Satuan Jajaran Divif 2 Kostrad Ikuti Rapat Koordinasi Komuniti Hukum

INDOMEDIANEWSC – Rapat Koordinasi sinkronisasi data perkara di selenggarakan oleh Hukum Kostrad yang diikuti oleh seluruh satuan jajaran Kostrad baik diikuti secara tatap muka yang bertempat di Puskodalops Makostrad, maupun secara daring dari satuan masing-masing, Rabu (24/11).

Dalam sambutannya Aspers Kaskostrad Brigjen TNI Parwito menyampaikan bahwa diperlukan upaya pendataan perkara yang tertata dan termonitor dengan baik agar diperoleh data perkara yang akurat, sehingga komando atas dapat segera menentukan kebijakan Binpers lebih lanjut.

“Kegiatan ini memiliki nilai luhur sebagai salah satu ikhtiar kita dalam mewujudkan kinerja unggul Kostrad, yang mana salah satu variabel penentunya adalah terwujudnya zero pelanggaran prajurit”, tegasnya.

Satuan jajaran Divif 2 Kostrad mengikuti rapat sinkronisasi tersebut secara virtual di Mako Divif 2 Kostrad yang dipimpin langsung oleh Aspers Kasdivif 2 Kostrad, Kolonel Inf Rizadly Syahrazzy Themba didampingi Pakum Divif 2 Kostrad Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H. beserta pejabat Pers dan Intel Divif 2 Kostrad. Sementara Jajaran Brigif, Resimen dan Batalyon BS mengikuti Vicon di satuan masing-masing.

Dalam kesempatan rapat koordinasi kali ini bertujuan untuk menyampaikan dan mengsinkronkan data perkara yang ada di satuan masing-masing dengan sebenar-benarnya, sehingga segenap kendala dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi selama ini dapat segera teratasi secara cepat, tepat dan tuntas guna tercapainya kepastian hukum dan perkembangan karir prajurit kedepannya.

“Mari kita ikuti kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi data perkara antara Hukum Kostrad, komuniti hukum dan satuan jajaran Kostrad semester II TA 2021 ini dengan seksama”, ungkap Aspers Kasdivif 2 Kostrad.

Selain sinkronisasi data, diberikan materi pembekalan dari Hukum Kostrad, Puspomad, Otjen TNI, dan Dilmiltama, kemudian ditutup oleh Kakum Kostrad Kolonel Chk Deden Safarudin, S.H. 

Disampaikan dalam sambutan penutupan acara tersebut bahwa, kegiatan ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan satu data perkara di lingkungan Kostrad yang valid dan reliabel. Validitas dan reliabilitas data perkara tersebut akan sangat berguna bagi pimpinan Kostrad dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan penegakan hukum di lingkungan Kostrad.

“Data perkara ini merupakan elemen yang penting untuk selalu dimutakhirkan, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut oleh para pihak yang berkepentingan dalam memberikan saran dan masukan kepada pimpinan Kostrad ketika proses pembuatan kebijakan dilaksanakan”, terangnya. (1b)

Read More

Bupati Cirebon Hadiri Pertemuan Tahunan BI 2021 Secara Virtual

INDOMEDIANEWSC- - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 secara virtual di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/11/2021).

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Presiden Joko Widodo melalui arahannya menyebutkan, Indonesia mampu menekan perkembangan pandemi Covid-19. Pada pertengahan Juli 2021, kasus harian menembus angka 56.000 lebih, namun per Selasa (23/11/2021) hanya 394.

"Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang saat ini masih terus dilakukan menunjukkan angka positif. Tercatat, sebanyak 226 juta dosis sudah disuntikkan kepada warga dan ditargetkan akhir tahun sekira 280 juta," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dampak pandemi Covid-19 ini sangat meluas. Di beberapa negara luar, wabah tersebut menyebabkan kelangkaan energi, inflasi, hingga meningkatnya harga produsen dan imbasnya berpengaruh terhadap tingkat konsumen.

Lanjut Presiden, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 2 sebesar 7,06 persen dan kuartal 3 3,51 persen. Penurunan tersebut, terjadi akibat menyebarnya varian Delta pada Juli 2021.

"Kalau saat ini, indek keyakinan konsumen sudah normal, seperti sebelum pandemi. Ritel index sudah merangkak naik, seiring pelonggaran mobilitas. Angka seperti ini, penting dibaca untuk prospek 2022," kata Jokowi.

Dalam upaya transformasi ekonomi, Presiden Joko Widodo menegaskan, untuk tidak melakukan aktivitas ekspor bahan mentah mulai dari nikel hingga tembaga. Industri dituntut mengolah menjadi barang setengah jadi atau jadi.

Joko Widodo mengatakan, pada saat konferensi tingkat tinggi G20 di Italia, Indonesia dikeluhkan pihak negara lain lantaran menolak mengekspor bahan mentah.

"Indonesia tidak ingin menganggu kegiatan produksi negara lain, tidak tertutup. Tapi saya minta datang bawa pabrik ke Indonesia dan teknologinya, Lebih baik disini, akan lebih efisien. Kami ingin membuka lapangan kerja banyak di Indonesia," katanya.

Selain itu, lanjut dia, transformasi digitalisasi ekonomi di Indonesia menjadi salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi. Tercatat, ribuan startup bertumbuh kembang dan diprediksi menghasilkan 1,4 juta dollar sampai 2025.

Presiden mengimbau, agar startup ini jangan sampai meninggalkan usaha mikro kecil menengah (UMK). "Angkut mereka (UMK) supaya bisa masuk e-commerce, sehingga yang kecil bisa menikmati transformasi ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ekonomi nasional akan pulih pada tahun depan dengan terus melakukan sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah hingga masyarakat. "Ekonomi harus pulih, menuju Indonesia maju," kata Perry. (Lisdis)

Read More

Hak pilih dikebiri "warga cipeujehwetan " pertanyakan kinerja PPS

INDOMEDIANEWSC- Perwakilan dari Ratusan warga Masyarakat Desa Cipeujehwetan;;Kecamatan Lemahabang, kabupaten Cirebon, yang Merasa Hak memilihnya dikebiri,  melurug Kantor Desa setempat , Rabu, 24/11/2021, paska Pilwu yang dilaksanakan pada Hari, Minggu, 21/11/2021.

Kedatangan perwakilan warga tersebut karena Hak Suaranya untuk memilih Calon Kuwu tidak didapat.

Hal ini dipapaparkan salah seorang warga dari salah seorang pendukung Calon Kuwu nomor urut 1, Didin, kepada beberapa awak media, usai menyampaikan persolan yang terjadi kepada KPPS dan unsur muspika yang hadir di Kantor Desa setempat.

" kami pada prinsipnya tidak mempersoalkan siapa  menang dan siapa  kalah, hanya prosesnya yang kami persoalkan, ada hal yang sangat kami sayangkan terkait kinerja PPS atau panitia pilwu, sejak awal kami sudah menyampaikan kepada Ketua PPS terkait perlunya ada pengecekan data pemilih, bahkan apa yang kami sampaikan telah dilakukan sebanyak 3 kali, namun sayangnya apa yang kami sampaikan terkait DPT khususnya , terkesan diabaikan, Pada awalnya data yang dipersoalkan adalah jumlah DPS sebanyak 6513 dan DPTB sebanyak 1.283, karena dirasa nasih banyak terjadi kesalahan Data, maka pihak KPPS melakukan perubahan hingga berulang kali, yang sangat disayangkan adalah DPT  ( Daftar Pemilih Tetap) yang jumlahnya lebih dari 1000 pemilih, ternyata mereka tidak menerima undangan untuk pilwu, akibatnya warga tidak bisa menyalurkan Hak Suaranya, jelas hal ini patut dipertanyakan, bagaimana kinerja KPPS hinggga hal ini bisa terjadi" jelas Didin.

Senada hal tersebut disampaikan salah seorang pendukung nomor urut 2, Slamet.

" tuntutan kami sama dengan yang lain, tidak mempersoalkan siapa kuwu yang menang, karena ini sudah melalui proses pemilihan, hanya saja kinerja dan tanggungjawab PPS bagaimana, masa warga Cipeujeuhwetan asli yang jumlahnya tidak sedikit tidak memperoleh Haknya untuk memilih karena tidak memiliki kartu undangan, sekali lagi kami tegaskan, siapapun kuwu terpilih, itu kuwu kami, hanya menuntut pertanggungjawaban PPS yang menghilangkan Ribuan Hak warga"  tuturnya.

Sementara itu, Ketua PPS Desa Cipeujeuh wetan, H.Manon Jaya, saat dikonfirmasi terkait hilangnya hak warga yang jumlahnya ribuan suara, dengan tegas membantah.

" tidak benar kalau ada ribuan hak warga yang tidak bisa menentukan hak pilihnya, paling juga hanya puluhan" jelasnya.

Saat disinggung apa benar ada DPT yang tidak menerima undangan, dirinya membenarkan.

" memang benar ada Beberapa DPT yang tidak menerima undangan, ini dikarenakan saat anggota kami mencari alamat atau tempat yang bersangkutan tidak ditemukan" lanjutnya.

Namun sayang, saat dirinya membantah terkait jumlah DPT yang tidak menerima Undangan tidak mencapai ribuan, yang bersangkutan tidak bisa menunjukan data kepada media

" nanti coba saya cari datanya dulu, yang pasti tidak sampai ratusan, apalagi ribuan" pungkas Manon Jaya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh titik temu yang jelas, bahkan persoalan tersebut dilanjutkan ke panwascam Lemahabang. (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Minta Pendampingan KPK RI dalam Proses Open Bidding

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta para pejabat Eselon II yang ikut tes seleksi open bidding mampu membuat inovasi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat membuka acara seleksi open bidding untuk Eselon II secara virtual di ruang rapat bupati kantor Setda, Selasa (23/11/2021). 

Dalam pelaksanaan open bidding ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, test Open Bidding ini dilakukan secara terbuka. Bahkan, siapa saja bisa mendaftarkan diri asalkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Proses seleksi ini dilakukan secara transparan tanpa intervensi dengan mengedepankan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tidak ada lagi sistem yang bermain di belakang layar yang menentukan suatu jabatan. Kami serahkan sepenuhnya kepada panitia atau timsel," katanya.

Imron menjelaskan, dalam proses open bidding ini, Pemkab Cirebon mendapatkan pendampingan dari KPK RI. Bahkan, KPK nantinya akan melakukan pengawasan dan memantau jalannya proses open bidding tersebut.

"Kami berharap dengan adanya pendampingan dari KPK, pelaksanaan open bidding bisa berjalan dengan lancar serta dapat menghasilkan orang-orang yang lebih baik dan mampu untuk bekerja demi kemajuan Kabupaten Cirebon," ujar Imron.

Ia berharap kepada para peserta yang nantinya lolos dalam seleksi, mampu menjalankan tugas dan mampu membawa perubahan untuk Kabupaten Cirebon. 

"Namanya seleksi, yang mendaftar banyak dan yang dicari hanya satu jabatan. Sehingga nanti yang sudah lolos diharapkan mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon serta ikut membantu dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon," kata Bupati Imron.

Sementara itu, perwakilan dari KPK RI, Linda mengatakan, Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pendampingan dari KPK. Sebab, Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 pernah terjadi tindak pidana korupsi. 

"Saya harap tahun 2018 kemarin jangan terulang kembali. Ini upaya kita dalam pencegahan tindak pidana korupsi," katanya.

Linda menjelaskan, KPK sekarang sedang menyoroti beberapa bidang yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi di dalam pemerintahan baik kota maupun kabupaten. 

"Kami (KPK, Red) tetap berupaya melakukan pencegahaan tindak pidana korupsi, salah satunya yang rentan terjadinya korupsi yakni pada bidang penganggaran APBD, pengadaan barang jasa, perizinan, manajemen ASN, manajemen pajak dan tata kelola keuangan desa dan lainnya," katanya.

Adapun jumlah peserta seleksi open bidding Eselon II yaitu: Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 4 orang, Kepala Disdukcapil sebanyak 6 orang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 3 orang, Kepala Diskominfo sebanyak 5 orang, Kepala Pelaksana BPBD sebanyak 3 orang, Direktur RSUD Waled sebanyak 4 orang, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah sebanyak 8 orang. (Lisdis)

Read More

Pemdes Panambangan " Vaksin dan BLT DD " dilaksanakan serempak

INDOMEDIANEWSC- Vaksinasi terus digalakan Pemdes Panambangan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya penyebaran Pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Kaur keuangan Desa setempat, Aziz Maulana Pamungkas, Selasa, 23/11/2021.

" upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi terus kami galakan, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi yang saat ini ditargetkan bagi 100 warga, karena sebagian besar sudah melaksanakan vaksin, diharapkan dengan adanya gerakan vaksinasi kesehatan warga semakin baik dan pandemi segera berakhir" jelasnya.

Lebih lanjut Aziz, menuturkan, selain melaksanakan vaksinasi, secara bersamaan pemdes menyalurkan BLT Dana Desa.

" secara bersamaan kami pihak pemdes menyalurkan BLT DD untuk 560 KPM, dimana proses penyalurannya dilaksanakan secara bergantian dari setiap blok yang ada, ini kami lakukan agar tidak terlalu mengundang terjadinya kerumunan, oleh karenanya kami selalu melibatkan semua pihak untuk secara bersama-sama  saling mengingatkan perlunya menerapkan protokol kesehatan, dan Alkhamdulillah Warga Masyarakat saat ini semakin tinggi tingkat kesadarannya untuk peduli akan kesehatan" pungkasnya. (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Minta e-Warung tak Lakukan Penyimpangan

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta pihak e-Warung sebagai penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk tidak melakukan penyimpangan. Penyalur harus memberikan yang terbaik untuk keluarga penerima manfaat (KPM). 

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Drs.H. Rahmat Sutrisno, M.Si mengatakan, e-Warung merupakan bagian dari program BPNT yang digulirkan pemerintah pusat untuk keluarga tidak mampu. 

"Kalau e-Warung tidak benar, misalkan beras tidak layak itu bisa dilaporkan karena e-Warung harus memberikan yang terbaik untuk warga," kata Rahmat saat menghadiri rakor BPNT di Ruangan Paseban Kantor Setda, Senin (22/11/2021). 

Rahmat mengatakan, dalam upaya menjaga kualitas bantuan pangan, e-Warung diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan Bulog, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ataupun gabungan kelompok tani masing-masing desa. 

Ia menambahkan, bila hal tersebut dilakukan, geliat perekonomian di desa bakal lebih meningkat. Upaya itu juga sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

"Ini untuk mendongkrak sumber daya desa dan melindungi KPM di desa,  nantinya kualitas barang bagus dan sesuai," katanya. 

Rahmat mengatakan, besaran yang diterima setiap penerima manfaat sebanyak Rp 200.000 setiap bulannya. Angka tersebut, menurut Rahmat, sangat kecil dibandingkan jumlah pengeluaran. 

"Program sosial sangat banyak dan kemiskinan tetap ada. Tetapi, cara ini merupakan salah satu untuk menanggulanginya," katanya. 

Dalam kegiatan rakor tersebut dihadiri perwakilan e-Warung, Pendamping Desa, Perwakilan Himbara (BNI), Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota, Kejaksaan Negeri Sumber, Dinas Sosial dan pihak terkait. (Lisdis)

Read More