11 Nov 2021

Pentingnya Verval, Data Kemiskinan Mesti Dibenahi

INDOMEDIANEWSC-  Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si bersama Sekda Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si, dan anggota DPRD mengikuti Rakor Kuota Kepesertaan PBI JK APBN Kabupaten Cirebon di Dinas Sosial, Rabu (10/11/2021).

Dalam paparannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dr. Iis Krisnandar, SH, CN mengatakan, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon pada 8 Oktober 2021 mencapai 1.063.563. Bahkan, yang masih aktif mencapai 939.011 orang yang terdiri dari PBI DTKS, Non DTKS. 

"Dari kuota 939.011 ini semuanya PBI Jaminan Kesehatan APBD, dengan PBI DTKS 807.461, Non DTKS 131.540, jadi sisa kuota 119.507 sedangkan yang di Non-aktifkan mencapai 114.850 orang," katanya.

Selain itu, kata Iis, pada tanggal 26 Oktober 2021 ada sedikit perubahan data pada PBI Jaminan Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Kuota 945.599 dan Aktif 945.599 terdiri dari PBI DTKS 837.043, PBI Non DTKS 108.555. Sedangkan yang di Non aktif 139.475 itu juga terdiri dari yang meninggal dunia, pindah segmen, ganda, NIK tidak ditemukan, serta tambahan non aktif 25.356 orang," ujarnya. 

Iis mengatakan, pihaknya setiap bulan melakukan verval untuk memastikan jumlah yang benar-benar valid di Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, penetapan dari Kementerian Sosial, jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 1,9 juta

"Karena pada saat itu tahun 2020 ada Covid-19 dan juga ada BST, sehingga yang perlu kami padankan ada dua hal yaitu pertama mengenai pemadanan administratif, kedua subtantif. Administratif aja kami belum beres apalagi subtantif, tetapi kami lakukan sambil berjalan. Ke depan kalau ditemukan di administratif maka subtantifnya kami hapus," kata Iis.

Iis menjelaskan, beban anggaran Kabupaten Cirebon untuk PBI yang sesuai dengan DTKS mencapai Rp 5 miliar lebih.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si mengatakan, dirinya kaget saat mendapatkan laporan kalau angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencapai 71 persen. Bahkan tidak dipungkiri di era pandemi Covid-19 banyak yang terdampak. 

"Mungkin jumlah UMKM di Kabupaten Cirebon ada 35 ribu, lalu pada era pandemi menjadi bertambah, saya pikir masuk akal juga kalau ada 71 persen angka kemiskinan, karena adanya pandemi," katanya. 

Ayu menjelaskan, di masa pandemi Covid-19 banyak warga Kabupaten Cirebon yang terdampak, baik dari segi ekonomi dan sosialnya. 

"Saya dapat laporan dari Disnaker, 
ada 120 ribu orang yang terkena PHK selama pandemi Covid-19, sehingga angka kemiskinan di Kabupaten menjadi naik," kata Ayu.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si mengatakan, pihaknya meminta Dinas Sosial agar melakukan prioritas sebaik mungkin antara data dan fakta. 

"Datanya dibenahi, jangan sampai datanya ada dan faktanya enggak ada yang miskin. Itulah pentingnya verval," katanya.

Selain itu, kata Rahmat, sementara ini belum ada anggaran dari tahun 2020 sampai 2021 ke dinsos untuk melakukan verval. 

"Saya ucapkan banyak terimakasih kepada jajaran Dinsos, meskipun anggaran buat melakukan verval DTKS belum ada, mereka tetap berjalan," ucapnya. (Lisdis)

10 Nov 2021

Pemdes Asem " vaksin dilaksanakan perokes tetap dipatuhi"

INDOMEDIANEWSC- Upaya terus digalakan Pemdes Asem, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon dalam upaya pencegajan terjadinya penyebaran Pandemi covid-19, salah satunya melalui program vaksinasi.

Upaya vaksinasi tersebut diharapkan segera mengakhiri pandemi yang selama ini terjadi di hampir seluruh lapisan Dunia.

Pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di kantor Desa setempat disampaikan Plt Kuwu Desa Asem, Moh Abdul Wahid, Rabu, 10/11/2021.

" kami dari pihak Pemdes terus berupaya secara maksimal.agar vaksin benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, Alkhamdulillah, hingga saat ini sudah sebanyak 1378 Warga yang melaksanakan vaksin dari jumlah keseluruhan wajib vaksin sebanyak 2519, InsyaAllah, dengan usaha dan dukungan dari semua pihak, target vaksin bisa tercapai 100%" jelasnya.

Lebih lanjut, Moh Abdul, menuturkan, bahwa pelaksanaan prokes tetap harus dilaksanakan walaupun secara keseluruhan warga telah melakukan vaksinasi.

" dengan telah dilakukannya vaksin bukan berarti kita lalai prokes, apalagi tidak lama lagi Desa Asem akan melaksanakan pilwu serentak, kita semua berharap pilwu dapat berjalan dengan baik, sementara kesehatan wargapun tetap terjaga" pugkasnya.

Dari pantauan  IM, pelaksanaan Vaksin yang diselenggarakan pada Rabu,10/11/2021 vaksinasi bagi warga Desa asem ditargetkan sebanyak 360, dan warga terlihat antusias mengikuti vaksin dengan tetap menerapkan prokes (1c)

9 Nov 2021

wakil Bupati Cirebon " Resmikan kantor UPTD P5A Kecamatan Lemahabang"

INDOMEDIANEWSC- Wakil Bupati  Cirebon, Wahyu Tjipta ningsih , hari ini , Selasa, 09/11/2021meresmikan Kantor Balai penyuluh UPTD P5A Kecamatan Lemahabang,  Kabupaten Cirebon.

Dari keterangan yang disampaikan, belum semua kecamatan memiliki kantor Balai Penyuluhan P5A atau yang sebelumnya dikenal dengan nama PLKB

" dari 40 Kecamatan kita baru punya  11 Kantor  UPTD  P5A, mudah-mudahan ke depan setiap Kecamatan memilikinya, hal ini dikarenakan salah satunya adalah keterbatasan Anggaran, karena untuk kantor tersebut Anggarannya dari pusat" jelasnya.

 Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa ibu Ayu ini menuturkan.

" keberadaan kantor tersebut bertujuan untuk melakukan kegiatan penyuluhan terkait dengan keluarga berencana begitupun hal lainnya adalah memberikan idukasi terhadap Masyarakat terkait persoalan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak ,  diharapkan dengan  mengedukasi masyarakat bisa meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan  Anak " jelasnya.

 Saat ditanya persoalan vaksinasi yang kerap terjadi di Pemerintah Desa, baik itu keterbatasan vaksin dan hal lainnya, Ayu menjelaskan

" untuk saat ini ketersediaan vaksin untuk warga sangat tercukupi, dan Alkhamdulillah, Masyarakat sudah semakin antusias untuk melaksanakan vaksinasi, untuk terus berupaya melaksanakan vaksin saat ini sasaran secara umum sebanyak 50% dan bagi lansia 40 % bahkan untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran warga agar melakukan vaksin kami pun melakukannya dengan cara jemput bola, tentunya hal tersebut harus pula didukung oleh semua pihak, termasuk didalamnya adalah Masyarakat sendiri, yang terpenting lagi adalah tetap taat dalam mematuhi prokes, diantaranya adalah memakai masker" jelasnya.

Diharapkan dengan adanya Balai penyuluhan P5A , selain bisa mengedukasi terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan dan Anak, Bisa pula menanggulangi stanting termasuk didalamnya memaksimalkan program keluarga berencana. (1c)

Pemkab Cirebon Audiensi dengan Serikat Buruh


NDOMEDIANEWSC-  Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan dari serikat buruh di Hotel Patra, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (8/11/2021). Pertemuan tersebut, salah satunya membahas permintaan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, perubahan UMK harus berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota hingga daya beli serta penyerapan tenaga kerja.

"Saya secara pribadi ingin mengamini permintaan para buruh. Tetapi, peningkatan harus ditinjau berbagai aspek," kata Imron.

Ia menambahkan, setiap daerah memiliki kesempatan bersaing untuk meningkatkan ekonomi dan kemajuan. Kemampuan berinovasi, menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan.

Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, Machbub mengatakan, pihaknya meminta UMK dinaikkan hingga 10 persen. Menurutnya, hal itu mengacu survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Machbub, UMK paling ideal di Kabupaten Cirebon sebesar Rp 3,1 juta. Pihaknya berharap, pemerintah daerah mengabulkan permintaan para buruh. "Kalau UMK tidak naik, bagaimana pertumbuhan ekonomi akan meningkat," katanya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon Hartono mengatakan, pihaknya meminta kepada perusahaan memberikan upah layak kepada pekerjaannya. Di lapangan, masih ditemukan buruh yang mendapatkan upah sangat minim.

"Meskipun bayaran harian, tetapi kalau ditotalkan dalam satu bulan harus di atas UMK," katanya. (Lisdis)

8 Nov 2021

Pemdes Karangmekar Rehab Balai Desa " manfaatkan Banprov"

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Desa (Pemdes) Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, melanjutkan pembangunan rehab balai desa.

Hal ini disampaikan Kuwu Desa Karangmekar, Rusmanto ,  saat dirinya memantau pelaksanaan  rehab balai desa , Senin, 08/11/2021 

"Saat ini sedang dilaksanakan rehab balai desa bagian atas, pengerjaannya sendiri dilaksanakan secara bertahap" jelasnya.

Rusmanto menjelaskan, anggaran yang bersumber dari pusat, provinsi maupun daerah sangat membantu desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, 

"Begitu anggaran cair, langsung dilaksanakan sesuai pengalokasiannya," tuturnya

Masih dikatakan Rusmanto, dalam membangun desa tak lepas dari peran serta masyarakat, maka diperlukan dukungan dan kerjasama yang baik, agar terlaksana sesuai rencana. 

"Berbagai rencana pembangunan telah dibuat pihak desa, namun Covid 19 yang melanda Indonesia, khususnya Kabupaten Cirebon, mala berdampak pada desa. Bahkan, tidak sedikit anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid 19, sehingga minim akan pembangunan desa," paparnya.

Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun pihak desa, agar dapat digunakan untuk generasi mendatang. 

"Mari kita bersama membangun desa, dengan mendukung program yang telah disusun pihak desa, pada initinya apa yang pihak Pemdes lakukan sepenuhnya untuk kepentingan warga Masyarakat" pungkasnya (1c)

Dampak Pandemi "Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat"

INDOMEDIANEWSC- Kekerasan anak dan perempuan meningkat saat pandemi Covid 19. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni.
Hal ini terkuak saat dilaksanakannya silaturahmi Bupati  dan kader  PPKBD di Aula Kantor Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Senin, 08/11/2021

"Tahun lalu sekitar 40 kasus dan tahun ini kisaran 46 kasus. Namun kami tetap berupaya maksimal untuk menekan jumlah kasus, dengan melibatkan kader yang ada di kecamatan dan desa,"  tuturnya

Enny memaparkan, pandemi Covid 19 berdampak pada meningkatnya jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan. Hal ini dikarenakan lebih banyak orang tua berada di rumah, sehingga tidak sedikit yang diduga melakukan kekerasan. "Itensitas kerja lebih banyak di rumah (WFH) dan PHK, dapat menimbulkan berbagai tindakan kekerasan, baik pada anak maupun perempuan. Maka, kami membuat program pendampingan pada anak dan perempuan, untuk melaporkan, jika ada tindakan kekerasan," jelasnya.

Masih dikatakan Enny, untuk program pendampingan disiapkan sekitar 1.700 orang dan tim ini akan bergerak ke korban untuk edukasi sekaligus menangani permasalahan tersebut. 

"Peran kader pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) sangat diperlukan, guna menekan kasus kekerasan anak dan perempuan sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk," ujarnya.

Dirinya mengharapkan kader PPKBD langsung bergerak ke masyarakat, untuk melaksanakan program keluarga berencana (KB).

 "Mari kita bersama menekan laju pertumbuhan penduduk dan menekan kasus kekerasan anak dan perempuan. Bila ada kasus, segera melapor untuk kita tangani," pintanya.

Senada hal tersebut disampaikan, Bupati Cirebon, H Imron , kesejahteraan keluarga menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan wilayah, maka peran kader PPKBD sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

"Banyak peran yang harus dilakukan kader PPKBD, salah satunya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Maka, dengan adanya PPKBD ini besar kemungkinan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga,"jelasnya

Imron menambahkan, PPKBD ini akan lebih mudah melakukan pendekatan dengan warga sekitar dan keluarga itu sendiri akan lebih terbuka. 

"PPKBD yang langsung berhadapan dengan masyarakat akan lebih dekat dengan yang bersangkutan, maka ketika ada permasalahan akan lebih terbuka," imbuhnya.

 Sementara itu, Camat Mundu, H Anwar Sadat mengucapkan terima kasih pada Bupati dan dinas terkait yang sudah bersilaturahmi dengan kader PPKBD. 

"Dengan adanya silaturahmi ini akan terjalin hubungan emosional yang baik dari semua lini  untuk bersinergi menekan laju pertumbuhan penduduk sekaligus menekan angka kekerasan anak dan perempuan. Kader yang hadir dalam acara silaturahmi ini  meliputi Kecamatan Mundu, Astanajapura, Karangsembung, Talun dan Kecamatan Lemahabang," tuturnya (1c)