warga Desa Japura lor " Antusias ikuti Vaksinasi"

INDOMEDIANEWSC- 350 paket Vaksinasi disediakan Pemerintah Desa Japura lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.

Pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan pihak Desa dan Dinas Kesehatan, diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19.

Ini pula yang disampaikan Kuwu Desa Japura lor, Mulyadi, Senin, 15/11/2021.

"Kami sangat mengharap adanya peranserta dari semua pihak untuk secara bersama-sama mensukseskan program Vaksinasi, ini perlu dilakukan agar pandemi benar-benar berahir hingga berdampak pada normalnya aspek kehidupan disegala bidang" tuturnya.

Mulyadi pun menuturkan, bahwa pihaknya terus berupaya memberikan imbauan kepada warga yang belum melakukan vaksin dengan melibatkan satgas Desa, Babin Bhabinkamtibmas juga seluruh jajaran pemerintah Desa hingga ke tingkat RT.

" program apapun tidak akan tercapai maksimal tanpa adanya.dukungan dan kerjasama.dari semua pihak, Alkhamdulillah, dengan terjalinnya kerjasama yang baik, warga Japura lor semakin tinggi kesadarannya dalam mempedulikan kesehatan, baik untuk peribadi maupun Orang lain, dengan hal ini diharapkan apa yang selama ini kita inginkan adanya kehidupan normal segera bisa terwujud"pungkasnya (1c)

Read More

Kapolres Kota Cirebon " apresiasi antusias warga ikuti vaksin"

INDOMEDIANEWSC- Kapolres Kota Cirebon,  kombes Arief Budiman .apresiasi Saat melaksanakan kunjungan vaksinasi  di Desa Cipeujeuh Kulon, Kec Lemahabang, kabupaten Cirebon, Sabtu,13/12/2021.

Didampingi Kapolsek Lemahabang, Kompol, S. Sembiring, dirinya menuturkan

"sampai dengan hari ini di Kabupaten Cirebon 48%  sudah melaksanakan Vaksin,  untuk menuju ke level dua sektor umum adalah 50% tinggal 2% lagi ,  capaian ini terus diupayakan secara maksimal, dengan kegiatan positif masyarakat Mari kita sama-sama peduli dengan vaksinasi" tutur Kombes Pol Arief Budiman.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa saat ini masyatakat semakin mudah untuk mendapatkan vaksinasi

"masing-masing desa  maupun Kecamatan  terus berupaya maksimal agar seluruh warga masyarakat melaksanakan vaksinasi,  lebih mudah dan lebih dekat, kami sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh seluruh pihak, baik Polri, TNI, Nakes termasuk pemerintahan Desa, apalagi minggu depan kita akan melaksanakan Pilwu serentak di 155 desa di wilayah kabupaten Cirebon, harapan kami selain warga semakin tinggi kesadarannya dalam melaksanakan vaksinasi, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah bersama-sama menjaga kondusifitas saat pilwu dan tetap menjaga persatuan kesatuan agar apa yang diharapkan akan membuahkan hasil yang terbaik" jelasnya.

Sementara itu, Kapolsek Lemahabang, Kompol.S. Sembiring, selalu menegaskan kepada seluruh pihak untuk tetap melaksanakan prokes

" Vaksinasi sangat diperlukan agar kita segera bisa mengakhiri pandemi, namun jangan lupa pula prokes harus dilaksanakan, oleh karenanya peran serta dari semua pihak sangat diperlukan, intinya mari kita bersama peduli kesehatan, minimalnya untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat, yang perlu dicatat, vaksin ini aman dan jangan mudah terprofokasi oleh informasi yang belum pasti kebenarannya" tegasnya. (1c)

Read More

PLKB Non PNS Indonesia:Rekrutmen CPNS PPPK "Gagal"

INDOMEDIANEWSC- Harapan  dan penantian panjang ribuan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS se-Indonesia menjadi ASN resmi seperti berada di ujung tanduk. Lantaran, selain tengah menunggu kabar atas pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di lingkungan BKKBN RI Tahun 2021, namun dihadapkan pesimisme dengan aturan kelulusan yang menjelimet dan tidak berpihak. Sehingga disinyalir ribuan orang PLKB yang mendaftar CPNS PPPK kecil harapan bisa lolos.

“Formasi CASN PPPK totalnya sejumlah 4.046 slot yang tujuan awalnya diperuntukkan bagi kami para PLKB Non PNS se-Indonesia. Namun, pada kenyataannya proses rekrutmen yang berjalan pada tahun 2021 ini diperuntukkan bagi umum dan tanpa adanya prioritas bagi PLKB Non PNS. Jadi penerimaan kali ini bisa dikatakan gagal bagi kami petugas PLKB,” kata Pengurus Pusat Federasi PLKB Indonesia, Luthfi Sella, dalam keterangannya, Jumat 12/12/2021.

Dalam pelaksanaan rekrutmen CASN PPPK tersebut,  kata Luthfi, banyak permasalahan yang muncul setelah ditelaah, seperti indikator penilaian kelulusan administrasi,tidak memprioritaskan anggota Federasi PLKB Indonesia yang terdaftar di database, banyaknya anggota PLKB yang tidak lulus seleksi administrasi serta kuota CASN PPPK di masing-masing Provinsi tidak sesuai dengan analisis jabatan, analisa beban kerja dan surat rekomendasi bupati/walikota.

“Sehingga adanya kelebihan dan kekurangan pelamar CASN PPPK pada tahun 2021 dengan jumlah PLKB Non ASN. Sebagai kasus permasalahan ada 26 Provinsi yang kurangnya pelamar serta Provinsi Jawa Barat yang melebihi dari kuota,” tuturnya

Menyikapi permasalahan tersebut, kata dia, pihaknya telah memikirkan solusi dan rekomendasi yang bisa menjadi dasar dalam menyelesaikannya. Seperti BKKBN agar dapat mengakomodir kebutuhan penyuluh KB dengan merekrut penyuluh KB yang mengikuti seleksi SKB tanpa harus melihat ranking. Dikarenakan masih banyak formasi yang tidak terisi/terserap dengan jumlah sekitar 1.328 agar terpenuhi jumlah kuota Nasional sebanyak 4.046.

Kemudian, lanjutnya, kebutuhan penyuluh KB di 2021 harus melihat rasio kebutuhan penyuluh KB di setiap provinsi.

“Pada kasus permasalahan Provinsi Jawa Barat misalnya dengan jumlah kebutuhan formasi ahli pertama 175 terampil 117 Jumlah 292, dengan jumlah pelamar ahli pertama 623 terampil 81 jumlah 704. Maka untuk Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pelamar 704 Orang harus diluluskan. Karena Provinsi Jawa Barat masih banyak membutuhkan penyuluh KB,” terangnya.

Sehingga, ia menambahkan, melihat dari kasus permasalahan rasio Provinsi Jawa Barat, maka diusulkan untuk anggota Federasi PLKB Indonesia yang mendaftar dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pada seleksi berikutnya untuk dapat dipertimbangkan mengikuti SKB susulan sesuai dengan jadwal dari BKN untuk jadwal SKB susulan tahap 1 dan 2, dikarenakan kebutuhan penyuluh KB di Indonesia masih jauh dari rasio yang ideal. Pihaknya juga berharap BKKBN RI untuk pengangkatan dan perekrutan CASN BKKBN di 2021 untuk mempertimbangkan sejumlah hal. Seperti pelamar PPPK penyuluh KB yang mendapat nilai di bawah ambang batas dapat diberikan kesempatan atau lulus SKB. Pelamar PPPK penyuluh KB dengan nilai di atas ambang batas, namun tidak dapat diterima karena keterbatasan jumlah kuota/formasi di wilayahnya, dapat diberikan kesempatan untuk diterima di wilayah lain yang masih tersedia kuota/formasinya.

“Kami merasa perlu menyampaikan pertimbangan dan harapan terbesar ini, sebagai upaya solusi strategis di BKKBN di Indonesia. Agar PLKB Non PNS yang telah diidentifikasi secara verifikasi dan validasi dapat menjadi ASN PPPK baik melalui prosesi rekruitmen tahun 2021, dan di tahun 2022 yang akan datang,” pungkasnya. (1c)

Read More

Sambut Hari Kesehatan Nasional " Lemahabang Perioritaskan Vaksinasi"

INDOMEDIANEWSC- Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional, jajaran TNI/Polri dan rekan-rekan kepemudaan,  kerjasama dengan Puskesmas Sindang Laut menggelar ragam Lomba, dari mulai bulu tangkis, Senam Masal , Jalan santai termasuk Gebyar Vaksinasi.

Saat setelah usai pelaksanaan lomba jalan santai yang diikuti berbagai kalangan, Kapolsek Lemahabang, Kompol. S. Sembiring, menuturkan

"kami diminta ikut untuk bergabung bersama memeriahkan dalam  acara menyambut Hari Kesehatan Nasional, kehadiran kita selain turut memeriahkan dan menyokong gerakan generasi muda kamipun menyelenggarakan vaksinasi , mudah-mudahan ini bisa membantu Masyarakat khususnya yang belum dipaksin sehingga  Lemah Abang makin hari kesehatan warganya semakin baik. Oleh karenanya kami terus mengimbau agar seluruh warga Masyarakat antusias untuk melaksanakan vaksinasi, harapannya tentunya kita semua segera bisa mengakhiri pandemi covid-19 dan kehidupan kita kembali normal" jelasnya, Jum'at 12/11/2021.

Acara yang dihadiri juga oleh pihak muspika dan beberapa ormas kemasyarakatan diharapkan mampu menyedot animo Masyarakat untuk semakin peduli dengan kesehatan, ini pula yang disampaikan Ketua KNPI kec lemahabang Urai Heryadi, yang didampingi beberapa unsur kepemudaan yang hadir dalam acara tersebut.

" kami seluruh unsur kepemudaan dan kemasyarakatan sangat berharap adanya peranserta dari semua lapisan masyarakat, khususnya dalam peduli akan kesehatan, salah satunya tentu melalui program vaksinasi, ini perlu dilakukan oleh semua pihak, agar pandemi benar-benar berakhir, Alkhamdulillah Masyarakat sangat antusias mengikuti vaksinasi, khusisnya mereka belum melaksanakan vaksinasi karena berbagai alasan, sekali lagi mari kita Vaksin demi mengakhiri pandemi" jelasnya. (1c)

Read More

Wabup Ayu Bangga, Desa Ciawiasih Masuk Enam Besar Lomba Posyandu Jabar Tahun 2021

INDOMEDIANEWSC-  Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si mendampingi Rombongan Tim Penilai Lomba Posyandu tingkat Jawa Barat di Desa Ciawiasih Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, Kamis (11/11/2021). 

Sebelum melakukan klarifikasi di lapangan, rombongan juga menggelar acara di Kantor DPMD Kabupaten Cirebon dengan dihadiri Sekda, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si, Kepala DPMD, Erus Rusmana, Ketua TP PKK, Hj. Nunung Roosmini Imron dan dinas terkait. 

Dalam sambutannya, Wabup Ayu sapaan akrabnya, mengatakan, pihaknya sangat bangga karena Desa Ciawiasih masuk enam besar Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021. 

Menurutnya, ini merupakan prestasi yang cukup besar. Di mana Kabupaten Cirebon bisa bersaing dengan 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. 

"Semoga hasil klarifikasi dari Tim Penilai di lapangan, posyandu di Desa Ciawiasih Kecamatan Susukanlebak mendapatkan nilai terbaik, sehingga menjadi juara pertama tingkat Jawa Barat tahun 2021," kata Ayu.

Ayu menjelaskan, masuknya Desa Ciawiasih dalam enam besar Lomba Posyandu tingkat Jabar ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon,  unsur kecamatan, desa serta pihak swasta. 

"Ini semua hasil keras semua pihak, sehingga setiap kegiatan Posyandu di Kabupaten Cirebon bisa berjalan dengan baik," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat mendukung semua kegiatan oleh Pokjanal Posyandu. 

Bahkan, pihaknya sudah menerbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Desa dan Kelurahan Sejahtera, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 03 Tahun 2021 tentang Alokasi Rincian Penggunaan Dana Desa untuk Anggaran Posyandu.

"Alhamdulillah setiap desa sudah melaksanakan peraturan bupati tersebut sehingga kegiatan Posyandu bisa berjalan," kata Wabup Ayu.

Selain itu, kata Ayu, misalkan nanti Kabupaten Cirebon menyabet juara pertama Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat, dirinya mendorong kader Posyandu untuk lebih baik lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. 

"Pihak pemerintah daerah, kecamatan, desa dan swasta ini semuanya mendorong kegiatan posyandu yang kita harapkan ke depan akan menghasilkan anak-anak yang sehat, cerdas dan juga menjadi generasi penerus bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Cirebon, " ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Klarifikasi Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat, Lisa Avianti mengatakan, yang menang dalam Lomba Posyandu ini akan mewakili Provinsi Jabar ke tingkat  Nasional di 2022 mendatang. 

Menurutnya, dalam lomba Posyandu ini semua pihak ikut terlibat. Sebab, pada lomba Posyandu ini sedikit mewakili semua perangkat daerah. 

"Kalau kita lihat Posyandu ini ujungnya semua program, jadi kita lihat ada beberapa program dari perangkat daerah yang mewakilkan maupun dilaksanakan di Posyandu," kata Lisa. 

Lisa menjelaskan, dulu pernah kita dengar bahwa Posyandu milik kesehatan. Akan tetapi sekarang tidak. Karena, kalau memang aktif Pokjanal Posyandunya maka Posyandu milik perangkat daerah. 

"Dulu kalau lomba Posyandu, ya Posyandunya harus bagus, sekarang berbeda. Kita akan melihat peranan Pokjanal Posyandu dari tingkat desa. Masing-masing harus bisa memberikan kontribusi yang bisa membantu kegiatan operasional posyandu maupun pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Cirebon," tambahnya. (Lisdis)

Read More

SOLUSI STRATEGIS DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN REKRUITMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh :

Pengurus Pusat Federasi PLKB Non PNS Indonesia

(Luthfi Sella, Tino Sanjaya, Iqbal Wahyudin, Dimas Putra Permadi)

FAKTA REGULASI 

Surat Kepala BKKBN No. 418/BL.01/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Usulan Rekomendasi tenaga PLKB Non PNS Kepada Bupati/ Walikota se-Indonesia (updating data basis PLKB Non PNS dan pemetaan tenaga PLKB Non PNS di setiap wilayah Kabupaten/Kota Se-Indonesia;

Surat Kepala BKKBN RI kepada Menpan RB No. 417/BL.01/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penambahan Formasi PNS Jabatan Fungsional Penyuluh KB;

Surat dari Kemenpan RB ke BKKBN RI No. B/520/M.SM.01.00/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penjelasan atas permohonan penambahan Formasi PNS Penyuluh KB;

Surat Kepala BKKBN RI kepada Kemenpan RB Cq. Deputi Bidang SDM Aparatur No. 1819/KP.01/B2/2021 tanggal 11 Juni 2021 Perihal penyampaian usulan perubahan formasi pengadaan PPPK BKKBN Tahun 2021;

Kepmenpan RB No. 876 Tahun 2021 tentang penetapan formasi PPPK BKKBN RI tahun 2021;

Perubahan Perban 9 tahun 2018 menjadi Perban 3 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional PLKB;

Surat Ketua Panselnas CASN BKKBN RI T.A 2021 No. 2062/KP.01/B2/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang  pelaksanaan seleksi penerimaan calon ASN BKKBN T.A 2021;

Surat Kepala BKKBN RI tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 1314/BL.01/G3/2021 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perihal Permohonan Kebijakan Pengadaan PPPK Penyuluh KB Tahun 2021.

ADVOKASI KEBIJAKAN

Adanya permasalahan yang dihadapi dalam perekrutan CASN PPPK di lingkungan BKKBN RI tahun 2021, adapun masalah-masalah tersebut yaitu:

Recruitment CASN PPPK secara umum tidak hanya untuk PLKB Non ASN saja;

Latar belakang atau rumpun pendidikan menjadi permasalahan sehingga kurang maksimalnya pendaftar di beberapa Provinsi; 

Indicator penilaian kelulusan administrasi CASN PPPK bagi PLKB Non PNS se-Indonesia;

Tidak memprioritaskan anggota Federasi PLKB Indonesia yang terdaftar di database Federasi PLKB Indonesia, sehingga adanya PLKB Non ASN yang Tidak Memenuhi Syarat dalam persyaratan administrasi pada saat mendaftar (kesalahan upload data atau berkas dan tidak sesuainya rumpun/kategori pendidikan);

Banyak anggota Federasi PLKB Non PNS yang tidak lulus seleksi administrasi recruitment CASN PPPK T.A 2021. Anggota Federasi PLKB Indonesia dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan kerja yang lebih dari 3 tahun, surat pernyataan dari Kepala Dinas yang menyatakan sebagai PLKB Non PNS yang bertugas aktif hingga tahun 2021, anggota Federasi PLKB Indonesia yang terinput dalam aplikasi SIGA dan e-Klop BKKBN serta keterlibatan secara langsung dalam mensukseskan Pendataan Keluarga tahun 2021;

SOLUSI DAN REKOMENDASI

BKKBN seyogyanya dapat mengakomodir kebutuhan Penyuluh KB dengan merekrut Penyuluh KB yang mengikuti seleksi SKB tanpa harus melihat ranking, dikarenakan masih banyak formasi yang tidak terisi/terserap dengan jumlah ± 1328 agar terpenuhi jumlah kuota Nasional sebanyak 4046;

Kebutuhan Penyuluh KB T.A 2021 harus melihat rasio kebutuhan Penyuluh KB di setiap Provinsi, pada kasus permasalahan Provinsi Jawa Barat misalnya dengan Jumlah kebutuhan formasi Ahli Pertama 175 Terampil 117 Jumlah 292, dengan jumlah pelamar Ahli Pertama 640 Terampil 82 Jumlah 712. Maka untuk Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah Pelamar 712 Orang harus diluluskan, karena Provinsi Jawa Barat masih banyak membutuhkan Penyuluh KB.

SOLUSI DAN REKOMENDASI

BKKBN seyogyanya dapat mengakomodir kebutuhan Penyuluh KB dengan merekrut Penyuluh KB yang mengikuti seleksi SKB tanpa harus melihat ranking, dikarenakan masih banyak formasi yang tidak terisi/terserap dengan jumlah ± 1328 agar terpenuhi jumlah kuota Nasional sebanyak 4046;

Kebutuhan Penyuluh KB T.A 2021 harus melihat rasio kebutuhan Penyuluh KB di setiap Provinsi, pada kasus permasalahan Provinsi Jawa Barat misalnya dengan Jumlah kebutuhan formasi Ahli Pertama 175 Terampil 117 Jumlah 292, dengan jumlah pelamar Ahli Pertama 640 Terampil 82 Jumlah 712. Maka untuk Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah Pelamar 712 Orang harus diluluskan, karena Provinsi Jawa Barat masih banyak membutuhkan Penyuluh KB.

Melihat dari kasus permasalahan rasio Provinsi Jawa Barat, maka kami usulkan untuk anggota Federasi PLKB Indonesia yang mendaftar dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pada seleksi berikutnya untuk dapat di pertimbangkan mengikuti SKB susulan sesuai dengan jadwal dari BKN untuk jadwal SKB susulan Tahap 1 dan 2, dikarenakan kebutuhan Penyuluh KB di Indonesia masih jauh dari rasio yang ideal; 

Federasi PLKB Indonesia memberikan pertimbangan terkait dengan database PLKB Non PNS se-Indonesia dengan tidak mempertimbangkan jumlah PLKB Non PNS yang belum terakomodir menjadi CASN dari tiap Provinsi se-Indonesia. Mengingat perekrutan CASN BKKBN T.A 2021 tidak mengakomodir database dari yang kami sampaikan sehingga pemetaan formasi di setiap Provinsi tidak relevan dengan jumlah PLKB Non PNS yang ada di Provinsi-provinsi se-Indonesia. Dengan dibuktikannya tidak terpenuhinya formasi yang di buka untuk wilayah Indonesia bagian timur dan kelebihan pendaftar di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami berharap BKKBN RI untuk pengangkatan dan perekrutan CASN BKKBN T.A 2021 

Read More