Pesan Bupati Cirebon dalam peringati Hari Santri

INDOMEDIANEWSC-  Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2021 tingkat Kabupaten Cirebon, berlangsung di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon, Jumat (22/10/2021).

Peringatan tersebut dipimpin langsung Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan sambutan Menteri Agama Yaqut Cholis Qoumas yang dibacakan Bupati Cirebon, HSN ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun

2015 yang menetapkan setiap 22 Oktober adalah HSN.

Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya "Resolusi Jihad" yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan lndonesia.

Pada HSN 2021 ini, kata Imron, mengangkat tema "Santri Siaga Jiwa Raga". Maksud dari tema tersebut yakni, sebagai bentuk pernyataan sikap

santri lndonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk

membela Tanah Air, mempertahankan persatuan lndonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia.

"Bila zaman dahulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan lndonesia, maka santri hari ini

tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang

dapat merusak persatuan dan kesatuan lndonesia," kata Bupati Imron.

Imron mengatakan, tema Santri Siaga Jiwa Raga menjadi sangat penting dan relevan pada masa pandemi covid-19. Di mana, santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan

5M+1D atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan Doa.

Beberapa pesantren berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi Covid-19. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi di tengah kondisi keterbatasan.

"Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan dan sikap kehati-hatian

yang selama ini diajarkan oleh para pimpinan pesantren (kiai/nyai) kepada

santri-santrinya. Tidak lupa pula bahwa keteladanan mereka berkontribusi

untuk mendorong para santri bersedia ikut vaksin yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah," katanya.

Bentuk perhatian negara kepada santri yakni, pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal tersebut berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Kemudian pada 2021 ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren.

"Melalui momen Upacara Peringatan Hari Santri Tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan. Terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama," katanya.

Selain memperingati HSN 2021, Bupati Cirebon memberikan penghargaan Anugerah Santri yang diwakili tiga orang dengan menganugerahkan hibah tanah masing-masing 300 meter persegi untuk pembangunan kantor urusan agama (KUA). (Lisdis)

Read More

Wabup Ayu Berharap Program yang Digulirkan TNI Tumbuhkan Semangat Gotong Royong Masyarakat

INDOMEDIANEWSC-  Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih menghadiri pembukaan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) 2021 di Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Kamis (21/10/2021).

Wanita yang akrab disapa Bunda Ayu ini menyebutkan, program ini diselenggarakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi untuk masyarakat di Desa Semplo.

Menurutnya, pemerintah daerah sangat gembira adanya program tersebut, lantaran bisa membantu masyarakat di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19.

"Sesuai dengan tema program ini yaitu, wujud sinergi membangun negeri. Ini merupakan metode untuk meningkatkan partisipasi membangun wilayah sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan membangun sinergi antara rakyat dengan TNI," kata Ayu.

Ayu menilai, program yang digulirkan TNI diharapkan menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat, sehingga nantinya bisa menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masa pandemi.

Program yang digulirkan TNI mulai dari pengaspalan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan musala, pembangunan poskamling, dan pembangunan tembok penahan tanah.

Kemudian, program non fisiknya yaitu, penyuluhan dan pembinaan. "Masyarakat harus sungguh-sungguh, harus dirasakan manfaatnya," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Minta Semua Dinas Harus Mampu Berinovasi

INDOMEDIANEWSC-  Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah (TAPD) Kabupaten Cirebon, saat ini mulai bergerak untuk pembangunan di Kabupaten pada masa mendatang.

Imron menyebutkan, dirinya sudah lebih dari dua tahun menjabat sebagai Bupati Cirebon. Namun menurutnya, pembangunan masih belum maksimal dan pada sisa jabatannya ini sangat perlu dilakukan percepatan.

"Pembangunan kurang jalan, saya lihat ada beberapa dinas yang mempunyai kegamangan. Saya juga minta semua dinas harus mampu berinovasi," kata Imron saat rapat TPAD di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kota Cirebon, Kamis (21/10/2021).

Imron mengatakan, pada 2021 ini, penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari total Rp 3,4 triliun lebih, yang terealisasi hanya sebesar 54 persen saja.

"Meskipun tim ini dibentuknya telat, tetapi masih ada waktu untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Nantinya, belanja daerah di Kabupaten Cirebon akan lebih maksimal," katanya.

Ketua TAPD Kabupaten Cirebon Rokhmin Dahuri mengatakan, TAPD bekerja membantu pemerintah menyempurnakan rencana pembangunan yang sudah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

Selain itu, kata Rokhmin, tim pun bergerak untuk mendatangkan lebih banyak anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten tersebut.

"Tim ini bersifat mendampingi OPD, saya sangat menyayangkan penyerapan APBD yang dilakukan Kabupaten Cirebon hanya 54 persen saja. Padahal, kalau itu bisa maksimal sisanya bisa membantu pembangunan infrastruktur, pendidikan dan bidang lainnya," kata Rokhmin.

Rokhmin mengatakan, TAPD Kabupaten Cirebon juga bergerak menjadikan daerah tersebut sebagai wilayah maju dalam proses investasi. Saat ini, Kabupaten Cirebon lebih cenderung konsumtif dan impor.

"Harus maju secara investasi dan ekspor, bukan konsumsi dan impor yang tinggi. Kabupaten Cirebon harus didorong seperti itu. Salah satu yang bisa didorong, yakni industri manufaktur," kata Rokhmin. (Lisdis)

Read More

Astinet Desa Lelet " tidak sesuai Anggaran"

INDOMEDIANEWSC- Banyak Pemdes keluhkan jaringan Astinet Desa kurang maksimal, sehingga berdampak pada pekerjaan desa setempat. Seperti yang dialamai beberapa Desa,  Beringin Kecamatan Pangenan, Desa Leuwidingding Kecamatan Lemahabang dan Desa Susukanagung Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.

Ketiga desa tersebut, jaringan internet astinet desa lelet, maka untuk membuat laporan seperti, Suskedes mesti menggunakan jaringan internet lain bahkan kuota sendiri, untuk melanjutkan tugas pemerintah desa.

Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) Beringin, Supriyadi, jaringan internet astinet desa sangat diperlukan untuk memudahkan pekerjaan di desa. Namun jaringan internet yang kurang maksimal, berdampak pada pekerjaan. Misalnya, pembuatan laporan desa secara online. 

"Sangat terpaksa menggunakan jaringan internet selain astinet desa, bahkan kuota sendiri, dan akibat leletnya jaringan juga banyak dikeluhkan Desa lainnya " katanya, Kamis (21/10/2021).

Supriyadi menceritakan, jaman yang begitu canggih dan menggunakan sistem online, memerlukan jaringan internet yang maksimal. Sehingga, perlu adanya perbaikan jaringan internet astinet desa. 

"Sangat disayangkan, angaran yang begitu besar yakni kisaran Rp 14 juta pertahun, kurang maksimal jaringannya. Tapi apa boleh buat, sudah menjadi ketentuan dari kabupaten, sehingga pihak desa menuruti saja," tuturnya

Dirinya mengharapkan adanya perbaikan sistem jaringan internet astinet desa, agar tidak ada kendala jaringan yang lelet, saat bekerja di balai desa.

 "Semoga pihak kabupaten dapat memperbaiki jaringan internet, supaya pihak desa dapat bekerja maksimal," harapnya.

Senada dikatakan Perangkat Desa Leuwidingding Kecamatan Lemahabang, Heri. Jaringan internet astinet desa yang kurang maksimal berdampak pada pekerjaan. Salah satunya, saat input data vaksinasi Covid 19.

 "Ketika pihak desa mengadakan vaksinasi Covid 19, untuk mencetak sertifikat vaksin memerlukan jaringan internet. Namun internet yang lelet, terpaksa pembagian sertifikat vaksin bagi warga menjadi terkendala," ungkapnya.

Masih dikatakan Heri, jaringan internet astinet desa sangat diperlukan, guna memudahkan pekerjaan saat di balai desa. 

"Perlu adanya perbaikan jaringan astinet desa, supaya kinerja perangkat desa yang berhubungan dengan internet, lebih maksimal," pintanya.

Sementara itu, Penjabat Kuwu Desa Susukanagung, Abdul Rohmat menambahkan, jaringan internet astinet desa sudah ditentukan pihak kabupaten, sehingga pemerintah desa hanya menerima jaringan internet tersebut. 

"Sebagian besar perangkat desa dan Sekdes mengeluhkan leletnya jaringan internet astinet desa, tapi sudah menjadi ketentuan kabupaten, maka kami hanya menggunakannya saja, tanpa bisa menolak, oleh karenanya kami meminta kepada pihak terkait untuk meningkatkan fasilitas dengan lebih baik, ini kan anggarannya tidak sedikit, lebih dari 14 juta per tahun" jelasnya. (1c)

Read More

Alumni Akabri 1999 Gelar Vaksinasi Massal dan Pemberian Sembako di Desa Gebang Mekar

INDOMEDIANEWSC- Alumni Akabri 1999 menggelar Vaksinasi Massal dan Pemberian Sembako di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, Rabu (20/10/2021). 

Dalam kegiatan  tersebut tampak hadir, Bupati Cirebon, Drs. H Imron, M.Ag, Ketua DPRD, Moh Lutfi, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon

Kegiatan Vaksinasi Massal yang digagas Alumni Akabri 1999 itu dalam rangka membantu pemerintah dalam pencanangan vaksinasi di daerah, khususnya di Indonesia. 

Ketua Panitia Alumni Akabri 1999, Kolonel Pnb Trinanda Hasan Febrianto, mengatakan, Alumni Akabri 1999 dibentuk untuk ikut membantu pemerintah dalam bidang sosial masyarakat. Seperti halnya dalam penanganan pandemi Covid-19. 

"Kami selalu mendukung program dan kebijakan pemerintah, khususnya pada penanganan pandemi Covid-19, dengan menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal serentak se-Indonesia dari 29 September sampai 20 Oktober 2021 ini," katanya. 

Ketua Alumni Akabri 1999, Kombes Pol Calvin Simanjuntak mengatakan, kegiatan vaksinasi massal dan pembagian sembako ini merupakan program dari Alumni Akabri 1999 yakni membuat Desa Kekebalan Komunal yang dilakukan serentak di 34 provinsi se-Indonesia. 

"Bahkan, sasaran kami yakni, kaum dhuafa, disabilitas, ODGJ, masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Kami melaporkan sampai saat ini selama satu bulan terget kami sudah mencapai 527.463 ribu dosis dan sudah tervaksinasi mencapai 481.215 ribu dosis, dan kami tadi mengecek sebentar dari pagi sampai siang sudah 550 dosis  yang sudah disalurkan," katanya. 

Calvin menjelaskan, pihaknya juga sudah menjangkau Desa Kekebalan Komunal di 13 desa yang tersebar di Indonesia. Bahkan, ada ponpes juga menjadi sasaran vaksinasi. 

"Selain desa, kami juga menjangkau lima ponpes yang jumlah santrinya banyak untuk program percepatan vaksinasi Covid-19, " ujarnya. 

Selain itu, kata Calvin, pihaknya dalam kegiatan vaksinasi dibantu dengan para vaksinator dari TNI, Polri, Dinkes dan para relawan. 

"Secara menyeluruh vaksinator selama satu bulan berjumlah 26.489 orang, dari TNI, Polri, Nakes, dan relawan proses vaksinasi ini," katanya.

Lebih lanjut kata Calvin, dalam kegiatan vaksinasi, pihaknya tidak lupa membagikan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19. "Kami juga telah mendistribusikan 124.978 paket sembako yang terdampak Covid-19," ujarnya. 

Ia pun menjelaskan, Alumni Akabri 1999 tidak hanya kegiatan vaksinasi saja, melainkan membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. 

"Ini merupakan wujud pengabdian serta kontribusi Alumni Akabri 1999 kepada bangsa dan negara dengan ikut membantu program percepatan vaksinasi massal dan pemulihan ekonomi nasional. Kami ucapkan banyak terimakasih kepada 

Nakes dan Yayasan Indonesia Pasti Bisa dan Alumni Akabri 1999 yang membantu program ini," tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kepada Alumni AKBRI 1999 yang sudah membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan mengadakan vaksinasi massal. 

"Apresiasi yang sangat tinggi kepada rekan-rekan yang tergabung Akabri 99 yang terus menunjukkan sinergitas dan solidaritasnya dengan stakeholder dan relawan Dinkes, untuk ikut berkontribusi melaksanakan perintah Bapak Presiden dalam rangka vaksinasi yang menjadi target 2 juta sehari," katanya. 

Sigit mengungkapkan, kegiatan ini   merupakan perwujudan semakin sinergi semakin solidnya TNI-Polri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.  Kegiatan seperti ini ada mulai dari beberapa angkatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan hari ini dilanjutkan Akabri 99, kita lihat beberapa hari ke depan ada beberapa rencana lagi sinergitas dalam bentuk vaksinasi massal yang dilakukan TNI-Polri, " katanya.

Ia berharap, dengan adanya vaksinasi dari TNI-Polri ini bisa membantu pemerintah dalam capaian herd immunity di Indonesia. 

"Bapak Presiden menargetkan 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksin. Sekarang baru 54 persen lebih, mudah-mudahan cepat tercapai," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Siap Perbaiki Keuangan Daerah

INDOMEDIANEWSC- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan atas belanja daerah tahun anggaran 2021. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara virtual, Selasa (19/10/2021).

Dalam pelaksanaan virtual tersebut, hadir sejumlah kepala daerah di Provinsi Jawa Barat, salah satunya Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Agus Khotib mengatakan, pemeriksaan tersebut dasar hukumnya adalah nomor 5 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab terhadap keuangan negara.

Agus menyebutkan, standar yang digunakan pemeriksaan tersebut yakni peraturan BPK no 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara.

Tujuan pemeriksaan, untuk mengetahui sistem pengendalian internal dalam proses belanja daerah dan akan melihat kontrol yang dilakukan, sudah memadai atau tidak. 

"Kalau internal dari pemerintah daerah tidak memadai atau risiko tinggi, maka dilakukan pemeriksaan secara rinci. Kami berharap daerah siap," kata Agus.

Agus mengatakan, dalam pemeriksaan pendahuluan ini pihak BPK akan terfokus pada pemeriksaan belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan sosial.

"Yang kami periksa itu laporan dari awal Januari hingga 30 September 2021," kata Agus.

Sementara, Bupati Cirebon mengatakan, realisasi penggunaan anggaran di Kabupaten Cirebon baru 54,15 persen. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

"Terus berusaha memperbaiki keuangan daerah. Saya berharap dapat mengevaluasi kekurangan dan akan melakukan perbaikan," kata Imron. (Lisdis)

Read More