomi warganya," katanya.

Rahmat mengajak seluruh OPD  di Pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk bergerak dengan tugas serta fungsinya masing-masing dalam Program Grand Desain Pembangunan Kependudukan. 

Sebab, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitasnya juga harus ditingkatkan. 

"Bagaimana kita menata persebaran dan mengarahkan mobilitas persebaran penduduk ini, ini menjadi penting. Artinya, ini soal kebijakan lokal untuk pemerataan penduduk. Oleh karena itu butuh kerjasama semua pihak agar program ini bisa tercapai," katanya. 

Tampak hadir dalam rapat tersebut, Kepala DPPKBP3A, Hj. Enny Suhaeni, SKM, M.Kes, Kepala Bappelitbangda, Suhartono, S.Sos, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon dan sejumlah perwakilan dari OPD. (Lisdis)

Read More

Wakil Rakyat siap tampung aspirasi " keluhan Anggaran Vaksinasi"

INDOMEDIANEWSC-Kegiatan vaksinasi Covid 19 di tingkat desa berdampak pada pemerintah desa (pemdes) itu sendiri. Hal ini mencuat saat diskusi publik, di aula Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon. Acara yang diikuti para kuwu, BPD dan Karangtaruna kecamatan setempat, diisi dengan dialog interaktif.

Menurut Kuwu Desa Sampih, Suherman, kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan setiap pekan di balai desa berdampak pada pengeluaran anggaran. 

"Bayangkan, sekali kegiatan vaksinasi kisaran satu juta rupiah. Kalau 10 kali saja kegiatan tersebut, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Sedangkan, anggaran tidak ada," katanya, Selasa 14/12/2021

Pria yang biasa dipanggil Herman ini menjelaskan, vaksinasi merupakan program pemerintah dan harus disukseskan. Sehingga, perlu kerjasama yang baik seluruh pihak, termasuk ketersediaan anggaran.

 "Memang, vaksinasi sangat diperlukan untuk menambah imunitas tubuh seseorang terhadap Covid 19, akan tetapi tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut, sangat terpaksa berupaya maksimal guna mensukseskan vaksinasi di balai desa, hingga tingkat Posyandu," jelasnya 

Dirinya mengharapkan, ada anggaran untuk kegiatan vaksinasi dan ditempatkan satu titik, misalnya di kecamatan.

 "Sebagai desa yang baru saja mengadakan pilwu serentak, tentu seorang kuwu banyak pengeluaran. Maka alangkah baiknya, bila kegiatan vaksinasi dibarengi adanya anggaran," harap kuwu terpilih pilwu serentak 2021 ini 

Semebtara itu, Karangtaruna Desa Susukantonggoh, Toton mengungkapkan, perlu adanya ruang publik di kecamatan ini.

 "Belum adanya ruang publik di kecamatan ini, agar anak-anak dapat bermain dengan nyaman," ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, R. Cakra Suseno menuturkan, vaksinasi di tingkat desa yang belum ada anggaran, akan disampaikan ke dinas terkait dan mengenai ruang publik di kecamatan ini akan diusulkan ke instansi yang berwenang.

 "Aspirasi ini akan dibawa ke rapat dewan untuk direalisasikan," tuturnya.

Masih dikatakan Cakra, anggaran yang belum ada saat pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di balai desa, pihaknya akan mendorong pemerintan agar membuatkan regulasi aturan supaya ada anggarannya.

 "Bisa saja dari anggaran desa maupun melibatkan pihak swasta dengan dana CSR, asalkan aturan yang jelas," imbuh politisi Gerindra ini.

Camat Susukanlebak, Juri Ashari mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada kegiatan diskusi publik ini.

 "Mari jadikan kecamatan ini lebih maju dan lebih baik," ajaknya didampingi Sekretaris Camat (Sekcam) Waryono. (2b)

Read More