Dapatkan Data Kemiskinan secara Valid, Pemkab Cirebon Road Show ke Tiap Desa

INDOMEDIANEWSC-  Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk mendapatkan data kemiskinan yang valid. 

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bapelitbangda dan Dinas Sosial serta pihak terkait melakukan terobosan dengan melakukan road show tentang penanganan kemiskinan di wilayah Kabupaten Cirebon. 

Road show tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si di wilayah Kecamatan Plumbon. 

Menurut Bunda Ayu sapaan akrabnya, masalah kemiskinan ini memang bersifat multisektoral yang memang harus menjadi tanggung jawab semua pihak, baik dari pemerintah pusat sampai bawah yakni tingkat masyarakat. 

Terlebih, seperti diketahui bersama, angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon ini relatif masih tinggi. 

Ayu menjelaskan, angka kemiskinan yang masih cukup tinggi ini, salah satu faktornya dampak dari pandemi Covid-19. "Akibat pandemi ini angka kemiskinan semakin meningkat. Di mana angka PHK masih cukup tinggi," ujarnya. 

Ia pun mengungkapkan, butuh data yang valid terkait angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Sebab, data DTKS Kemensos sangatlah berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. 

"Kita ketahui bahwa setiap desa, data di DTKS dilihat dari jumlah penduduk hampir 2/3 nya kategori miskin. Sehingga dengan adanya road show ini diharapkan mendapatkan data yang valid," ujar Ayu.

Selain itu, kata Ayu, untuk menangani permasalahan kemiskinan butuh kerjasama semua pihak. Sehingga ke depan adanya intervensi, agar data kemiskinan benar-benar satu data. Sebab, setiap desa berbeda-beda kategori permasalahan kemiskinan.

"Misalkan ada yang miskin lansia, ini harus diberikan asupan makannanya oleh dinas terkait. Kemudian ada lagi miskin karena rutilahunya yang harus diintervensi ini juga, kita bekerja sama dengan Baznas. Sehingga, mengatasi kemiskinan tidak bisa sendiri-sendiri. Semua SKPD harus ikut turun untuk mengatasi kemiskinan," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan road show ini diharapkan bisa menjadi awal yang baik untuk memperoleh data kemiskinan di Kabupaten Cirebon secara valid. 

"Karena kemarin banyak laporan dari Puskesos langsung ke Kementerian Sosial laporannya. Dengan kegiatan ini diharapkan desa memberikan laporan data kemiskinan ke tingkat kecamatan dan kecamatan juga akan melaporkan ke tingkat kabupaten. Sehingga, data kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa satu data," katanya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono S.Sos mengatakan, pihaknya tidak memungkiri adanya kenaikan angka kemiskinan di daerah. Karena di era pandemi ini banyak sektor yang terdampak baik iti di daerah, tingkat nasional maupun dunia. 

Menurutnya, wilayah Kecamatan Plumbon menjadi pilot project dalam penanganan kemiskinan. Sebab, kecamatan tersebut menjadi lokasi pertama kegiatan road show penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. 

"Kami harapkan Kecamatan Plumbon bisa menjadi barometer bagi kecamatan yang lain dalam penanganan kemiskinan dengan adanya road show ini," kata Suhartono. 

Terkait intervensi program ke depan, kata Suhartono, pihaknya meminta  tidak ada lagi baik SKPD maupun lainnya untuk menggunakan data yang satu DTKS tadi. 

"Kita tunggu dulu data dari Dinas Sosial yang sekarang sedang melakukan verval di semua desa untuk mendapatkan data yang valid. Sehingga kita tahu berapa angka asli data miskin di Kabupaten Cirebon," katanya. (Lisdis)

Read More

Pilwu telah usai " saatnya membangun kebersamaan"

INDOMEDIANEWSC-  kisruh pilwu Desa Cipeujehwetan, mendapat perhatian khusus pihak panwascam Lemahabang, Kabupaten Cirebon, hal ini dipaparkan Kasi Pemerintahan Kecamatan Lemahabang, Mustakim.

"Berbagai tahapan telah dilakukan panitia pilwu Desa Cipeujeuhwetan, sebelum penetapan DPT, antara lain, DPS dan DPTtambahan. Bila ada yang masuk  DPT, bisa mengusulkan saat pemutakhiran data pemilih," tuturnya Senin ,29/11/2021

Kasi Pemerintahan ini menjelaskan, protes DPT yang terjadi di Desa Cipeujeuhwetan sudah terlambat, karena pilwu telah usai dan telah selesai di tingkat kecamatan. 

"Meski demikian, kami melaporkan kejadian ini ke tingkat kabupaten. Untuk pemilih yang tidak bisa memilih karena tidak dapat undangan, ada beberapa sebab. Antara lain, ketika pihak panitia membagikan undangan pilwu, yang bersangkutan tak ada di rumah, meninggal dunia dan di luar kota, sehingga tak bisa memilih. Hal ini sesuai dengan aturan dan mekanisme, yakni tidak bisa menggunakan KTP ketika pemungutan suara, artinya yang masuk DPT dan memiliki undangan pilwu yang bisa memilih," jelasnya.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, pilwu serentak ada lima desa yakni Desa Asem, Sindanglaut, Cipeujeuhwetan, Belawa dan Desa Lemahabangkulon. 

"Pelaksanaan pilwu terlaksana kondusif dan telah menghasilkan kuwu terpilih. Hal ini dibuktikan dengan tandatangan para saksi, BPD, PPS dan elemen desa terkait," paparnya.

Ketika ditanya, berapa banyak undangan pilwu yang belum sampai pada pemilih, Mustakim menjawab kisaran, 405 pemilih.

 "Informaso dari PPS sekitar 405 undangan yang belum sampai ke pemilih. Hal ini dikarenakan, yang bersangkutan tak ada di rumah dan keluar kota," jawabnya.

Dirinya mengajak, masyarakat dan calon kuwu yang belum beruntung, untuk bersama membangun desa. 

"Pilwu telah usai dan mari kita bersatu membangun desa, dengan mendukung visi dan misi kuwu terpilih," ajaknya.

Sekedar informasi, puluhan warga Desa Cipeujeuhwetan mendatangi balai desa setempat, guna mempertanyakan kinerja PPS yang diduga pemilih yang tidak bisa memilih karena tidak dapat undangan pilwu.

Menurut warga setempat, Titin, dirinya mengaku tidak mendapat undangan saat pilwu serentak, sehingga tak bisa memilih. 

"Saya tidak mengerti kenapa tidak dapat undangan untuk memilih, padahal masuk DPT," ucapnya.

Senada dikatakan warga lainnya, Didin. Kinerja PPS yang terkesan kurang baik, mengakibatkan pemilih tidak dapat memilih, karena tidak masuk DPT. 

"Pada prinsipnya kami tidak mempersoalkan siapa menang dan siapa  kalah, namun proses pilwu yang kami pertanyakan. Sejak awal kami sudah menyampaikan pada PPS terkait perlunya ada pengecekan data pemilih, bahkan apa yang kami sampaikan telah dilakukan sebanyak tiga kali, namun sayangnya apa yang kami sampaikan terkait DPT terkesan diabaikan panitia pilwu," papar pendukung nomor urut 1 ini.

Masih dikatakan Didin, pada awalnya, jumlah DPS sekitar 6.513 dan ada pemilih tambahan kisaran DPTB 1.283. Karena ada dugaan banyak kesalahan data, maka pihak panitia melakukan perubahan hingga berulang kali dan akhirnya muncul DPT. "Lebih dari 1.000 pemilih, yang diduga tidak menerima undangan pilwu, sehingga tidak bisa menyalurkan hak pilihnya," tegas Didin.

Warga lainnya, Slamet, mempertanyakan kinerja PPS yang terkesan kurang baik.

 "Tuntutan kami sama dengan yang lain, tidak mempersoalkan siapa kuwu yang menang, karena ini sudah melalui proses pemilihan. Hanya saja, kinerja dan tanggung jawab PPS bagaimana, masa warga Cipeujeuhwetan asli yang jumlahnya tidak sedikit tidak memperoleh haknya untuk memilih, karena tidak memiliki undangan," tanya pendukung nomor urut 2 ini.

Sementara itu, Ketua PPS Desa Cipeujeuhwetan, H. Manon Jaya membantah ribuan pemilih tidak menerima undangan pilwu. "Tidak benar kalau ada ribuan tidak bisa memilih, karena undangan tak dapat. Tapi, benar adanya bila pemilih belum dapat undangan pilwu, hal ini dikarenakan, panitia saat ke rumah yang bersangkutan tak ada," paparnya. (1c)

Read More

Pemdes Japurabakti " optimalkan DD untuk tangani sampah"

INDOMEDIANEWSC- Upaya penanganan sampah terus digalakan Pemerintah Desa Japurabakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Dengan memanfaatkan adanya Dana Desa, Kuwu Japurabakti,Haerudin,  memperioritaskan untuk penanganan sampah melalui program penyediaan sarana pengangkut sampah dan pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sementara ) yang ada di Dusun Manis.

" kami sangat konsen dalam hal penanganan sampah, karena salah satu penyebab terjadinya banjir termasuk kesehatan warga adalah sampah, dengan adanya hal tersebut, maka untuk tahun ini kami manfaatkan Dana Desa untuk membeli  1 unit mobil pengangkut sampah termasuk penyediaan 3 Bak Sampah dan 1 TPS, diharapkan dengan tersedianya sarana tersebut diharapkan mampu menanggulangi persoalan sampah yang hampir terjadi di seluruh Desa" ujarnya.

Lebih lanjut Haerudin, menjelaskan, bentuk kepedulian Pemdes diharap adanya peran aktif dari semua pihak

" kami sangat berharap semua pihak, khususnya Masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan secara bersama-sama, karena fasilitas yang kami sediakan tidak akan maksimal tanpa adanya peran serta dari semua pihak, persoalan sampah ini persoalan kita bersama, oleh karenanya kami meminta kepada warga untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan membudayakan hidup sehat dan bersih, mari jadikan Desa Japurabakti bebas dari sampah" pungkasnya. (1c)

Read More

Desa Kendal " Perdana Ada Perdes Disabilitas" FKDC ini bentuk kepedulian

INDOMEDIANEWSC- Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, menjadi satu-satunya desa di Jawa Barat yang membuat Peraturan Desa (Perdes) bagi disabilitas.

Menurut Kuwu Desa Kendal, H Abdul Basit, Perdes bagi disabilitas sangat diperlukan, guna memberi ruang pada yang bersangkutan, supaya setara dengan yang lain.

 "Kami prihatin dengan terkesan minimnya perhatian dari pihak terkait pada kaum disabilitas. Maka, kami membuat Perdes, agar kaum disabilitas mendapatkan hak yang sama," katanya usai sosialisasi di balai desa setempat, Selasa , 30/11/2021

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Disabilitas (FKD) Kabupaten Cirebon, Abdul Muzib mengungkapkan, perhatian pada kaum disabilitas, khususnya akses disabilitas yang disediakan pemerintah terkesan sangat minim. Sehingga, tidak sedikit yang kesulitan untuk beraktivitas.

 "Desa Kendal, perdana membuat Perdes disabilitas dan menjadi percontohan bagi provinsi. Karena yang saya tahu, hanya desa ini yang peduli pada kaum disabilitas," ungkapnya.

Masih dikatakan Muzib, perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas terkesan sangat minim, antara lain akses bagi disabilitas dan bantuan. 

"Sepertinya tidak secara spesifik akses bagi disabilitas, sehingga belum bisa dinikmati kaum disabilitas. Ini perlu adanya perhatian serius dari pihak terkait, salah satunya dengan menyediakan tempat khusus bagi disabilitas di tempat umum. Bila perlu, membuat Perda bagi disabilitas," ujarnya.

Dirinya mengharapkan peran pemerintah untuk sosialisasi pada masyarakat, agar menghilangkan stigma kurang baik pada kaum disabilitas dan memberikan tempat bagi berkebutuhan khusus.

 "Hingga saat ini belum ada Perda bagi kaum disabilitas, sehingga masyarakat terkesan acuh dan bagi yang bersangkutan (disabilitas) merasa minder untuk bergaul,oleh karenanya kami sangat mengapresiasi kepada pihak Pemdes Kendal, karena ini merupakan sebuah perhatian dan kepedulian bagi kami yang secara pisik memiliki keterbatasan" pungkasnya(1c)

Read More

Akibat Rokok ilegal " kerugian capai Dua Milyar"

INDOMEDIANEWSC- Sanksi bagi pedagang  rokok ilegal antara 1-5 tahun penjara. Demikian dikatakan Pegawai Bea Cukai Cirebon, Indra. Hal tersebut sebagai salah satu upaya memangkas terjadinya pengedaran rokok tanpa cukai.

"Untuk rokok yang tidak dilekati pita cukai sangat berdampak pada pendapatan negara. Bahkan kerugian negara dari rokok ilegal mencapai kisaran dua miliar rupiah," tuturnya usai inspeksi mendadak (sidak) di beberapa toko  sekitar Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Selasa,30/11/2021.

Indra menjelaskan, peredaran rokok ilegal sangat berdampak pada pendapatan negara dan merugikan masyarakat, khususnya dari segi kesehatan. 

"Memang, rokok berdampak pada kesehatan, tapi bila yang ilegal lebih berbahaya dari yang legal. Maka perlu kejelian masyarakat, khususnya perokok, agar mengecek pita cukai rokok. Jika tak ada pita cukai, lebih baik jangan dibeli," jelasnya.

Masih dituturkan Indra, 

sidak di wilayah ini tidak menemukan rokok ilegal dan untuk pencegahan, menghimbau pada pedagang supaya tidak membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai.

 "Mari kita bersama saling mengingatkan dan mencegah, peredaran rokok ilegal," ajaknya.

Sementara itu, Satpol PP Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, menemukan rokok kadaluarsa.

Menurut anggota Satpol PP Kecamatan Susukanlebak, Wanto, rajia sekaligus pendataan pedagang yang menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai sangat diperlukan untuk menambah pendatapan negara melalui cukai.

 "Ada pedagang yang menjual rokok kadaluarsa dan kami minta untuk tidak dijual atau dibuang," ungkapnya.

Wanto memaparkan, peredaran rokok kadaluarsa dan tidak dilekati pita cukai akan berdampak pada pendapatan negara, maka diintensifkan penertiban bagi pedagang di wilayah ini. 

"Sebagai wilayah terpencil sangat rentan pada peredaran rokok kadaluarsa dan rokok ilegal, maka kami lakukan himbauan pada pedagang untuk tidak membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai. Selain itu, masyarakat juga harus jeli sebelum membeli, dengan melihat tanggal kadaluarsa," pungkas wanto (1c)

Read More

Pemkab Resmikan Aula Sekretariat Korpri Kabupaten Cirebon

INDOMEDIANEWSC.- Pemkab Cirebon meresmikan Aula Sekretariat Korps Pegawai Republik (Korpri) Kabupaten Cirebon di Komplek Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Senin (29/11/2021). Peresmian itu bertepatan dengan HUT ke-50 korps tersebut.

Dalam pidato Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag yang dibacakan Wabup Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si disebutkan, sejarah perjalanan Korpri sebagai satu-satunya organisasi profesi bagi ASN, telah mengalami pasang surut yang cukup fenomenal. Organisasi tersebut, semula menjadi bagian dari struktur birokrasi, namun kini telah mandiri. 

"Eksistensinya, bukan ditentukan kebijakan pemerintah, melainkan sangat bergantung pada solidaritas dan kreativitas pengurus," katanya. 

Pada peringatan ke-50 tahun ini, Korpri Kabupaten Cirebon sudah semakin teruji. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat. 

Beberapa kegiatan yang membantu masyarakat di antaranya, bazar murah hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat. 

"Gambaran kiprah Korpri, merupakan bukti kalau kemandirian serta pengabdian telah terpatri menjadi kesatuan gerak. Demikian pula dengan pembangunan aula ini," katanya. 

Ia Berharap, kepada dewan pengurus Korpri dapat terus menjadikan organisasi ini lebih eksis dan mandiri. "Semoga, dengan sudah beroperasi aula ini, pelayanan kepada anggota dan masyarakat menjadi lebih baik," katanya.

Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar, mengatakan, Peringatan HUT Korpri tahun ini merupakan ulang tahun emas. 

Bahkan, Korpri Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk menyuguhkan kegiatan yang memiliki makna kontributif. 

"Kami bukan saja membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sinegritas jiwa korsa dan kesejahteraan ASN sebagai anggota Korpri, melainkan lebih meningkatkan eksistensi pengabdian Korpri di tengah tengah kehidupan masyarakat," katanya.

Iis juga mengungkapkan, dalam peringatan ini, Korpri Kabupaten Cirebon memberikan "kadeudeuh" kepada anggota Korpri yang sudah pensiun. 

"Ada Rp 3,8 miliar lebih yang kita bagikan pada peringatan HUT ke-50 Korpri untuk 225 ASN yang pensiun  maupun yang meninggal dunia dan kami berikan 'kadeudeuh' bagi mereka. Jadi, kami memberikan bukti nyata kepedulian Korpri kepada Negara dan masyarakat pada umumnya," katanya. 

Dalam kegiatan HUT ke-50 Korpri tingkat Kabupaten Cirebon juga dihadiri perwakilan Forkopimda, OPD dan semua pihak serta meresmikan Gedung Sekretariat Korpri di Kecamatan Sumber. (Lisdis)

Read More