Program P2WKSS Tingkatkan Peran Perempuan dalam Proses Percepatan Pembangunan

INDOMEDIANEWSC - Peran perempuan sangat membantu dalam semua aspek kehidupan, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Bahkan, pemerintah sekarang sudah tidak membedakan gender baik itu perempuan maupun laki-laki. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat membuka acara Monev Akhir P2WKSS di Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, Kamis (25/11/2021). 

Menurutnya, hakikat dari program P2WKSS ini untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam proses percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Jadi, keberpihakan pemerintah kepada kaum perempuan sangat besar sekali. Bahkan, sekarang semua peran yang biasa dilakukan laki-laki bisa juga dilakukan kaum perempuan," kata Bupati Imron. 

Imron mengatakan, peran perempuan sangatlah penting dalam kehidupan bernegara. Sebab, hingga saat ini keterlibatan perempuan sangatlah nyata. 

"Kita lihat di bidang politik, perempuan harus 30 persen walaupun yang menang di legislatif banyaknya laki-laki. Artinya, pemerintah memberikan keleluasaan bagi kaum perempuan karena semuanya mempunyai kedudukan yang sama," ujarnya.

Selain itu, kata Imron, program P2WKSS 

ini untuk memberikan kesadaran kepada perempuan agar bisa berkiprah di dalam keluarganya. Bagaimanapun mereka harus meningkatkan peran wanita dalam kesehatan dan kesejahteraan keluarganya. 

Bahkan, kata Imron, program P2WKSS di Desa Wilulang ini sangatlah tepat.  Sebab, Desa Wilulang kini sangatlah berubah setelah ada program P2WKSS ini. 

"Bahwa Desa Wilulang dulunya desa yang tertinggal dan sampai terlihat kumuh. Tetapi hasil dari kerja kuwu, pengurus desa, masyarakat dan peran ibu-ibu dengan program P2WKSS akhirnya ada kesadaran bagaimana desa tersebut bisa bangkit dan maju sampai sekarang," katanya. 

"Di dalam verifikasi akhir P2WKSS ini saya berharap masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan peran wanita agar daerah maju serta masyarakat lebih sejahtera," tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni, SKM, M.Kes mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menunjuk Desa Wilulang Kecamatan Susukanlebak sebagai lokasi program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) tahun 2021.

"Ini bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahteran serta meningkatkan kedudukan, peran dan kemampuan ketahanan mental dan spiritual kaum perempuan melalui kegiatan lintas sektoral bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan," kata Enny. 

Di tempat yang sama, Ketua Tim Verifikasi Provinsi Jabar, dr. Siska Gerfianti mengatakan, Pemprov Jabar terus menyelenggarakan berbagai program di antaranya P2WKSS ini. 

"Sehingga, bagaimana desa yang tadinya tertinggal itu menjadi menggeliat dan bisa maju. Ini tentu saja sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni terwujudnya Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi," katanya. 

Siska menjelaskan, butuh peran serta semua pihak dalam pembangunan di desa. Sebab, dengan kemajuan di desa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

"Kita liat Desa Wilulang berubah luar biasa. Bagaimana kita menciptakan manusia yang berbudaya berkualitas bahagia sudah terlihat di sini. Ini semua berkat partisipasi masyarakat. Layanan publik bagus, pelatihan untuk menjadikan perempuan meningkat kualitasnya. Sehat, produktif dan sejahtera. Kelihatannya beberapa indikator sudah masuk," ujarnya. 

Selain itu, kata Siska yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa bahagia dengan diberikan pelayanan publik yang inovatif sehingga partisipasi dalam pembangunan juga tinggi. 

"Nanti bisa diukur dalam indikator pembangunan. Karena program P2WKSS ini merupakan program peranan wanita dalam pembangunan," katanya. (Lisdis)

Read More

Sekda Berharap Program BPR Milik Kabupaten Cirebon Bisa Bantu Rakyat Kecil di Masa Pandemi

INDOMEDIANEWSC.- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno, menghadiri rapat pleno Tim Percepatan Keuangan Akses Daerah (TPAKD) di Hotel Luxton Kota Cirebon, Rabu (24/11/2021).

Kabupaten Cirebon sudah memiliki sejumlah produk perbankan yang selaras dengan percepatan akses keuangan daerah.

Beberapa produk tersebut di antaranya, Program Kredit Pedagang Pasar Tradisional Sing Utama (Keppincut) oleh Perumda BPR Kabupaten Cirebon (Bank BKC) digulirkan sejak bulan April 2021.

Rahmat mengatakan, program tersebut yakni pinjaman modal kepada pedagang dengan sistem pembayaran mingguan dengan tujuan untuk memberantas rentenir.

"Target pertumbuhan kredit sebanyak Rp 1,36 miliar, "kata Rahmat".

Kemudian, untuk BPR Astanajapura memiliki dua program unggulan, di antaranya program untuk pedagang pasar (Kipas) dan produk pinjaman untuk rakyat (Pantura). Keduanya digulirkan sejak Maret 2021.

Rahmat mengatakan, adanya program dari BPR milik Kabupaten Cirebon diharapkan bisa membantu rakyat kecil di tengah masa pandemi Covid-19. "Ini juga supaya mereka tetap menjalankan usahanya," kata Rahmat.

Dalam rapat tersebut hadir Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Fredly Nasution, Deputi Bidang Pemberdayaan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Cirebon Tri Adi, Direktur Operasional Perumda BPR Kabupaten Cirebon (Bank BKC) Asna dan sejumlah pejabat lainnya. (Lisdis)

Read More

Satuan Jajaran Divif 2 Kostrad Ikuti Rapat Koordinasi Komuniti Hukum

INDOMEDIANEWSC – Rapat Koordinasi sinkronisasi data perkara di selenggarakan oleh Hukum Kostrad yang diikuti oleh seluruh satuan jajaran Kostrad baik diikuti secara tatap muka yang bertempat di Puskodalops Makostrad, maupun secara daring dari satuan masing-masing, Rabu (24/11).

Dalam sambutannya Aspers Kaskostrad Brigjen TNI Parwito menyampaikan bahwa diperlukan upaya pendataan perkara yang tertata dan termonitor dengan baik agar diperoleh data perkara yang akurat, sehingga komando atas dapat segera menentukan kebijakan Binpers lebih lanjut.

“Kegiatan ini memiliki nilai luhur sebagai salah satu ikhtiar kita dalam mewujudkan kinerja unggul Kostrad, yang mana salah satu variabel penentunya adalah terwujudnya zero pelanggaran prajurit”, tegasnya.

Satuan jajaran Divif 2 Kostrad mengikuti rapat sinkronisasi tersebut secara virtual di Mako Divif 2 Kostrad yang dipimpin langsung oleh Aspers Kasdivif 2 Kostrad, Kolonel Inf Rizadly Syahrazzy Themba didampingi Pakum Divif 2 Kostrad Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H. beserta pejabat Pers dan Intel Divif 2 Kostrad. Sementara Jajaran Brigif, Resimen dan Batalyon BS mengikuti Vicon di satuan masing-masing.

Dalam kesempatan rapat koordinasi kali ini bertujuan untuk menyampaikan dan mengsinkronkan data perkara yang ada di satuan masing-masing dengan sebenar-benarnya, sehingga segenap kendala dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi selama ini dapat segera teratasi secara cepat, tepat dan tuntas guna tercapainya kepastian hukum dan perkembangan karir prajurit kedepannya.

“Mari kita ikuti kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi data perkara antara Hukum Kostrad, komuniti hukum dan satuan jajaran Kostrad semester II TA 2021 ini dengan seksama”, ungkap Aspers Kasdivif 2 Kostrad.

Selain sinkronisasi data, diberikan materi pembekalan dari Hukum Kostrad, Puspomad, Otjen TNI, dan Dilmiltama, kemudian ditutup oleh Kakum Kostrad Kolonel Chk Deden Safarudin, S.H. 

Disampaikan dalam sambutan penutupan acara tersebut bahwa, kegiatan ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan satu data perkara di lingkungan Kostrad yang valid dan reliabel. Validitas dan reliabilitas data perkara tersebut akan sangat berguna bagi pimpinan Kostrad dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan penegakan hukum di lingkungan Kostrad.

“Data perkara ini merupakan elemen yang penting untuk selalu dimutakhirkan, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut oleh para pihak yang berkepentingan dalam memberikan saran dan masukan kepada pimpinan Kostrad ketika proses pembuatan kebijakan dilaksanakan”, terangnya. (1b)

Read More

Bupati Cirebon Hadiri Pertemuan Tahunan BI 2021 Secara Virtual

INDOMEDIANEWSC- - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 secara virtual di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/11/2021).

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Presiden Joko Widodo melalui arahannya menyebutkan, Indonesia mampu menekan perkembangan pandemi Covid-19. Pada pertengahan Juli 2021, kasus harian menembus angka 56.000 lebih, namun per Selasa (23/11/2021) hanya 394.

"Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang saat ini masih terus dilakukan menunjukkan angka positif. Tercatat, sebanyak 226 juta dosis sudah disuntikkan kepada warga dan ditargetkan akhir tahun sekira 280 juta," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dampak pandemi Covid-19 ini sangat meluas. Di beberapa negara luar, wabah tersebut menyebabkan kelangkaan energi, inflasi, hingga meningkatnya harga produsen dan imbasnya berpengaruh terhadap tingkat konsumen.

Lanjut Presiden, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 2 sebesar 7,06 persen dan kuartal 3 3,51 persen. Penurunan tersebut, terjadi akibat menyebarnya varian Delta pada Juli 2021.

"Kalau saat ini, indek keyakinan konsumen sudah normal, seperti sebelum pandemi. Ritel index sudah merangkak naik, seiring pelonggaran mobilitas. Angka seperti ini, penting dibaca untuk prospek 2022," kata Jokowi.

Dalam upaya transformasi ekonomi, Presiden Joko Widodo menegaskan, untuk tidak melakukan aktivitas ekspor bahan mentah mulai dari nikel hingga tembaga. Industri dituntut mengolah menjadi barang setengah jadi atau jadi.

Joko Widodo mengatakan, pada saat konferensi tingkat tinggi G20 di Italia, Indonesia dikeluhkan pihak negara lain lantaran menolak mengekspor bahan mentah.

"Indonesia tidak ingin menganggu kegiatan produksi negara lain, tidak tertutup. Tapi saya minta datang bawa pabrik ke Indonesia dan teknologinya, Lebih baik disini, akan lebih efisien. Kami ingin membuka lapangan kerja banyak di Indonesia," katanya.

Selain itu, lanjut dia, transformasi digitalisasi ekonomi di Indonesia menjadi salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi. Tercatat, ribuan startup bertumbuh kembang dan diprediksi menghasilkan 1,4 juta dollar sampai 2025.

Presiden mengimbau, agar startup ini jangan sampai meninggalkan usaha mikro kecil menengah (UMK). "Angkut mereka (UMK) supaya bisa masuk e-commerce, sehingga yang kecil bisa menikmati transformasi ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ekonomi nasional akan pulih pada tahun depan dengan terus melakukan sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah hingga masyarakat. "Ekonomi harus pulih, menuju Indonesia maju," kata Perry. (Lisdis)

Read More

Hak pilih dikebiri "warga cipeujehwetan " pertanyakan kinerja PPS

INDOMEDIANEWSC- Perwakilan dari Ratusan warga Masyarakat Desa Cipeujehwetan;;Kecamatan Lemahabang, kabupaten Cirebon, yang Merasa Hak memilihnya dikebiri,  melurug Kantor Desa setempat , Rabu, 24/11/2021, paska Pilwu yang dilaksanakan pada Hari, Minggu, 21/11/2021.

Kedatangan perwakilan warga tersebut karena Hak Suaranya untuk memilih Calon Kuwu tidak didapat.

Hal ini dipapaparkan salah seorang warga dari salah seorang pendukung Calon Kuwu nomor urut 1, Didin, kepada beberapa awak media, usai menyampaikan persolan yang terjadi kepada KPPS dan unsur muspika yang hadir di Kantor Desa setempat.

" kami pada prinsipnya tidak mempersoalkan siapa  menang dan siapa  kalah, hanya prosesnya yang kami persoalkan, ada hal yang sangat kami sayangkan terkait kinerja PPS atau panitia pilwu, sejak awal kami sudah menyampaikan kepada Ketua PPS terkait perlunya ada pengecekan data pemilih, bahkan apa yang kami sampaikan telah dilakukan sebanyak 3 kali, namun sayangnya apa yang kami sampaikan terkait DPT khususnya , terkesan diabaikan, Pada awalnya data yang dipersoalkan adalah jumlah DPS sebanyak 6513 dan DPTB sebanyak 1.283, karena dirasa nasih banyak terjadi kesalahan Data, maka pihak KPPS melakukan perubahan hingga berulang kali, yang sangat disayangkan adalah DPT  ( Daftar Pemilih Tetap) yang jumlahnya lebih dari 1000 pemilih, ternyata mereka tidak menerima undangan untuk pilwu, akibatnya warga tidak bisa menyalurkan Hak Suaranya, jelas hal ini patut dipertanyakan, bagaimana kinerja KPPS hinggga hal ini bisa terjadi" jelas Didin.

Senada hal tersebut disampaikan salah seorang pendukung nomor urut 2, Slamet.

" tuntutan kami sama dengan yang lain, tidak mempersoalkan siapa kuwu yang menang, karena ini sudah melalui proses pemilihan, hanya saja kinerja dan tanggungjawab PPS bagaimana, masa warga Cipeujeuhwetan asli yang jumlahnya tidak sedikit tidak memperoleh Haknya untuk memilih karena tidak memiliki kartu undangan, sekali lagi kami tegaskan, siapapun kuwu terpilih, itu kuwu kami, hanya menuntut pertanggungjawaban PPS yang menghilangkan Ribuan Hak warga"  tuturnya.

Sementara itu, Ketua PPS Desa Cipeujeuh wetan, H.Manon Jaya, saat dikonfirmasi terkait hilangnya hak warga yang jumlahnya ribuan suara, dengan tegas membantah.

" tidak benar kalau ada ribuan hak warga yang tidak bisa menentukan hak pilihnya, paling juga hanya puluhan" jelasnya.

Saat disinggung apa benar ada DPT yang tidak menerima undangan, dirinya membenarkan.

" memang benar ada Beberapa DPT yang tidak menerima undangan, ini dikarenakan saat anggota kami mencari alamat atau tempat yang bersangkutan tidak ditemukan" lanjutnya.

Namun sayang, saat dirinya membantah terkait jumlah DPT yang tidak menerima Undangan tidak mencapai ribuan, yang bersangkutan tidak bisa menunjukan data kepada media

" nanti coba saya cari datanya dulu, yang pasti tidak sampai ratusan, apalagi ribuan" pungkas Manon Jaya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh titik temu yang jelas, bahkan persoalan tersebut dilanjutkan ke panwascam Lemahabang. (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Minta Pendampingan KPK RI dalam Proses Open Bidding

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta para pejabat Eselon II yang ikut tes seleksi open bidding mampu membuat inovasi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat membuka acara seleksi open bidding untuk Eselon II secara virtual di ruang rapat bupati kantor Setda, Selasa (23/11/2021). 

Dalam pelaksanaan open bidding ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, test Open Bidding ini dilakukan secara terbuka. Bahkan, siapa saja bisa mendaftarkan diri asalkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Proses seleksi ini dilakukan secara transparan tanpa intervensi dengan mengedepankan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tidak ada lagi sistem yang bermain di belakang layar yang menentukan suatu jabatan. Kami serahkan sepenuhnya kepada panitia atau timsel," katanya.

Imron menjelaskan, dalam proses open bidding ini, Pemkab Cirebon mendapatkan pendampingan dari KPK RI. Bahkan, KPK nantinya akan melakukan pengawasan dan memantau jalannya proses open bidding tersebut.

"Kami berharap dengan adanya pendampingan dari KPK, pelaksanaan open bidding bisa berjalan dengan lancar serta dapat menghasilkan orang-orang yang lebih baik dan mampu untuk bekerja demi kemajuan Kabupaten Cirebon," ujar Imron.

Ia berharap kepada para peserta yang nantinya lolos dalam seleksi, mampu menjalankan tugas dan mampu membawa perubahan untuk Kabupaten Cirebon. 

"Namanya seleksi, yang mendaftar banyak dan yang dicari hanya satu jabatan. Sehingga nanti yang sudah lolos diharapkan mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon serta ikut membantu dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon," kata Bupati Imron.

Sementara itu, perwakilan dari KPK RI, Linda mengatakan, Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pendampingan dari KPK. Sebab, Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 pernah terjadi tindak pidana korupsi. 

"Saya harap tahun 2018 kemarin jangan terulang kembali. Ini upaya kita dalam pencegahan tindak pidana korupsi," katanya.

Linda menjelaskan, KPK sekarang sedang menyoroti beberapa bidang yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi di dalam pemerintahan baik kota maupun kabupaten. 

"Kami (KPK, Red) tetap berupaya melakukan pencegahaan tindak pidana korupsi, salah satunya yang rentan terjadinya korupsi yakni pada bidang penganggaran APBD, pengadaan barang jasa, perizinan, manajemen ASN, manajemen pajak dan tata kelola keuangan desa dan lainnya," katanya.

Adapun jumlah peserta seleksi open bidding Eselon II yaitu: Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 4 orang, Kepala Disdukcapil sebanyak 6 orang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 3 orang, Kepala Diskominfo sebanyak 5 orang, Kepala Pelaksana BPBD sebanyak 3 orang, Direktur RSUD Waled sebanyak 4 orang, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah sebanyak 8 orang. (Lisdis)

Read More