Wabup Ayu Bangga, Desa Ciawiasih Masuk Enam Besar Lomba Posyandu Jabar Tahun 2021

INDOMEDIANEWSC-  Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si mendampingi Rombongan Tim Penilai Lomba Posyandu tingkat Jawa Barat di Desa Ciawiasih Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, Kamis (11/11/2021). 

Sebelum melakukan klarifikasi di lapangan, rombongan juga menggelar acara di Kantor DPMD Kabupaten Cirebon dengan dihadiri Sekda, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si, Kepala DPMD, Erus Rusmana, Ketua TP PKK, Hj. Nunung Roosmini Imron dan dinas terkait. 

Dalam sambutannya, Wabup Ayu sapaan akrabnya, mengatakan, pihaknya sangat bangga karena Desa Ciawiasih masuk enam besar Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021. 

Menurutnya, ini merupakan prestasi yang cukup besar. Di mana Kabupaten Cirebon bisa bersaing dengan 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. 

"Semoga hasil klarifikasi dari Tim Penilai di lapangan, posyandu di Desa Ciawiasih Kecamatan Susukanlebak mendapatkan nilai terbaik, sehingga menjadi juara pertama tingkat Jawa Barat tahun 2021," kata Ayu.

Ayu menjelaskan, masuknya Desa Ciawiasih dalam enam besar Lomba Posyandu tingkat Jabar ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon,  unsur kecamatan, desa serta pihak swasta. 

"Ini semua hasil keras semua pihak, sehingga setiap kegiatan Posyandu di Kabupaten Cirebon bisa berjalan dengan baik," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat mendukung semua kegiatan oleh Pokjanal Posyandu. 

Bahkan, pihaknya sudah menerbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Desa dan Kelurahan Sejahtera, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 03 Tahun 2021 tentang Alokasi Rincian Penggunaan Dana Desa untuk Anggaran Posyandu.

"Alhamdulillah setiap desa sudah melaksanakan peraturan bupati tersebut sehingga kegiatan Posyandu bisa berjalan," kata Wabup Ayu.

Selain itu, kata Ayu, misalkan nanti Kabupaten Cirebon menyabet juara pertama Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat, dirinya mendorong kader Posyandu untuk lebih baik lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. 

"Pihak pemerintah daerah, kecamatan, desa dan swasta ini semuanya mendorong kegiatan posyandu yang kita harapkan ke depan akan menghasilkan anak-anak yang sehat, cerdas dan juga menjadi generasi penerus bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Cirebon, " ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Klarifikasi Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat, Lisa Avianti mengatakan, yang menang dalam Lomba Posyandu ini akan mewakili Provinsi Jabar ke tingkat  Nasional di 2022 mendatang. 

Menurutnya, dalam lomba Posyandu ini semua pihak ikut terlibat. Sebab, pada lomba Posyandu ini sedikit mewakili semua perangkat daerah. 

"Kalau kita lihat Posyandu ini ujungnya semua program, jadi kita lihat ada beberapa program dari perangkat daerah yang mewakilkan maupun dilaksanakan di Posyandu," kata Lisa. 

Lisa menjelaskan, dulu pernah kita dengar bahwa Posyandu milik kesehatan. Akan tetapi sekarang tidak. Karena, kalau memang aktif Pokjanal Posyandunya maka Posyandu milik perangkat daerah. 

"Dulu kalau lomba Posyandu, ya Posyandunya harus bagus, sekarang berbeda. Kita akan melihat peranan Pokjanal Posyandu dari tingkat desa. Masing-masing harus bisa memberikan kontribusi yang bisa membantu kegiatan operasional posyandu maupun pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Cirebon," tambahnya. (Lisdis)

Read More

SOLUSI STRATEGIS DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN REKRUITMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh :

Pengurus Pusat Federasi PLKB Non PNS Indonesia

(Luthfi Sella, Tino Sanjaya, Iqbal Wahyudin, Dimas Putra Permadi)

FAKTA REGULASI 

Surat Kepala BKKBN No. 418/BL.01/03/2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Usulan Rekomendasi tenaga PLKB Non PNS Kepada Bupati/ Walikota se-Indonesia (updating data basis PLKB Non PNS dan pemetaan tenaga PLKB Non PNS di setiap wilayah Kabupaten/Kota Se-Indonesia;

Surat Kepala BKKBN RI kepada Menpan RB No. 417/BL.01/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penambahan Formasi PNS Jabatan Fungsional Penyuluh KB;

Surat dari Kemenpan RB ke BKKBN RI No. B/520/M.SM.01.00/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penjelasan atas permohonan penambahan Formasi PNS Penyuluh KB;

Surat Kepala BKKBN RI kepada Kemenpan RB Cq. Deputi Bidang SDM Aparatur No. 1819/KP.01/B2/2021 tanggal 11 Juni 2021 Perihal penyampaian usulan perubahan formasi pengadaan PPPK BKKBN Tahun 2021;

Kepmenpan RB No. 876 Tahun 2021 tentang penetapan formasi PPPK BKKBN RI tahun 2021;

Perubahan Perban 9 tahun 2018 menjadi Perban 3 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional PLKB;

Surat Ketua Panselnas CASN BKKBN RI T.A 2021 No. 2062/KP.01/B2/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang  pelaksanaan seleksi penerimaan calon ASN BKKBN T.A 2021;

Surat Kepala BKKBN RI tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 1314/BL.01/G3/2021 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perihal Permohonan Kebijakan Pengadaan PPPK Penyuluh KB Tahun 2021.

ADVOKASI KEBIJAKAN

Adanya permasalahan yang dihadapi dalam perekrutan CASN PPPK di lingkungan BKKBN RI tahun 2021, adapun masalah-masalah tersebut yaitu:

Recruitment CASN PPPK secara umum tidak hanya untuk PLKB Non ASN saja;

Latar belakang atau rumpun pendidikan menjadi permasalahan sehingga kurang maksimalnya pendaftar di beberapa Provinsi; 

Indicator penilaian kelulusan administrasi CASN PPPK bagi PLKB Non PNS se-Indonesia;

Tidak memprioritaskan anggota Federasi PLKB Indonesia yang terdaftar di database Federasi PLKB Indonesia, sehingga adanya PLKB Non ASN yang Tidak Memenuhi Syarat dalam persyaratan administrasi pada saat mendaftar (kesalahan upload data atau berkas dan tidak sesuainya rumpun/kategori pendidikan);

Banyak anggota Federasi PLKB Non PNS yang tidak lulus seleksi administrasi recruitment CASN PPPK T.A 2021. Anggota Federasi PLKB Indonesia dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan kerja yang lebih dari 3 tahun, surat pernyataan dari Kepala Dinas yang menyatakan sebagai PLKB Non PNS yang bertugas aktif hingga tahun 2021, anggota Federasi PLKB Indonesia yang terinput dalam aplikasi SIGA dan e-Klop BKKBN serta keterlibatan secara langsung dalam mensukseskan Pendataan Keluarga tahun 2021;

SOLUSI DAN REKOMENDASI

BKKBN seyogyanya dapat mengakomodir kebutuhan Penyuluh KB dengan merekrut Penyuluh KB yang mengikuti seleksi SKB tanpa harus melihat ranking, dikarenakan masih banyak formasi yang tidak terisi/terserap dengan jumlah ± 1328 agar terpenuhi jumlah kuota Nasional sebanyak 4046;

Kebutuhan Penyuluh KB T.A 2021 harus melihat rasio kebutuhan Penyuluh KB di setiap Provinsi, pada kasus permasalahan Provinsi Jawa Barat misalnya dengan Jumlah kebutuhan formasi Ahli Pertama 175 Terampil 117 Jumlah 292, dengan jumlah pelamar Ahli Pertama 640 Terampil 82 Jumlah 712. Maka untuk Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah Pelamar 712 Orang harus diluluskan, karena Provinsi Jawa Barat masih banyak membutuhkan Penyuluh KB.

SOLUSI DAN REKOMENDASI

BKKBN seyogyanya dapat mengakomodir kebutuhan Penyuluh KB dengan merekrut Penyuluh KB yang mengikuti seleksi SKB tanpa harus melihat ranking, dikarenakan masih banyak formasi yang tidak terisi/terserap dengan jumlah ± 1328 agar terpenuhi jumlah kuota Nasional sebanyak 4046;

Kebutuhan Penyuluh KB T.A 2021 harus melihat rasio kebutuhan Penyuluh KB di setiap Provinsi, pada kasus permasalahan Provinsi Jawa Barat misalnya dengan Jumlah kebutuhan formasi Ahli Pertama 175 Terampil 117 Jumlah 292, dengan jumlah pelamar Ahli Pertama 640 Terampil 82 Jumlah 712. Maka untuk Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah Pelamar 712 Orang harus diluluskan, karena Provinsi Jawa Barat masih banyak membutuhkan Penyuluh KB.

Melihat dari kasus permasalahan rasio Provinsi Jawa Barat, maka kami usulkan untuk anggota Federasi PLKB Indonesia yang mendaftar dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pada seleksi berikutnya untuk dapat di pertimbangkan mengikuti SKB susulan sesuai dengan jadwal dari BKN untuk jadwal SKB susulan Tahap 1 dan 2, dikarenakan kebutuhan Penyuluh KB di Indonesia masih jauh dari rasio yang ideal; 

Federasi PLKB Indonesia memberikan pertimbangan terkait dengan database PLKB Non PNS se-Indonesia dengan tidak mempertimbangkan jumlah PLKB Non PNS yang belum terakomodir menjadi CASN dari tiap Provinsi se-Indonesia. Mengingat perekrutan CASN BKKBN T.A 2021 tidak mengakomodir database dari yang kami sampaikan sehingga pemetaan formasi di setiap Provinsi tidak relevan dengan jumlah PLKB Non PNS yang ada di Provinsi-provinsi se-Indonesia. Dengan dibuktikannya tidak terpenuhinya formasi yang di buka untuk wilayah Indonesia bagian timur dan kelebihan pendaftar di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami berharap BKKBN RI untuk pengangkatan dan perekrutan CASN BKKBN T.A 2021 

Read More

Wabup Ayu Bertemu dengan Komnas Perempuan

INDOMEDIANEWSC- Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, menerima kedatangan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Ruang Paseban, Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kamis (11/11/2021).

Dalam pertemuan tersebut, wakil bupati yang akrab disapa Bunda Ayu ini mendorong perempuan di Kabupaten Cirebon agar bisa mandiri. Berbagai pemberdayaan pun sudah digulirkan oleh dinas terkait.

"Ibu-ibu (perempuan) merupakan guru madrasah awal pendidikan anak-anak. Maka dari itu, kita dorong perempuan menjadi lebih baik agar menghasilkan anak-anak yang cerdas untuk menjadi penerus generasi bangsa, khususnya di Kabupaten Cirebon," kata Ayu.

Ayu mengatakan, perempuan pun kerap menjadi sasaran dalam praktik kekerasan fisik hingga seksual. Pihaknya mendorong agar korban mau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

"Penyelesaian secara damai ini yang sangat disayangkan, karena tidak adanya efek jera terhadap pelaku, kami inginkan korban jangan sampai diam agar memutus mata rantai kejahatan," katanya.

Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy mengatakan, Komnas Perempuan dibentuk pada tahun 1998 oleh presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie.

Pembentukan tersebut terjadi karena pada saat itu, banyak praktik kekerasan terhadap perempuan, terutama menimpa kepada kaum Tionghoa.

"Kerja kami salah satunya menyebarkan pemahaman untuk pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan kepada perempuan," katanya.

Selain itu, Komnas Perempuan juga melakukan pemantauan dan pencarian fakta kekerasan terhadap perempuan. 

Olivia mengatakan, kekerasan terhadap perempuan di daerah lain, termasuk Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi. Sepanjang 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia hingga 471.000 lebih.

Akibat pandemi ini, lanjut Olivia, korban mengalami kebingungan untuk melapor lantaran adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah.

"Kekerasan berbasis Siber melonjak tinggi sampai 300 persen dari tahun 2019. Kasus kekerasan berbasis siber ini, dimungkinkan terjadi karena masyarakat banyak menghabiskan waktu di dunia maya," katanya.

Dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Komnas Perempuan, dihadiri pula Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Iis Krisnandar, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Edi Susanto dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon Dr. H. Mashuri. (Lisdis)

Read More

ANGGOTA DPRD PROV JABAR "SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI "

INDOMEDIANEWSC- Tegas menuturkan  "Awas bencana!" jawab anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady ketika diminta komentarnya seputar banjir. 

Ia menyatakan hal itu pada Rabu (10/10/2021) terkait bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa lokasi. 

Beberapa waktu lalu BPBD Jawa Barat sudah memberi peringatan dini ke Pemerintah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok yang wilayahnya rawan menghadapi bencana hidrometeorologi saat curah hujan tinggi. 

"BMKG juga memperkirakan hingga 6 Februari di daerah itu berpotensi terjadi hujan yang cukup tinggi. Ternyata, hari-hari belakangan ini kita sudah mendengar bencana banjir melanda cukup banyak wilayah" tuturnya

Daddy menambahkan, 

"Curah hujan yang cukup tinggi memang sudah terjadi. Jadi, potensi banjir memang sebuah keniscayaan. Dengan demikian, yang harus bersiaga bukan hanya pemerintah daerahnya, melainkan seluruh masyarakat mesti mewaspadai terjadinya hal itu."lanjutnya

BPBD diharapkan sudah menyiagakan peralatan pendukung upaya penanggulangan dampak bencana. Selain itu, BPBD juga harus berkoordinasi secara intensif dengan daerah, terutama Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten/kota diharapkan agar menyiagakan alat berat. Peralatan tersebut mesti siaga 24 jam. 

Ada hal lain yang tidak boleh dilupakan, yakni penyelenggaraan pelatihan mitigasi bencana bagi warga dan komunitas. Hal itu sangat berguna untukmeningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

"Semoga negeri ini tidak dilanda bencana hidrometeorologi. Semoga pula pandemi yang ada segera berlalu," pungkasnya. (1c)

Read More

50 % Warga Panongan lor sudah lakukan Vaksinasi

INDOMEDIANEWSC- Tidak henti dan terus berupaya untuk mengakhiri terjadinya penyebaran pandemi covid-19  melalui vaksinasi menjadi program perioritas Pemerintah Desa Panongan lor, kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon.

Keseriusan tersebut disampaikan Kuwu Desa Panongan lor, Agus Syamsah, saat pelaksanaan Vaksinasi yang diselenggaran pihak pemdes setempat, Kamis, 11/11/2021.

" kami sangat konsen dalam mendukung program Pemerintah, Khususnya dalam penanganan pandemi covid-19, oleh karena itu, program vaksinasi menjadi sesuatu yang di perioritaskan agar semua warga saling peduli dan saling mengingatkan untuk melakukan vaksin" jelasnya.

Program tersebut bisa berjalan dan tercapai dengan adanya dukungan dari semua pihak.

" peran masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung sebuah program yang digulirkan pemerintah pusat, termasuk didalamnya adalah vaksinasi, Alkhamdulillah, saat ini warga kami yang berjumlah 4200 jiwa , setengahnya atau 50% sudah melaksanakan vaksin, InsyaAllah dengan peranserta dan kepedulian bersama vaksinasi akan tercapai 100 %, yang penting saat ini dilakukan warga selain vaksin adalah tetap patuhi prokes" pungkas Agus(1c)

Read More

Gebyar vaksinasi SMKM Lemahabang " siap songsong pembelajaran tatap muka"

INDOMEDIANEWSC- Percepatan penanganan pandemi terus digalakan berbagai pihak, salah satunya melalui program vaksinasi.

Hal ini pula yang dilakukan pihak SMK Muhammadiyah Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Kamis, 11/11/2021.

Dengan tema Gebyar Vaksin SMK Muhammadiyah, diharapkan pembelajaran kembali bisa dilaksanakan secara normal. Ini pula yang dituturkan Kepala SMKM Muhammadiyah, Moh. Ruspandi, kepada IM usai acara.

"Pelaksanaan vaksin kali ini, kami targetkan sebanyak 1500 khusus untuk para Siswa, sementara besok akan dilanjutkan vaksin bagi para pendidik, wali murid dan masyarakat sekitar, insyaAllah dengan cara ini pembelajaran yang selama ini menggunakan daring kembali bisa dilakukan tatap muka, walau demikian kami bersyukur, bahwa SMKM Lemahabang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan persentase 50 %" jelasnya.

Acara gebyar vaksinasi yang dihadiri langsung oleh Dandim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf, Sugir, berjalan sesuai dengan harapan dan mendapat sambutan antusias dari seluruh Siswa-Siswi SMKM LA.

Dengan telah diselenggarakannya vaksinasi tersebut, bukan berarti prokes tidak dilaksanakan.

"Kami berharap kepada semua pihak, walaupun telah melaksanakan vaksinasi, tetap harus mematuhi prokes, diantaranya membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan tetap membiasakan memakai masker, pada prinsiipnya, mari kita jaga kesehatan bersama dan tetap berdoa memohon kepada Allah SWT , agar pandemi ini benar-benar berakhir dan kehidupan kita kembali berjalan normal seperti sediakala" pungkas Moh, Ruspandi. (1c)

Read More