Bendungan plester Desa Leuwidingding akan dijadikan wisata air

Indomrdianewsc- terus mengembangkan inovasi Desa menuju Desa wisata yang ramah anak dan lingkungan menjadi skala prioritas Pemerintah Desa Leuwidingding, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Harapan untuk menjadikan sebuah Desa Wisata , disampaikan Kuwu Desa Leuwidingding, Imas Rasdianto, Selasa, 13/10/2020.

" Kami ingin memaksimalkan keberadaan Bendungan Plaster untuk dijadikan sebagai salah satu obyek wisata air dan taman bermain Anak yang ramah lingkungan, ini merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan PAD sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan menyediakan lahan bagi warga masyarakat sekitar untuk bisa menunjang sektor perekonomian melalui UMKM dan kegiatan lainnya " tutur Imas.

Dirinnya  menjelaskan, bahwa program tersebut akan mulai direalisasikan pada tahun 2021 

" Saat ini kita masih konsen terkait adanya Pandemi Covid-19, Moga moga awal Tahun ini semuanya bisa berjalan dengan normal dan seluruh program pembangunan Desa bisa dilaksanakan secepatnya, baik itu peningkatan infrastruktur, perekonomian, Sosial maupun Budaya, oleh karenya saya meminta kepada semua pihak untuk secara bersama sama mendukung segala hal yang kami lakukan, toh pada dasarnya harapan kita semua sama, ingin menjadikan Desa Leuwidingding menjadi sebuah Desa yang benar-benar bisa dibanggakan dan bermanfaat bagi semua pihak " tegas Imas. (1c)

Read More

Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Japura Bakti

Indomedianewsc-  pemerintahan Desa Japura Bakti , Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, menggelar acara peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ,  yang dihadiri unsur Kecamatan, dengan harapan seluruh jajaran Perangkat Desa fokus dengan tupoksi masing masing. 

Hal ini disampaikan Kuwu Desa Japura Bakti, Haerudin, usai acara tersebut, Selasa, 13/10/2020.

" Kami sangat berharap dengan adanya pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, semakin mampu menciptakan jajaran perangkat Desa yang memiliki SDM yang mumpuni termasuk bisa meningkatkan kinerja yang disesuaikan dengan tupoksi masing masing, dan hal ini sekiranya akan menjadikan Pemerintah Desa semakin lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap warga Masyarakat " ujarnya.

Bahkan dirinya menjelaskan, dengan adanya pembekalan yang diberikan oleh pihak Kecamatan, diharapkan akan meningkatkan motifasi dalam melaksanakan segala tanggung jawab dalam bekerja

"Intinya kami berharap adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, karena dengan adanya sentral.komunikasi yang terjaga, akan mampu menciptakan iklim kondusifitas secara menyeluruh dan dampaknya secara otomatis akan meningkatkan etos kerja yang bertujuan untuk memajukan Desa Japura bakti lebih baik dari yang sudah baik " harap Haerudin.

Sementara itu Kasi Pemerintahan Kecamatan Astanajapura, Yayat .s menyampaikan harapannya.

" Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ini merupakan kali pertama yang dilaksanakan di  Kecamatan Astanajapura   yang bertempat di Desa Japura bakti, dengan harapan setelah diadakannya acara tersebut semakin menambah wawasan jajaran perangkat Desa dalam bekerja, baik secara SDM maupun hal lainnya, dan kami berharap hal ini dilakukan juga oleh Desa lainnya " ujarnya.

Lebih lanjut Yayat menuturkan 

" perangkat Desa adalah pembantu Kuwu, oleh karenanya perlu adanya sinegritas yang sejalan, dan semuanya bisa tercapai dengan adanya sumber daya yang memadai, dan program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa ini sebagai salah satu cara untuk lebih memahami tugas serta tanggungjawab yang diemban dengan dibarengi pengetahuan dan wawasan yang mumpuni" pungkas Yayat. (1c)

Read More

TEMPUH MEDAN BERAT, DANREM 172/PWY BERI SUPPORT PRAJURIT DI MBUA

Indomedianewsc – Dengan menempuh medan yang sangat  berat dan beresiko tinggi, Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan melakukan kunjungan ke wilayah distrik Mbua Kab. Nduga. 

Danrem menyampaikan kunjungannya tersebut pada Sabtu (10/10) lalu, semata-mata ingin memberikan support kepada prajurit, karena dengan adanya kunjungan dari pimpinan diharapkan mampu menambah moril prajurit dalam melaksanakan penugasan di daerah rawan.

Dikatakan, jalur darat untuk mencapai distrik Mbua tersebut, adalah medan berat dan beresiko tinggi serta cuaca yang ekstrim, namun tidak menyurutkan semangat untuk dapat meninjau langsung kondisi prajurit di daerah penugasan di pedalaman Papua.

“Kepada prajurit, saya mengingatkan agar selalu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan mengingat akhir-akhir ini aktifitas kelompok separatis bersenjata terus meningkat. Jangan ada gesekan sekecil apapun dengan masyarakat yang dapat menimbulkan konflik baru”, tegasnya. 

Selanjutnya Danrem 172/PWY mengingatkan bahwa ada dua hal yang menyebabkan Pos tidak diserang oleh OPM, yaitu pertama, OPM memang tidak punya niat untuk menyerang. Hal ini karena Pos selalu waspada dan membina hubungan baik dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan siapa mereka. Kedua, OPM berniat menyerang, tetapi masyarakat tidak mengijinkan karena Pos memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Hal ini dimungkinkan mengingat Papua adalah tanah adat, semua masyarakat patuh kepada adat setempat. 

"Siapa yang melanggar adat akan kena sanksi adat, termasuk OPM. Oleh karena itu Pos harus membina hubungan baik dengan semua masyarakat sekitar", ujar Danrem saat ditemui di Jayapura, Senin (12/10).

Danrem juga mengatakan, bahwa saat melaksanakan kunjungan kerjanya ke distrik Mbua, pihaknya melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat dan tokoh adat (kepala suku), tokoh agama dan juga turut hadir aktifis HAM Papua Theo Hesegem serta para intelektual muda yang berasal dari daerah itu salah satunya adalah Lokbere. 

“Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh sentimen-sentimen yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang masih berseberangan dengan NKRI. Saya sangat berharap agar seluruh masyarakat dan TNI-Polri yang ada di distrik Mbua dapat hidup rukun dan dapat bekerjasama dalam menciptakan Kamtibmas yang kita harapkan bersama”, katanya.

Seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah tersebut merupakan daerah operasi dari kelompok sparatis bersenjata pimpinan Egianus Kogoya,  yang pada 2 Desember 2018 lalu melakukan pembantaian keji kepada belasan karyawan PT.  Istaka Karya, serta penyerangan Pos Yonif 755/Yalet pada (3/12/2018) silam yang mengakibatkan Serda Handoko meninggal dunia. 

Mengingat hal tersebut, Danrem memberikan beberapa penekanan kepada seluruh anggota yang bertugas di wilayah rawan, terutama di Distrik Mbua. Pertama: pertajam naluri tempur, khususnya kejelian membaca tanda-tanda alam dan kebiasaan kehidupan disekitar Pos. Harus paham tentang indikator Pos akan diserang, karena penyerangan OPM tidak terjadi secara serta merta, tetapi melalui proses. Proses itu harus dipahami oleh semua anggota Pos sebagai indikator. Kedua: pahami segala sesuatu tentang pertempuran, bahwa pertempuran itu tidak mengikuti norma sehingga harus selalu mengembangkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Pertempuran itu penuh tipu muslihat sehingga harus cerdas mengembangkan siasat bertempur. Pertempuran itu penuh dinamika sehingga harus selalu mengikuti perkembangan strategi dan taktik bertempur musuh. Pertempuran itu keras dan kejam sehingga harus selalu waspada dan tidak boleh lengah. Ketiga: tetap semangat, jaga kesehatan dan laksanakan tugas secara profesional.   

"Saya yakin dan percaya kalian semua mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya", ujar pucuk pimpinan di Korem 172/PWY ini. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasiops Korem 172/PWY Letkol Inf Josep D.D Surbakti, Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto beserta  romboongan. Penrem 172 (1c)

Read More

penyaluran PKH " jangan ada pungutan"

Indomedianewsc- Kuwu Desa Japura Kidul, kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Daud. Pastikan program bantuan Sosial melalui PKH tidak terjadi pungutan.

Hal tersebut disampaikan kepada IM, Senin, 12/10/2020 saat pelaksanaan penyaluran bantuan beras yang bertempat di kantor Desa setempat.

" Untuk Program Keluarga Harapan ( PKH) kali ini setiap penerima manfaat memperoleh bantuan beras sebanyak dua karung ( 30 kg - red ) yang dalam pelaksanaannya secara keseluruhan berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan , selain itu saya tegaskan kepada siapapun jangan sampai melakukan pungutan dengan dalih apapun" ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan , bahwa saat ini ada beberapa warganya tidak lagi menerima PKH karena kartunya sudah tidak dapat dipergunakan

" Kurang lebih ada 25 warga kami yang kartu PKH nya sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan mereka datang kepada kami mempertanyakan hal tersebut,  karena adanya hal demikian,kami menganjurkan kepada warga yang kartunya tidak dapat dipergunakan untuk mengumpulkan KK/KTP dan menyerahkannya kepada pihak Puskesmas untuk dicoba dilakukan perbaikan data , dengan harapan kartu yang sudah off ini kembali bisa dipergunakan lagi " lanjut Daud.

Ditengah pelaksanaan pembagian beras melalui program PKH tersebut dirinya berharap agar masyarakat saling peduli akan sesama " saya selaku Kuwu sangat berharap adanya saling kepedulian antar sesama , jika mana ada warga yang tidak memperoleh bantuan, tidak ada salahnya bila kita saling berbagi, ini dikarenakan bantuan dalam bentuk apapun yang menentukan Pemerintah Pusat, Pihak Desa hanya sebatas menyalurkan, jadi saya yakin masih banyak warga yang perlu bantuan namun tidak mendapatkannya,, oleh sebab itu marilah membiasakan untuk berbagi, terlebih saat ini kita semua dalam kondisi Pandemi Covid -19 " pungkasnya. (1c)

Read More

Aksi solidaritas Anti Kekerasan " wartawan bukan musuh "

Indomedianewsc- Puluhan Jurnalis Cirebon yang tergabung dalam Jurnalis Anti Kekerasan (Sajak) mendatangi Mapolres Cirebon Kota, untuk mempertanyakan sikap arogansi kepolisian terhadap jurnalis yang melakukan peliputan demo Omnibus Law beberapa waktu lalu.

Pasalnya, saat peliputan demo Omnibus Law yang berujung ricuh, salah satu jurnalis PRTV Cirebon mendapat intimidasi dari aparat kepolisian untuk menghapus rekaman video kericuhan saat demo berlangsung.

Selain itu, aksi Jurnalis di depan Mapolres Cirebon Kota, meminta Kapolres Cirebon Kota AKBP Syamsul Huda keluar dari ruangannya menemui massa aksi untuk mendatangani fakta integritas yang menjamin keselamatan jurnalis saat peliputan.

Namun, Kapolres yang mempunyai hobi touring motor gede ini, tetap tidak mau keluar ruangan untuk menempui para Jurnalis yang sejak pagi berorasi di depan Mapolres Cirebon Kota. Sikap dingin Kapolres tersebut membuat Jurnalis Cirebon memastikan akan memboikot seluruh kegiatan Polres Cirebon Kota.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon Raya, yang juga koordinator solidaritas Jurnalis Anti Kekerasan Faizal Nurathman mengatakan, aksi di depan Mapolres Cirebon kota untuk memastikan keamanan Jurnalis Cirebon saat melakukan peliputan dan meminta agar tidak terulang lagi kekerasan terhadap Jurnalis.

"Kedatangan Jurnalis Cirebon Anti Kekerasan, untuk bertemu Kapolres Cirebon Kota, dengan membawa fakta integritas yang poinnya menjamin keselamatan Jurnalis saat melakukan peliputan," tuturnya Senin (12/10/2020)

Faizal melanjutkan selain meminta jaminan keamanan, Jurnalis Cirebon juga meminta keterbukaan informasi publik, karena selama menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota AKBP Syamsul Huda terkesan menutup diri. Sehingga sulit untuk berkomunikasi dalam pengungkapan kasus yang seharusnya di ketahui publik.

"Selama dijabat AKBP Syamsul Huda, Polres Cirebon Kota sangat tertutup, sehingga kami kesulitan mendapatkan informasi, kami sebagai Jurnalis dipandang sebelah mata," kata Faizal yang merupakan Jurnalis Metro TV

Disaat bersamaan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Muslimin menambahkan ketidak perdulian Kapolres Cirebon Kota, terkesan tidak demokratis, dimana profesi Jurnalis di lindungi oleh Undang - Undang.

"Kapolres tidak perduli dengan Jurnalis, ditemui saja susah apalagi soal keterbukaan publik. Sementara masyarakat harus mengetahui kinerja kepolisian, yang dapat menjadi barometer keberhasilan polisi dalam menjalankan tugasnya, jadi masyarakat tahu Kota Cirebon ini aman atau tidak.

Hal senada juga disampaikan Jurnalis Harian Rakyat Cirebon Fajri yang menolak kekerasan terhadap profesi Jurnalis dan meminta Kapolres Cirebon Kota, bisa bersinergi dalam keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon. Karena selama ini, selama kepemimpinan AKBP Syamsul Huda, Polres Cirebon baru satu kali melakukan ekspos kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Cirebon Kota.

"Jelas kami menolak kekerasan terhadap Jurnalis, karena kami bertugas dilindungi UU, tapi disisi lain Kapolres yang tercinta ini terkesan alergi terhadap Jurnalis, sangat tertutup dan bisa dibilang menghambat tugas kami sebagai Jurnalus," ujarnya

Setelah berorasi di depan Mapolres Cirebon Kota, Jurnalis Cirebon melakukan aksi memunggungi Mapolres dan menaruh ID Card di bawah kaki polisi yang berjaga, sebagai simbol matinya kebebasan pers dan tidak ada jaminan kesalamatan saat melakukan peliputan (1c)

Read More

Jika memang terbukti ada pungutan " proses sesuai aturan dan Hukum yang berlaku "

Indomrdianewsc-- menyikapi adanya pemberitaan terkait dugaan pungutan yang dilakukan oknum ketua kelompok Desa terkait penyaluran beras melalui Program Keluarga Harapan (PKH )  Desa Japura Lor , Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, hingga menyita perhatian khusus dari Ketua Koordinator PKH Kabupaten Cirebon, beberapa waktu lalu.

Saat sebelumnya, Ketua Koordinator PKH Kabupaten Cirebon, Aris , menuturkan pada IM, bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

" setelah kami mendengar informasi yang disampaikan oleh Masyarakat dan LSM Brigade 08, maka saya tugaskan ketua Koodinator PKH kecamatan untuk memanggil yang bersangkutan guna menggali informasi apa yang sebenarnya terjadi " tutur Aris.

Sementara itu, Kuwu Japura Lor, Mulyadi, saat ditanya adanya informasi telah terjadi pungutan yang dilakukan oleh Kelompok PKH di Desanya, menuturkan, Senin, 12/10/2020.

"Saya tidak tahu kang kalau ada hal seperti itu, karena selama ini pihak Dari pengurus PKH tidak pernah berkomunikasi dengan pihak kami, bahkan pada beberapa waktu yang lalu, saya didampingi Ketua BPD dan Babinsa pernah mengingatkan kepada koordinator PKH agar setiap kali ada penyaluran bantuan apapun seyogyanya menginformasikan kepada kami, karena jika mana ada persoalan tetap saja berimbas pada pihak pemdes, sayangnya saat kami memberikan teguran, dari pihak PKH mengatakan bahwa mereka punya konsep kerja dan cara sendiri " ujarnya.

Bahkan lebih lanjut Mulyadi ,menuturkan

"Kami sangat berharap adanya komunikasi dan kerjasama yang baik, jangan sampai manakala ada permasalahan baru melibatkan pihak Desa, dan terkait adanya dugaan telah terjadi pungutan dengan dalih apapun, kami sangat berharap semuanya diproses sesuai aturan dan Hukum yang berlaku " tegas Mulyadi.

Senada hal tersebut disampaikan Ketua BPD Japura Lor,Saleh Bukhori didampingi Bhabinsa setempat, Serda Karyono

" Selama ini memang kami tidak mengetahui struktur atau pengurus kelompok PKH Desa Japura Lor, karena seperti yang disampaikan oleh pak Kuwu, seolah olah mereka ini berjalan sendiri dan tidak pernah melibatkan pihak Desa, jadi kalau ditanya terkait penyaluran atau apapun bentuknya yang ada sangkut pautnya dengan PKH, kami tidak mengetahuinya " tuturnya.

Senada hal tersebut disampaikan Bhabinsa Japura Lor,  Serda Karyono

" Kami sangat mengharapkan adanya jalinan kerjasama dan informasi yang  baik, jangan sampai terjadi sesuatu yang kurang baik, karena tetap saja ujung-ujungnya bermuara pada pihak Pemdes, oleh karenanya kami sangat mengharapkan untuk mengedepankan komunikasi dan keterbukaan informasi publik, karena Masyarakat kita saat ini sudah sangat paham dan mengerti, apalagi di era Pandemi seperti sekarang ini " ujarnya. (1c)

Read More