Gubernur Jawa Barat: Jabar Bukan Jago Kandang

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan  penghargaan kepada Kontingen Paralympic Tokyo 2021dan PON XX Papua serta Pengukuhan dan Pelepasan Kontingen Jawa Barat pada Peparnas XVI 2021 Papua secara virtual, Rabu (27/10/2021). 

Penyerahan tersebut langsung diberikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan disaksikan langsung secara virtual kepala daerah kota/kabupaten se-Jabar. 

Tampak hadir secara virtual, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan, Asdullah Anwar di Command Center Kantor Setda Kabupaten Cirebon. 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya mengapresiasi kerja keras para atlet dan oficial yang sudah memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat pada PON XX Papua. 

Menurutnya, capaian prestasi ini harus mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

"Kami sangat bangga pada para Kontingen Jabar yang sudah membawa Jabar menjadi Juara Umum PON XX Papua," kata Kang Emil. 

Kang Emil juga meminta maaf kepada para Kontingen Jawa Barat yang sudah berprestasi dan belum sepenuhnya mendapatkan bonus. 

"Hari ini kami memberikan Bonus kepada para atlet yang berprestasi baik Paralympic Tokyo 2021, PON XX Papua akan tetapi kami hanya baru bisa memberikan setengahnya, dan setengahnya akan diberikan di tahun 2022 mendatang," katanya. 

Ia menjelaskan, pemberitahuan bonus tersebut terkendala dengan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. 

"Kami Pemprov Jabar sudah habis Rp 5 triliun untuk penanganan Covid-19.  Tetapi kami juga tetap akan memberikan bonus kepada para atlet yang berprestasi walaupun dibayar dua tahap," kata Kang Emil. 

Kang Emil mengatakan, sebutan Jabar Juara bukannya isapan jempol semata. Pasalnya, Jabar mempunyai banyak prestasi pada olahraga maupun lainnya. 

"Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) kita juara, Pekan Olahraga Pesantren level santri kita juara nasional, di level PNS, korpri kita juara nasional termasuk Pepernas 2016 kita juara nasional yang terakhir minggu lalu juara olahraga tradisional. Sehingga kata Jabar Juara memang patut kita raih, dan kami juga bisa membuktikan Jabar tidak jago kandang," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Engkus Sutisna mengatakan, sebagaimana kita ketahui Kontingen Jabar berhasil menyabet Juara Umum pada PON XX Papua. Artinya, Jawa Barat telah membuktikan bahwa Jabar tidak jago kandang. 

"Pada gelaran PON XX Papua 2021 kontingen Jabar telah berhasil menjadi juara umum  dengan raihan, 133 mendali emas, 105 perak, 119 mendali perunggu. Hasil ini patut kita syukuri bersama karena membutuhkan  perjuangan yang keras dan tidak mudah untuk mendapatkan capaian tersebut, " kata Engkus.

Engkus mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyediakan anggaran untuk bonus para atlet yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. 

"Sebagai bentuk apresiasi kepada atlet Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 140 miliar lebih, penyaluran dilakukan 2 tahap, yang pertama melalui APBD perubahan tahun anggaran 2021 dan sisanya pada  APBD murni anggaran 2022," ujarnya.

Atas capaian tersebut, Engkus menambahkan, ini semua tidak luput dari perhatian Gubernur Jawa Barat terhadap pembinaan olahraga di Jabar. 

"Ini juga berkat kolaborasi semua pihak yang mengantarkan kontingen Jabar Juara Umum pada PON XX Papua tahun 2022," katanya. (Lisdis)

Read More

Pemcam Lemahabang " gelar Deklarasi Damai Pilwu 2021 "

INDOMEDIANEWSC- Jelang pemilihan Kuwu serentak 2021, Muspika Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, menggelar Deklarasi Damai secara virtual, di Aula Kecamatan Lemahabang, yang diikuti oleh seluruh Calon Kuwu, Rabu, 27/10/2021.

Dengan mengusung tema Deklarasi Damai , siap kalah siap menang, diharapkan pelaksanaan Pilwu berjalan lancar , Aman, damai tanpa ekses.

Dalam pemaparannya, Camat Lemahabang, Edi Prayitno, mengharapkan kepada seluruh Calon Kuwu agar tetap mematuhi prokes

" Pemerintah telah memberikan anjuran atau imbauan dalam pelaksanaan pilwu baik sebelum maupun saat pelaksanaan tetap mematuhi prokes, ini perlu dilaksanakan oleh semua pihak agar Pilwu tetap dapat dilaksanakan namun pencegahan terjadinya penyebaran pandemi pun bisa diminimalisir, selain itu tentunya kita tetap menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan dalam menentukan pilihan, yang terpenting persatuan dan kesatuan bisa terjaga" tuturnya.

Senada hal tersebut disampaikan Kapolsek Lemahabang, Kompol. S.Sembiring, menyampaikan harapannya.

" kami dari unsur TNI dan Polri tentunya mengharap kepada semua pihak untuk mengutamakan kondusifitas lingkungan, pilwu ini mampu dijadikan ajang pendewasaan walau perbedaan dalam

menentukan pilihan, karena kami yakin Masyarakat cinta damai, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, yang terpenting lagi adalah sesuai moto Deklarasi, yaitu siap kalah siap menang, oleh karenanya kami dari unsur muspika selalu berupaya untuk memberikan pemahaman kepada seluruh calon melalui kunjungan yang kami lakukan secara bergilir " jelasnya.

Sementara itu, salah seorang Calon Kuwu, H. Sukari, sangat menyambut baik adanya Deklarasi Damai.

" dengan dilaksanakannya Deklarasi damai diharapkan mampu merealisasikan pilwu yang Damai, saya yakin semua calon kuwu mempunya visi misi yang baik, yang terpenting adalah kedewasaan dan kebijakan dalam menentukan pilihan sebagai kunci utama menuju keberhasilan, semoga kita semua senantiasa dalam Ridlo dan lindungan Allah SWT" jelasnya (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Tetapkan Delapan Prioritas Pembangunan untuk Tahun 2022

INDOMEDIANEWSC- DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Cirebon terhadap Pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD setempat, Selasa (26/10/2021). 

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih saat membacakan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022, mengatakan, bahwa penyampaian hantaran nota keuangan disampaikan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. 

Menurutnya, untuk memenuhi ketentuan tersebut pihaknya telah menyampaikan rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 pada saat hantaran nota keuangan RAPBD dihantarkan pada tanggal 18 Oktober 2021 yang lalu. 

"Bahwa didasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2021 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 ditunjukkan dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan SDM," kata Wabup Ayu. 

Ayu menjelaskan, berdasarkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 8 prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon untuk Tahun 2022. 

"Yang pertama meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dasar, serta  perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan kesehatan baik yang bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat," katanya. 

Menurut Wabup Ayu, ada juga untuk peningkatan pelayanan dasar kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian industri perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. 

Selain itu, kata Ayu, ada perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan. 

"Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Serta yang terakhir  reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," katanya. 

Ayu menambahkan, dalam perumusan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022. 

Adapun Proporsi Alokasi Anggaran Yang Dirumuskan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2022 adalah "Pada pelayanan umum sebesar 31,77 persen, ketertiban dan ketentraman sebesar 1,49 persen, ekonomi sebesar 5,32 persen, lingkungan hidup sebesar 6,27 persen, perumahan dan fasilitas umum sebesar 1,55 persen, kesehatan sebesar 22,5 persen, pariwisata sebesar 0,36 persen, pendidikan sebesar 29,85 persen dan perlindungan sosial sebesar 0,87 persen, melalui tema pembangunan tersebut pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2022 diharapkan  dapat mencapai 4,61 persen," katanya. 

Ayu mengatakan, untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2,7 sampai 3,5 persen inflasi. 

"Dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa menekan laju inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan pada angka 11,04 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran angka 10,7 persen," katanya. (Lisdis)

Read More

Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Dorong Peran Pemda dalam Mendukung Program JKN

INDOMEDIANEWSC.- Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. Rahmat Sutrisno, M.Si mengikuti acara Evaluasi dan Advokasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dengan Kemendagri secara Virtual di Ruang Rapat Bappelitbangda, Selasa (26/10/2021).

Dalam kegiatan tersebut, sekda didamping Kepala DPMD, Erus Rusmana, Kepala Bappelitbangda, Suhartono, S.Sos, Kepala Bappenda, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Arjawinangun dan Wakil Direktur RSUD Waled.

Hadir secara Virtual dalam acara tersebut, Asisten Deputi Bidang Manajemen Iuran Peserta Penerima Upah BPJS Kesehatan, Rokhimah Hayati, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Pemprov Jawa Barat, Hj Raden Dewi Sartika. 

Dalam paparannnya, Asisten Deputi Bidang Manajemen Iuran Peserta Penerima Upah BPJS Kesehatan, Rokhimah Hayati mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah melaksanakan kewajiban penganggaran dan pendaftaran JKN. 

Menurutnya, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mendorong peran pemda dalam mendukung program JKN sebagai program prioritas nasional. 

"Kami mengajak semua untuk kembali berkomitmen dalam kolaborasi untuk  mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera," katanya. 

Hayati berharap, dengan berbekal pengetahun dan informasi yang didapat, semua bisa memastikan penduduk di wilayahnya sudah terdaftar pada peserta aktif JKN.

"Kami memastiakn semua pekerja baik penerimah upah maupun bukan penerima upah termasuk pekerja Non ASN terdaftar secara aktif pada program JKN dan memastikan perndaftaran perencanaan anggaran dan pembayaran sebagai peserta aktif JKN sebagaimana diatur dalam Peraturam Mendargri Nomer 119 Tahun 2019," katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Hukum, dan Kesejahteraan Pemprov Jawa Barat, Hj. Raden Dewi Sartika mengatakan, dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk menyukseskan program JKN. 

"Dalam menyukseskan program JKN semua pihak baik dari BPJS Kesehatan maupun pemerintah daerah harus berperan aktif di mana masih mempunyai peran mulai dari pendataan sasaran, jenis keanggotaan mulai dari PBI sampai dengan mandiri, penganggaran, pembayaran yang pembagian perannya mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota kemudian kebijakan dan program pelayanan kesehatan di lapangan," katanya. 

Dewi menjelaskan, data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sampai bulan Oktober 2021 tercatat sebagai peserta JKN sebanyak 78.81 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat 47 juta jiwa lebih. 

"Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jabar sesuai dengan amanat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah menganggarkan kontribusi PBI pada Anggaran Perubahan 2021 untuk 16.966.876 jiwa selama satu tahun, sampai 12 bulan sesuai kapasitas Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Jabar," katanya. (Lisdis)

Read More

Muspika Susukan lebak " optimalkan prokes jelang Pilwu"

INDOMEDIANEWSC- Iklim kondusifitas terus dibangun jajaran Muspika Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, menjelang dilaksanakannya pilwu serentak, 21 November 2021.

Upaya tersebut direalisasikan melalui ajang silaturahmi kepada seluruh Calon Kuwu se Kecamatan Susukanlebak.

Dari informaai yang disampaikan Camat Susukanlebak, Juri Ashari, bahwa untuk Pilwu serentak, Kecamatan Susukanlebak terbanyak yang Desanya melaksanakan Pilwu.

" ada delapan Desa di Kecamatan Susukanlebak yang tahun ini melaksanakan pilwu serentak, dan ini merupakan pelaksanaan pilwu terbanyak se Kabupaten Cirebon, oleh karenanya perlu adanya sinegritas dari semua pihak agar Pilwu ini berjalan amam, damai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan" tuturnya saat berkunjung di kediaman  salah seorang Calon Kuwu Susukan Agung, Selasa, 26/10/2021. 

Dalam silaturahmi tersebut, pihak Satgas Kecamatan meminta kepada semua Calon untuk menyiapkan satgas kesehatan agar penerapan prokes bisa dilaksanakan dengan baik.

Senada hal tersebut disampaikan Kapolsek Susukanlebak, Iptu.Soleh, yang hadir bersama jajaran guna memberikan pemahaman kepada seluruh Calon Kuwu.

" kami berharap semua pihak termasuk Calon Kuwu bersama Team dan seluruh Maayarakat untuk secara bersama-sama menciptakan iklim kondusifitas dan tetap berusaha semaksimal mungkin agar pilwu ini berjalan aman , nyaman tanpa ekses, yang terpenting adalah menciptakan kesadaran bersama bahwa pilwu ini bertujuan untuk mencari sosok pemimpin yang bisa membangun Desa lebih baik lagi, oleh karena itu mari kita jadikan pilwu ini sebagai ajang mempererat silaturahmi" jelasnya.

Sementara itu, Calon Kuwu Desa Susukan Agung Nomor urut 1, Ria Gumelar, mengucapkan terimakasih atas kunjungan pihak Muspika dikediamannya.

" Kami atas nama keluarga sangat berterimakasih atas kunjungan dari pihak muspika, pada dasarnya kami berharap pilwu serentak.nanti bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, dan satu harapan yang InsyaAllah diijabah Allah, Cita -cita dan harapan saya menjadi Kuwu di Desa Susukan Agung bisa tercapai, tentunya semua itu atas dukungan dari semua pihak dan Ridlo Allah SWT" tutur Ria. (1c)

Read More

Wabup Ayu Ingatkan Semua ASN agar Berkomitmen Tinggi dalam Terapkan SPIP

INDOMEDIANEWSC .- Wakil Bupati, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si membuka acara Monitoring dan Evaluasi SPIP dan Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon di Hotel Verse Kecamatan Kedawung, Senin (25/10/2021). 

Wabup Ayu mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada semua ASN agar tetap berkomitmen tinggi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

"Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih," katanya. 

Ia pun menjelaskan, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien. 

"Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP ini, kami mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah dan seluruh jajaran wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mulai dari konsep pedoman, implementasi sampai dengan proses ukuran keberhasilan penyelengaraan SPIP, khususnya di Kabupaten Cirebon," ujarnya.

Selain itu, kata Ayu, maksud dan tujuan diadakannya acara ini adalah untuk menyediakan media pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mendukung kinerja yang transparansi, akuntabilitas, dalam  pengelolaan keuangan, administrasi serta pertanggungjawaban. 

"Sistem Pengendalian Intern pemerintah terdiri dari lima unsur antara lain, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian," katanya. 

Ayu mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat serius dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah. 

Menurutnya, dalam pengendalian yang menjadi unsur penting adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandasan etika yang berlaku untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon tanpa terkecuali.

"Integritas dan etika tersebut perlu dibudayakan sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Sehingga budaya kerja yang baik pada Pemerintahan Kabupaten Cirebon perlu dilaksanakan secara terus menerus," katanya. 

Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Cirebon, Drs. Iyan Ediyana, M.M mengatakan, tujuan diadakan acara SPIP ini untuk  memberikan gambaran kesiapan pelaksanaan penilaian SPIP di Kabupaten Cirebon. 

"Acara ini diikuti 64 orang dari perwakilan perangkat daerah, sekretaris, bagian program, perwakilan kecamatan, puskesmas dan lainnya," katanya. (Lisdis)

Read More