4 Mar 2021

Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat " pastikan jalanan rusak segera diperbaiki"

Indomedianewsc -Kunjungan kerja Drs H. Daddy Rohanady dalam rangka reses ll tahun 2021 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.Rabu,03/03/2021. 
Dalam kunjungannya, H. Daddy Rohanady menerima berbagai masukan dan keluhan dari warga masyarakat yang hadir dalam acara Reses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Acara tersebut dilaksanakan di perumahan BTN Sindanglaut indah, Desa Cipeujehwetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. 

Beberapa perwakilan warga Masyarakat meminta agar persoalan sampah dan jalanan yang rusak untuk segera diatasi.

Kepada awak media, H. Daddy, yang merupakan Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat Davil Xll  dari fraksi Gerindra, menuturkan

"kami sebagai wakil Rakyat tentunya sangat memperhatikan segala persoalan yang dirasakan oleh Masyarakat, dan dalam Kegiatan Reses ini keluhan yang banyak disampaikan diantaranya persoalan sampah dan jalan rusak yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan, dan inilah salah satu manfaat dari diadakannya reses, dimana kami memperoleh informasi yang sangat berguna agar dapat dilakukan pembahasan bersama rekan-rekan lainnya, dengan harapan tentunya Apa yang menjadi harapan dan keinginan Masyarakat bisa terpenuhi,  namun demikian,  karena saat ini kita sedang dihadapkan pada persoalan pandemi, hingga berdampak pada semua aspek, namun demikian kami akan terus berusaha dan mendorong kepada pihak atau instansi terkait agar sesegera mungkin merealisasikan apa yang diinginkan Masyarakat,  khususnya mengenai persoalan sampah maupun kerusakan jalan yang terjadi dibanyak tempat" ujarnya.

Saat disinggung apa solusi yang harus dilakukan khususnya mengenai kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Cirebon hingga banyak pihak yang mengatakan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan Kota Seribu lubang,  dengan tegas Daddy, menuturkan

" Persoalan Jalan ini diperlukan peninjauan dan pemahaman yang bisa membedakan mana jalan yang harus menggunakan aspal atau hotmik, dan mana jalan yang harus menggunakan beton atau cor,  jadi harus dibedakan mana tanah yang labil dan mana yang tidak, bukan berarti semua jalan harus di beton, jika hal ini tidak dilakukan, maka kualitas jalan tidak akan maksimal dan akan menyedot anggaran yang tidak sedikit" tuturnya.

Senada hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati.

"Memang benar, persoalan Jalan yang ada di Kabupaten Cirebon ini banyak dikeluhkan Masyarakat, salah satu contoh adalah yang berada di bawah terowongan Kereta api, yang menghubungkan antara Kecamatan Astanajapura dan kecamatan Lemahabang, jalan tersebut sudah seharusnya segera dilakukan perbaikan, dan Alkhamdulillah,  kami bersama Rekan-rekan fraksi telah menganggarkan untuk perbaikan jalan yang ada dibawah terowongan sepanjang 100 meter dengan jumlah anggaran sebesar  1,4 Milyar" tuturnya. 

Lebih lanjut Nana Kencanawati, menjelaskan

" Dengan Anggaran tersebut, selain diperuntukan bagi perbaikan jalan juga untuk membuat saluran pembuangan air yang memadai, dan perlu dicatat, sebelum dilakukan perbaikan jalan, terlebih dahulu dilakukan pengerukan, karena sangat tidak mungkin jika harus meninggikan, ini disebabkan diatasnya sudah ada jalan atau rel kereta, maka salah satu solusinya adalah dengan melakukan pengerukan dan nantinya jalan tersebut akan menggunakan pola betonisasi, InsyaAllah dengan cara ini bisa membuat jalan tersebut awet dan yang pasti tidak akan terjadi lagi banjir yang kerap ada mana kala misim penghujan tiba" jelasnya. 

Saat ditanya kapan realisasi untuk perbaikan jalan dibawah terowongan tersebut, Nana menegaskan

" InsyaAllah, setelah musim penghujan ini berakhir, perbaikan jalan akan segera dilaksanakan, dan sebelum hal tersebut dilaksanakan, kami meminta kepada Dinas terkait, khususnya yang menangani aliran sungai yang ada di kali ciputih untuk merubah penataan gorong gorong, karena saat ini gorong gorong yang ada di kali ciputih dipenggal atau dibuat pembatas tengah, akibatnya banyak timbunan sampah yang berdampak pada terhambatnya aliran air dan jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan bisa mengakibatkan banjir" pungkas Nana Kencanawati(1c)


Kabupaten Cirebon Zona Hijau, Siap Percepat Pemulihan Ekonomi

Indomedianewsc - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon melakukan rapat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (3/3/2021).

Dalam hasil rapat evaluasi tersebut, Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, di wilayah Jawa Barat saat ini tidak lagi menyisakan zona merah. Kabupaten Cirebon pun kini masuk ke dalam zona hijau (aman) penyebaran Covid-19.

Meskipun dalam zona hijau, satu wilayah di Kabupaten Cirebon yaitu Kelurahan Tukmudal, masih berada di zona risiko tinggi penyebaran wabah corona. 

"Adanya level ini berharap, kepada seluruh masyarakat harus tetap mempertahankan kedisiplinan, jangan sampai naik kembali," kata Imron. 

Meskipun Kelurahan Tukmudal masih berada di zona merah, aktivitas seluruh warga di wilayah tersebut tidak dibatasi secara ketat, namun sebatas level rukun warga (RW) warga terkonfirmasi positif Covid-19. 

Imron mengatakan, perubahan level tersebut diharapkan mampu memacu semangat masyarakat untuk melakukan pemulihan ekonomi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. 

"Kepada warga kami minta untuk cinta terhadap produk daerah. Hal ini supaya kehidupan ekonomi masyarakat berjalan, dan pendatang pun bisa menikmati produk khas dari Cirebon," katanya. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni mengatakan, tiga kecamatan yaitu Sumber, Talun, dan Kedawung, masih berada di zona merah penyebaran. Ketiga kecamatan tersebut bertahan sejak beberapa pekan lalu. 

Pada pelaksanaan PPKM periode 15 sampai 21 Februari, jumlah warga terkonfirmasi positif sebanyak 204. Kemudian periode 22 sampai 28 Februari ada 222 kasus. "Protokol kesehatan harus tetap dijaga," kata Eni. (1c) 

3 Mar 2021

Puluhan Kepala Desa Di Purworejo Musyawarah Perjuangkan Nasib Petani


Indomedianewsc-Karena keprihatinan dengan harga gabah yang sangat rendah, para Kepala Desa yang berada di Kecamatan Banyuurip  Kabupaten Purworejo Jawa Tengah mengadakan musyawarah di ruang Desa banyuurip Kabupaten Purworejo Selasa (2/3/2021).

Ketua  Polosoro Kecamatan Banyuurip Cahyo Saptono S.Si, menyampaikan, Bahwa terkait harga gabah di wilayah Kecamatan Banyuurip ini di rasakan sangat rendah dari pada tahun yang lalu.
Apa lagi di nilai dengan analisa  pertanian, petani sangat di rugikan dan tidak sesuai dengan biaya oprasional, juga biaya produksi.

" Pastinya kalau untuk kehidupan para petani  saya yakin minim sekali dengan harga gabah saat ini " ucapanya.

Lebih jauh di sampaikan Saptono, Bahwa kami yang di tuakan di tiap tiap Desa sangat butuh keadilan negara untuk mengatasi masalah harga gabah yang minim ini.

" Karna dengan harga gabah yang terpuruk ini, perekonomian warga khususnya di wilayah Kecamatan Banyuurip, bahkan di tingkat Kabupaten Purworejo sangat minim sekali dan akan terpuruk" ucapnya lagi.

Harga saat ini satu kwintal gabah Rp 300.000,- sampai dengan Rp 330.000,-.
Ini kalau dari hasil analisa usaha petani misal satu iring sawah dengan perhitungam harga gabah sekarang bisa menghasilkan Rp 3.300.000,- total hasil semuanya. Sementara biayanya sekitar Rp 1.500.000,- 
Kalau misalnya ini buruh tani hanya menggarap bukan pemilik, ini bisa mendapatkan hasil 1.700.000,- 
Kalau sudah di kurangi dengan biaya hanya bisa menghasilkan 200 ribu sampai 500 ribu dalam satu musim panem.

" Di banding dengan tahun kemarin, jauh sekali karena tahun kemarin bisa per 1 kilonya sampai harga Rp 4000,- ".

Sementara itu dari Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo Tri Astuty Andayani,dari Kabid Pangan menyampaikan terkait harga padi turun, Bahwa Kami di sini sudah ada kegiatan indek jual misal harga turun, tahan dulu di Kelompok Gapoktan. Kalau misal harga pasaran sudah baik, maka padi akan di lepas atau di jual.
Ada lumbung lumbung yang sudah dapat bantuan Dinas dari APBD 1 maupun dari Anggaran DAK, mestinya fungsinya seperti itu.

" Salah satunya selain untuk bencana, juga  tenden jual.
Jadi misal harga rendah seperti ini, barang bisa di simpan atau di serap di lumbung, kalau harga sudah baik bisa di keluarkan ". pungkasnya.
(Sf.Anwar/1b)

Cirebon perlu ada ketegaaan "jika ingin lebih baik"

Indomedianewsc-Perlu adanya perbaikan regulasi, itulah yang ditegaskan Cakra Suseno,  Anggota DPRD Kabupaten Cirebon,  dari fraksi Gerindra. Rabu, 03/03/2021.
Ungkapan tersebut disampaikan Kepada awak media saat ditanya persoalan kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon,  Khusunya terkait jalan poros Desa antara japura lor, Japura kidul dan Desa Beringin yang ada di dua Kecamatan,  (kec Pangenan dan Kec Astanajapura-red)

" untuk jalan poros yang ada diantara tiga Desa tersebut,  seharusnya tidak menggunakan aspal,  karena kondisi tanahnya labil,  jadi harus dilakukan betonisasi dan pembuatan TPT (tanggul penahan tanah)  dan ini memang memerlukan Anggaran yang tidak sedikit, tetapi jika ingin awet, ya memang harus dilakukan betonisasi" ujarnya.

Sementara saat disinggung tentang banyaknya jalan Kabupaten yang kondisinya sangat membahayakan dikarenakan kerusakan yang sangat fatal,  Cakra menegaskan

" untuk Kabupaten Cirebon ini perlu adanya perbaikan regulasi dan ketegasan dari Dinas atau instansi terkait,  semisal adanya larangang bagi kendaraan dengan tonase besar untuk melintasi dijalan jalan tertentu,  mengapa demikian,  karena jika kita lihat kualitas jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, itu sangat dibawah standar (sangat tipis)  oleh karenanya salah satu solusinya memang adanya pembatasan bagi kendaraan bertonase besar untuk melintas,  ini sudah menjadi keharusan" lanjut Cakra.

Bahkan cakra menuturkan adanya keterlambatan dalam melaksanakan program yang  telah tersusun, salah satunya dikarenakan pandemi Covid-19

" Akibat pandemi ini memang sangat berdampak pada segala hal, namun demikian kami akan terus berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik demi Kabupaten Cirebon"pungkas Cakra(1c)

Misteri Tanah LPI " mulai terkuak"

Indomedianewsc-Persoalan tanah yang tidak kunjung selesai,  menjadi perhatian khusus dari pihak Pemdes Mertapadawetan beserta unsur kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Guna mencari solusi terbaik, Kuwu Desa Mertapadawetan mengundang seluruh warga Yang memiliki Tanah, khususnya yang berada disepanjang jalan LPI hingga Jalan Kendal, termasuk panitia, dengan disaksikan pihak Kecamatan dan Polsek Astanajapura, Rabu, 03/03/2021.

Dalam pertemuan tersebut,  salah seorang warga yang memiliki rumah atau tanah di jalur LPI ,  Cecep. Memperlihatkan bukti pembayaran yang telah diberikannya kepada pihak panitia kapling atau Pemdes yang saat itu yang menjadi Kuwu nya adalah Alamsyah.

"kami selaku Masyarakat dan konsumen yang membeli Tanah kapling Desa, secara administrasi sudah melaksanakan segala kewajiban, baik itu yang bersifat administrasi kelengkapan maupun pembayaran,  dan kami sudah membayarnya dengan lunas,  semua buktinya tertulis dan terarsip dengan baik,  jadi kami merasa heran kok persoalan ini seakan tak berujung dan seolah kami selaku konsumen yang dianggap lalai atau salah,ada apa inih "ujar Cecep.

Dalam pertemuan tersebut,  ditemukan fakta sesuai SK Bupati,  bahwa tanah pengganti sebanyak 30.000. 310. meter persegi  yang tersebar di enam titik sudah ada.

Sementara itu salah seorang warga lainnya,  Cakra suseno,  menegaskan

" kami dari perwakilan Masyarakat hanya Meminta adanya kepastian Hukum,  karena pada dasarnya kami sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami,  sekarang wajar jika kami meminta apa yang harus menjadi Hak kami,  terkait persoalan yang ada di Pemdes atau panitia itu bukan menjadi ranah kami,  toh kami sudah melaksanakan seluruh kewajiban secara fakta yang ada " tuturnya. 
Bahkan Cakra menegaskan, ada langkah mudah yang bisa dilakukan pihak pemdes

"Presiden Jokowi sudah menggulirkan program PTSL, mengapa tidak dimanfaatkan program tersebut agar Masyarakat tidak terbebani oleh biaya pembuatan sertifikat " tegas Cakra.

Dalam pertemuan antara warga pemilik tanah dan pihak pemdes setempat yang disaksikan langsung Camat Astanajapura,  M. Iing Tadjudin, berhasil menemukan titik persoalan yang selama bertahun tahun seolah menjadi sebuah mistri

" selama ini persoalan tanah yang ada di jalur LPI sedikitnya mulai terkuak,  salah satunya adalah dengan ditemukannya satu titik tanah pengganti yang menjadi perdebatan dikarenakan terdapat kekurangan tanah pengganti seluas kurang lebih 7000 meter persegi, setelah ditemukannya tanah pengganti tersebut,  tinggal bagaimana cara kita mencari sebuah solusi yang terbaik agar tidak merugikan berbagai pihak,  baik itu Masyarakat selaku konsumen yang telah membeli tanah dengan pihak pemdes yang sekarang,  dan saya meminta kepada pihak pemdes yang tentunya akan dibantu oleh pihak kecamatan untuk secepatnya mencari tahu letak dimana saja tanah pengganti tersebut, dan jika mana masih ada persoalan kita lakukan kembali pertemuan dengan tetap mengedepankan azas Musyawarah" tutur Iing.

Selesainya acara pertemuan dengan para warga pemilik rumah atau tanah yang berlokasi dihampir sepanjang jalan LPI, Kuwu Desa Mertapadawetan, Sumarno, menuturkan,

"dari pertemuan tersebut dihasilkan sesuatu yang sangat berarti, bukan saja ditemukannya tanah pengganti yang sekian lama seolah misteri, namun juga disepakati secara bersama sama, pihak Pemdes dan Kecamatan akan berusaha Secepatnya untuk segera menyelesaikan keberadaan tanah pengganti yang hingga saat ini,  dari total tanah pengganti seluas kurang lebih 30.000 meter persegi,  baru sekitar 8000 meter yang sudah bersertifikat Desa,  ini kan perlu dilakukan sebuah pembenahan agar tidak ada pihak yang dirugikan,  khususnya Masyarakat, dan lkhamdulillah, dengan pertrmuan ini sedikit demi sedikit sesuatu yang samar mulai terlihat terang"tuturnya, (1c) 

Danrem 061/Sk Hadiri TMMD - 110 di Wilayah Kodim 0607/ Kota Sukabumi

Indomedianewsc -Danrem 061/SK Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M didampingi Kasiter Rem menghadiri
Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 110 Kodim 0607/Kota Sukabumi. Selasa, (2/3) 

Bertempat di Aula Kantor Desa Sundawenang Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi Pelaksanaan kegiatan pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 110 Kodim 0607/Kota Sukabumi dipimpin oleh Bpk Drs. H Marwan Hamami, M.M, Bupati Sukabumi yang di ikuti lebih kurang 30 orang.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut
Kolonel Wayah Wahendra, Liaison TNI AU Kodam III/Siliwangi  Letkol Arm Novi Herdian, Waaslog Kodam III Siliwangi Letkol Inf Danang Prasetyo Wibowo, M.I.Pol., Dandim 0607/Kota Sukabumi kemudian  Rahmat Mulkan, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jabar, Lisa Avianty, DPMD Prov. Jabar, Yudi Suryadikrama, Wakil Ketua DPRD Kab. Sukabumi, Jajaran Forkominda Kab  Sukabumi dan juga
Dan/Kasatbalak Korem 061/SK.

Mengawali sambutannya, Dandim 0607/Kota Sukabumi Letkol Inf Danang Prasetyo Wibowo,M.I.Pol. ,
Mengucapkan terimakasih atas kehadiran Danrem 061/SK bersama rombongan pada acara pembukaan TMMD ke 110 TA.2021.

" TMMD merupakan suatu bentuk dari kegiatan Bakti TNI yang dilaksanakan oleh TNI dan masyarakat, serta Instansi Pemerintah Daerah yg terkait, yang merupakan sebagai wujud komitmen moral TNI dan Pemerintah kepada Rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kami selaku Dansatgas TMMD ke-110 akan membantu Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat." Ungkap Dandim menjelaskan.

Terkait dalam pelaksanaan TMMD Kodim 0607/Kota  Sukabumi Danrem 061/Surya Kancana menyatakan bahwa  pelaksanaan TMMD kali ini tentunya belum tersentuh oleh pembangunan, Dan tentunya pembangunan program yang merupakan sarana untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi serta meningkatkan akselerasi pembangunan desa. 
" Dalam pelaksanaan pembangunan nasional ini tentunya berkat dukungan dari Bupati dan seluruh jajarannya, untuk  itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan   saya juga berharap  agar Kegiatan ini dapat berjalan secara tepat sasaran sesuai waktu yang diinginkan." Ujar Danrem lagi.

Ia berharap dengan adanya program TMMD di wilayah tersebut  dapat bermanfaat bagi masyarakat, 
" kondisi ekonomi wilayah pada hasil bumi, barang maupun jasa tentunya akan semakin baik, hal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat desa." Tambahnya..

Selain itu Danrem juga mengingatkan perlunya masyarakat memegang komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme dan Semangat bela negara yang sangat penting.  

Selain Danrem, Marwan Hamami selaku Bupati Sukabumi juga berharap
Semoga dengan adanya kunjungan kerja ini akan semakin mempererat jalinan tali silaturahmi dan juga meningkatkan sinergi antara Pemerintahan Daerah dengan Jajaran TNI dalam seluruh aspek Pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Salah-satunya adalah Program TNI Manunggal Membangun Desa.

Usai sambutan, giat kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan secara simbolis Alat kerja serta penandatanganan Berita Acara dari Bupati Sukabumi kepada Dandim 0607/Kota Sukabumi, kemudian meninjau tempat TMMD ke 110.(Penrem 061/SK)