Wabup Ayu Berharap Program yang Digulirkan TNI Tumbuhkan Semangat Gotong Royong Masyarakat

INDOMEDIANEWSC-  Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih menghadiri pembukaan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) 2021 di Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Kamis (21/10/2021).

Wanita yang akrab disapa Bunda Ayu ini menyebutkan, program ini diselenggarakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi untuk masyarakat di Desa Semplo.

Menurutnya, pemerintah daerah sangat gembira adanya program tersebut, lantaran bisa membantu masyarakat di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19.

"Sesuai dengan tema program ini yaitu, wujud sinergi membangun negeri. Ini merupakan metode untuk meningkatkan partisipasi membangun wilayah sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan membangun sinergi antara rakyat dengan TNI," kata Ayu.

Ayu menilai, program yang digulirkan TNI diharapkan menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat, sehingga nantinya bisa menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masa pandemi.

Program yang digulirkan TNI mulai dari pengaspalan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan musala, pembangunan poskamling, dan pembangunan tembok penahan tanah.

Kemudian, program non fisiknya yaitu, penyuluhan dan pembinaan. "Masyarakat harus sungguh-sungguh, harus dirasakan manfaatnya," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Minta Semua Dinas Harus Mampu Berinovasi

INDOMEDIANEWSC-  Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah (TAPD) Kabupaten Cirebon, saat ini mulai bergerak untuk pembangunan di Kabupaten pada masa mendatang.

Imron menyebutkan, dirinya sudah lebih dari dua tahun menjabat sebagai Bupati Cirebon. Namun menurutnya, pembangunan masih belum maksimal dan pada sisa jabatannya ini sangat perlu dilakukan percepatan.

"Pembangunan kurang jalan, saya lihat ada beberapa dinas yang mempunyai kegamangan. Saya juga minta semua dinas harus mampu berinovasi," kata Imron saat rapat TPAD di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kota Cirebon, Kamis (21/10/2021).

Imron mengatakan, pada 2021 ini, penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari total Rp 3,4 triliun lebih, yang terealisasi hanya sebesar 54 persen saja.

"Meskipun tim ini dibentuknya telat, tetapi masih ada waktu untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Nantinya, belanja daerah di Kabupaten Cirebon akan lebih maksimal," katanya.

Ketua TAPD Kabupaten Cirebon Rokhmin Dahuri mengatakan, TAPD bekerja membantu pemerintah menyempurnakan rencana pembangunan yang sudah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

Selain itu, kata Rokhmin, tim pun bergerak untuk mendatangkan lebih banyak anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten tersebut.

"Tim ini bersifat mendampingi OPD, saya sangat menyayangkan penyerapan APBD yang dilakukan Kabupaten Cirebon hanya 54 persen saja. Padahal, kalau itu bisa maksimal sisanya bisa membantu pembangunan infrastruktur, pendidikan dan bidang lainnya," kata Rokhmin.

Rokhmin mengatakan, TAPD Kabupaten Cirebon juga bergerak menjadikan daerah tersebut sebagai wilayah maju dalam proses investasi. Saat ini, Kabupaten Cirebon lebih cenderung konsumtif dan impor.

"Harus maju secara investasi dan ekspor, bukan konsumsi dan impor yang tinggi. Kabupaten Cirebon harus didorong seperti itu. Salah satu yang bisa didorong, yakni industri manufaktur," kata Rokhmin. (Lisdis)

Read More

Astinet Desa Lelet " tidak sesuai Anggaran"

INDOMEDIANEWSC- Banyak Pemdes keluhkan jaringan Astinet Desa kurang maksimal, sehingga berdampak pada pekerjaan desa setempat. Seperti yang dialamai beberapa Desa,  Beringin Kecamatan Pangenan, Desa Leuwidingding Kecamatan Lemahabang dan Desa Susukanagung Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.

Ketiga desa tersebut, jaringan internet astinet desa lelet, maka untuk membuat laporan seperti, Suskedes mesti menggunakan jaringan internet lain bahkan kuota sendiri, untuk melanjutkan tugas pemerintah desa.

Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) Beringin, Supriyadi, jaringan internet astinet desa sangat diperlukan untuk memudahkan pekerjaan di desa. Namun jaringan internet yang kurang maksimal, berdampak pada pekerjaan. Misalnya, pembuatan laporan desa secara online. 

"Sangat terpaksa menggunakan jaringan internet selain astinet desa, bahkan kuota sendiri, dan akibat leletnya jaringan juga banyak dikeluhkan Desa lainnya " katanya, Kamis (21/10/2021).

Supriyadi menceritakan, jaman yang begitu canggih dan menggunakan sistem online, memerlukan jaringan internet yang maksimal. Sehingga, perlu adanya perbaikan jaringan internet astinet desa. 

"Sangat disayangkan, angaran yang begitu besar yakni kisaran Rp 14 juta pertahun, kurang maksimal jaringannya. Tapi apa boleh buat, sudah menjadi ketentuan dari kabupaten, sehingga pihak desa menuruti saja," tuturnya

Dirinya mengharapkan adanya perbaikan sistem jaringan internet astinet desa, agar tidak ada kendala jaringan yang lelet, saat bekerja di balai desa.

 "Semoga pihak kabupaten dapat memperbaiki jaringan internet, supaya pihak desa dapat bekerja maksimal," harapnya.

Senada dikatakan Perangkat Desa Leuwidingding Kecamatan Lemahabang, Heri. Jaringan internet astinet desa yang kurang maksimal berdampak pada pekerjaan. Salah satunya, saat input data vaksinasi Covid 19.

 "Ketika pihak desa mengadakan vaksinasi Covid 19, untuk mencetak sertifikat vaksin memerlukan jaringan internet. Namun internet yang lelet, terpaksa pembagian sertifikat vaksin bagi warga menjadi terkendala," ungkapnya.

Masih dikatakan Heri, jaringan internet astinet desa sangat diperlukan, guna memudahkan pekerjaan saat di balai desa. 

"Perlu adanya perbaikan jaringan astinet desa, supaya kinerja perangkat desa yang berhubungan dengan internet, lebih maksimal," pintanya.

Sementara itu, Penjabat Kuwu Desa Susukanagung, Abdul Rohmat menambahkan, jaringan internet astinet desa sudah ditentukan pihak kabupaten, sehingga pemerintah desa hanya menerima jaringan internet tersebut. 

"Sebagian besar perangkat desa dan Sekdes mengeluhkan leletnya jaringan internet astinet desa, tapi sudah menjadi ketentuan kabupaten, maka kami hanya menggunakannya saja, tanpa bisa menolak, oleh karenanya kami meminta kepada pihak terkait untuk meningkatkan fasilitas dengan lebih baik, ini kan anggarannya tidak sedikit, lebih dari 14 juta per tahun" jelasnya. (1c)

Read More

Alumni Akabri 1999 Gelar Vaksinasi Massal dan Pemberian Sembako di Desa Gebang Mekar

INDOMEDIANEWSC- Alumni Akabri 1999 menggelar Vaksinasi Massal dan Pemberian Sembako di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, Rabu (20/10/2021). 

Dalam kegiatan  tersebut tampak hadir, Bupati Cirebon, Drs. H Imron, M.Ag, Ketua DPRD, Moh Lutfi, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kegiatan Vaksinasi Massal yang digagas Alumni Akabri 1999 itu dalam rangka membantu pemerintah dalam pencanangan vaksinasi di daerah, khususnya di Indonesia. 

Ketua Panitia Alumni Akabri 1999, Kolonel Pnb Trinanda Hasan Febrianto, mengatakan, Alumni Akabri 1999 dibentuk untuk ikut membantu pemerintah dalam bidang sosial masyarakat. Seperti halnya dalam penanganan pandemi Covid-19. 

"Kami selalu mendukung program dan kebijakan pemerintah, khususnya pada penanganan pandemi Covid-19, dengan menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal serentak se-Indonesia dari 29 September sampai 20 Oktober 2021 ini," katanya. 

Ketua Alumni Akabri 1999, Kombes Pol Calvin Simanjuntak mengatakan, kegiatan vaksinasi massal dan pembagian sembako ini merupakan program dari Alumni Akabri 1999 yakni membuat Desa Kekebalan Komunal yang dilakukan serentak di 34 provinsi se-Indonesia. 

"Bahkan, sasaran kami yakni, kaum dhuafa, disabilitas, ODGJ, masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Kami melaporkan sampai saat ini selama satu bulan terget kami sudah mencapai 527.463 ribu dosis dan sudah tervaksinasi mencapai 481.215 ribu dosis, dan kami tadi mengecek sebentar dari pagi sampai siang sudah 550 dosis  yang sudah disalurkan," katanya. 

Calvin menjelaskan, pihaknya juga sudah menjangkau Desa Kekebalan Komunal di 13 desa yang tersebar di Indonesia. Bahkan, ada ponpes juga menjadi sasaran vaksinasi. 

"Selain desa, kami juga menjangkau lima ponpes yang jumlah santrinya banyak untuk program percepatan vaksinasi Covid-19, " ujarnya. 

Selain itu, kata Calvin, pihaknya dalam kegiatan vaksinasi dibantu dengan para vaksinator dari TNI, Polri, Dinkes dan para relawan. 

"Secara menyeluruh vaksinator selama satu bulan berjumlah 26.489 orang, dari TNI, Polri, Nakes, dan relawan proses vaksinasi ini," katanya.

Lebih lanjut kata Calvin, dalam kegiatan vaksinasi, pihaknya tidak lupa membagikan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19. "Kami juga telah mendistribusikan 124.978 paket sembako yang terdampak Covid-19," ujarnya. 

Ia pun menjelaskan, Alumni Akabri 1999 tidak hanya kegiatan vaksinasi saja, melainkan membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. 

"Ini merupakan wujud pengabdian serta kontribusi Alumni Akabri 1999 kepada bangsa dan negara dengan ikut membantu program percepatan vaksinasi massal dan pemulihan ekonomi nasional. Kami ucapkan banyak terimakasih kepada 

Nakes dan Yayasan Indonesia Pasti Bisa dan Alumni Akabri 1999 yang membantu program ini," tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kepada Alumni AKBRI 1999 yang sudah membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan mengadakan vaksinasi massal. 

"Apresiasi yang sangat tinggi kepada rekan-rekan yang tergabung Akabri 99 yang terus menunjukkan sinergitas dan solidaritasnya dengan stakeholder dan relawan Dinkes, untuk ikut berkontribusi melaksanakan perintah Bapak Presiden dalam rangka vaksinasi yang menjadi target 2 juta sehari," katanya. 

Sigit mengungkapkan, kegiatan ini   merupakan perwujudan semakin sinergi semakin solidnya TNI-Polri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.  Kegiatan seperti ini ada mulai dari beberapa angkatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan hari ini dilanjutkan Akabri 99, kita lihat beberapa hari ke depan ada beberapa rencana lagi sinergitas dalam bentuk vaksinasi massal yang dilakukan TNI-Polri, " katanya.

Ia berharap, dengan adanya vaksinasi dari TNI-Polri ini bisa membantu pemerintah dalam capaian herd immunity di Indonesia. 

"Bapak Presiden menargetkan 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksin. Sekarang baru 54 persen lebih, mudah-mudahan cepat tercapai," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Siap Perbaiki Keuangan Daerah

INDOMEDIANEWSC- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan atas belanja daerah tahun anggaran 2021. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara virtual, Selasa (19/10/2021).

Dalam pelaksanaan virtual tersebut, hadir sejumlah kepala daerah di Provinsi Jawa Barat, salah satunya Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Agus Khotib mengatakan, pemeriksaan tersebut dasar hukumnya adalah nomor 5 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab terhadap keuangan negara.

Agus menyebutkan, standar yang digunakan pemeriksaan tersebut yakni peraturan BPK no 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara.

Tujuan pemeriksaan, untuk mengetahui sistem pengendalian internal dalam proses belanja daerah dan akan melihat kontrol yang dilakukan, sudah memadai atau tidak. 

"Kalau internal dari pemerintah daerah tidak memadai atau risiko tinggi, maka dilakukan pemeriksaan secara rinci. Kami berharap daerah siap," kata Agus.

Agus mengatakan, dalam pemeriksaan pendahuluan ini pihak BPK akan terfokus pada pemeriksaan belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan sosial.

"Yang kami periksa itu laporan dari awal Januari hingga 30 September 2021," kata Agus.

Sementara, Bupati Cirebon mengatakan, realisasi penggunaan anggaran di Kabupaten Cirebon baru 54,15 persen. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

"Terus berusaha memperbaiki keuangan daerah. Saya berharap dapat mengevaluasi kekurangan dan akan melakukan perbaikan," kata Imron. (Lisdis)

Read More

TURBULENSI APBD JABAR 2022

Oleh:

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan mengalami turbulensi pada tahun anggaran 2022 mendatang. Hal itu merupakan akumulasi dari beberapa hal yang tidak bisa dihindari. 

Melihat beberapa hal yang melingkupinya, tampaknya turbulensi APBD Jabar sudah di depan mata. Sebenarnya sinyal ke arah itu sudah tampak sejak pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2021. 

Pendapatan Daerah yang tidak tercapai sangatlah besar, yakni Rp 10,358 triliun. Hal itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Memang situasi pandemi telah berdampak ke segala lini. Hal itu telah pula berpengaruh pada Pendapatan Transfer (dari Pemerintah Pusat). 

Pendapatan Asli Daerah diperkirakan terkoreksi Rp 4,131 triliun menjadi Rp 20,604 triliun. Demikian pula Pendapatan Transfer diperkirakan terkoreksi cukup besar, yakni Rp 6,226 triliun. 

Transfer Pemerintah Pusat semuanya mengalami penurunan. Dana Transfer berkurang Rp 6,152 triliun. Bahkan, Dana Insentif Daerah juga diperkirakan turun sekitar Rp 68,7 miliar. 

Dana Transfer semuanya turun, kecuali Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik Rp 317 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) turin Rp 91 miliar). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik turun Rp 180 miliar). DAK Non-Fisik turun Rp 6,2 triliun. 

Ini bukti bahwa sesungguhnya volume APBD Provinsi Jabar yang di dalam RKUA PPAS tanggal 16 Agustus 2021 diproyeksikan di atas Rp 41 triliun, sekarang tampak warna aslinya. Volume APBD Provinsi Jabar selama ini tampak besar, antara lain juga, karena sesungguhnya besar pula dana yang sifatnya hanya transitoris. Artinya, di dalam APBD Jabar ada dana dalam jumlah sangat besar yang harus ditransfer ke kabupaten/kota. 

Jadi, volume APBD Jabar menjadi besar akibat besarnya dana transitoris yang masuk ke kas daerah Provinsi. 

Ketika Pemerintah Pusat memutuskan dana-dana transitoris itu langsung ditransfer ke kas kabupaten/kota, maka volume Pendapatan Transfer pun langsung kempes. 

Turunnya secara drastis transfer dari Pemerintah Pusat, salah satunya dan terakhir kali dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170-S/PK/2021. 

Turbulensi volume APBD Provinsi Jabar tersebut pasti pengaruhnya sangat besar terhadap berbagai pos belanja daerah. Konsekuesinya, alokasi anggaran belanja pun terpaksa harus menyesuaikan kembali dengan volume Pendapatan Daerah yang baru. 

Nota Pengantar KUA PPAS Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Gubernur pada tanggal 16  Agustus 2021 masih mencantumkam angka Pendapatan Daerah sebesar Rp 41,141 triliun. Setelah melalui proses pembahasan, terjadi beberapa perubahan. Kini Pendapatan Daerah diprediksi hanya Rp 30,783 triliun. 

Memang pembahasan belumlah tuntas hingga APBD disepakati pada sidang paripurna. Itu pun masih membuka ruang koreksi dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, tampaknya tidak ada lagi "kejutan berarti" yang akan mempengaruhi APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut. 

Artinya, tidak sampai 2 bulan, telah terjadi perubahan yang sangat drastis. Hal itu telah memberi hantaman yang sangat amat keras dan telak terhadap APBD Provinsi Jabar Tahun 2022. 

Semoga turbulensi tersebut tidak lantas menimbulkan turbulensi dalam pencapaian target indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, apalagi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Read More