PILWU 2021 DITUNDA "Daddy Rohanady: E-Voting"

Indomedianewsc- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 141/3170/BPD tertanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota Se-Jawa dan Bali. Kemendagri meminta penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antara Waktu (PAW) se-Jawa dan Bali. 

"Itu keputusan yang tepat," ujar Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menanggapi instruksi tersebut. Ia menyampaikan tanggapannya ketika ditanya media pada Selasa (20/07/2021). 

Surat tersebut menegaskan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa  dan Bali. Pada diktum kelima dinyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan". 

Diingatkan pula ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 merupakan Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Pada diktum kesepuluh huruf a dinyatakan bahwa jika tidak melaksanakan instruksi tersebut, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67--Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Instruksi lainnya adalah agar

a. Menunda pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa, baik serentak maupun Pemilihan Antar Waktu, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dalam rentang waktu penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

b. Proses dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 dan tetap memperhatikan angka penurunan kasus penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah. 

c. Memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, serta mengoptimalkan proses vaksinasi bagi masyarakat di wilayah masing-masing. 

d. Mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan maupun kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah. 

Dengan demikian resmilah keputusan bahwa pemilihan kepala desa yang selama ini menjadi dilematis karena adanya PPKM. Para pelaksana pemilihan kini tak terbebani lagi secara sosial kepada warga dan calon kepala desa. 

Selain itu, mereka juga terbebas dari dilematisnnya melaksanakan tugas tersebut. Di satu sisi panitia ingin segera terpilih kepala desa baru. Di sisi lain, mereka juga khawatir disangkakan melanggar protokol kesehatan di masa PPKM. 

Masalahnya, jika pemilihan kepala desa dilaksanakan secara normal, kerumunan masa tak mungkin dihindari. Jika itu terjadi, bisa jadi jumlah warga yang terpapar covid-19 akan bertambah. Itu berarti, bahaya untuk semua warga desa tersebut. Sementara itu, sampai hari ini Indonesia belum memungkinkan pelaksanaan pemilihan, apapun itu, secara elektronik (e-voting). 

Semoga saja pandemi berakhir sebelum masa jabatan para kades berakhir. Dengan demikian, pemilihan dapat dilaksanakan secara normal. Namun, kiranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti mulai memikirkan implementasi pemilihan secara elektronik (e-voting). 

Langkah ini banyak manfaatnya. Selain menghindari kerumunan yang pasti menghindarkan penularan, biaya pun pasti jauh lebih murah. Memang ada hal yang harus diwaspadai, yakni "penjarahan" elektronik. (1b)

Read More

Lewat Qurban dan Do'a " berharap pandemi segera berakhir"

Indomedianewsc- Idul adha menjadi momentum untuk saling berbagi ditengah terpuruknya Negeri dalam menghadapi pandemi yang hingga kini belum dapat teratasi secara maksimal.

Ditengah mewabahnya pandemi covid-19 tidak menghalangi niat sesuai ajaran Nabi Ismail dan Ibrahim sebagai salah satu norma yang tetap terjaga tanpa mengenal waktu dan keadaan.

Hal ini pula yang dilakukan keluarga besar Salah seorang Anggota DPRD kabupaten Cirebon, Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati.

Sebagai salah satu wujud kepeduliannya dalam berbagi, dirinya melaksanakan qurban berupa 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing, Selasa 20/07/2021.

Dalam keterangannya Nana Kencana wati, menuturkan

" Idul qurban ini kita jadikan sebagai momentun untuk saling peduli dan saling berbagi pada semua warga, khususnya dalam melaksanakan salah satu Sunnah sebagai seorang Muslim dimana salah satunya adalah dengan berqurban, dimana  makna qurban sendiri adalah sebagai wujud berpasrahnya kita kepada Allah SWT" tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa ditengah pandemi jangan menjadi sebuah penghalang untuk tetap tidak berbuat sesuatu yang sedikitnya bisa untuk saling berbagi kebahagiaan

" kita semua sudah sepatutnya untuk saling peduli dengan sesama, dan Idul Adha ini merupakan salah satu momen yang terbaik, dengan harapan melalui qurban dan doa, pandemi ini segera berakhir" pungkasnya.

Dari pantauan IM, pelaksanaan Qurban yang dilaksanakan tetap melaksanakan prokes, termasuk daging qurban yang dibagikan pun langsung diberikan kepada warga secara langsung ( dari rumah kerumah) hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan yang bisa menimbulkan terjadinya penyebaran pandemi. (1c)

Read More

Realita idul adha " ditengah Pandemi"

Indomedianewsc- Saat pemerintah berupaya memutus mata rantai penyebaran pandemi dengan menerapkan berbagai program, salah satunya melalui penyelenggaraan PPKM Darurat, nyatanya hal tersebut banyak diabaikan oleh Masyarakat, terlebih saat Idul Adha tiba.

Salah satunya seperti yang terlihat di sebuah area pemakaman umum Desa Mertapada wetan, kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Selasa, 20/07/2021.

Nampak jelas Masyarakat yang memadati area pemakaman tersebut abai dengan penerapan prokes, terlebih di Area Pemakaman tersebut dipenuhi oleh para pedagang dan pengunjung yang hendak melaksanakan ziarah kubur.

Memang tradisi di pemakaman tersebut sejak dahulu selalu dipenuhi oleh para pedagang musiman yang mengais rejeki ditengah pelaksanaan Hari Raya.

Salah seorang pengunjung atau peziarah, yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya menuturkan kepada IM.

" Hari Raya merupakan momen yang sangat pas untuk melakukan ziarah, selain memang acara tahunan dimana kami dapat berkumpul bersama keluarga, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan teman atau sahabat yang memang jarang bertemu" ujarnya.

Saat ditanya apakah tidak takut berkerumun ditengah situasi Pandemi, dirinya menjelaskan

" bukannya kami tidak peduli dengan corona, tetapi mungkin salah satu penangkal corona adalah fikiran yang tidak stres, dan ini pula yang kami lakukan saat ini, bertemu dengan handai tolan diharap sebagai salah satu obat paling mujarab dalam menghadapi Corona, toh jika memang kita harus meninggal dunia tidak ada satu kekuatanpun yang mampu untuk menghalanginya, pada dasarnya kami percaya corona itu ada, namun kami pun yakin akan adanya takdir dan kekuasaan Allah, yang penting kita jaga pola makan dan hindari stres, InsyaAllah semuanya dapat teratasi, jadi jangan selalu kita dihantui oleh berbagai infornasi tentang pandemi hingga membuat kita memutus silaturahmi" pungkasnya. (1c)

Read More

RS COVID KERTAJATI?

oleh:

Daddy Rohanady

Wakil Ketua Fraksi Gerindra

DPRD Provinsi Jawa Barat

Andai jumlah terpapar covid-19 terus meningkat, dibutuhkan banyak tempat untuk pasien dirawat. Andai rumah sakit sudah tak lagi bisa menampung, dibutuhkan tempat yang lebih luas agar rakyat tak lagi bingung. 

Menurut saya, dalam situasi seperti sekarang ini, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bisa dijadikan pilihan. Bukankah selama ini Jabar seolah kehilangan arah tentang fungsi BIJB Kertajati? Sekarang ada kesempatan yang bisa dijadikan pilihan. 

Mau digarap sendiri tak cukup modal, mau dikelola sendiri tak punya otoritas. Jadilah bandara di Kabupaten Majalengka itu mati suri. Ada hadiah hiburan yang diperoleh, yakni adanya penerbangan pesawat kargo. Itu pun hanya seminggu sekali. 

Pertanyaannya kemudian, apa manfaatnya sekarang untuk masyarakat Jabar, khususnya masyarakat sekitarnya? Soal rencana untuk pemberangkatan haji dan umroh tak lagi terdengar. Tercapaikah mewujudkan BIJB Kertajati sebagai satu-satunya bandara komersial di Jabar? Lalu, kapan BIJB Kertajati benar-benar akan menjadi salah satu pengungkit roda perekonomian seperti yang dipikirkan para pendahulu? 

Soal rencana dijadikan tempat maintenance, repair, dan overhaul (MRO) pesawat TNI dan Polri juga masih butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya. Apalagi, pengalihan PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad. Memidahkan kedua perusahaan itu bukan hal sederhana. Sekali lagi, butuh waktu yang tidak sebentar. 

Saat ini ada persoalan di depan mata. Jika benar butuh tempat untuk mereka yang terpapar, saya kira, BIJB Kertajati bisa dimanfaatkan. Memang, andai hal itu disetujui semua pihak terkait, pasti cukup banyak pasien dari kabupaten seputar Kertajati bisa dilayani. Sebut misalnya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, bahkan Kabupaten dan Kota Cirebon. Bahkan, mungkin untuk pasien se-Jawa Barat. 

Akses dari dan ke BIJB Kertajati relatif mudah, bisa lewat Tol Cipali, bisa pula lewat jalan arteri Kadipaten-Jatibarang. Hal lainnya, jika perawatan dilakukan di sana, pasti jauh dari menularkan kepada masyarakat awam. 

Jika melihat luasnya areal yang ada, BIJB Kertajati tidak kalah luas dibanding banyak bandara lain yang ada di tanah air. Dengan luas eksisting 1.040 hektare (dari total rencana 1.800 hektare), BIJB Kertajati hanya dikalahkan Bandara Soekarno Hatta. 

Dengan lahan seluas itu, BIJB Kertajadi bisa disulap menjadi rumah sakit terluas di Indonesia. Luas lahan seperti itu memang jauh melebihi luas RSUP manapun kalau toh mau dikembangkan. Bahkan masih sangat leluasa jika di salah satu sudutnya dijadikan tempat pemakaman umum (TPU). 

Daripada mubazir hanya untuk tempat swafoto atau rekreasi, mungkin ini bisa jadi pilihan, tinggal support obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan. Memang kedengarannya tak masuk akal, tapi ini dunia yang memungkinkan segala sesuatu bisa terjadi. 

Sebenarnya bukan tak masuk akal, tapi pasti terasa berat. Biasanya memang berat untuk melangkah ke arah perubahan. Namun, gagasan ini juga bukan satu-satunya pilihan. Saya hanya mencoba menawarkan pilihan. Itu pun juka memungkinkan. Karena ada konsekuensi yang menyertainya, memang dibutuhkan kajian lebih dahulu. 

Konsekuensinya, andai pilihan itu disetujui, nanti kita tidak akan lagi mengenal Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tetapi Rumah Sakit Jawa Barat (RSJB) atau Rumah Sakit Penyakit Menular (RSPM) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertajati. Yang lebih penting, tinggal kebijakan dan keikhlasan. Siapkah kita?

Read More

Melalui Anjangsana, Satgas Yonif 512/QY Himbau Masyarakat Perbatasan Patuhi Prokes.

Indomedianewsc- Meningkatnya angka Penyebaran Virus Covid-19 beberapa pekan terakhir diseluruh tanah air mendorong Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY untuk terjun langsung ke tengah masyarakat dengan tujuan memberikan himbauan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah di anjurkan pemerintah.

Seperti yang dilakukan oleh Letda Inf Catur dari Pos Kotis yang berkunjung ke Kampung Wonorejo Pir IV Distrik Mannem, dalam kunjunganya Letda Catur mengajak masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh dinas kesehatan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dansatgas Letkol Inf Taufik Hidayat ketika di konfirmasi melalui telepon saat berada di Pos Kotis Distrik Mannem. Kamis (16/07/2021)

Dansatgas mengungkapkan bahwa pencegahan Virus Covid-19 harus dimulai dari diri sendiri, "Apabila masyarakat tertib mematuhi protokol kesehatan, resiko terpapar Virus Covid-19 akan dapat dicegah" ungkapnya.

Lanjut Danstgas "Memang tugas pokok kami adalah menjaga dan mengamankan patok batas negara yang ada di wilayah NKRI, akan tetapi kami juga berkewajiban untuk membantu pemerintah setempat dalam segala bidang, seperti yang kami lakukan saat ini adalah upaya untuk membantu dinas kesehatan setempat" terangnya.

Selain itu, anggota Pos Kotis juga memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat serta mengajak masyarakat untuk berolah raga sehingga daya tahan tubuh selalu terjaga agar terhindar dari penyakit.

Masyarakat menyambut baik kedatangan anggota Pos tersebut, masyarakat yang ditemui oleh anggota pos juga berjanji bahwa dirinya akan mematuhi anjuran yang diberikan oleh anggota Pos Kotis.

Sebelum kembali ke Pos, Letda Catur berpesan kepada masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan, selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah dan juga menghindari kegiatan-kegiatan berkerumun yang melibatkan banyak orang (1b)

Read More

EVALUASI PPKM DARURAT,JANGAN TUNGGU NAKES MUNDUR

Indomedianewsc-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady membunyikan alarm bahaya atas situasi penanganan pasien covid-19. Hal itu disampaikan pada hari Jumat (16/07/2021) kepada media melalui telefon genggamnya. 

"Bahaya," ujarnya singkat ketika ditanya situasi terkini terkait pandemi. "Tidak sedikit tenaga kerja kesehatan (nakes) diberitakan mengundurkan diri. Mereka kelelahan karena melayani pasien sejak setahun lalu. Di sisi lain, gelombang pasien yang masuk sudah mengantre. Padahal, ruang perawatan yang ada sudah kewalahan," lanjut Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu. 

Ketersediaan oksigen mulai diantisipasi. Oabat-obatan mulai dipasok. APD mungkin masih harus ditambah. Ruang perawatan di beberapa wilayah diusahakan juga untuk ditambah, entah dengan tenda darurat atau bahkan ada yang menggunakan kontainer. 

"Urusan nakes tak bisa diabaikan. Katakanlah semua tersedia, semisal obat, oksigen, APD, ruang rawat. Kalau nakesnya tidak ada atau sangat tidak mencukupi, apa jadinya?" tanya Daddy retoris. 

Memang sempat ada kesepakatan bersama di tingkat pusat untuk menenggulangi ketersediaan nakes. Namun, hingga kini hal itu belum dieksekusi. Padahal, situasi sudah begitu mendesak. 

Betapa tidak, setelah setahun lebih bergelut, pasti para nakes mulai kelelahan. Manusiawi sekali. Selain itu, mereka juga ada yang terpapar sehingga ada yang harus isolasi mandiri atau dirawat. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia. Beban berat pekerjaan seperti itu pasti memberi tekanan yang tidak ringan kepada nakes secara pribadi maupun keluarganya. Jangan sampai mereka masih harus memikirkan urusan yang tidak perlu mereka pikirkan. 

Ujung-ujungnya, tidak aneh kalau lantas banyak pasien yang dinilai lambat tertangani. Bahkan, instalasi gawat darurat (IGD) beberapa rumah sakit terlihat membludak. Akhirnya, pasien lebih memilih isolasi mandiri. Pihak rumah sakit bukan menolak pasien, tetapi hanya karena jumlah pasien yang membludak. 

Daddy menyatakan ini sudah situasi darurat. Namun, para nakes harus diselamatkan. Jangan sampai mereka justru lantas mengundurkan diri. 

"Ini butuh langkah luar biasa, termasuk kebijakannya, karena keadaannya pun luar biasa. Selain itu, evaluasi pula PPKM darurat, karena grafik pasien terpapar tidak melandai," pungkas anggota DPRD dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu tersebut. (3a)

Read More