4 Jul 2021

2 Warga Kecamatan Lemahabang meninggal Positif Corona " Alun-alun ditutup"

Indomedianewsc- Bersamaan dengan dimulainya penerapan pelakaanaan PPKM Darurat, 2 Warga Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, meninggal Dunia akibat positif covid-19.

Hal ini dibenarkan Kasi Trantib Kecamatan Lemahabang.H.Rian, usai pelaksanaan penguburan jenazah tersebut, Sabtu 03/07/2021

" Memang benar ada 2 warga kecamatan Lemahabang yang meninggal dunia positif Corona, Almarhum adalah Bpk  Sahmudin (58 Tahun ) warga Desa Lemahabang kulon dan Bpk Sutija (68 Tahun) warga Deaa Leuwidinding, keduanya telah dikuburkan secara prokes sekitar jam 11 siang di dua pemakaman umum Desa masing-masing" tuturnya.

Lebih lanjut Rian menjelaskan

" Sesuai aturan Pemerintah terkait pelaksanaan PPKM darurat, kami dari Satgas Kecamatan bersama TNI/polri telah melaksanakan imbauan kepada para pengusaha mikro baik pengelola toko tradisional maupun moderen untuk  mentaati ketentuan seperti jam operasi dimulai pukul 08.00 sampai 20.00 termasuk untuk membatasi pembeli agar tidak terjadi kerumunan, bahkan kami saat ini telah melakukan penutupan Alun-alun Lemahabang yang kerap dijadikan wahana bermain anak, bahkan sebelumnya Puskesmas yang ada di Kecamatan Lemahabang telah ditutup, harapannya dengan dilaksanakannya penerapan PPKM Darurat ini, semua pihak bisa mendukung dan bekerjasama dalam usaha memutus mata rantai penyebaran Pandemi covid-19"  (1c)

3 Jul 2021

SUMBER DAYA AIR DAN KESEJAHTERAAN PETANI

_oleh: Daddy Rohanady_
_Wakil Ketua Fraksi Gerindra_
_DPRD Provinsi Jabar_

IRONIS adalah ungkapan singkat dan tepat untuk pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat. Betapa tidak, Jabar merupakan lumbung padi nasional. Sayangnya, daerah irigasinya tidak terkelola dengan baik. Kondisi bendung dan pintu airnya masih banyak yang tidak terurus. 

Sebagai contoh adalah daerah irigasi (DI) Cisamaya bendung Cidogdog di Desa Cisaat Kecamatan Dukuhpuntang Kabupaten Cirebon. Demikian pula dengan DI Leuwijawa di Desa Cimara Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan. Kedua DI tersebut termasuk UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung. 

Kedua DI tersebut mayoritas mengairi persawahan di Kabupaten Cirebon karena airnya mengairi sawah-sawah di wiliyah hilirnya. Sayangnya, kondisi bendung dan pintu airnya tidak ideal. Palang pintu bendung terbuat dari gedebong pisang. Selain itu, ulir pintu airnya banyak yang sudah hilang. Dengan demikian pintu air tersebut tidak bisa lagi menjadi pintu air pengatur dalam pendistribusian air. 

Bahkan, bendung tak lagi bisa digunakan untuk menjadi pengatur tinggi muka air yang juga merupakan pengaturan stok/cadangan air. Selain itu, kondisi daerah irigasinya juga menjadi tidak optimal karena jaringan irigasi (konjar) yang ada sudah banyak "terkoyak" di sana-sini.

Inilah ironisnya. Padahal di sisi lain, APBD Jabar tahun 2021 sebesar Rp 44 triliun lebih. Dengan masih banyak kondisi DI dan pintu air yang sangat memprihatinkan seperti itu, mana mungkin posisi lumbung padi nasional dapat dipertahankan. Kalau toh bertahan, kemungkinan besar hasil panen akan terus menurun.

Semestinya hal itu tidak boleh terjadi mengingat Jabar merupakan lumbung padi nasional. Bagaimana mungkin provinsi yang dijadikan lumbung padi nasional tetapi kondisi bendung dan pintu airnya masih seperti itu. Semoga saja kondisi serupa tidak terjadi di provinsi lain.

Kondisi itu memang benar-benar menyedihkan. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan berfungsinya secara optimal setiap bendung yang ada. Para petani kita pasti mendambakan seluruh daerah irigasi yang ada terairi dengan baik. Untuk itu, semua konjar harus dalam kondisi baik agar air mengalir sampai jauh. Pintu-pintu air yang ada diharapkan berfungsi untuk mengatur distribusi air. 

Selain itu, peran para petugas lapangan di setiap sub-unit pelayanan (SUP) amat membantu semua itu. Kondisi itu akan menaikkan intensitas tanam yang secara otomatis akan menaikan nilai tukar petani (NTP). Akhirnya, jika itu yang terjadi, kesejahteraan petani akan meningkat.

Jawa Barat sudah memiliki Peraturan Daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah. Jangan sampai penegakan perda tersebut hanya ditunjang dengan gedebong pisang.

Sumber daya alam Jawa Barat memang cukup melimpah. Provinsi ini pada tahun 2006 memiliki lahan sawah beririgasi teknis seluas 380.996 ha, sementara sawah beririgasi setengah teknis 116,443 ha, dan sawah ber irigasi non-teknis seluas 428.461 ha. Total saluran irigasi di Jawa Barat sepanjang 9.488.623 km. Sawah-sawah inilah yang pada 2006 menghasilkan 9.418.882 ton padi, terdiri atas 9,103.800 ton padi sawah dan 315.082 ton padi ladang.

Wajar rasanya jika kita memperhatikan nasib masyarakat petani yang benar-benar membutuhkan air. Sejatinya pintu air amat berguna untuk menjaga ketinggian permukaan air sehingga dapat terbagi dengan lebih lancar. Apalagi air amat dibutuhkan untuk sawah-sawah. Bisa dibayangkan jika kondisi sawah-sawah kita tidak cukup air. 

Tidak bisa dibayangkan bagaimana di provinsi lain. Padahal, Jabar adalah provinsi yang menjadi juara nasional di bidang operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi. Ini cermin buruk pengelolaan sumberdaya air kita. Ini PR serius untuk Pemprov Jabar. Masa sih di provinsi yang menjadi lumbung padi nasional palang pintu airnya masih ada yang terbuat dari gedebong pisang dan tanpa ulir pengatur?

Mari kita perbaiki pengelolaan sumber daya air kita agar petani kian sejahtera.

Darurat Covid-19 " beberapa fasilitas pelayanan publik ditutup"

Indomedianewsc Darurat Covid 19 yang semakin massif, berdampak pada penutupan sementara, beberapa kantor pelayanan publik dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Seperti yang terjadi di balai Desa Astanamukti, Kecamatan Pangenan, Puskesmas Pamengkang Kecamatan Mundu dan Puskesmas Lemahabang, Kabupaten Cirebon, yang sedang lakukan sterililasi lokasi, karena diduga pelayan publik dan tenaga kesehatan positip Covid 19.

Kepala Puskesmas Pangenan, Yati Fironike mengatakan, Covid 19 yang semakin massif mengakibatkan kantor pelayan publik banyak yang tutup sementara

 "Untuk saat ini, balai Desa Astanamukti tutup sementara hingga proses sterilisasi selesai," katanya, Jumat (2/7/2021).

Yati mengajak masyarakat untuk menerapkan 5M yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan di luar rumah. 

"Apabila tidak ada keperluan yang sangat penting, lebih baik di rumah saja. Mengingat gelombang kedua Covid 19, makin massif," pintanya.

Senada dikatakan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Tramtib) Kecamatan Lemahabang, H Rian. Penutupan sementara Puskesmas Lemahabang dikarenakan tempat tersebut akan ada sterilisasi. 

"Setelah penyemprotan disinfektan dan sterilisasi, akan dibuka kembal hal ini perlu dilakukan  sebagai upaya pencegahan penyebaran virus pandemi covid -19" tuturnya

Dirinya menghimbau pada seluruh masyarakat, untuk berobat ke pusat layanan kesehatan terdekat.

 "Mari kita bersama saling mengingatkan untuk melaksanakan anjuran pemerintah melalui protokol kesehatan (prokes) yang ketat," imbaunya.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Pamengkang, Pulung menambahkan, Puskesmas Pamengkang sedang dalam sterilisasi.

 "Informasi yang kami peroleh, tidak ada tenaga kesehatan yang terapapar Covid 19. Kemungkinan besar untuk antisipasi saja, maka dilakukan sterilisasi," imbuhnya. (1c)

Hasan Basori " jangan persulit yang mudah "

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, lakukan kunjungan kerja (kunker) di Desa Blender Kecamatan Karangwareng, untuk sosoalisasi pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak.

Menurut Ketua Komisi I, Abdul Rohman,  pemahaman bagi seluruh kuwu dan perangkat desa yang akan melaksanakan Pilwu serentak sangat diperlukan, agar pelaksanaan terlaksana dengan tertib, lancar dan aman.

 "Ada beberapa poin yang harus ditekankan pada kuwu dan perangkat desa, antara lain, netralitas dan pasca Pilwu. Karena tidak sedikit kuwu yang terpilih, memberhentikan perangkat, tanpa mekanisme yang benar, sehingga timbul gejolak di masyarakat" tuturnya usai acara di balai Desa Blender Kecamatan Karangwareng, Jumat (2/7/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, Pilwu serentak tentunya mendapatkan perhatian serius dari Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

 "Dari sekarang, bisa melakukan pendataan warga yang masuk dalam daftar pemilih, guna meringankan kerja panitia. Jika ada yang belum terdaftar, dapat ditambahkan," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi 1  DPRD Fraksi PKB ,Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, mengharapkan pelaksabaan pilwu nanti bisa berjalan sesuai harapan

" Ditengah Pandemi ini kita semua dituntut untuk saling bahu membahu agar agenda yang telah tersusun tetap bisa dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu penerapan prokes tetap harus dilaksanakan dengan baik" ujarnya.

Saat disinggung terkait adanya isu mengenai keterlambatan pencairan Dana Desa yang diduga ada oknum bermain , dirinya menegaskan

" memang sempat beredar isu adanya oknum yang bermain terkait pencairan Anggaran Desa, namun sampai saat ini saya belum dan tidak mendapatkan bukti terkait persoalan itu, mudah mudahan hal tersebut tidak benar, intinya kami akan terus berupaya dan menegaskan  agar segala sesuatu yang harusnya dipermudah jangan dibuat sulit, dan kami tegaskan dalam pelakaanaan pilwu yang akan dilaksanakan tidak lama lagi prokes tetap harus di prioritaskan" tegasnya (1c)

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon adakan Kunjungan kerja persiapan Pilwu serentak

Indomedianewsc- Tetap melaksanakan Prokes, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, lakukan kunjungan kerja (kunker) di Desa Blender Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, dalam rangka sosoalisasi pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak.

Menurut Ketua Komisi I, Abdul Rohman,  pemahaman bagi seluruh kuwu dan perangkat desa yang akan melaksanakan Pilwu serentak sangat diperlukan, agar pelaksanaan terlaksana dengan tertib, lancar dan aman.

 "Ada beberapa poin yang harus ditekankan pada kuwu dan perangkat desa, antara lain, netralitas dan pasca Pilwu. Karena tidak sedikit kuwu yang terpilih, memberhentikan perangkat, tanpa mekanisme yang benar, sehingga timbul gejolak di masyarakat" tuturnya usai acara di balai Desa Blender Kecamatan Karangwareng, Jumat (2/7/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, Pilwu serentak tentunya mendapatkan perhatian serius dari Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon.

 "Dari sekarang, bisa melakukan pendataan warga yang masuk dalam daftar pemilih, guna meringankan kerja panitia. Jika ada yang belum terdaftar, dapat ditambahkan," jelasnya.

Masih dikatakan Rohman, dalam pelaksanaan Pilwu mendatang, harus menerapkan protokol kesehatan (prokes).

 "Karena saat ini masih pandemi Covid 19, maka prokes harus dilaksanakan di tiap TPS. Sebab, kerumunan bisa menyebabkan bertambahnya kasus Covid 19. mekanisme pelaksanaan Pilwu masih menunggu Perbup. Meski demikian, berbagai persiapan perlu dilakukan pihak desa yang akan menyelenggarakan Pilwu," paparnya.

Dirinya menghimbau pada masyarakat untuk tetap jaga kondusivitas, sebelum hingga usai pelaksanaan Pilwu. 

"Yang dikhawatirkan usai pemilihan, akan terjadi pengelompokan di masyarakat dan pemberhentian perangkat desa. Maka, pihak terkait harus mampu mencegah kejadian tersebut , kita semua harus sepakat bahwa pilwu merupakan pesta Rakyat untuk memilih seorang pemimpin seperti yang diharapkan , oleh sebab itu kondusifitas harus diperioritaskan"pintanya.

Sementara itu , Kuwu Desa Blender, Mohammad Yunus Wachyuddin, mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, di desa ini. 

"Diharapkan saat pelaksanaan nanti tetap kondusif dan terpilih kuwu yang amanah, seperti harapan para wakil Rakyat yang berkunjung , Pesta Pilwu harus menerapkan prokes agar tidak ada lagi warga Masyarakat yang terpapar pandemi covid-19 "harapnya. (1c)

2 Jul 2021

Lelah seorang Nakes jangan disia-siakan "Patuhi Prokes"

Indomedianewsc- Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid 19, tenaga kesehatan (nakes) terus memberikan pelayanan kesehatan  kepada masyarakat. 
Salah satunya Puskesmas Pangenan, Kabupaten Cirebon, dengan menerapkan pola kerja bergantian.

Kepala Puskesmas Pangenan, Yati Fironike mengatakan, sejak pandemi Covid 19, sudah banyak nakes yang terpapar bahkan meninggal dunia.

 "Di Puskesmas tidak ada yang meninggal, namun untuk yang diduga positip ada sekitar lima orang dan saat ini sedang isolasi mandiri," katanya usai kegaitan vaksinasi massal di balai Desa Beringin, Jumat (2/7/2021).

Yati menuturkan, Covid 19 berdampak pada hampir seluruh sektor, tidak terkecuali pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga diterapkan sistem saling membantu. 

"Apabila ada nakes yang positip Covid 19, digantikan dengan yang lain. Namun apabila satu ruangan terpapar semua, sangat terpaksa tutup hanya di tempat itu saja. Artinya, Puskesmas tidak tutup sepenuhnya agar pelayanan tetap berjalan," jelasnya.

Masih dikatakan Yati, penanganan Covid 19 menjadi tanggung jawab seluruh pihak dan nakes menjadi garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat, termasuk Covid 19.

 "Kami lelah tapi tetap harus profesional, sehingga harus ada kesadaran masyarakat itu sendiri dalam melawan Covid 19 agar cepat berlalu. Jangan hanya pada saat ada rajia, warga memakai masker dan setelah itu, tidak memakai masker," ujarnya.

Yati menghimbau pada seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk saling mengingatkan menerapkan protokol kesehatan, khususnya bagi ibu hamil. 

"Saya sangat prihatin dengan kondisi ibu hamil yang misalnya, terpapar Covid 19. Satu sisi rumah sakit penuh dan sisi lain, di Puskesmas belum ada penanganan Covid 19, maka lebih baik di rumah saja, jangan melakukan mobilitas diluar  demi keselamatan ibu dan bayi," pintanya.

Keluh kesan sebagai seorang Nakes sedikit terobati jika warga Masyarakat mentaati prokes dengan baik

" terus terang kami sebagai manusia merasakan lelah yang teramat sangat di tengah pandemi ini, namun kamipun sadar apa yang kami lakukan merupakan sebuah kewajiban dan pengabdian, namun kami tentunya sangat memohon adanya peran serta dari semua pihak untuk secara bersama sama memerangi Pandemi Covid-19 dengan salah satu caranya mematuhi protokol kesehatan" pungkasnya lirih (1c)