Menjelang Koncab PGRI Waled Melantik 6 Pengurus Ranting

Indomedianewsc - Sesuai dengan intruksi PGRI Kabupaten Cirebon bahwa pelaksanaan Konperensi Cabang (Koncab) PGRI akhir tahun 2020, harus diselenggarakan. 

Pada kesempatan ini pengurus cabang PGRI Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon melantik 6 Pengurus ranting PGRI yaitu ranting SD, TK/PAUD, SMP dan ranting SMA.

"Melantik 6 pengurus ranting di gedung SMP PGRI Waled ini, merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan Koncab PGRI Cabang Waled." Tutur ketua Cabang PGRI Kecamatan Waled, Usro SPd.

Menurut Usro, kedepan siapapun yang terpilih dalam koncab nanti yang di rencanakan pada bulan Desember 2020, harus benar -benar yang bisa mengakomodir dan memperjuangkan nasib guru di Kecamatan Waled. Lebih dari itu, lanjut Usro, mereka yang memiliki integritas, komitmen serta profesional dalam penguasaan IT, untuk mempercepat akses dalam setiap kebijakan PGRI baik secara wilayah, daerah juga nasional. Ungkapnya.

Diapun menuturkan, bahwa dirinya sedang mempersiapkan diri sebagai kepala sekolah di salah satu SDN wilayah Kecamatan Waled. Terangnya.

Hal senada di sampaikan oleh korwil pendidikan Kecamatan Waled ,Casma, SPd bahwa organisasi PGRI harus bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bisa menjadi garda terdepan dalam keteladanan sebagai guru yang profesional di tengah tengah masyarakat. 

"Apa artinya sebuah organisasi jika tidak di rasakan manfaatnya bagi guru dan masyarakat, kedepan tantangan kita berat baik menghadapi pademi covid 19, dengam sistem pembelajaran daring hingga persoalan profesionalisme guru." jelas Casma.

Untuk itu, Casma sekaligus sebagai pembina cabang PGRI Kecamatan Waled  berharap adanya peningkatan SDM pengurus cabang PGRI untuk ditingkatkan dalam menghadapi era baru dunia pendidikan.Pungkasnya. (1a)

Read More

77 Karyawan PLTU tahap 2 Positif Corona " seluruhnya dilakukan Isolasi di dua Hotel Berbeda '

Indomedianewsc- Jajaran Satuan Tugas Pandemi Covid-19 Kecamatan Astanajapura , Kabupaten Cirebon, pada Senin, 16/11/2020 melakukan monitoring keperusahaan PLTU 2 dalam hal ini Cirebon Power dan PT Hyundai.

Monitoring yang dipimpin langsung Camat Astanajapura, Mahmud Iing Tadjudin, didampingi Kepala Puskesmas Astanajapura Dr Zenal, diperoleh informasi bahwa saat ini beberapa Karyawan PLTU 2 terkonfirmasi positif Corona, hal tersebut disampaikan Bagian Sefty Cirebon Power, Solikhin .

" Memang benar, saat ini ada sebanyak 77 Karyawan PLTU tahap dua yang terkonfirmasi positif Corona, dimana  dua diantaranya adalah Karyawan PT. Cirebon Power dan 75 lainnya merupakan Karyawan PT. Hyundai. Dan saat ini keseluruhannya telah dikarantina di dua Hotel berbeda yang ada di Cirebon" terang Solikhin.

Dari informasi yang diperoleh, bahwa PT . Hyundai telah memiliki Klinik pribadi untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap seluruh Karyawan, Sayangnya keberadaannya terkait legalitas keberadaan klinik tersebutlah dipertanyakan oleh Kepala Puskesmas Astanajapura, Ini pula yang dituturkan Dr. Zenal terkait keberadaan Klinik tersebut 

"Kami mempertanyakan legalitas klinik tersebut, sampai dimana perijinannya dan siapa Dokter yang bertanggungjawab, karena sampai saat ini kami belum mengetahui dan memiliki data tentang legalitas kelinik milik dari PT. Hyundai tersebut " tuturnya. 

Dirinya bahkan meminta kepada pihak PLTU untuk selalu berkomunikasi dan membuka data, khususnya terkait data karyawan yang positif Corona, jangan sampai terjadi miskomunikasi 

" Kami meminta kepada pihak Hyundai ataupun Cirebon power untuk melibatkan pihak Gugus Tugas Kecamatan, khususnya dalam data pasien positif Corona, ini semua agar tidak terjadi mis data antara pihak kecamatan dengan pihak Kabupaten ' lanjutnya.

Sementara itu, terkait banyaknya Karyawan PLTU yang terkonfirmasi Positif Corona, Camat Astanajapura, M.Iing Tadjudin, menuturkan

" Pada prinsipnya kami sebagai Gugus Tugas Kecamatan akan terus melakukan pantauan dan kegiatan yang intinya untuk memutus mata rantai penyebaran Pandemi Covid -19, terkait yang terjadi di PLTU dua, kami sangat mengapresiasi tindakan yang sudah dilakukan baik oleh Cirebon Power maupun Hyundai, selain mereka secara berkala melakukan penyemprotan disinfektan dan menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh Karyawannya, juga yang patut untuk kita apresiasi adalah mereka langsung melakukan Isolasi atau Karantina mandiri yang tempatnya dan Biayanya mereka tanggung sendiri, dalam pengertian tidak membebani Anggaran Negara, namun demikian tetap kami mengimbau agar terus memaksimalkan penerapan protokol kesehatan bagi seluruh Karyawan, termasuk karyawan non Office" tutur Iing.(1c)

Read More

Pelantikan dan serah terima jabatan kepala SMK Muhammadiyah Lemahabang,

Indomedianewsc-  prosesi pelantikan dan serah terima jabatan Kepala SMK Muhammadiyah Lemahabang dengan menerapkan protokoler kesehatan, bertempat di Aula GOR setempat, Sabtu (14/11/2020 ) 

Dalam acara tersebut dihadiri Ketua Pengurus Wilayah Muhammdiyah (PWM) Jawa Barat, Ketua Majelis Dikdasmen Jawa Barat, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cirebon,  Ketua Dikdasmen Daerah Kabupaten Cirebon, Kapolsek Lemahabang, Danramil Sindanglaut, Kapolsek Susukanlebak, Kapolsek Karangsembung, Kapolsek Sedong, perwakilan Kapolsek Astanajapura, Kapolsek Pabuaran, Kapolsek Waled, perwakilan Danramil Karangsembung, Camat Lemahabang, Camat Karangsembung, Yamaha Motor Manufakture Indonesia, Astra Daihatsu Motor, Telkom Indonesia, para rekan kepala sekolah, para kepala desa yang mewakili dan segenap tamu undangan.

Adapun pada acara inti tersebut, pasca lulus proses pada tahapan seleksi dan dianggap berkompeten, akhirnya Mohamad Ruspandi, S.Pd.I dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan Kepala SMK Muhammadiyah Lemahabang yang dipimpin langsung oleh Ketua PWM Jawa Barat, Dr. H. Zulkarnaen, SH, MH. 

rangkaian kegiatan tersebut diisi dengan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Muhammadiyah, Pembacaan SK Kepala SMK Muhammadiyah .

 Selain kegiatan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala SMK Muhammadiyah Lemahabang, di tempat dan waktu yang sama  dilakukan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala SMP Muhammadiyah Lemahabang secara langsung oleh Ketua PDM Kabupaten Cirebon yang mewakili kepada Abdul Harris Maulana, SE. Hingga di akhir kegiatan.

Dalam Acara tersebut,  Ketua Majelis Dikdasmen Wilayah Jawa Barat, Andri Yana, M.Pd mengatakan, terkait proses pelantikan dan serah terima jabatan kepala sekolah hari ini adalah bagian proses yang sifatnya administratif secara prosedural yang sudah ditempuh dan dilaksanakan dengan baik dan benar pada tahapan-tahapan yang berlaku sesuai koidah AD ART Muhammadiyah. Tentunya, kepala sekolah Kedepan perlu melakukan proses kolaborasi dan sinergitas terkait pengembangan Al Usaha. Maka, kedepan kepala sekolah juga harus berifikir keras untuk konsep pembelajaran ditengah covid, karena sampai hari ini tidak ada salahsatu treatment yang bisa meningkatkan pembelajaran siswa. Selain itu, kepala sekolah juga harus kreatif dan berinovasi dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran, kepala sekolah dituntut berfikir keras juga atau tidak sebatas secara akademik atau konten-kontem pembelajaran yang bisa memberikan pemahaman efisien pada kondisi Covid-19. Tetapi harus berfikir keras karena Covid-19 tidak hanya berdampak pada pendidikan saja, namun juga berdampak kepada ekonomi. Atas hal tersebut dirinya menghimbau kepada seluruh kepala sekolah untuk dapat melakukan terobosan dan bukan hanya pada pembelajaran tapi juga bagaimana dapat meningkatkan pengembangan pada ekonomi mikro, sehingga proses peningkatan kesejahteraan dilingkungan guru menjadi bagian salahsatu dalam meningkatkan citra sekolah. ”Termasuk juga kapasitas kolaborasi dengan para guru dan para Wakasek harus dapat terjalin sinergis, sebab kepala sekolah yang tidak sinergis dengan Wakasek dan guru sangat berdampak buruk pada proses kegiatan belajar disekolah. Maka, kepala sekolah dituntut pada pengembangan kemasyarakatan yang sinergis. Baik dengan kecamatan, kepolisian, koramil dan lingkungan, karena komunitas pendidikan benar-benar dituntut agar dapat dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.

Disela usai prosesi pelantikan dan serah terima jabatan, Kepala SMK Muhammadiyah Lemahabang, Mohamad Ruspandi menyampaikan rasa haru dan terimakasihnya kepada Ketua PWM Jawa Barat, Ketua Dikdasmen Wilayah Jawa Barat, Ketua PDM Kabupaten Cirebon dan jajaran, Ketua Dikdasmen Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua PCM Lemahabang dan keluarga besar Muhammadiyah yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Lemahabang. Selain itu dirinya juga mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada seluruh segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir pada acara prosesi pelantikan dan serah terima jabatan dirinya. Namun lebih penting dari itu, dirinya berkomitmen untuk menjaga dan menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada AD ART dan Perserikatan Muhammadiyah. ”Insya Allah saya akan menjaga amanah ini. Tentunya saya juga sangat berharap dukungan dari semua pihak baik yayasan maupun lingkungan guru dan tenaga TU sekolah dalam bekerja bersama-sama untuk kepentingan Ummat,” tuturnya.(1c)

Read More

Pemkab Cirebon Evaluasi Penanganan Jenazah Positif Covid 19

Indomedianewsc-  Sempat terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan penguburan jenazah yang terkonfirmasi positif covid 19 di Kabupaten Cirebon, dijadikan bahan evaluasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid 19 Kabupaten Cirebon. 

Bupati Cirebon Drs H. Imron, M. Ag, meminta agar permasalahan tersebut tidak kembali terulang. Ia menilai, banyak faktor yang membuat permasalahan penanganan jenazah covid 19 di Kabupaten Cirebon sempat ada yang terkendala. 

"Diantaranya, yaitu kurangnya komunikasi dan informasi yang disampaikan," ujar Imron, Jumat 13 November 2020.

Selain itu, banyaknya informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, membuat pandangan masyarakat terkait covid 19 menjadi bertolak belakang. Bahkan, tidak sedikit juga yang masih tidak percaya adanya covid 19 ini. 

Apalagi ujar Imron, ada juga seorang ahli yang menyatakan, bahwa orang yang meninggal, maka virusnya juga ikut meninggal. 

Hal-hal seperti ini, kata Imron, yang membuat gejolak dimasyarakat, sehingga imbasnya ada penolakan terkait penguburan jenazah covid 19.

"Sehingga, kita harus terus memberikan bimbingan kepada masyarakat, terkait covid 19 ini," kata Imron. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan mengatakan, bahwa SOP pemulasaran dan penguburan jenazah covid 19 di Kabupaten Cirebon memang dievaluasi. 

Selain menggunakna standar SOP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dalam evaluasi tersebut juga, akan dilakukan penambahan SOP pemulasaran dan penguburan jenazah dari Dinas Kesehatan. 

"SOP tersebut, mengatur tentang penanganan jenazah terkonfirmasi covid 19, yang meninggal di rumah sakit ataupun non rumah sakit," ujar Alex. 

Ia mengatakan, bahwa dalam proses pengurusan jenazah terkonfirmasi covid 19, sudah ada mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan. 

Untuk pemulasaran, akan dilakukan oleh rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk penguburan, akan dilakukan oleh tim relawan. 

Alex juga menngkapkan, untuk saat ini sudah terbentuk tim relawan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Sehingga bisa dipastikan, bahwa SOP yang akan ditetapkan nanti, bisa berjalan dengan baik. 

"SDM untuk relawan dan lainnya sudah ada. Karena sudah terbentuk hingga tingkat desa," ujar Alex. (Lis 1c)

Read More

BUPATI JAYAPURA: TOLAK RDPU OTSUS, TABI DAN SAIRERI SUDAH SELENGGARAKAN EVALUASI OTSUS

Indomedianewsc- Rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua yang akan diselenggarakan di wilayah Tabi khususnya di Kabupaten Jayapura, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E, M.Si., mengatakan hal tersebut mendapat penolakan dari seluruh komponen masyarakat adat Tabi dan Saireri.

Hal itu di sampaikan Mathius, saat di temui usai acara peringatan HUT ke-9 Partai Nasdem di Hotel Horison, Kotaraja, Rabu(11/11/2020).

“Kami sudah selenggarakan evaluasi Otsus Tabi dan Saireri. Evaluasi itu dihadiri masyarakat adat, unsur perempuan, unsur pemuda, unsur agama, anggota DPR kabupaten kota wilayah Tabi dan Saireri kemudian anggota MRP wilayah Tabi dan Saireri. Selain itu, hadir pula intelektual intelektual,  tokoh masyarakat dan juga ada akademisi dari Uncen,” jelasnya.

Sementara hasil dengar pendapat yang sudah digelar untuk wilayah Tabi dan Saireri tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Prov. Papua, DPRP, MRP dan Mendagri, serta menyepakti untuk Otsus tetap dibutuhkan untuk masyarakat Tabi dan Saireri. 

Workshop 19 Tahun Implementasi dan Evaluasi Otsus di Wilayah Adat Tabi dan Saereri di Suni Garden Lake & Resort, Sentani, Jayapura, Senin (24/8/2020) lalu. 

“Kami mempersiapkan diri untuk melaksanakan evaluasi itu selama 1 bulan, jadi kalau MRP melakukan lagi hasilnya sama saja. Karena itu, masyarakat Tabi dan Saireri menolak RDPU” terangnya.

Mathius juga menjelaskan, sembilan  kabupaten dan kota di  wilayah Tabi dan Saireri. Setiap kepala daerah sudah mempertanggungjawabkan penggunaan dana Otsus  80 persen.

“Undang-Undang Otsus tidak bisa dikatakan oleh siapapun bahwa Otsus gagal, karena ini undang-undang. Kecuali ada undang-undang yang mengganti, dan itu kewenangan DPR RI, Jika Otsus hanya bisa dievaluasi uangnya, karena itu setiap 20 tahun harus dievaluasi apakah ditambah lagi atau dikurangi lagi. Untuk itu, kami kemarin evaluasi itu dan ada pikiran pikiran lain untuk masukan sebagai perbaikan perbaikan Otsus ke depan, untuk kesejahteraan masyarakat Papua” tandasnya. (Lis/1c)

Read More

Puluhan Warga terjaring Operasi Yustisi " Peran Masyarkat Perlu ditingkatkan"

Indomedianewsc- Terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Pandemi Covid-19 dilakukan Pemerintah Pusat hingga Daerah.

Salah satunya melalui program Operasi Yustisi.

Ini pula yang dilakukan jajaran POL PP  Kecamatan Astanajapura , Kabupaten Cirebon, bekerjasama Jajaran Polri, TNI,Satgas Pemerintah Desa Munjul dibantu Dinas Kesehatan ( UPT Puskesmas Sidamulya)

Dalam keterangan yang disampaikan Salah seorang Anggota Pol PP Kecamatan Astanajapura, Sukarta, dalam pelaksanaan operasi yustisi yang digelar dihalaman Kantor Desa Munjul, Jum'at, 13/11/2020. tersebut berhasil menjaring puluhan warga yang kedapatan tidak memakai masker.

"Operasi Yustisi kali ini kami berhasil melakukan tindakan berupa sangsi ringan dan pendataan terhadap 27 Warga Masyarakat yang tidak memakai masker saat berkendara, baik itu pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat, selain kami melakukan pendataan,bagi mereka yang tidak menggunakan masker kami pun memberikan masker secara gratis sekaligus menghimbau agar Masyarakat membiasakan diri untuk tetap memakai masker saat berkendara maupun kegiatan diluar rumah lainnya " tutur Karta.

Dari pantauan IM, dalam pelaksanaan operasi Yustisi tersebut banyak warga masyarakat yang berkendara tanpa masker berbalik arah dan menghindari operasi, bahkan sangat disayangkan, masih banyak warga Masyarakat khususnya Siswa Sekolah yang tidak mengenakan masker , dan hal ini tentunya bisa menimbulkan terjadinya penyebaran Pandemi Covid-19.

Kesadaran untuk menjaga kesehatan ini harus dimiliki oleh seluruh unsur, karena apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa adanya peran serta dari semua pihak.

Ini pula yang disampaikan Kuwu Desa Munjul, Chaerudin, yang turun langsung kelapangan memantau pelaksanaan Operasi Yustisi.

" Peranserta Masyarakat dan semua pihak untuk secara bersama sama menerapkan protokol kesehatan sangat diperlukan, khususnya dalam penerapan 3M, memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, karena tanpa adanya kesadaran yang timbul dari diri sendiri, maka apapun program yang digalakkan dalam usaha memutus mata rantai Pandemi Covid-19, tidak akan berhasil maksimal, namun demikian tentunya tidak hentinya kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk secara bersama sama menjaga kesehatan baik untuk diri sendiri maupun Orang lain "ujar Chaerudin. (1c)

Read More