DESA PAMIJAHAN " Apa kabar Nasib Banprov Dana Desa "

INDOMEDIANEWSC- Hingga kini bantuan dana desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum juga cair. Padahal, pemerintah desa sangat membutuhkan dana tersebut. Telebih, sebagian dana desa sudah digunakan untuk menanggulangi pandemi covid-19. 

"Desa sangat membutuhkan pencairan bantuan dana tersebut secepatnya," ujar anggota DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady. Ia menyatakan agar Pemprov Jabar membantu desa yang kian terhimpit di tengah pandemi. 

Dana tersebut pasti amat membantu jalannya pemerintahan desa. Betapa tidak, sesuai amanat Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan AnggaranTransfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

Intinya, SE tersebut mengharuskan dilakukannya penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). SE tersebut tertanggal 8 Februari 2021. Desa diharuskan mengalokasikan minimal 8% dari total dana desa yang diterimanya dari pemerintah pusat untuk BLT kepada masyarakat. 

Dengan demikian sebagian dana desa sudah digunakan. Oleh karena itu, para kepala desa meminta agar Pemprov Jabar membantu mengatasi kondisi secepatnya. Dengan demikian, kondisi keuangan desa dapat kembali on the track untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. 

Daddy menyatakan usulan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kuwu Pamijahan dan beberapa kuwu lainnya di Kabupaten Cirebon. Para Kuwu tersebut sangat berharap agar dana tersebut segera cair karena akan sangat membantu pemerintah desa. Usulan tersebut juga diperkuat anggota DPRD Kabupaten Cirebon Eryati. 

Usulan tersebut, masih menurut Daddy, dapat dipahami karena dengan adanya kebijakan tersebut, maka ada sebagian program yang terpaksa ditunda. Walhasil, target-target pembangunan desa yang telah direncanakan pun pasti tertunda. 

"Semoga usulan desa tersebut didengar dan segera direalisasikan oleh Pemprov Jabar," pungkas Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu. (1c)

Read More

DESA JAPURA BAKTI MENUNGGU BAKTI ANAK NEGERI

INDOMEDIANEWSC- Desa Japura Bakti kerap terendam banjir. Kini desa itu menunggu bakti anak negeri. Demikian disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady melalui telefon genggamnya kepada media pada Selasa (10/08/2021). 

Japura Bakti merupakan salah satu dari sebelas desa di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Desa tersebut merupakan hasil pemekaran Desa Japura Kidul dan Desa Japura Lor. Nama Japura Bakti disematkan oleh pemuka agama, yakni KH Abdul Muin. 

"Melihat kondisinya sekarang, tampaknya Desa Japura Bakti butuh perhatian serius dari berbagai pihak. Betapa tidak, balai desanya saja kerap kali terendam banjir. Biasanya minimal 80 cm. Bahkan, pernah terendam mencapai ketinggian 1,5 meter," papar Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu. 

Sebenarnya, masih menurut Daddy, Desa Japura Bakti juga membutuhkan perbaikan jalan selebar 5 meter dengan panjang sekitar 3 km. Bisa dipastikan bahwa desa tidak mungkin membiayai pembangunan infrastruktur sebesar itu. Oleh karena itu, Kuwu Japura Bakti memberinya "oleh-oleh" untuk disampaikan kepada Gubernur Jabar agar memperhatikan kebutuhan jalan masyarakat desa tersebut. 

"Desa minta bantuan soal perbaikan jalan dan mengatasi banjir. Banjir di Desa Japura Bakti dikarenakan Sungai Singaraja yang selalu meluap. Hal ini akibat pembangunan tol yang hanya memberi saluran sangat kecil. Sebelum ada tol, saluran airnya cukup besar. Desa juga tidak pernah kebanjiran. Sekarang desa sering terendam sampai 12 jam. Balai desa saja terendam minimal 80 cm, bahkan pernah 1,5 meter. Ini butuh penanganan serius. Ini butuh bakti anak negeri, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat (DPR RI)," ujar dewan asal dapil Cirebon-Indramayu itu. 

Daddy menyatakan, bisa saja balai desa dipindahkan. Masalahnya, bukan cuma balai desa yang terendam, tetapi mayoritas rumah penduduk di sekitar balai desa juga terendam. Jadi, solusinya bukan memindahkan balai desa, tetapi mengatasi penyebab banjir itu sendiri. 

Daddy sangat berharap, semua pihak mau memperhatikan nasib anak bangsa yang secara kebetulan saja tinggal di Desa Japura Bakti. Butuh perhatian serius dari Badan Pengelola Jatal Tol, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat. Selain itu, ia menyatakan memang butuh kolaborasi dan sinergitas antara DPRD Kaupaten Cirebon, DPRD Provinsi Jabar, dan DPR RI untuk mengatasi banjir tersebut. 

Dalam kesempatan tersebut Daddy juga menerima aspirasi dari Ketua Himpaudni Kabupaten Cirebon. Himpaudni menyampaikan bahwa mereka membutuhkan bantuan riil, baik kebijakan maupun finansial. Selama ini mereka seolah "dipingpong" sehingga tidak jelas solusinya. (1c)

Read More

DANREM 172/PWY MENERIMA ARAHAN PRESIDEN DALAM RAPAT EVALUASI PERKEMBANGAN PPKM DI LUAR JAWA-BALI

Indomedianewsc – Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan didampingi oleh Kepala Staf Korem 172/PWY Kolonel Inf Wempi Ramandei beserta para Kasi Korem 172/PWY menerima  Arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam Rapat Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level IV di Wilayah luar Jawa-Bali secara virtual, bertempat di Makorem 172/PWY, Sabtu (07/8).

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh 21 Gubernur dan 70 Bupati atau Walikota diluar Jawa dan Bali melalui virtual zoom meeting.

Presiden RI Ir. Joko Widodo meminta Kepala Daerah di luar Jawa-Bali, memberikan perhatian khusus terkait kenaikan kasus Covid-19. Selama dua minggu terakhir terjadi lonjakan kasus-kasus baru di Provinsi di luar Jawa-Bali. 

Tercatat bahwa per tanggal 25 Juli 2021 kenaikan kasus diluar Jawa-Bali sebanyak 13.200 kasus atau naik 34 persen secara nasional, pada tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak 13.589 kasus atau naik sebesar 44 persen secara nasional dan hingga tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak 21.374 kasus atau naik menjadi 54 persen kasus secara nasional. Adapun daerah di luar Jawa-Bali dengan peningkatan kasus tinggi yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan 3 hal penting yang harus segera direspon secara cepat dalam menangani lonjakan kasus saat ini, yaitu pertama Menurunkan Mobilitas masyarakat kurang lebih selama 2 minggu untuk menekan lonjakan kasus terpapar Covid-19, yang kedua Testing dan Tracing  dipercepat agar segera ditemukan yang terkonfirmasi positif Covid-19 serta segera dilaksanakan isolasi terpusat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas di daerah masing-masing seperti gedung sekolah, balai dan gedung-gedung olahraga. Yang ketiga yaitu Percepatan Vaksinasi, vaksinasi diharapkan terus berjalan dan disuntikkan langsung kepada seluruh masyarakat.

Setelah arahan Presiden RI, rapat dilanjutkan dipimpin oleh Menko Perekonomian bersama Menteri terkait, yaitu : Menkes, Mendagri, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Paglima TNI dan Kapolri menjabarkan lebih teknis arahan Presiden RI.

Sementara itu, terkait dengan Arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo, Danrem 172/PWY memberikan penekanan kepada seluruh jajarannya untuk mendukung serta membantu pemerintah dalam melaksanakan arahan Presiden RI dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 khususnya di Provinsi Papua. (1b)

Read More

DESA KALIRAHAYU WUJUDKAN SINERGITAS

Indomedianewsc- Setiap desa pasti membutuhkan bantuan. Demikian juga dengan Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Demikian pendapat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady di sela-sela rese yang dilakukannya.

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu tersebut, masyarakat pasti mengharapkan bantuan agar hidupnya lebih sejahtera. Dengan demikian, mereka merasakan bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya jadi pedoman, tetapi direalisasikan.

"Mereka nyata membuutuhkan bantuan. Misalnya, ketersediaan air bersih. Itu mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi maupun minum. Air merupakan kebutuhan pokok," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu.

Selain itu, masih menurut Daddy, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kuwu Kalirahayu, misalnya masih banyaknya jalan yang membutuhkan bantuan perbaikan. Hal ini antara lain dikarenakan sebagian dana desa digunakan untuk penanganan pandemi covid-19. Misalnya saja jalan  penghubung Kalirahayu-Ambulu sepanjang 2,5 km lebar 3,5 meter.

"Selain itu, dana desa bantuan dari Pemprov Jabar ternyata juga belum cair. Jadi, yang biasanya bisa ditutup, sekarang terpaksa memakai dana talangan. Semoga saja dana tersebut cepat cair. Kasihan Kuwu dan aparat desa," lanjut Daddy lagi.

Sebenarnya masih ada masalah lain yang harus diselesaikan, yakni masalah tanggul jebol di desa sebelah tetapi masih di Kecamatan Losari. Tanggul di Sungai Cisanggarung jebol. Hal itu mengakibatkan terendamnya sebagian sawah milik masyarakat. Sudah barang tentu, sawah pun terkena dampaknya. Semoga saja hal itu cepat ditanggulangi BBWS Cisanggarung.

"Soal tanggul jebol juga sudah saya sampaikan ke Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jabar dan Kepala UPTD Dinas SDA Cimanuk-Cisanggarung untuk dikoordinasikan dengan BBWS. Jika ingin tuntas, memang dibutuhkan sinergitas banyak pihak, termasuk DPRD Kabupatan, DPRD, Provinsi, dan DPR RI," pungkas Daddy. (1c)

Read More

Nunggak Rp.600.000 " Siswa SMPN " tak peroleh Buku Paket

Indomedianewsc- Sangat miris  dan menyedihkan jika merasakan di bedakan secara tidak langsung oleh sekolah apalagi mengenai buku pelajaran yang memang sangat berarti bagi siswa.

    

Itulah yang terjadi di SMP 12 Kota Cirebon ,  beberapa siswa  bahkan orangtua yang pulang dengan wajah sedih karena harus keluar dari lingkungan sekolah dengan tangan kosong, sementara siswa lainnya membawa sekitar 12 buah buku paket yang dimasukkan kedalam kantong kresek hitam ,Kamis 5 Agustus 2021.

    

Saat ditanya oleh Media beberapa siswa yang tidak mendapatkan buku menjawab 

" saya belum lunas yang 600 ribu , makanya tidak dibagikan " jelasnya dengan wajah lesu.

    

Kenapa untuk masalah buku paket sekolah membedakan siswa yang lunas atau belum ,bukankah buku paket tersebut katanya bersifat pinjaman dan gratis, sementara  yang  Rp 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ) itu untuk apa.....padahal sekolah sudah di danai oleh Pemerintah dengan BOS .

Dari informasi yang diperoleh, siswa yang tidak memdapatkan Buku dikarenakan belum melunasi pembayaran berupa Uang tatap muka, daftar ulang dan buku LKS, inilah realita Dunia pendidikan di Negeri kita.

Sayangnya saat akan di komfirmasi Hj.Iis Nur'aeni S.Pd.,M.Pd.I. Kepala Sekolah SMP 12 Kota Cirebon tidak ada di tempat.

    

Dengan adanya hal tersebut, Diharapkan kepada Dinas terkait ataupun Pemerintah baik daerah hingga pusat untuk segera menindak lanjuti hal ini  karena jika memang ada perbedaan untuk mendapatkan buku paket antara  siswa yang lunas ataupun belum terlebih saat ini Bangsa kita berada ditengah pandemi, seharusnya kebijakan tetap diutamakan agar Pendidikan Siswa tetap berjalan baik. ( 3b)

Read More

DANREM 172/PWY RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN PSU KAB. YALIMO SECARA VIRTUAl

Indomedianewsc– Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan didampingi Kepala Staf Korem 172/PWY Kolonel Inf Wempi Ramandei beserta Para Kasi Korem 172/PWY mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Papua secara Virtual, bertempat di Makorem 172/PWY, Jumat (6/8).

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak baik dari pihak keamanan dan unsur-unsur pelaksana PSU Kab. Yalimo, sehingga mendapatkan keputusan bersama terkait dengan pelaksanaan PSU. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU melaksanakan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo untuk ketiga kalinya, berujung pembakaran kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo oleh massa yang tidak puas dengan putusan tersebut. Perkembangan situasi hingga saat ini masih terjadi pemalangan jalan yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk itu, KPU menunggu situasi kembali kondusif sebab proses pelaksanaan putusan MK harus menjamin adanya keamanan bagi penyelenggara pemilu, peserta pilkada maupun masyarakat dengan terus berkoordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, seperti TNI/Polri, Pemerintah Daerah, termasuk masyarakat untuk saling berdialog dengan pihak yang merasa dirugikan atas putusan MK.

TNI-Polri siap mengawal dan mengamankan PSU di Kabupaten Yalimo. Saat ini Korem 172/PWY telah menyiapkan satuan jajarannya yakni Kodim 1702/Jayawijaya dan Yonif 756/WMS yang siap melaksanakan pengamanan PSU di Kab. Yalimo.

Danrem 172/PWY berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab Yalimo, bersama para tokoh agama, dan tokoh adat, untuk lebih aktif berkomunikasi dgn masyarakat Kab. Yalimo, agar bisa menerima Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo. Langkah untuk mengupayakan perdamaian perlu segera dilakukan. (1b)

Read More