DANREM 172/PWY MENERIMA ARAHAN PRESIDEN DALAM RAPAT EVALUASI PERKEMBANGAN PPKM DI LUAR JAWA-BALI

Indomedianewsc – Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan didampingi oleh Kepala Staf Korem 172/PWY Kolonel Inf Wempi Ramandei beserta para Kasi Korem 172/PWY menerima  Arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam Rapat Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level IV di Wilayah luar Jawa-Bali secara virtual, bertempat di Makorem 172/PWY, Sabtu (07/8).

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh 21 Gubernur dan 70 Bupati atau Walikota diluar Jawa dan Bali melalui virtual zoom meeting.

Presiden RI Ir. Joko Widodo meminta Kepala Daerah di luar Jawa-Bali, memberikan perhatian khusus terkait kenaikan kasus Covid-19. Selama dua minggu terakhir terjadi lonjakan kasus-kasus baru di Provinsi di luar Jawa-Bali. 

Tercatat bahwa per tanggal 25 Juli 2021 kenaikan kasus diluar Jawa-Bali sebanyak 13.200 kasus atau naik 34 persen secara nasional, pada tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak 13.589 kasus atau naik sebesar 44 persen secara nasional dan hingga tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak 21.374 kasus atau naik menjadi 54 persen kasus secara nasional. Adapun daerah di luar Jawa-Bali dengan peningkatan kasus tinggi yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan 3 hal penting yang harus segera direspon secara cepat dalam menangani lonjakan kasus saat ini, yaitu pertama Menurunkan Mobilitas masyarakat kurang lebih selama 2 minggu untuk menekan lonjakan kasus terpapar Covid-19, yang kedua Testing dan Tracing  dipercepat agar segera ditemukan yang terkonfirmasi positif Covid-19 serta segera dilaksanakan isolasi terpusat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas di daerah masing-masing seperti gedung sekolah, balai dan gedung-gedung olahraga. Yang ketiga yaitu Percepatan Vaksinasi, vaksinasi diharapkan terus berjalan dan disuntikkan langsung kepada seluruh masyarakat.

Setelah arahan Presiden RI, rapat dilanjutkan dipimpin oleh Menko Perekonomian bersama Menteri terkait, yaitu : Menkes, Mendagri, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Paglima TNI dan Kapolri menjabarkan lebih teknis arahan Presiden RI.

Sementara itu, terkait dengan Arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo, Danrem 172/PWY memberikan penekanan kepada seluruh jajarannya untuk mendukung serta membantu pemerintah dalam melaksanakan arahan Presiden RI dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 khususnya di Provinsi Papua. (1b)

Read More

DESA KALIRAHAYU WUJUDKAN SINERGITAS

Indomedianewsc- Setiap desa pasti membutuhkan bantuan. Demikian juga dengan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Demikian pendapat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady di sela-sela rese yang dilakukannya.

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu tersebut, masyarakat pasti mengharapkan bantuan agar hidupnya lebih sejahtera. Dengan demikian, mereka merasakan bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya jadi pedoman, tetapi direalisasikan.

"Mereka nyata membuutuhkan bantuan. Misalnya, ketersediaan air bersih. Itu mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi maupun minum. Air merupakan kebutuhan pokok," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu.

Selain itu, masih menurut Daddy, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kuwu Kalirahayu, misalnya masih banyaknya jalan yang membutuhkan bantuan perbaikan. Hal ini antara lain dikarenakan sebagian dana desa digunakan untuk penanganan pandemi covid-19. Misalnya saja jalan  penghubung Kalirahayu-Ambulu sepanjang 2,5 km lebar 3,5 meter.

"Selain itu, dana desa bantuan dari Pemprov Jabar ternyata juga belum cair. Jadi, yang biasanya bisa ditutup, sekarang terpaksa memakai dana talangan. Semoga saja dana tersebut cepat cair. Kasihan Kuwu dan aparat desa," lanjut Daddy lagi.

Sebenarnya masih ada masalah lain yang harus diselesaikan, yakni masalah tanggul jebol di desa sebelah tetapi masih di Kecamatan Losari. Tanggul di Sungai Cisanggarung jebol. Hal itu mengakibatkan terendamnya sebagian sawah milik masyarakat. Sudah barang tentu, sawah pun terkena dampaknya. Semoga saja hal itu cepat ditanggulangi BBWS Cisanggarung.

"Soal tanggul jebol juga sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jabar dan Kepala UPTD Dinas SDA Cimanuk-Cisanggarung untuk dikoordinasikan dengan BBWS. Jika ingin tuntas, memang dibutuhkan sinergitas banyak pihak, termasuk DPRD Kabupatan, DPRD, Provinsi, dan DPR RI," pungkas Daddy. (1c)

Read More

Nunggak Rp.600.000 " Siswa SMPN " tak peroleh Buku Paket

Indomedianewsc- Sangat miris  dan menyedihkan jika merasakan di bedakan secara tidak langsung oleh sekolah apalagi mengenai buku pelajaran yang memang sangat berarti bagi siswa.

    

Itulah yang terjadi di SMP 12 Kota Cirebon ,  beberapa siswa  bahkan orangtua yang pulang dengan wajah sedih karena harus keluar dari lingkungan sekolah dengan tangan kosong, sementara siswa lainnya membawa sekitar 12 buah buku paket yang dimasukkan kedalam kantong kresek hitam ,Kamis 5 Agustus 2021.

    

Saat ditanya oleh Media beberapa siswa yang tidak mendapatkan buku menjawab 

" saya belum lunas yang 600 ribu , makanya tidak dibagikan " jelasnya dengan wajah lesu.

    

Kenapa untuk masalah buku paket sekolah membedakan siswa yang lunas atau belum ,bukankah buku paket tersebut katanya bersifat pinjaman dan gratis, sementara  yang  Rp 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ) itu untuk apa.....padahal sekolah sudah di danai oleh Pemerintah dengan BOS .

Dari informasi yang diperoleh, siswa yang tidak memdapatkan Buku dikarenakan belum melunasi pembayaran berupa Uang tatap muka, daftar ulang dan buku LKS, inilah realita Dunia pendidikan di Negeri kita.

Sayangnya saat akan di komfirmasi Hj.Iis Nur'aeni S.Pd.,M.Pd.I. Kepala Sekolah SMP 12 Kota Cirebon tidak ada di tempat.

    

Dengan adanya hal tersebut, Diharapkan kepada Dinas terkait ataupun Pemerintah baik daerah hingga pusat untuk segera menindak lanjuti hal ini  karena jika memang ada perbedaan untuk mendapatkan buku paket antara  siswa yang lunas ataupun belum terlebih saat ini Bangsa kita berada ditengah pandemi, seharusnya kebijakan tetap diutamakan agar Pendidikan Siswa tetap berjalan baik. ( 3b)

Read More

DANREM 172/PWY RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PSU KAB. YALIMO SECARA VIRTUAl

Indomedianewsc– Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan didampingi Kepala Staf Korem 172/PWY Kolonel Inf Wempi Ramandei beserta Para Kasi Korem 172/PWY mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Papua secara Virtual, bertempat di Makorem 172/PWY, Jumat (6/8).

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak baik dari pihak keamanan dan unsur-unsur pelaksana PSU Kab. Yalimo, sehingga mendapatkan keputusan bersama terkait dengan pelaksanaan PSU. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU melaksanakan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo untuk ketiga kalinya, berujung pembakaran kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo oleh massa yang tidak puas dengan putusan tersebut. Perkembangan situasi hingga saat ini masih terjadi pemalangan jalan yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk itu, KPU menunggu situasi kembali kondusif sebab proses pelaksanaan putusan MK harus menjamin adanya keamanan bagi penyelenggara pemilu, peserta pilkada maupun masyarakat dengan terus berkoordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, seperti TNI/Polri, Pemerintah Daerah, termasuk masyarakat untuk saling berdialog dengan pihak yang merasa dirugikan atas putusan MK.

TNI-Polri siap mengawal dan mengamankan PSU di Kabupaten Yalimo. Saat ini Korem 172/PWY telah menyiapkan satuan jajarannya yakni Kodim 1702/Jayawijaya dan Yonif 756/WMS yang siap melaksanakan pengamanan PSU di Kab. Yalimo.

Danrem 172/PWY berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab Yalimo, bersama para tokoh agama, dan tokoh adat, untuk lebih aktif berkomunikasi dgn masyarakat Kab. Yalimo, agar bisa menerima Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo. Langkah untuk mengupayakan perdamaian perlu segera dilakukan. (1b)

Read More

Hak belum terpenuhi " warga kanci minta aktifitas dihentikan"

Indomedianewsc- ketidakadilan dan transparansi yang tidak brrpihak ,membuat warga Desa Kanci Blok Sipetung RT 02/08 . Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Menuntut konfensasi atas tanah dan bangunan yang berada dibawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Lustrik.

Ketidak adilan yang terjadi disampaikan  kordinator warga setempat, Antonius, Jum'at  06/08/2021.

dirinya meminta pihak terkait agar memperhatikan nasib warga setempat.

" warga disekitar berdirinya tower  yang dibangun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dalam hal ini PT. CEPR, menuntut adanya konfensasi yang sesuai , ini dikarenakan konfensasi hanya dinikmati oleh beberapa warga , betapa tidak, dari data yang kami terima ada 13 orang yang mengatasnamakan  warga menerima konfensasi sebesar 2 milyar dengan jumlah yang berpariasi , ditambah 3 warga lainnya yang menerima konfensasi sebesar 20 juta per orangnya, sedangkan 54 warga lainnya yang jelas jelas berdekatan dengan lokasi berdirinya tower tidak menerima konfensasi" jelasnya.

Lebih lanjut Antonius menjelaskan

" Warga sebenarnya tidak menolak adanya pembangunan atau berdirinya Tower , asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan adil juga berpihak pada warga sekitar. Dan tuntutan warga tidak neka neko hanya meminta haknya untuk memperoleh konfensasi sesuai  atas perintah Undang-undang dan atau Permen ESDM -RI no 27 Tahun 2018" jelasnya.

Lebih lanjut Anton, menuturkan, bahwa warga sekitar merasa kecewa karena disaat tuntutan mereka belum terpenuhi, dimana salah satu tuntutannya adalah meminta proyek dihentikan apabila konfensasi belum direalisasikan, 

ternyata pihak perusahaan tetap melaksanakan aktifitas sementara Hak Warga belum terpenuhi, jelas ini menyakiti hati warga

" kami meminta kepada pihak perusahaan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan atau aktifitas selama Hak warga belum terpenuhi " pungkas Anton.

Senada hal tersebut disampaikan salah seorang tokoh Masyarakat setempat, Darma. Dirinya meminta adanya keberpihakan demi warga

" saat ini warga hanya meminta adanya azas keadilan , jika tuntutan warga tidak terpenuhi maka kami meminta segala aktifitas oleh pihak perusahaan untuk dihentikan, bahkan ke 54 warga lainnya akan melakukan gugatan sesuai aturan dan Hukum yang berlaku" tegasnya. (1c)

Read More

BLT DD 2 dan Beras PPKM " disalurkan Pemdes Waruduwur"

Indomedianewsc- Demi meringankan beban warga Masyarakat, Pemerintah Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Kuwu Desa Waruduwur, Yadi menuturkan, BLT DD sangat dinantikan masyarakat terlebih yang terdampak Covid 19.

 "Sekitar 88 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan program tersebut," katanya usai acara di balai desa setempat, Jumat (6/8/2021).

Yadi menjelaskan, berbagai progam

 pemerintah sangat dinantikan masyarakat, khususnya saat pendemi Covid 19, sehingga perlu perhatian serius dari pihak terkait.

 "Dalam penanganan Covid 19 menjadi tanggung jawab seluruh pihak, begitu juga bantuan bagi warga dan pihak desa telah membagikan BLT DD tahap 2 bagi warga yang terdampak Covid 19," jelasnya.

Masih dikatakan Yadi, BLT DD yang dibagikan disesuaikan pencairan, maka perlu adanya pengertian masyarakat, terhadap bantuan yang ada. 

"Begitu program bantuan turun ke desa, kami langsung merealisasikannya, termasuk didalamnya adalah pembagian bantuan beras PPKM yang disalurkan kepada 959 warga, diharapkan dengan telah disalurkannya program tersebut bisa sedikitnya untuk meringankan beban warga Masyarakat" ujarnya.

Ditengah pandemi ini, Dirinya menghimbau pada seluruh warga untuk menerapkan protokol kesehatan, antara lain, memakai masker saat bepergian, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir dan menjaga jarak. 

"Mari jadikan desa ini terbebas dari Covid 19, dengan saling memgingatkan untuk melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan setiap hari," pungkas Yadi (1c)

Read More