Misteri Konpensasi Sutet Butuh Kepastian Hukum

Astanajapura. SC - Dugaan adanya  penyalahgunaan Anggaran  Pendapatan Asli  Desa ( PAD –red ) Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang bersumber dari Dana Konfensasi Jaringan Sutet PT. CEPR  Pada Agustus Tahun 2019 dimasa kepemimpinan Kuwu terdahulu ( Laksanawati-Red )  masih menjadi misteri yang belum terpecahkan,

Misterinya persoalan tersebut diperkuat dengan pernyataan Camat Astanajapura, M.Iing Tdajudin, selaku Pembina Desa yang tidak tahu menahu terkait persoalan tersebut, hal ini disampaikan pada awak Media diruang Kerjanya, Rabu, 15/07/2020  “ kami tidak mengetahui adahal hal tersebut, karena tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengetahui Hasil Musdes perihal  Konfensasi Dana Sutet, karena Musdes merupakan produk tertinggi Desa, namun yang saya Tahu masalah tersebut sudah ditangani oleh pihak ispektorat, tetapi untuk lebih jelasnya tanyakan saja langsung kepihak Desa yang bersangkutan “ ujarnya,     bahkan dirinya merasa kaget saat didatangi oleh pihak Ispektorat terkait persoalan tersebut  “ saya kaget Kang saat Ispektorat mempertanyakan hal tersebut, dan saat itu juga saya langsung menggelar  Rapat untuk mengetahui apakah ada Dokumen yang dimiliki Kecamatan baik itu berupa hasil musdes maupun dokumen lainnya yang dimiliki oleh pihak PLN atau Ouner tentang Komunikasi maupun transaksi lainnya, dan nyatanya kami tidak memilikinya “ tegasnya.

Terkait adanya persoalan tersebut, SC mencoba untuk menanyakan langsung kepada Kuwu Desa Kanci Kulon yang baru  ( Subandi ) dengan tegas dirinya menuturkan  “ kami tidak ingin tahu persoalan yang terdahulu bagaimana, yang saat ini kami lakukan hanya bagaimana melaksanakan tugas dan tanggungjawab kinerja dengan baik “ ujar Subandi.

Sementara itu, salah seorang Perangkat Desa Kanci Kulon, Robet, menyampaikan kepada Suara Cirebon diruang Kerjanya, Rabu, 15/07/2020  “ saya pribadi jujur pernah diberi uang sejumlah Rp. 10 Juta oleh Kuwu Laksanawati, tetapi saya tidak Tahu uang itu dari mana, karena saat itu Kuwu hanya mengatakan ini ada rejeki, dan yang saya Tahu memang seluruh Perangkat Desa saat kepemimpinan Kuwu Laksanawati di beri Uang dengan jumlah berpariasi antara Rp.10.000.000 sampai Rp. 15.000.000, namun jika memang Uang tersebut bermasalah saya secara pribadi siap untuk mengembalikannya  “ ujar Robet,  saat ditanya berapa besaran Konfensasi Dana Sutet tersebut, Robet menjelaskan  “ yang saya ketahui besaran Konfensasi sutet   tersebut kurang lebih Rp. 534 Juta dan 11 Perangkat Desa menerima semuanya  “ pungkasnya.

Sementara itu saat SC mencoba melakukan konfirmasi kepada Mantan Kuwu Kanci Kulon  ( Laksanawati ) lewat saluran telfon, yang bersangkutan menjawab singkat  “ masalah Sutet semuanya sudah selesai Kang, dan tidak ada masalah “ ujarnya singkat.  Dari informasi yang diperoleh, bahwa persoalan Konfensasi sutet tersebut sudah ditangani pihak Ispektorat.  ( Ags )

Read More

Pembangunan Rabat Beton yang mangkrak

Sekretaris DPW LSM Baret Cirebon Raya memperlihatkan Pembangunan Rabat Beton yang mangkrak sampai saat ini.

Karangsembung. SC – adanya dugaan penyalahgunaan wewenag  dan penyelewengan Anggaran  Dana Desa oleh Oknum yang tidak bertanggungjawab, terkait Pembangunan Rabat beton yang berlokasi di Dusun 1 dan Dusun 6 Desa Karangmekar, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, telah dilaporkan kepada Pihak Kejaksaan Kabupaten Cirebon  sejak kurang lebih Enam Bulan yang lalu, yang disayangkan sampai saat ini Proses Hukumnya belum ada kejelasan, hal  tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD LSM Baret Cirebon Kota, Toat Hidayat, kepada Suara Cirebon, Sabtu, 20/06/2020  “ kami sebagai Masyarakat sekaligus Lembaga Sosial Masyarakat  ( LSM Baret Cirebon Raya ) telah melaporkan kepada pihak Kejaksaan Kabupaten Cirebon  atas dasar dugaan penyalahgunaan wewenang dan  gratifikasi Anggaran Pembangunan  Dana Desa Tahun 2019 yang diperuntukan bagi pelaksanaan Proyek Rabat Beton yang berlokasi di Dusun 1 dan Dusun 6, yang mengakibatkan mangkrak dan terhentinya Pembangunan karena Anggaran tersebut  telah disalahgunakan oleh Oknum yang memperkaya diri sendiri “ ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Laporan Kejaksaan tersebut sudah dilayagkan sejak Bulan Desember 2019  “ kami telah melaporkan dengan Bukti Tanda terima Surat Nomor 001/LSM Baret/DPW.Crb/XII/2019, Laporan  Indikasi Penyalahgunaan kewenangan dan penggelapan keuangan pembangunan Rabat Beton dari Anggaran DD tahap 2 Tahun 2019, namun sangat disayangkan Laporan yang kami layangkan kepada pihak Kejaksaan Kabupaten Cirebon, belum ada hasilnya, terbukti selain mereka yang dilaporkan masih aktif beraktifitas, Proyek tersebutpun masih mangkrak dan entah kapan selesainya, kami meminta kepada Penegak Hukum untuk benar-benar menegakan Hukum, karena ini adalah Uang Negara  “ pinta Pria yang akrab disapa Toat menuturkan.

Dari informasi yang diperoleh SC,  pembangunan Rabat Beton tersebut menelan Anggaran sebesar Rp. 424.260.400 ( berasal dari Dana Desa Tahap 2 Tahun 2019) dengan Volume 1050 m x 3m x 0,13 m yang berlokasi di Jalan Kartini 1-2 Dusun  1,2,3,4,6  namun yang baru terselesaikan kurang lebih sepanjang 730 meter.

Terkait informasi tersebut, Kuwu Desa Karangmekar, Rusmanto, membenarkan, bahwa Proyek tersebut terhenti akibat adanya dugaan penyelewengan anggaran  “ memang benar Kang, Oknum tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kejaksaan oleh LSM Baret,  bahkan kedua Oknum tersebut sudah lebih tiga kali membuat Surat pernyataan yang isinya akan menyelesaikan tanggungjawabnya, namun nyatanya sampai saat ini semuanya belum terbukti, oleh karenanya kami meminta penegak Hukum sesegera mungkin memperosesnya, karena  ini sudah berjalan hampir 7 Bulan lamanya “ tegasnya.\

Selain bukti tanda terima surat yang diperlihatkan Sekretaris DPW LSM Baret kepada Suara Cirebon, bahkan Kuitansi penerimaan Uang dengan Nominal  Rp. 50.000.000 oleh Oknum tersebut diperlihatkan secara jelas dengan tanda tangan pemberi dan penerima yang dibubuhi tandatangan diatas meterai.  ( Ags )

Read More

Potongan DD dan ADD Membuat Kuwu Merasa Heran

Susukanlebak. SC – Dampak dari Covid-19 sangatlah berpengaruh pada penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, betapa tidak, selain adanya pemotongan pada Kisaran 30 sampai 35 % ternyata ada potongan laiinya sebesar Rp. 10.000.000 ( DD ) dan  Rp.10.000.000 dari ADD yang pada kenyataannya  potongan Khusus ADD lebih dari Rp.10.000.000.

Seperti yang disampaikan Kuwu Desa Curugwetan, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, Jaenudim, kepada SC , Sabtu, 16/05/2020  “ kami dari pihak Pemerintahan Desa pada prinsipnya mendukung adanya pemotongan Anggaran  baik dari DD/ADD yang pengalokasiannya diperuntukan bagi  Warga Masyarakat yang terdampak Covid-19, namun sayangnya ada Pemotongan Anggaran Awal , baik DD maupun ADD yang masing-msing Rp. 10.000.000. khusus untuk DD selain ada potongan sebesar 30 sampai 35 % dari total Anggaran, yang lebih membuat kami kebingungan justru adanya Pemotongan Anggaran Alokasi Dana Desa yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.10.000.000, tetapi pada kenyataanya lebih dari Rp.10.000.000, dan itu baru kami ketahui setelah dilakukan penghitungan bersama Sekretaris Desa kami, yang nyatanya untuk Desa Kami potongan Alokasi Dana Desa mencapai angka Rp. 28.359.000, ini kan sesuatu yang patut kami pertanyakan, dan mungkin terjadi pada Pemerintahan Desa lainnya “ ujar Jaenudin.

Ternyata hal yang sama dirasakan pula oleh Kuwu Desa Belender, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, Yunus, saat ditanya oleh SC, terkait adanya informasi yang disampaikan Kuwu Desa Curugwetan,  dirinya membenarkan  “ kami juga merasa heran, kenapa ada pemotongan Anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa, yang pada awalnya direncanakan Rp. 10.000.000 namun pada kenyataannya ternyata lebih dari itu, untuk Desa kami saja potongan Anggaran dari ADD sebesar kurang lebih RP. 29.000.000, hal inilah yang sedikit membuat kami merasa kaget, disatu sisi kami dihimbau untuk mengalokasikan Anggaran yang diperuntukan bagi Warga Masyarakat yang terdampak Corona, namun disisi lain kami pun merasa kebingungan dengan adanya pemotongan anggaran oleh pihak Pemkab Cirebon, dan yang lebih membuat kami semakin merasa disudutkan oleh Warga adalah adanya tuntutan dan pertanyaan Warga yang menanyakan kapan bantuan social tersebut disalurkan, sementara Anggaran yang kami tunggu baik DD/ADD masih belum dapat dicairkan, kalaupun ada Desa yang sudah mencairkan, mereka belum berani untuk menyalurkannya kepada Warga Masyarakat karena Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah Warga. Karena jika berbicara terdampak, semuanya pasti terdampak “ ujar Yunus.   ( Ags )

Read More

Penanggulangan Corona Minim Konsep “ maksimal akibat”

R. Agus Syaefuddin  ( Wartawan Suara Cirebon )

Wabah virus corona saat ini telah merenggut ratusan nyawa Manusia tanpa memandang kasta  dan kedudukan seseorang, baik si Miskin, Si Kaya, kaum intelektual maupun kaum yang termarjinalkan.

Akibat dari merebaknya penyebaran Virus yang tak pandang bulu tersebut, membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang entah benar atau tidak keputusannya.

Virus Corona saat ini seakan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan hingga membunuh sendi-sendi kehidupan Manusia yang  harus rela melepaskan keyakinannya demi menghindari adanya penyebaran wabah yang semakin merajalela.

Sayangnya, konsep Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan menolong warga Masyarakat dengan berbagai Program bantuan yang dikemas dalam bentuk Sosial, seakan hanya bersifat uji coba dan pratikum  yang bisa berakibat positif maupun sebaliknya.

Pemerintah menggelontorkan berbagai kebijakan yang mengatasnamakan demi Kemanusiaan namun pada kenyataannya seolah kebijakan tersebut justru menimbulkan persoalan baru.

Semisal mengeluarkan para Tahanan dengan dalih agar mengurangi adanya penyebaran dan penularan Virus karena disebabkan oleh terjadinya kerumunan yang bersifat missal.

Sementara kebijakan tersebut tanpa dibarengi dengan pemikiran sebab akibatnya, toh pada kenyataannya banyak para narapidana yang dikeluarkan dari Tahanan malah semakin membuat onar dan kembali melakukan kejahatan, hal ini dikarenakan napi yang dikeluarkan sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sementara perut dan kebutuhan lainnya menuntut dengan  segala konsekuensinya, yang pada akhirnya kejahatan mereka cukup diselesaikan dengan letusan timah panas dan kembali memasukannya dalam deruji besi  untuk berkumpul kembali bersama napi lainnya, lantas apakah kebijakan ini benar ? sebuah pertanyaan yang entah siapa yang harus menjawab dan bertanggungjawab.

Keberingasan virus Corona tidak berhenti hanya sampai disitu, Pemerintah kembali membuat kebijakan dengan mengeluarkan stetmen, bahwa masyarakat yang terdampak Corona akan memperoleh bantuan Sosial dengan berbagai  kemasan, ada yang berupa bantuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bahkan memperbolehkan para Kuwu untuk menggelontorkan Dana Desa yang diperuntukan khusus bagi Warga yang terdampak Corona.

Ironisnya, Anggaran Gubernur, Bupati  hingga  pengalokasian Dana Desa bagi warga terdampak Corona  ternyata tidak dibarengi dengan konsep yang jelas, betapa tidak, jika kita bicara Masyarakat terdampak, tentunya semua Masyarakat saat ini secara keseluruhan terdampak dengan adanya Virus Corona.

Namun nyatanya, Bantuan tersebut tidak sesuai dengan fakta Masyarakat dilapangan, betapa tidak, selain keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Desa yang hanya sebesar 30 sampai 35 %, ditambah Kuota Pemerintah Provinsi yang terbatas termasuk Bantuan dari pihak Kabupaten yang hanya beberapa saja, tentunya bukan saja tidak menyentuh Masyarakat secara keseluruhan, tetapi yang lebih dikhawatirkan akan timbulnya sebuah permusuhan antar warga karena merasa ada ketidak adilan, dan akibat dari semuanya adalah akan berujung pada  penilaiyan Masyarakat  yang menyalahkan pihak Desa yang terkesan tebang pilih atau pilih kasih.

Seharusnya, sebelum Pemerintah mengeluarkan stetment tersebut harus terlebih dahulu melakukan pendataan secara langsung terjun kelapangan dan bukan hanya mengandalkan Data yang belum tentu kebenarannya, apalagi mempergunakan Data yang diambil dari beberapa Tahun sebelumnya, ini jelas sebuah program tanpa konsep dan hanya bersifat uji coba dengan dalih jika ada kesalahan data akan dilakukan evaluasi  yang lebih falid. Bukankah ini akan menimbulkan konflik yang lebih berbahaya dari sekedar Virus Corona.

Mirisnya lagi, keganasan Virus Corona mengakibatkan terjadinya pembatasan dalam melaksanakan ibadah dengan dalih menghindari kerumunan, sementara Pemerintah pun kembali terlihat gamang, betapa tidak, disaat Kaum Muslim memasuki Bulan Ramadhan, dimana  yang biasanya diisi dengan berbagai kegiatan keAgamaan, dari Mulai Buka bersama, Sholat Tarawih, tadarus Al-qur’an dan kegiatan lainnya, termasuk Solat Jum’at  harus terhenti dengan dalih mengantisipasi terjadinya penyebaran Virus Corona, sementara kegagapan terlihat sangat jelas dengan memperbolehkannya Mol atau Supermarket tetap dibuka bahkan Pasar Rakyat yang sangat jelas mengundang kerumunan seakan dibiarkan dengan dalih demi perekonomian dan hajat orang banyak, lantas apa bedanya kerumunan dalam melaksanakan ibdah dengan kerumunan yang ada di Supermarket, mol hingga pasar Rakyat.

Andai saja Pemerintah tidak gagap dan berani melakukan sesuatu dengan ketegasan yang tanpa pandang bulu, maka  tidak akan ada pembatasan dalam melaksanakan Ibadah  dengan dalih menghindari kerumunan.

Akhirnya kita mungkin hanya berharap bahwa semua ini memang sebuah wabah yang sejatinya wabah, dan bukan ada konsep dibalik sebuah Virus yang menakutkan, yang berakibat pada  Soft Sholat yang seharusnya rapat dan saat ini harus renggang dengan jarak yang sangat berlawanan dengan ketentuannya sempurnanya sebuah Sholat.

Andaikan Virus ini sebuah wabah yang sejatinya wabah, apakah bukannya lebih baik kita semakin meningkatkan keimanan terlebih di Bulan yang penuh berkah dan ampunan, dan bukannya saling berdebat beradu dalil  dan tafsir.

Semoga Wabah ini segera musnah dari Nusantara tercinta bahkan Dunia, dan tidak melahirkan Dajal yang pandai beradu mulut dengan menghalalkan segala cara bahkan rela mengorbankan akidah… Wallahua’lam….

Read More

Heboh Karung berdarah Dibawah Jembatan Cimanis

Anggota Polsek Lemahabang  saat  melakukan pengecekan  karung berdarah dibawah jembatan Kuning.

Lemahabang. SC – Warga Masyarakat  Dusun 1 RT 1 RW 1 Desa Sarajaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, dihebohkan dengan adanya  sebuah karung berlumuran darah yang terletak di bawah Jembatan Kuning Kali Cimanis, Rabu, 26/02/2020. Dengan adanya  Informasi tersebut membuat puluhan Warga Sekitar mendatangi Aliran Kali Cimanis dimana ditemukannya sebuah karung berwarna putih yang dipenuhi oleh darah tersebut. Guna mencari kebenaran terkait ditemukannya karung yang diduga  berisi mayat, Kasatgas Desa Sarajaya, Memet Priyadi langsung berkomunikasi dengan jajaran Kepolisian Polsek Lemahabang dan mendatangi tempat dimana ditemukannya karung berdarah tersebut.  guna mencari kejelasan terkait adanya dugaan mayat dalam karung, Anggota Piket Reskrim Polsek Lemahabang, Brigadir Guntur beserta  Aipda Tris Mulyana, dan Anggota Kepolisian lainnya langsung turun menyusuri pinggiran Sungai dimana karung berdarah tersebut ditemukan, ternyata setelah dilakukan pengecekan dan  isi karung tesebut dibuka, isinya hanyalah beberapa ekor bangkai ikan lele  “ setelah kami lakukan pengecekan dan membuka isi karung tersebut, isinya hanyalah beberapa ekor bangkai ikan lele yang memang mengucurkan darah, kemungkinan masih baru “  ungkap Brigader Yogi.  setelah diketahui bahwa karung tersebut hanya berisi bangkai ikan, puluhan Warga sekitar yang sebelumnya penasaran dan  berkumpul disekitar jembatan gantung tersebut membubarkan diri.  Sementara itu, Kasatgas Desa Sarajaya menjelaskan kepada Suara Cirebon  “ kami juga  tahunya informasi bahwa diduga ada mayat dalam karung  yang  ditemukan di aliran kali Cimanis, tepatnya dibawah jembatan gantung atau Jembatan Kuning dari Warga sekitar, namun Alkhamdulillah, setelah dilakukan pengecekan ke lokasi oleh jajaran Kepolisian Polsek Lemahabang, ternyata hanya sebuah karung  yang berisikan Bangkai Ikan lele, terkait mengapa ada di pinggiran kali, kami pun tidak mengerti, namun demikian, kami sangat mengapresiasi  peran serta Masyarakat yang cepat memberikan laporan kepada kami, hingga sesuatunya cepat  terselesaikan “  ujar  Memet Priyadi.  ( Ags )

Read More

Sensus Penduduk Online “ Optimalkah “ ?

Astanajapura. SC – Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Cirebon, mulai melakukan Sosialisasi terkait Pendataan Penduduk dengan menggunakan system online.  Dengan adanya pendataan dengan Sitem Online ini diharapkan dapat mempermudah petugas Sensus dalam melaksanakan  pendataan penduduk, seperti yang disampaikan Kordinator  Statistik Kecamatan Astanajapura, Arif Rakhman, kepada Suara Cirebon, Rabu, 19/02/2020, saat melakukan Sosialisasi Sensus Penduduk Online, di Kantor Kecamatan Astanajapura      “  Kami sangat berharap, dengan adanya sensus Penduduk dengan Cara Online ini masyarakat menyambutnya dengan antusias,karena  selama ini Sensus tersebut dilakukan dengan cara dor to dor, dengan adanya Online tentunya akan mempermudah  pendataan, khususnya bagi masyarakat yang  disibukan dengan pekerjaan ataupun hal lainnya, dan  pelaksanaan Sensus Penduduk ini dilaksanakan sejak 15 Februari sampai 31 Maret 2020 “ ungkapnya.  Dirinya lebih lanjut menuturkan, dengan adanya Sensus  Penduduk ini  diharapkan bisa memperbaiki data kependudukan yang selama ini terdapat banyak kesalahan data  “ Sensus Penduduk ini dilaksanakan setiap sepuluh Tahun sekali, oleh karenanya, kami menghimbau dan mengajak kepada semua lapisan Masyarakat untuk antusias dalam pelaksanaan Sensus Penduduk, agar data yang mungkin ada kesalahan bisa segera diperbaiki.  Yang perlu dipahami oleh Masyarakat adalah, selain Sensus Penduduk melalui Sistem Online, kamipun akan melakukan Sensus  Penduduk secara Langsung  pada Bulan Juli 2020 “ ujar Arif. Sementara itu, Camat Astanajapura, M.Iing Tdajudin , saat ditanya Suara Cirebon, terkait Pelaksanaan Sensus Penduduk Sistem Online  dan apakah Optimal, dirinya menuturkan  “ sebenarnya Sensus Penduduk dengan Sistem Online ini tujuannya sangat baik, namun apakah hal tersebut optimal atau tidak, tentunya dikembalikan kepada Masyarakat, karena mungkin tidak semua Masyarakat mengerti apa itu Online, jadi dengan adanya Sosialisasi dari pihak BPS, kami kira itu sangat tepat, tinggal nanti Proses dilapangannya bagaimana “ ujarnya.  Saat disinggung  tentang  Sensus Penduduk yang dialkukan sepuluh Tahun sekali tersebut , dengan tegas dirinya menuturkan  “ seyogyanya Sensus Penduduk tersebut dilakukan Maksimal lima tahun sekali, dan akan lebih baik lagi jika Masyarakat diberi ruang luas atau kemudahan dalam melakukan Perubahan Data, karena  kita tidak tahu nasib kita hari ini dan esok, maka mungkin akan lebih optimal jika ada konsep pendataan mandiri  secara luas apalagi saat ini Sensus Penduduk bisa menggunakan system Online. Tetapi kami  harapkan, jangan sampai dalam pelaksanaan pendataan  Sensus Penduduk nanti, masih terdapat berbagai kesalahan hingga berdampak kepada  program yang salah sasaran “ tegas Iing.  ( Ags )

Read More