Bupati Kumpulkan Kepala OPD " Ada Dinas bekerja tak maksimal"

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon memimpin Rapat Dinas Kepala Perangkat Daerah Lingkup Asisten dan Perekonomian yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, para asisten, staf ahli bupati dan Kepala OPD di Kabupaten Cirebon di ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (2/9/2021).

Bupati Cirebon mengatakan, sengaja mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lantaran, ada beberapa dinas yang bekerja tidak maksimal selama periode ia menjabat sebagai kepala daerah.

Imron menekankan, seluruh OPD harus bekerja secara profesional. Ia pun mengaku, sudah memberikan keleluasan kepada pegawai dinas untuk bekerja dan melahirkan inovasi bagi perkembangan pembangunan Kabupaten Cirebon lebih baik.

"Saya ingin, jika ada permasalahan atau keraguan dalam pekerjaaan, para kepala OPD langsung konsultasi. Eselon 2 ini harus mempunyai inovasi," kata Imron.

Imron mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi serta pengembangan kawasan.

Tugas Satgas Percepatan Investasi tersebut yakni menganalisa lambatnya proses investasi di Kabupaten Cirebon dan membuat tempat pengaduan masyarakat yang tengah menempuh proses perizinan.

"Satgas ini juga melibatkan dari Kejaksaan, TNI-Polri, dan DPRD. Saya juga sudah meminta sekda mencari tempat supaya bisa dilaunching," kata Imron.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, sebagai upaya pemulihan ekonomi dan percepatan proses investasi.

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dinas harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan membuat standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan.

"Saya minta kepada kepala dinas agar tidak melakukan tugas yang tidak sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Ini semua untuk kemaslahatan bersama dan menjadi nilai juga di masyarakat," katanya.

Asisten Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Cirebon, Erry Ahmad Husaeri mengatakan, OPD adalah kepanjangan tangan dari bupati untuk menjalankan program sesuai dengan visi misi.

"Harus siap menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan Kabupaten Cirebon. Pak bupati berharap, kami semua dapat memberikan kemudahan bagi para investor," kata Erry. (DISKOMINFO)

Read More

Bebarik panen padi " Ucap Syukur dan santunan Yatim duafa"

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Desa Cipeujeuhkulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, mengadakan syukuran panen padi ( bebarik ) Kamis, 02/09/2021

Kuwu Desa Cipeujeuhkulon, H Lili Mashuri mengatakan, bebarik ini sebagai bentuk syukur pada yang kuasa, yang telah memberikan hasil panen melimpah.

 "Alhamdulillah, tahun ini bisa dua kali masa panen  sedangkan tahun sebelumnya, hanya satu kali panen," katanya, usai acara yang dilaksanakan dihamparan sawah Desa setempat.

Wakil Ketua FKKC Kabupaten Cirebon ini menjelaskan, masalah pertanian harus melibatkan seluruh pihak, tak terkecuali dinas pertanian dan dinas pengairan. Karena sudah menjadi tradisi permasalahan para petani, air yang minim untuk mengairi sawah. 

"Tidak sedikit para petani yang membiarkan lahan pertanian pada musim tanam kedua dan ketiga, karena minim air. Maka pihak desa sudah mengajukan ke dinas pertanian, untuk pembuatan sumur artesis," jelasnya.

Masih dikatakan Lili, acara syukuran ini tak lepas dari peran para petani dan panitia acara juga elemen masyarakat lainnya. 

"Kami ucapkan terima kasih, atas terselenggaranya kegiatan ini dengan sukses. Acara ini selain diisi dengan doa bersana sebagai ungkapan syukur dilanjutkan  dengan santunan anak yatim dan jompo," ujarnya.

Dirinya mengharapkan, dukungan seluruh pihak untuk membangun desa, khususnya meningkatkan hasil pertanian. 

"Semoga, tahun depan realisasi pembuatan sumur artesis, guna minimalisasi kekurangan air, saat kemarau bisa segera.terealisasi, yang pasti kami dari pihak pemdes sangat mendukung peran serta dan usaha para petani, dan Alkhamdulillah, kepedulian para petani terhadap sesama di desa.kami sangat tinggi, terbukti dengan keikhlasan mereka dalam menyisihkan rijkinya untuk para yatim dan jompo" pungkasnya dengan derai air mata. (1c)

Read More

Pembangunan jalan Terowongan KA " Lemah Pengawasan"

INDOMEDIANEWSC- Pelaksanaan pembangunan jalan dibawah terowongan kereta api yang menghubungkan kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, kerap menimbulkan kemacetan di beberapa titik akibat adanya penutupan di sekitar proyek pembangunan.

Bahkan di titik tertentu dipasang papan informasi yang bertuliskan kendaraan dilarang masuk.

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit kendaraan yang melintasi jalanan tersebut ( terowongan-red) roda dua bahkan roda empat pun terpantau melintas di jalan yang sedang dalam tahap pengerjaan.

Menyikapai hal.tersebut, Salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Davil 7 , R.Cakra Suseno, menuturkan,Kamis, 02/09/2021

" tidak boleh itu, seharusnya kendaraan tidak diperbolehkan melintas jalan tersebut sampai pembangunannnya benar-benar selesai, jangan sampai mengganggu aktifitas pekerjaan, intinya selesaikan dulu sampai tuntas baru bisa dipergunakan , ini perlu adanya ketegasan dari yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek tersebut" tutut Cakra.

Hal lainnya dituturkan Kuwu Desa Cipeujeuh kulon, Kecamatan Lemahabang, H.Lili Mashuri, dirinya menegaskan agar jalan tersebut dibuka

" dampak adanya pengalihan jalan akibat pelaksanaan pembangunan jalan dibawah terowongan tersebut memang kerap menimbulan kemacetan dibeberapa titik, yang paling parah di Desa Lemahabangkulon, karena disitu ada pasar tradisional, oleh karenanya menurut hemat saya, lebih baik jalan tersebut kembali dibuka, karena dari apa yang saya lihat jalan tersebut sudah layak untuk dilalui atau dilintasi kendaraan" ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP LSM Kampak ( komando Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan) Satori, menegaskan lemahnya pengawasan dari pihak terkait.

" kami sangat menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan jalan di terowongan kereta api tersebut, jika memang tidak ada kendaraan yang boleh melintas, mestinya harus tegas, sementara dari hasil pantauan kami, tidak sedikit kendaraan yang melintas, khususnya kendaraan roda dua, bahkan didapati beberapa kendaraan roda empat yang melintasi jalan tersebut, entah itu kendaraan siapa atau punya jabatan apa.yang pasti melintas jalan yang seharusnya tidak dapat dilintasi, intinya jika memang sudah layak di buka, ya dibuka saja sekalian, tetapi kalau tidak bisa, ya lakukan tindakan yang tegas, jangan sampai  kedepannya menjadi alasan kerusakan diakibatkan kendaraan yang melintas saat proyek belum selesai, ini jelas terjadi akibat lemahnya pengawasan" tegas Satori. 

Sayangnya saat IM mencoba menghubungi Kabid Peningkatan jalan dan jembatas Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Tomi Hendrawan, via telfon, Rabu, 01/09/2021 yang bersangkutan tidak mererespon .(1c)

Read More

Puluhan Peserta Ikuti Pelatihan Tugas Lapangan Pengumpulan Data PDRB

INDOMEDIANEWSC- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Pelatihan Tugas Lapangan Pengumpulan Data PDRB Tingkat Kecamatan di Hotel Sutan Raja Jl. Tuparev  Kecamatan Kedawung, Rabu (1/9/2021). 

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Drs. Yadi Wikarsa, M.Si mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan ini  untuk meningkatkan pengetahuan dan melatih dalam merencanakan lapangan. 

Menurutnya, kegiatan ini diharapkan supaya tidak terjadi perbedaan dan kesalahan dalam mengartikan konsep dan definisi. Sehingga output yang diberikan merupakan data yang berkualitas bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Cirebon. 

"Peserta program sebanyak 55 orang, dari perwakilan OPD, serta mahasiswa, " katanya. 

Yadi menjelaskan, selama ini banyak perangkat daerah sudah mempunyai sistem aplikasi yang mereka buat sendiri. Bahkan, mereka merasa nyaman dengan aplikasi tersebut. Tetapi Ketika diminta untuk integrasi otomatis ada hal-hal tertentu secara normatif yang belum bisa mereka lakukan. 

"Sehingga program ini sangat penting di mana sistem aplikasi nantinya akan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti data kependudukan itu awal data yang harus dilakukan," katanya. 

Ia mengungkapkan, pada akhir tahun 2019, Diskominfo sudah membangun sistem yang  nanti akan mewadahi seluruh data yang ada di Kabupaten Cirebon dengan berbasis Government Service. 

"Tugas terberat kami sekarang bagaimana mengintegrasikan seluruh data yang ada melalui sistem. Ternyata susah untuk mewujudkan itu perlu proses, padahal  bebicara tentang data Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada harta yang berharga dibandingkan minyak bumi yaitu tentang data," kata Yadi. 

Selain itu, kata Yadi, pada akhir tahun 2018 dan awal 2019 Kabupaten Cirebon secara khusus telah dikawal oleh Divisi Pencegahan KPK. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma yang harus dipegang teguh pemerintah daerah agar tidak terjerumus sebuah pelanggaran dalam pengelolaan pemerintahan sudah aman. 

"Salah satu treatment-nya adalah bagaimana mambangun sebuah sistem dan sistem itu tidak berdiri sendiri tapi harus terintegrasi dengan yang lain," katanya. 

Yadi mengatakan, berkaitan dengan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ada sebuah kondisi di mana selama dua tahun lebih pandemi melanda negara sehingga memberikan sebuah dampak nyata bagi pendapatan masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Sehingga kami Diskominfo sangat membutuhkan data yang benar-benar sinkron seperti halnya angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Cirebon," katanya. (DISKOMINFO)

Read More

Ultah Desa Panonganlor ke 36 " penuh kesederhanaan"

INDOMEDIANEWSC- Ditengah situasi pandemi , tidak menyurutkan pihak Pemerintah Desa Panongan lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, untuk melaksanakan peringatan Hari Jadi Desa setempat yang ke 36.

Dalam keterangannya, Kuwu Desa Panongan Lor , Agus Syamsah, menuturkan kepada awak media, Selasa, 31/08/2021.

" Ditengah kondisi kita saat ini yang masih dalam situasi Pandemi, rasa syukur harus tetap kita panjatkan ke hadirat Illahi, seperti halnya adalah peringatan Hari Jadi Desa Panongan Lor yang ke 36, walaupun tidak seperti Tahun-tahun sebelumnya, kita tetap melaksanakannya dengan melaksanakan prokes, oleh karenanya kita memperingatinya dengan penuh kesederhanaan" tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, pelaksanaan Hari jadi Desa hanya diikuti oleh beberapa orang saja, termasuk didalamnya adalah Perangkat Desa, Lembaga Desa, tokoh Agama, dan beberapa tokoh Masyarakat

"Pelaksanaan digelar di Aula Desa dengan menerapkan prokes, dan acaranya sendiri hanya diisi dengan pembacaan kalam illahi juga Do'a bersama, setelahnya dilanjutkan dengan makan bersama sebagai ucapan Syukur bahwa di tengah pandemi kita masih bisa melaksanakan peringatan hari jadi walau dengan penuh keterbatasan dan kesederhanaan, intinya dalam Acara tersebut kita semua berdoa dan memohon kepada Allah agar pandemi segera berakhir dan Desa Panongan lor semakin maju dalam segala hal kebaikan" pungkasnya. (1c)

Read More

Presiden Perintahkan Pemerintah Daerah Percepat Penanganan Covid-19

INDOMEDIANEWSC - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Barat oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo di Pendopo Kabupaten Kuningan, Selasa (31/8/2021).

Sementara, Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si, hadir secara virtual dalam pengarahan oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

Dalam pengarahan itu, Presiden Ir. H. Joko Widodo menyebutkan, pemerintah daerah harus mempercepat penanganan Covid-19. Adanya, virus Corona varian delta, penyebaran lebih cepat dibandingkan dengan varian lainnya.

"Bupati, wali kota harus cek. Kita semua tidak lagi bisa bekerja secara makro, tetapi harus mikro. Coba cek ketersedian obat, oksigen atau yang lainnya di rumah sakit seperti apa, apakah masih tersedia atau tidak," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menyebutkan, semua negara di dunia, termasuk Indonesia berebut untuk mendapatkan obat bagi pasien Covid-19. Kepala daerah diminta untuk melakukan perencanaan untuk mengatasi kelangkaan tersebut.

Menurutnya, kesalahan yang sering dilakukan pemerintah daerah yakni melaporkan kehabisan stok obat atau pun oksigen secara mendadak. "Harusnya ada perencanaan. Misalnya, dua minggu sebelum habis sudah melapor. Urusan obat ini bukan permasalahan gampang," katanya.

Selain itu, kata presiden, Jawa Barat diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin Covid-19, karena penduduk di provinsi tersebut terbanyak di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah daerah jangan sampai menyimpan stok vaksin terlalu lama.

"Segera dihabiskan kalau mendapatkan kiriman, minimal setiap orang mendapatkan vaksin pertama. Suntikan pertama itu sudah melindungi hampir 50 persen," katanya.

Menurut presiden, seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, BUMN, hingga masyarakat terus bersemangat gotong royong untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Bahkan, lanjutnya, setiap ada lonjakan kasus di daerah, presiden langsung memerintahkan panglima TNI dan Kapolri untuk mempercepat penanganan. Menurutnya, penyebaran virus ini sangat cepat.

"Kalau tidak bergerak cepat, penyebaran akan semakin meluas. Apalagi, Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan jumlah warga terbanyak di dunia," katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di Jawa Barat hanya 16,09 persen. Angka tersebut paling rendah selama pandemi Covid-19 berlangsung di Jawa Barat.

Pada Juli 2021, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di Jawa Barat menembus angka 90 persen. Sementara tingkat kematian, di bawah rata-rata nasional.

"Sesuai intruksi bapak presiden, untuk meningkatkan angka kesembuhan, kami pun melakukan pengiriman obat gratis menggunakan APBD yang melibatkan TNI-Polri," kata Gubernur Jawa Barat.

Untuk tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, Jawa Barat berada di angka 90 persen penggunaan masker, sementara menjaga jarak ada diangka 80 persen.

Gubernur Jawa Barat mengatakan, setiap harinya Satpol PP dan TNI-Polri melakukan monitoring kepatuhan protokol kesehatan di ruang publik yang langsung dilaporkan melalui aplikasi.

"Kedisiplinan terjaga dengan baik. Saya juga melaporkan. Dari sisi PPKM, kini di Jawa Barat tidak ada lagi yang menerapkan PPKM level 4 dan sebagian besar berada di level 3," kata gubernur yang akrab disapa Kang Emil. (DISKOMINFO)

Read More