Pemdes Sigong " vaksinasi perlu kesadaran semua pihak "

Indomedianewsc- Pemerintahan Desa Sigong Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, mengadakan vaksinasi  Covid 19 massal tahap 2.

Kuwu Desa Sigong, Sumarsono melalui Kasatgas Mulyadi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat ini sangat diperlukan, guna pencegahan Covid 19.

"Vaksin ini sudah tahap kedua dan Alhamdulillah, warga sangat antusias," kata Mulyadi, usai acara di balai desa setempat, Kamis (5/8/2021).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, berbagai upaya pencegahan Covid 19 dilakukan pihak desa, salah satunya penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan tempat yang sering orang berkerumun. Namun aksi itu akan tidak berarti, bila tanpa kesadaran masyarakat dalam mencegah Covid 19. 

"Alhamdulillah warga sangat antusias sehingga terlaksana dengan sukses. Namun demikian walaupun sudah divaksin, harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam keseharian, minimal memakai masker saat berada di laur rumah," pintanya.

Dirinya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak, khususnya masyarakat yang  telah melakukan vaksinasi massal di balai desa. 

"Mari kita bersama saling mengingatkan untuk melaksanakan anjuran pemerintah, salah satunya menerapkan 5M yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan di luar rumah," ajak Mul. 

Sementara itu, Bhabinkamtibmas  Serka Asep didampingi  Babinsa Pelda Ali, menuturkan perlunya kesadaran Masyarakat untuk melaksanakan Vaksinasi

" kami dari jajaran TNI/Polri mengharapkan kepada seluruh warga Masyarakat untuk melakukan vaksinasi bagi yang belum di vaksin, hal ini perlu digalakan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Pandemi Covid-19" tutur Asep. (1c)

Read More

Kuwu Edi " perayaan HUT RI " ditengah pandemi

Indomedianewsc- Pemerintah Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, berencana menggelar  berbagai lomba untuk memperingati HUT ke 76 RI.

Kuwu Desa Buntet, Edi Suhaedi menuturkan, peringatan HUT RI tahun ini berbeda saat sebelum adanya  Covid 19. 

"Untuk perlombaan tradisional, dikembalikan ke masyarakat. Namun, kami tetap memberikan himbauan pada warga untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes)," katanya, Rabu (4/8/2021).

Kuwu dua periode ini menjelaskan, pandemi Covid 19 sangat berpengaruh pada hampir seluruh sektor, tidak  terkecuali kegiatan di desa. Maka, diperlukan kesadaran dan pengertian masyarakat dalam menyikapi pandemi Covid 19 ini. 

"PPKM darurat sangat berpengaruh pada kegiatan masyarakat. Minimal, kegiatan warga di luar rumah berkurang, guna minimalisasi penyebaran Covid 19," jelasnya.

Dirinya menghimbau pada seluruh masyarakat untuk menerapkan 5M yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan di luar rumah. 

"Apalah artinya jika kami aktif lakukan sosialisasi dan himbauan pada warga untuk melaksanakan prokes, tanpa kesadaran masyarakat itu sendiri. Maka diperlukan kepedulian warga untuk saling mengingatkan, minimal memakai masker saat keluar rumah," tuturnya.

Bahkan Edi, menjelaskan dengan jumlah RT sebanyak 27, tentunya diperlukan sinegritas dan satu pemahaman demi terbangunnya pemerintahan sesuai yang diharapkan

" kuwu tidak akan mampu berbuat maksimal dalam membangun Desa, tanpa adanya sinegritas dan dukungan semua pihak, termasuk dalam penanganan pandemi 19" pungkasnya. (1c)

Read More

Melalui KKN " Peran Mahasiswa ditengah Masyarakat"

Indomedianewsc- Pemberdayaan Masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih , hijau dan produktif, merupakan moto dalam acara serah terima kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat ( KKN- PPM) universitas swadaya gunungjati tahun 2020/2021 bertempat di Kantor Kecamatan Astanajapura, Rabu, 04/08/2021.

Dari keterangan yang disampaikan Rama, kordinator Dosen Pembimbing, serah terima kuliah kerja nyata PBM (pembelajaran budaya masyarakat )tahun ajaran genap tahun 2020/2021 bertemakan pemberdayaan masyarakat menciptakan lingkungan bersih hijau dan produktif

" tujuan daripada serah terima Tahun ini adalah pertama minta izin kepada bapak camat Haji Mahmud iing Tajudin s.h. m.m. untuk kita serahkan dari kampus agar kita dapat izin dan bisa diterima untuk melakukan survei , melakukan kegiatan sosialisasi sesuai dengan tema keterkaitan antara akademisi "tutur Rama.

dengan KKN ini kita juga ada tujuan yaitu melatih mahasiswa untuk bisa menerapkan baik segi ilmu pengetahuannya , teknologi  , sain atau seni dan budaya agar bisa diterapkan di masyarakat dan berdampak positif terhadap kehidupan   Masyarakat baik secara ekonomi sosial dan budaya secara menyeluruh.

"untuk Mahasiswa atau Mahasiswi yang sedang melaksanakan KKN ditengah pandemi saat ini tetap menjalankan protokol kesehatan,  kami juga dalam program tersebut tidak ada yang namanya kost di suatu tempat,  kita hanya punya posko sementara saja " ujarnya .

Dirinyapun menjelaskan,  84 mahasiswa dan mahasiswi dari 7 jurusan yang melaksanakan KKN adalah manajemen akuntansi , Akutansi  bisnis , Agroteknologi , teknik sipil,  ilmu administrasi negara dan ilmu komunikasi .

Sementara itu, Camat Astanajapura, M.Iing Tadjudin, usai serah terima yang dilanjutkan dengan sesi tanya.jawab dengan para peserta KKN, menuturkan

" Mahasiswa merupakan salah satu sosok generasi muda intelek yang dituntut untuk mampu mengejawantahkan keilmuannya demi kemajuan Bangsa dan Negara, diharapkan melalui KKN ini bisa menjadikan modal utama dimasa yang akan datang tentang realita yang ada ditengah kehidupan masyarakat , kami hanya berpesan kepada seluruh generasi Bangsa untuk mengisi kehidupan ini dengan hal yang positif dan berprilaku serta berfikir sesuai tatanan kehidupan yang intina cinta tanah air " jelas Iing (1c)

Read More

kerjasama team "mampu bentuk kesadaran warga"

Indomedianewsc-Tim Satgas Covid 19 terus memaksimalkan PPKM darurat, salah satunya dengan mendirikan Posko Covid 19 di halaman kantor kecamatan setempat.

Kapolsek Susukanlebak, AKP Awan Suryawan mengatakan, penerapan PPKM darurat di kecamatan ini berupa pemeriksaan suhu tubuh bagi warga yang mengurus administarasi kependudukan di kantor kecamatan. "Tidak adanya keramaian yang menonjol, maka kami fokuskan di kecamatan dengan mendirikan Posko Covid 19 di kecamatan," katanya, Selasa (3/8/2021).

Pria yang biasa dipanggil Awan ini menceritakan, sejak penerapan PPKM darurat diberlakukan, berbagai upaya dilakukan untuk membatasi mobilitas kegiatan masyarakat. Salah satunya, dengan memberikan himbauan untuk minimalisasi kegiatan di luar rumah. 

"Alhamdulillah, masyarakat menuruti himbauan kami dengan mengurangi kegiatan di luar rumah, sehingga sampai sampai saat ini belum ada kasus yang menonjol dari Covid 19," ceritanya.

Masih dikatakan Awan, kerjasama yang baik seluruh pihak sangat diperlukan, guna mencegah penyebaran Covid 19. 

"Saling mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) sangat diperlukan, agar terhindar dari Covid 19," ujarnya.

Senada dikatakan Sekretaris Camat (Sekcam) Susukanlebak, Waryono. Memaksimalkan PPKM darurat, dapat menurunkan kasus Covid 19 di kecamatan ini.

 "Sudah satu bulan, kasus Covid 19 menurun. Hal ini tak lepas dari peran serta seluruh pihak, khususnya masyarakat yang sudah menerapkan prokes dengan baik," ungkapnya.

Dirinya menghimbau pada seluruh masyarakat untuk tetap laksanakan prokes 5M yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan di luar rumah. "Jangan lupa untuk berdoa, agar Covid 19 segera berlalu," imbaunya. (1c)

Read More

Kena SP " Perangkat Desa Curugwetan" adukan ke Pihak Kecamatan

Teguran pertama pada perangkat Desa Curugwetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, menjadi polemik berkepanjangan. Bahkan perangkat desa setempat,  mengadukan hal tersebut pada pihak kecamatan.

Informasi diperoleh , Selasa (3/8/2021) sekitar pukul 12.00 WIB, salah seorang perangkat desa yang diberi surat teguran  pertama dari kuwu mengadukan hal tersebut pada pihak kecamatan.

Sekretaris Camat (Sekcam) Waryono menjelaskan, surat teguran pertama yang diterima salah seorang perangkat Desa Curugwetan, terkesan terlalu terburu-buru. Karena, belum ada komunikasi dari kuwu dengan yang bersangkutan. 

"Saat berdialog dengan perangkat desa yang diberi surat  teguran mengaku belum diajak komunikasi dengan kuwu. Meski demikian saya hanya bisa memberikan sedikit masukan, bahwa pengalih tugasan atau rotasi merupakan Hak Penuh seorang kuwu, namun alangkah bijaknya jika terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD dan  pertimbangkan dengan penuh kebijakan " ungkapnya. 

Terkait apa yang dilakukan Kuwu, perangkat Desa yang merasa kecewa atas keputusan Kuwu, Nia Murniati, menyampaikan 

" Rotasi memang Hak mutlak Kuwu, namun yang disayangkan alasan kuwu melakukan rotasi adalah kinerja.saya yang tidak maksimal dan adanya perbuatan yang meresahkan Masyaralat.  Kalau memang saya tidak.bisa bekerja kenapa baru bilang sekarang, sementara saya sudah menjadi kaur keuangan sejak beberapa tahun silam, dan kata kata meresahkan Masyarakat itu bagaimana " jelasnya.

Bahkan  Nia menuturkan, jika tidak berkenan dengan adanya SP, dirinya dipersilahkan mengundurkan diri

" kuwu menegaskan pada saya jika tidak suka dengan apa yang telah diputuskan silahkan mengundurkan diri, apa ini merupakan keputusan yang mendasar " keluhnya.

Sementara itu, Kuwu Curugwetan, Jaenudin, saat dikonfirmasi terkait terbitnya Surat teguran pertama., membenarkan

" memang benar saya melayangkan surat teguran 1 kepada Saudari Nia, dan itu merupakan Hak preogratif saya sebagai seorang kuwu, hal itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, dan yang perlu diketahui rotasi ini dilakukan kepada 4 perangkat Desa lainnya, jadi saya anggap gak ada masalah " ujarnya.

Saat disinggung mengenai tidak dilakukannya musyawarah dengan BPD dan mempersilahkan perangkat desa mengundurkan diri jika tidak berkenan dengan keputusannya, lagi lagi jejen membenarkan

" jika memang tidak suka dengan keputusan saya dan sudah tidak nyaman untuk bekerja di Desa, ya saya silahkan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri, masalah tidak musyawarah dengan BPD, saya kira itu tidak melanggar, karena sekali lagi itu hak priogratif kuwu, dan sebelum saya melakukan tindakan, terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pihak kecamatan" pungkas Jejen.(1c)

Read More

FPLKBI Jabar Kawal Perekrutan PPPK dan PNS

Indomedianewsc- Rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk PLKB Non PNS, menjadi perhatian serius dari Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Indonesia (FPLKBI) wilayah Jawa Barat.

Menurut Ketua FPLKBI Jawa Barat, Dimas Putra Permadi, perekrutan PPPK yang sedang berlangsung, khususnya bagi PLKB non PNS, akan terus dikawal dan diawasi hingga realisasi. 

"Kami khawatir adanya oknum yang bermain dalam perekrutan PPPK dan PNS, maka kami bersama PLKB Jawa Barat dalam wadah FPLKB bersatu untuk mengawasi dan mengawal perekrutan PPPK dan PNS," katanya, Sabtu (31/7/2021).

Dimas menjelaskan, pegawai PLKB yang sudah bekerja bertahun-tahun bahkan belasan tahun harus menjadi perhatian pemerintah pusat untuk segera diangkat menjadi PPPK dan PNS, karena dengan masa kerja yang relatif lama tersebut, perlu kiranya pemerintah menyejahterakan para pegawai tersebut dengan mengangkat jadi PPPK dan PNS. 

"Sebenarnya masih banyak yang harus diangkat menjadi PPPK dan PNS, namun keterbatasan kuota yang ada, maka kami akan realisasikan terlebih dahulu yang tahun ini sudah mendaftar PPPK dan PNS. Ditahun berikutnya, akan kami perjuangkan teman-teman PLKB yang belum masuk PPPK dan PNS, hingga seluruhnya diangkat menjadi PPPK dan PNS," tuturnya

Masih dikatakan Dimas, perjuangan FPLKB dalam mewujudkan pegawai PLKB menjadi PPPK dan PNS, tak lepas dari peran serta seluruh pihak, salah satunya pembina yang memberi semangat bagi pegawai untuk terus bekerja sesuai aturan. 

"Lakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai aturan. Kami akan perjuangkan untuk diangkat menjadi PPPK dan PNS," tegasnya.

Dimas menambahkan, tugas PLKB sangat berat dan dan pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan pegawai PLKB. "Sebagai garda terdepan di masyarakat, petugas lapangan ini harus mengedukasi warga akan pentingnya keluarga berencana dan bidang kesehatan lainnya. Maka, sangat diperlukan adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk diangkat menjadi PPPK dan PNS," ungkapnya.

Dirinya mengharapkan, ada penambahan kuota PPPK dan PNS bagi pegawai PLKB, mengingat masih banyak yang belum menjadi PPPK dan PNS. "Setiap tahun pemerintah harus ada kuota bagi PLKB dalam perekrutan PPPK dan PNS, agar seluruh pegawai PLKB menjadi PPPK dan PNS," pungkas Dimas. (1c)

Read More