Pemkab Cirebon Fokus pada Pemulihan Ekonomi

INDOMEDIANEWSC-  Sebanyak tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan pandangannya tentang Hantaran Bupati terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2021 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Selasa (28/9/2021). 

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Rudiana, SE dan dihadiri Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag, Wakil Bupati, Hj.Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si perwakilan Forkopimda dan kepala SKPD camat. 

Perwakilan fraksi dari PDI Perjuangan yang dibacakan Hj. Amenah, SE mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang sudah melakukan upaya pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. 

"Kami memahami pemulihan ekonomi daerah paska Covid-19 Kabupaten Cirebon perlu tekad yang kuat dan gotong royong bersama-sama untuk ikut menstabilkan peningkatan sektor ekonomi dan pembangunan untuk kembali pulih," katanya. 

Amenah mengatakan, Fraksi PDIP memiliki 

dua catatan sektor yang sangat strategis yang selama ini terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, sektor tersebut terkena recofusing anggaran.

"Pertama sektor ekonomi, banyak masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19 dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan kegiatan di masyarakat. Serta Kabupaten Cirebon mempunyai destinasi wisata yang strategis seperti wisata kuliner, budaya, belanja batik, religi semuanya 80 persen tutup akibat pandemi ini," ujarnya. 

"Sementara yang kedua sektor I

Infrastruktur pembangunan banyak ikut terdampak juga. Seperti jalan yang banyak rusak, infrastruktur pertanian juga ikut terdampak karena semua anggaran terkena recofusing," tambahnya.

Ia mengungkapkan, Pemkab Cirebon dapat mampu mengatur laju infasi yang cukup rendah dengan besaran inflasi 2,7 sampai 3,5 persen. 

"Sekarang daya beli masyarakat Kabupaten Cirebon mulai berangsur-angsur stabil. Kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 memang menurunkan daya beli di masyarakat. Akan tetapi, kami Fraksi PDIP apresiasi dan acungi jempol kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sulit seperti ini mampu meningkatkan pendapatan daerah sebesar Rp 3.9 triliun lebih bertambah Rp 542 miliar lebih atau naik 15,8 persen," kata Amenah. 

Sementara itu, dalam jawaban bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2021, yang dibacakan langsung Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, di masa pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Cirebon terus fokus dalam pemulihan ekonomin di daerah. Bahkan, Pemkab Cirebon terus mengejar target dalam vaksinasi Covid-19. 

"Sampai saat ini vaksinasi baru terealisasi  31.84 persen. Kami harapkan pada akhir tahun 2021 Kabupaten Cirebon mempunyai target masuk level 2 dengan syarat vaksinasi harus mencapai 50 persen dosis pertama dan  40 persen untuk lansia," kata Imron. 

Menurut Imron, banyak kendala dalam mencapai target vaksinasi, yakni kurangnya stok vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi. 

"Kita tetap berusaha agar akhir 2021, 50 persen vaksin sudah tercapai, sehingga Kabupaten Cirebon bisa masuk level 2. Dan ekonomi bisa kembali berjalan secara stabil kembali," katanya.

Selain pemulihan ekonomi, Imron mengatakan, Pemkab Cirebon juga sedang fokus dalam penerimaan PPPK untuk tenaga guru honorer.  Bahkan, banyak guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK karena kurangnya nilai  passinggrade. 

"Sebagai tindak lanjut dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 tentang Guru Pengganti. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran untuk guru pengganti di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 15 miliar untuk enam ribu guru pengganti," katanya. (Lis dis)

Read More

Pemkab Cirebon Lakukan Revisi Perda RTRW

INDOMEDIANEWSC - Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai melakukan proses revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal tersebut terjadi karena adanya fluktuasi kepentingan masyarakat.

Sekda Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengatakan, revisi perlu dilakukan untuk memajukan Kabupaten Cirebon. Perubahan ini pun sesuai anjuran dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (BPN).

"2020 kemarin kami sudah melakukan. Artinya, diskusi yang akan dilakukan mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan akan berdampak pada 20 tahun ke depan untuk Kabupaten Cirebon," kata Rahmat saat melakukan diskusi rencana tata ruang wilayah di Apita Tower, Kabupaten Cirebon, Selasa (28/9/2021) malam.

Rahmat mengatakan, hasil pembahasan yang dilakukan pemerintah daerah serta konsultan nantinya akan ditembuskan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengoreksian.

Lalu, berharap hasil dari perubahan revisi ini sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Cirebon. "Mudah-mudahan diskusi ini lebih bermanfaat," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, Iwan Rizky mengatakan, raperda ini hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Hasil evaluasi dari perda sebelumnya, ada perubahan wilayah administrasi dengan kabupaten atau kota tetangga. "Kami akan tempuh langkah-langkah untuk revisi RTRW ini. Diharapkan bulan Desember bisa selesai," katanya. (Lis dis)

Read More

Serbuan Vaksinasi TNI AL di Pondok Pesantren KHAS Kempek Targetkan 3.000 Orang

INDOMEDIANEWSC-Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M bersama melaksanakan peninjauan serbuan vaksinasi TNI Angkatan Laut di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Selasa (26/09/2021).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kasal  didampingi Pangkoarmada I Laksda TNI Arsyad Abdullah, Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta Brigjem TNI (Mar) Umar Farouq, S.A.P., Bupati Cirebon Drs.H.Imron, M.Ag, Danlanal Cirebon, Letkol Laut (P) Afif Yuhardi Putera, dan Pimpinan Ponpes KHAS Kempek, KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj. 

Laksamana Yudo mengatakan, target dalam pelaksanaan vaksinasi di Ponpes KHAS Kempek sebanyak 3.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari santri, pengurus ponpes, hingga masyarakat sekitar.

Tujuan dari vaksinasi ini, kata Yudo, untuk meningkatkan herd immunity (kekebalan kelompok) masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon ini.

"Anak-anak remaja khususnya para santri dan pengajar di Kota Cirebon, diharapkan bisa divaksin semuanya, sehingga pelaksanaan pembelajaran di ponpes akan lebih aman dan tidak khawatir lagi dengan tatap muka," katanya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs.H.Imron, M.Ag, mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang turut serta dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, bisa membantu percepatan pelaksanaan tersebut.

Imron mengimbau, kepada seluruh masyarakat yang diberi kesempatan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 agar tidak melewatkan kesempatan tersebut. Seluruh vaksin Covid-19 sudah dinyatakan aman dan halal.

"Jangan ragu terhadap vaksin Covid-19. Selain itu, untuk masyarakat sudah mendapatkan vaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan," katanya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon optimistis pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Cirebon bisa selesai pada akhir 2021.

Capaian vaksinasi untuk santri dan pengajar di Ponpes KHAS Kempek ini sudah mendekati angka 90 persen. Pihak TNI AL mengaku akan terus membantu untuk pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar/santri.

Selain di Ponpes KHAS Kempek, TNI AL pun melakukan serbuan vaksinasi di Ponpes Buntet dengan sasaran 1.500 orang. Tenaga kesehatan yang dilibatkan yakni dari unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga swasta.

Usai melaksanakan peninjauan vaksinasi kepada para santri dan masyarakat Cirebon, Kasal pun memberikan paket sembako kepada peserta vaksin yang diberikan secara simbolis, sebagai wujud terima kasih TNI AL kepada masyarakat.

Selain itu, upaya ini juga membantu Pemerintah Kabupaten Cirebon menuntaskan capaian vaksinasi. Hingga Selasa (28/9/2021) siang, baru 567.751 orang (31,84 persen) dari target  1.782.962 orang.(lis Dis)

Read More

Ponpes Nurul Huda Munjul" adakan vaksinasi masal"

INDOMEDIANEWSC- Antisipasi terjadinya penyebaran covid-19, Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Munjul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, melaksanakan kegiatan Vaksinasi , Senin, 27/09/2021.

Kegiatan vaksinasi masal  yang dilaksanakan di Yayasan Ponpes Nurul Huda  Desa Munjul tersebut diikuti oleh seluruh Santri dan Siswa termasuk Masyarakat setemat berjalan sesuai harapan, hal ini disampaikan salah seorang Guru MA Nurul Huda, Fatimah.

"Alkhamdulillah pelaksanaan vaksin yang melibatkan KKP Bandung,Polsek Astanajapura dan UPT Puskesmas Sidamulya yang diikuti oleh 600 peserta vaksin berjalan aman sesuai yang diharapkan " tuturnya.

Lebih lanjut Fatimah, menjelaskan, para Siswa yang diprioritaskan  mengikuti vaksin adalah Tingkat Mts, MA dan SMK Yanuda Tama, termasuk para santri dan warga setempat.

" kami berharap dengan telah dilaksanakannya vaksin dapat mempercepat berbagai kegiatan secara lansung, khususnya dalam hal pendidikan, harapan ini tentu menjadi harapan semua pihak, atas terlaksananya kegiatan tersebut, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya Dinas kesehatan dan jajaran terkait lainnya" pungkasnya.

Sementara itu salah seorang warga setempat , Alif, menuturkan

" Vaksin saat ini merupakan sebuah keharusan, oleh karenanya dengan telah dilaksanakannya vaksinasi secara masal di ponpes Nurul Huda tentunya sangat disambut baik, namun demikian mungkin ada sedikit koreksi yang harus diperhatikan oleh Instansi terkait, dimana jumlah vaksin tidak sesuai dengan jumlah peserta , inilah yang harus diperhatikan, karena saat ini vaksin menjadi sebuah keharusan" tutur Alif. (1c)

Read More

PPS Segera Verifikasi Persyaratan Balonwu "Prokes tetap diutamakan"

INDOMEDIANEWSC- Pemilihan Kuwu (pilwu) serentak akan memasuki tahapan verifikasi data bakal calon kuwu (balonwu).

Pelaksanaan pilwu ditengah pandemi diharapkan berjalan dengan tetap mematuhi prokes, hal ini disampaikan Sekmat Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, Waryono.

" kami berharap kepada semua Desa yang melaksanakan Pilwu serentak untuk tetap mematuhi prokes, ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19" ujarnya.

Sementara itu, Staf Pemerintahan Kecamatan Susukanlebak, Abdul Rohmat mengatakan, berkas persyaratan sekitar 25 balonwu dari delapan desa yang akan mengikuti pilwu serentak, segera diverifikasi PPS. "4-11 Oktober, PPS akan lakukan verifikasi berkas yang diajukan balonwu," tuturnya Selasa (28/9/2021).

Rohmat menjelaskan, verifikasi keabsahan balonwu antara lain, ijasah dan akte. 

"PPS akan mendatangi dinas terkait, untuk verifikasi berkas yang diajukan. Apabila dokumen lengkap dan saat diverifikasi sah semua, akan ditetapkan calon kuwu (calwu). Tapi bila sebaliknya, otomatis gugur," jelasnya.

Masih dikatakan Rohmat, pelaksanaan pilwu serentak saat pandemi Covid 19, tentu berbeda ketika kondisi normal. Salah satunya, tempat pemilihan suara (tps) yang tersebar di beberapa titik. 

"Biasanya saat pemilihan, terpusat di balai desa, tapi kini, akan dibuatkan beberapa tps. Hal ini bertujuan, untuk minimalisasi kerumunan saat pemilihan," ujarnya.

Rohmat menambahkan, pilwu serentak merupakan momentum masyarakat untuk memilih pemimpin yang lebih baik, demi kemajuan desa. 

"Mari sukseskan pilwu yang jurdil dan luber. Gunakan hak pilih saat pilwu berlangsung. Karena suara anda, menentukan masa depan desa," ajaknya.

Dirinya menghimbau pada seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas, agar pilwu damai dan sukses tanpa ekses. 

"Semoga dengan adanya kuwu baru nanti, dapat memajukan dan membawa desa ke arah yang lebih baik dari yang sudah baik," pungkasnya. (1c)

Read More

Kabupaten Cirebon Kini Miliki Tim Akselerasi Pembangunan Daerah

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan, Kabupaten Cirebon kini memiliki Tim Akselerasi Pembangunan Daerah (TAPD). Tim itu nantinya bergerak untuk merancang pembangunan, sehingga nantinya bersaing mampu dengan daerah lainnya.

Imron mengatakan, pascaorde baru, seluruh wilayah di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan upaya memajukan daerah, sesuai dengan masing-masing potensi di wilayahnya.

"Tim ini nanti memberikan pemikiran dan konsep pembangunan di Kabupaten Cirebon agar lebih maju. Pada era pandemi, sangat berdampak kepada perekonomian," kata Imron saat menghadiri rapat TAPD di Gedung Setda Kabupaten Cirebon, Senin (27/9/2021).

Menurut Imron, Kabupaten cirebon ini merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam daerah dengan jumlah pengangguran terbanyak. Sumber daya manusia (SDM) pun masih kalah unggul.

Berharap, lanjut Imron, Kabupaten Cirebon bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. "Saya lihat beberapa daerah lain, salah satunya Bandung selalu menolak bantuan dari pusat, karena PAD-nya tinggi. Sudah saat Kabupaten Cirebon lebih maju," kata Imron.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih menyebutkan, sejumlah investor yang akan ekspansi ke Kabupaten Cirebon kerap mengeluhkan sulitnya mengakses perizinan. Menurutnya, harus ada supaya teknis perizinan bisa lebih mudah.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Cirebon bakal memiliki mal pelayanan publik (MPP). Nantinya, seluruh penerbitan izin bisa dilakukan di satu tempat.

"Pelaksanaan belum bisa berjalan. Perizinan ini masih rumit, harus ada percepatan. Era pandemi, pemilihan ekonomi harus berjalan," kata wakil bupati.

Sementara, Guru Besar Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Prof Dr H Sugianto SH, MH mengatakan, jangan sampai tim hanya dibentuk saja, namun tidak dipertegas dengan legalitas.

"Jangan sebatas seremonial, yang pertama harus ada legalitas berupa SK. Organisasi apapun harus ada koordinator. Jangan hanya dibentuk, struktur harus jelas," kata Sugianto. (Lis Dis)

Read More